Jakarta, NU Online
Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen berisiko besar mengorbankan hutan, lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai berbagai kebijakan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut justru menyeret Indonesia ke dalam krisis ekologis yang semakin dalam.
Dalam laporan Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia (TLHI) 2025, saat ini tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang benar-benar aman dari ancaman kerusakan lingkungan. Sepanjang 2025, laju pembangunan terus digenjot dengan ditandai legalisasi deforestasi, ekspansi industri pertambangan, promosi solusi palsu transisi energi, serta menguatnya militerisasi dalam tata kelola sumber daya alam.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menilai arah pembangunan lima tahun pemerintahan Prabowo semakin memperlihatkan dominasi militer dan keberpihakan pada investasi.
“Sekarang tentara masuk hutan ambil alih bukan untuk dipulihkan, tapi untuk dikuasai dan diambil kekayaannya. Konteks militerisasi dimulai dengan Peraturan Presiden No 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan,” ujarnya dalam Acara Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain di Jakarta pada Rabu (28/1/2026).
Boy juga menyoroti arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan negara.
“Kami melihat bahwa Prabowo semakin menunjukkan keberpihakannya pada investasi. Kita lihat RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) bahwa Indonesia akan tumbuh secara bertahap sampai angka 6-8 persen. Apa yang akan dilakukan Prabowo? Prabowo memastikan melakukan industrialisasi dan hilirisasi untuk sektor pertambangan,” kata Boy.
Senada, Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional Wahyu Eka Setyawan menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk menuju Indonesia Emas 2045 telah dimasukkan ke dalam RPJMN, RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional), dan RKP (rancangan kerja pemerintah) 2026.
“Ada kata kuncinya untuk menuju pertumbuhan adalah pembangunan, untuk menuju pembangunan yang masif maka rumusnya harus ada kebijakan. Kebijakan yang seperti apa? Kebijakan yang membuka investasi sebesar-besarnya, kebijakan yang membuka persoalan tata ruang agar semua tempat bisa diberikan izin,” tuturnya.
Wahyu juga mengkritik pendekatan pembangunan yang menjadikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator tunggal kemajuan. Kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai biaya yang dianggap tak terhindarkan.
“Ambisi pertumbuhan ini dibayar mahal melalui lonjakan utang pemerintah yang mencapai Rp8,4 triliun per Juni 2024, yang mewariskan risiko fiskal dan ekologis kepada generasi mendatang. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berbading terbalik dengan penurunan upah riil dan meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin,” ujarnya.
Koordinator Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian menegaskan bahwa ekstraksi sumber daya alam dipilih sebagai jalan tercepat dan termurah untuk mencapai target pertumbuhan.
“Karena memang ekstraksi terhadap sumber daya alam adalah cara yang paling cepat, paling mudah, dan paling murah untuk mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.
Uli mengungkapkan paradoks hutan Indonesia, di satu sisi hutan diklaim sebagai penyangga kehidupan, namun di sisi lain justru dibongkar melalui konsesi. Walhi mencatat sekitar 26 juta hektare hutan alam berada di dalam konsesi perusahaan, baik PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan), HGU (hak guna usaha), maupun WIUP (wilayah izin usaha pertambangan).
“Jika mesin-mesin izin ini diaktifkan demi mengejar pertumbuhan 8 persen, maka ini akan menjadi legalisasi deforestasi sangat besar,” tegasnya.
