Jakarta, NU Online
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menerangkan alasan Indonesia memilih bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bersama Amerika Serikat yaitu untuk mencapai tujuan Kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara atau two state solution.
BoP yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza itu, lanjutnya, juga tidak serta merta menggantikan peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya di Bad Ragaz, Swiss, usai menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, pada Jumat (23/01/2026), dikutip NU Online dari laman Sekretariat Presiden pada Sabtu (24/1/2026).
Sugiono juga menerangkan bahwa pemerintahan Indonesia merasa penting untuk bergabung karena sejak awal karena konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina.
Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek lainnya.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza.
Lebih lanjut, pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina," tuturnya.
Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
Selain itu, BoP dilaporkan telah menghimpun sekitar 60 negara anggota, termasuk Vietnam, Israel, dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dikabarkan mengundang puluhan negara untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Namun hingga saat ini, China serta negara-negara Uni Eropa disebut belum merespons dan memilih tidak terlibat.
Pemerintah Palestina melaporkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel telah menewaskan sedikitnya 464 warga Palestina di Gaza dengan total keseluruhan mencapai 71.548 orang. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi X State of Palestine Government Communication Center telah mencapai 71.548 orang yang dibagikan ulang oleh Perdana Menteri Palestina pada Senin (19/1/2026) dan dikutip NU Online pada Sabtu (24/1/2026).
Selain korban jiwa, pemerintah Palestina juga mencatat lebih dari 2.500 bangunan hancur sejak masa gencatan senjata dimulai. Kemudian, NU Online masih terus berupaya mencari informasi tanggapan resmi soal berdirinya BoP dari Otoritas Palestina.
