Jakarta, NU Online
Lembaga filantropi dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mampu menjaga substansi kerja-kerja kemanusiaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini mengingat dunia memasuki era disrupsi.
NU Care-LAZISNU telah melakukan transformasi tersebut melalui peluncuran wajah baru platform website NUCare.id versi 2.0. Platform digital tersebut dirancang untuk memudahkan donatur dalam seluruh proses transaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Hal ini mulai dari pembayaran hingga pelaporan penyaluran dana secara transparan dan real-time.
Transformasi digital ini diklaim sebagai upaya optimalisasi peran NU Care-LAZISNU sebagai lembaga filantropi modern dan profesional yang mengedepankan prinsip akuntabel, transparan, amanah, dan profesional.
Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Riri Khariroh menjelaskan bahwa NU Care-LAZISNU telah berdiri sejak 2004 dengan tujuan utama membantu kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Fokus tersebut, menurutnya, terutama diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan program-program pendayagunaan umat.
“Kami di NU Care-LAZISNU memiliki lima pilar program kerja yaitu NU Care Cerdas di bidang Pendidikan, NU Care Berdaya di bidang Ekonomi, NU Care Sehat bidang Kesehatan, NU Care Damai terkait bidang Dakwah dan Kemanusiaan, serta NU Care Hijau di bidang Lingkungan Hidup dan Energi,” ujarnya dalam Talkshow Interaktif, Peran Strategis Lembaga Filantropi untuk Kerja-Kerja Kemanusiaan di Era Disrupsi di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta pada Jumat (30/1/2026).
Ia mencontohkan, melalui NU Care Cerdas, LAZISNU memberikan beasiswa kepada santri, bantuan pendidikan, serta insentif guru secara berkala. Program tersebut dirancang berjangka panjang agar mampu memutus rantai kemiskinan.
“Misalnya, memberikan bantuan, beasiswa kepada salah satu anak yatim, misalnya, sampai dia lulus, dia bisa menjadi harapan keluarga untuk break from the cycle of poverty,” katanya.
Namun, transformasi digital dan perluasan program tersebut juga menghadirkan tantangan serius. Ketua PBNU Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan di era saat ini harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Menurutnya, program pemberdayaan jangka panjang membutuhkan upaya yang jauh lebih besar, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam pengembangan masyarakat.
“Aksi kemanusiaan saat ini memang harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Deputi II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan H M Imadadun Rahmat juga menilai bahwa disrupsi digital justru membawa sisi positif bagi pengelolaan zakat.
“Dengan platform-platform digital, kita bisa menyelesaikan surat-menyurat dengan lebih cepat, mengembangkan database, termasuk program pemberdayaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Forum CSR Indonesia Rio Zakarias Widyandaru menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara lembaga filantropi dan sektor korporasi. Ia menyebut, di era disrupsi, kemudahan berdonasi melalui teknologi seperti barcode menjadi keniscayaan.
“Karena dunianya sudah berubah, cara-caranya sudah berubah, dan regulasinya berubah,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa tantangan terbesar lembaga filantropi bukan hanya soal teknologi, melainkan bagaimana memastikan transformasi digital benar-benar memperkuat kerja kemanusiaan, memberdayakan masyarakat, dan tidak terjebak pada sekadar efisiensi administratif semata.
“Kalau bisa lembaga filantrofi juga sebagai mitra kerjasama untuk pemberdayaan, mengentaskan kemiskinan,” ucapnya.
