Jakarta, NU Online
Tantangan menjadi guru saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menuntut kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di ruang kelas.
Hal tersebut dirasakan Hasib Widya Azzahid, guru honorer yang telah enam bulan mengajar di salah satu Madrasah Tsanawiyah negeri di Lasem. Ia mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi guru di tengah perubahan zaman dan kebijakan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak.
Dalam praktik pembelajaran, Hasib berupaya menyesuaikan metode dan media ajar dengan kebutuhan peserta didik. Berbagai pendekatan diterapkannya berdasarkan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Namun, ia mengakui tantangan utama justru datang dari beragamnya karakter siswa yang menuntut guru untuk lebih peka dan adaptif.
“Selama menjadi guru honorer, banyak tantangan yang saya hadapi karena karakter siswa sangat beragam. Sebagai guru, kita harus mengenali karakter-karakter siswa tersebut,” ujar Hasib kepada NU Online, Rabu (28/1/2026).
Selain tantangan pedagogis, Hasib juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih memprihatinkan. Menurutnya, penghasilan yang sangat minim turut memengaruhi kualitas pembelajaran secara tidak langsung.
“Memang saya sadari gaji honorer sangat kecil, dan itu juga akan berpengaruh ke pembelajaran,” imbuhnya.
Ia kemudian membandingkan pola pendidikan di masa lalu dengan kondisi saat ini. Metode pendidikan yang dulu dikenal tegas, menurutnya, kini justru berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun administratif bagi guru.
“Cara guru mendidik siswa zaman dulu dianggap wajar. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, justru berisiko secara hukum atau administratif,” jelasnya.
Hasib menambahkan, di era digital seperti saat ini, setiap tindakan guru sangat mudah terdokumentasi dan tersebar luas. Di sisi lain, penerapan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak juga semakin ketat dibandingkan masa lalu.
“Oleh karena itu, guru zaman sekarang harus bijak dalam mengambil keputusan, tegas tetapi tetap berdampak bagi siswa, jangan sampai baik siswa maupun guru merasa dirugikan,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong terjalinnya kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Edukasi yang tegas namun proporsional dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama terkait pemberian sanksi nonfisik kepada siswa.
“Sanksi nonfisik seperti tugas tambahan sering kali disalahpahami wali murid sebagai ketidakadilan, sehingga guru justru merasa dikorbankan,” ujarnya.
Lebih jauh, Hasib menilai guru honorer memiliki ketahanan kuat dalam hal pengabdian, tetapi sangat lemah dari sisi perlindungan hukum dan kepastian karier. Ia menyoroti minimnya ruang yang dibuka pemerintah pusat bagi guru honorer untuk menjadi aparatur sipil negara.
“Guru honorer itu kuat di pengabdian, tapi rapuh di perlindungan. Seleksi CPNS memang ada, tapi tidak setiap tahun dibuka dan kuotanya pun kecil,” tandasnya.
Ia pun mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kekurangan guru kepada pemerintah daerah agar pemerintah pusat dapat memetakan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
“Sekolah seharusnya melaporkan kekurangan guru ke Pemda supaya pemerintah pusat bisa memetakan kebutuhan. Kita ini butuh pendidikan gratis, bukan MBG,” pungkas Hasib.
