Nasional HAJI 2024

Kemenag Konsultasi ke PBNU terkait Murur dalam Armuzna

Jum, 24 Mei 2024 | 17:00 WIB

Kemenag Konsultasi ke PBNU terkait Murur dalam Armuzna

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) saat bertemu dengan PBNU (Foto: Kemenag.go.id)

Jakarta, NU Online
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nadhalatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Kedatangannya diterima Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Nurul Yaqin Ishaq, KH Faiz Syukron Makmun, dan KH Sarmidi Husna. Hadir juga, Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz dan Hasanuddin Ali. Ikut mendampingi Hilman Latief, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat.


Pertemuan ini mendiskusikan isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M di Arab Saudi bersama jajaran pengurus PBNU. Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan, rencana penerapan skema baru penyelenggaraan ibadah haji perlu mendapatkan masukan dan saran dari para tokoh dan ulama Islam. Sebelumnya, Hilman juga telah bertemu dengan jajaran MUI Pusat.


"Konteks dari kunjungan kami ke kantor PBNU adalah ingin menjelaskan tentang adanya skema baru dalam penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini," ujar Hilman Latief, Kamis (23/5/2024). "Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada ormas NU terkait skema murur (mabit di bus) saat di Muzdalifah dan tanazul ke hotel ketika di Mina yang keduanya akan diberlakukan kepada sebagian jamaah haji Indonesia pada tahun ini," sambung Hilman.


Hilman menjelaskan penambahan kuota 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi 241 ribu jamaah, memerlukan skema khusus yang harus dipersiapkan dengan baik, di tengah tidak adanya penambahan space (lahan), baik di area Muzdalifah dan Mina.


Skema ini diambil untuk menghindari penumpukan jamaah haji di Muzdalifah akibat berkurangnya space mabit dampak pembangunan toilet dalam jumlah banyak di sana, dan pemindahan 27.000 jamaah haji dari Mina Jadid ke area Muzdalifah.


Seminggu yang lalu, kata Hilman, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder layanan di Armuzna. Salah satu rekomendasinya menyatakan bahwa pihak Kementerian Haji dan Umrah mendukung ide dan gagasan murur jamaah Indonesia pada saat mabit di Muzdalifah.


"Kita mengambil skema murur sebagai antisipasi kepadatan lokasi di Muzdalifah, di mana jamaah bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah tidak turun dari bus, tapi langsung ke Mina," tandas Hilman.


Demikian juga ketika di Mina, jamaah akan diskemakan tanazul (kembali) ke hotelnya di Makkah terutama mereka yang tinggal di wilayah Raudlah dan Syissah. Hal ini juga untuk menghindari kepadatan di tenda Mina serta keterbatasan sarana toilet yang tersedia.


“Untuk menghindari kepadatan serta memberikan kemudahan bagi jamaah haji khususnya lansia saat berada di tenda Mina, sebagian jamaah haji akan ditanazulkan ke hotelnya di Makkah,” jelas Hilman.


Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Faiz Syukron Makmun mengatakan akan segera menyampaikan beberapa skema baru penyelenggaraan ibadah haji ini kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk dibicarakan bersama terkait solusi hukumnya di internal tokoh dan ulama NU.