Kepala BP Haji Sebut Sebelum Agustus 2025 Berlalu Revisi UU Haji Bakal Diketok

Jakarta, NU Online

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Haji saat ini sudah berada di tangan pemerintah. Ia berharap sebelum Agustus 2025 berlalu, hal itu sudah ditetapkan.

Demikian ia sampaikan saat konferensi pers usai Workshop Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M di Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No.1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,  Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

"Revisi UU Haji hari ini, pekan ini, sudah masuk ke pemerintah. Tinggal bagaimana proses di Setneg (Sekretariat Negara). Kita harapkan sebelum Agustus lewat sudah selesai diketok," ujarnya kepada awak media.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, ia juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dalam waktu dekat revisi UU Haji akan segera ditetapkan. Dengan revisi UU Haji, tongkat estafet penyelenggaraan haji akan resmi berpindah dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.

Ia juga menyampaikan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurutnya, kesehatan menjadi isu yang berulang dibicarakan.

"Saya paham. Saya mengerti kenapa. Mereka berharap bahwa jamah haji kita fix secara kesehatan," ujarnya.

"Karena perjalanan ibadah haji ini bukan sekedar ibadah spiritual, tapi juga ada perjalanan fisik yang diperlukan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. "Harapan kita bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.

Adapun perihal kuota, ia mengaku belum ada pembicaraan mengenai pengajuan penambahan jamaah untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 M/1447 H mendatang.

"Kuota mudah-mudahan tidak ada perubahan. Satu kata pun keluar dari kami untuk minta tambah. Kita hanya menyiapkan sesuai dengan kuota yang kita terima sebagaimana biasa," katanya.

Irfan juga menyampaikan bahwa penerapan multi syarikah tetap akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Namun, pihaknya mengaku bahwa delapan syarikah. terlalu banyak. Ia juga memastikan tidak hanya satu syarikah karena akan lahir persaingan yang tidak sehat.

"Sehingga mungkin dua atau tiga yang akan kita lakukan dan pemilihannya tentu berdasarkan performance tahun kemarin dan proposal yang mereka sampaikan ke kita ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama telah berlangsung selama 75 tahun. Menurutnya, tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan haji terakhir yang dilakukan Kemenag.

"Tahun ini mungkin terakhir Kemenag menjadi penyelenggara haji. Yang jelas, kami tidak mewariskan masalah. Kami mewariskan segudang catatan pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dan fondasi kuat dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang,” kata dia di Jakarta, Senin (14/7/2025).