Ketua PWNU NTB: Isu Perempuan dan Anak Wajib Dikawal Serius 

Mataram, NU Online

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat Masnun Tahir mengingatkan pentingnya kader-kader NU untuk memberikan perhatian serius pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara pelatihan manajemen pendampingan dan penanganan kasus untuk LKP3A dan petugas layanan yang digelar Tim Program INKLUSI (Lakpesdam NU NTB dan PC Fatayat NU) bertempat di Fizt Hotel Mataram, Rabu-Jumat (6-8/8/2025).    

“Saya memiliki cukup banyak pengalaman terkait isu ini. Tulisan-tulisan saya terkait ini cukup banyak. Saya juga pernah aktif di Lembaga Studi Perempuan dan Anak (LSPA) sewaktu masih di Jogja dan banyak melakukan advokasi dan kajian terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi cukup memahami isu ini,” ungkap Masnun saat memulai sambutannya.

Dari pengalaman tersebut, Masnun menambahkan, dirinya banyak belajar bagaimana kompleksitas dan pentingnya terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. 

Oleh sebab itu, diharapkan saat ini kader-kader NU memberikan literasi dan edukasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan masjid, mushola, sekolah, madrasah, majelis pengajian, majelis ta’lim maupun di ruang-ruang publik lainnya di masyarakat.

"Meskipun cukup susah untuk menghilangkannya, minimal kita berkontribusi mengurangi kasusnya, walaupun itu butuh ijtihad, butuh ikhtiar dan Jihad yang luar biasa karena memang konstruksi sosial masyarakat kita masih belum terbiasa dengan isu-isu semacam ini.

"Inilah kontribusi positif dan langkah paling real yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di Lakpesdam maupun di Fatayat NU," lanjut Rektor UIN Mataram yang baru terpilih kembali ini.

Lebih lanjut, menurutnya saat ini di NTB marak terjadi kasus kekerasan, baik di sekolah, pondok pesantren dan di lingkungan masyarakat. Kader-kader NU memiliki tugas memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat, bahkan harus bisa membuat mitigasi dan mengadvokasi isu ini. 

"Kader NU harus hadir sebagai teman atau pendamping membantu menyelesaikan masalah ini," pungkas Guru Besar bidang Hukum Perdata Islam UIN Mataram itu.