Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal polemik tambang di Raja Ampat. Permasalahan tersebut sempat menyita perhatian publik, bahkan sampai hari ini.

Gus Yahya juga menyinggung keterlibatan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) dalam PT Gag Nikel di Raja Ampat. Ia menegaskan, pihaknya tidak ikut campur terkait urusan pribadi atau jabatan yang diemban oleh pengurus NU.

Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu wartawan mengenai apakah PBNU terlibat dalam pemberian rekomendasi kepada Gus Fahrur, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Gag Nikel, Raja Ampat, Papua Barat Daya?

"Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi bisnisman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU," katanya di sela-sela jumpa pers di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Selamba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/6/2025).

"Dia mau bisnis apa kek ini-itu, ini itu bukan urusannya PBNU, terserah dialah, masa kita (ikut campur). Pada intinya ya kalau soal pribadi sebebagai pengurus itu silakan tanya sendiri-sendiri," tambahnya.

Secara tegas, PBNU juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas pengurusnya untuk mengisi sebuah jabatan apa pun di berbagai tingkatan, baik swasta maupun pemerintahan.

 
"PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun terkait jabatan apa pun, sampean bisa cari itu (rekomendasi) ke kesekretariatan, tidak ada satupun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun di mana pun. Itu tidak ada," katanya.

"Yang ada satu dua rekomendasi untuk sekolah (beasiswa), ada yang mau sekolah minta ke PBNU, tapi kalau untuk jabatan sama sekali tidak ada sekurang-kurangnya sejak periode ini," tambahnya.

Sebelumnya, PBNU sudah lebih dahulu menanggapi tambang nikel di Raja Ampat melalui Ketua PBNU Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali). Ia menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang selama ini hanya memperkaya segelintir orang.

Menurutnya, pemerintah harus berpikir mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA karena dampaknya merusak lingkungan tanpa membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat.

"Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan, hutan dan bumi tapi Indonesia enggak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya menaruh energi lebih besar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kita," kata Savic kepada NU Online Selasa (10/6/2025).

Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis (BPIS) PBNU Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyatakan dukungannya terhadap pelestarian alam Raja Ampat, Papua Barat Daya menyusul polemik pertambangan nikel di kawasan tersebut.

"Saya orang NU, saya mendukung pelestarian Raja Ampat," ujar Yenny Wahid melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pada Rabu (11/6/2025) malam.

Yenny mengutip Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup memenuhi keserakahannya.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mencabut izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Namun, izin tambang PT Gag Nikel tidak dicabut, karena PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam) dan aktivitas pertambangan mereka dinilai baik dan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Jadi sekali lagi, ini adalah arahan bahwa Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut empat IUP dari lima IUP yang ada di Raja Ampat," ujar Bahlil di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).