Jakarta, NU Online
Koalisi Perempuan Indonesia menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagai langkah mundur bagi demokrasi.
Skema Pilkada tidak langsung itu juga dinilai akan semakin menjauhkan pemilih dari proses politik serta menyulitkan kelompok rentan, terutama perempuan, untuk terlibat dalam kontestasi secara adil.
Penolakan terhadap wacana tersebut menguat di kalangan masyarakat sipil. Selain dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Pilkada melalui DPRD juga dinilai menyimpang dari semangat reformasi dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Orang Muda Mengawal Demokrasi yang Bermakna di Gedung Resonansi, Kalibata Timur, Selasa (27/1/2026).
Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka mengingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi memperparah praktik politik uang dan transaksi kekuasaan di ruang-ruang tertutup. Mekanisme tersebut akan semakin menyulitkan perempuan yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki modal finansial besar.
"Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar DPRD. Akuntabilitasnya minim, dan perempuan yang tidak punya kekuatan modal akan semakin tersingkir," katanya.
Ia juga menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan daerah. Hingga kini, jumlah kepala daerah perempuan masih sangat rendah, hanya sekitar 4,3 persen, jauh dari target keterwakilan 30 persen.
"Angka 4,3 persen itu pun dicapai melalui sistem Pilkada langsung. Bisa dibayangkan jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, keterwakilan perempuan justru berpotensi makin kolaps,” ujar Mike.
Mike menegaskan bahwa skema Pilkada melalui DPRD tidak mendukung affirmative action serta tidak membuka ruang partisipasi politik yang adil dan setara bagi perempuan.
"Semua akan kembali diputuskan di kamar-kamar DPRD yang tertutup dari pengawasan publik. Karena itu, perjuangan menolak Pilkada lewat DPRD tidak boleh berhenti," ungkapnya.
Sementara itu, Kader Muda Partai Buruh Rivaldi Haryo Seno menilai dalih mahalnya biaya politik yang kerap digunakan untuk mendorong Pilkada melalui DPRD sebagai alasan yang tidak jujur.
"Biaya politik mahal itu karena perilaku partai-partai lama sendiri. Rakyat tidak rela pajaknya dipakai untuk praktik korupsi, perusakan lingkungan, dan kebijakan yang merugikan buruh serta guru," jelasnya.
