Jakarta, NU Online
MBG Watch mencatat 392 laporan terverifikasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG). Anggota Divisi Eksternal dan Advokasi MBG Watch Galau Muhammad menilai temuan tersebut menunjukkan masalah yang tidak hanya teknis, tetapi juga bersifat struktural dan sistemik. Hal ini mencakup distribusi, tata kelola, hingga perlindungan tenaga kerja.
Galau menyampaikan bahwa laporan terbanyak berkaitan dengan diversifikasi nutrisi. Ia menyebut, sebanyak 90 laporan menyoroti minimnya variasi menu, yang dinilai berpotensi mengurangi efektivitas program dalam pemenuhan gizi seimbang bagi penerima manfaat.
"Pelaksanaannya di lapangan masih cenderung monoton dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip gizi seimbang serta keberagaman kebutuhan penerima manfaat," katanya dalam diskusi daring Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis pada Selasa (27/1/2026).
Selain itu, MBG Watch mencatat 69 laporan terkait kualitas nutrisi, khususnya temuan makanan yang mengandung ultra-processed food (UPF). Galau menegaskan bahwa konsumsi UPF dinilai bertentangan dengan tujuan peningkatan kualitas gizi dan berisiko menimbulkan dampak kesehatan jika dikonsumsi secara rutin.
"Temuan ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap standar bahan pangan yang digunakan oleh penyedia layanan," jelasnya.
Terkait masalah kelayakan konsumsi, Galau menyebut terdapat 61 laporan makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi, seperti bau tidak sedap, berlendir, mentah, hingga terkontaminasi. "(Masalah ini) Menunjukkan risiko serius terhadap kesehatan penerima manfaat dan menandakan celah dalam penerapan prosedur keamanan pangan," katanya.
Dari sisi tata kelola, terdapat 62 laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Semenetara 47 laporan menyoroti persoalan aksesibilitas dan distribusi, terutama di wilayah yang belum terjangkau program MBG.
"Temuan ini menunjukkan masih adanya ketimpangan jangkauan layanan, yang berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan melemahkan prinsip pemerataan dalam implementasi program," katanya.
Tak hanya itu, lanjutnya, isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian serius, termasuk gaji pekerja yang tidak dibayarkan, pemutusan kontrak pemasok secara sepihak, ketiadaan kontrak kerja, serta minimnya perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Secara keseluruhan, akumulasi laporan terverifikasi ini menunjukkan bahwa perbaikan program tidak cukup dilakukan pada aspek output semata, tetapi membutuhkan pembenahan menyeluruh pada desain kebijakan, mekanisme pengawasan, tata kelola, serta perlindungan tenaga kerja agar tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan dan berkeadilan," terangnya.
