Jakarta, NU Online
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengklaim bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump tak mengubah komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.
Ia menegaskan, komitmen terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia. Komitmen ini tetap dipegang meski Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang melibatkan AS dan Israel.
Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Isu keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Hal ini mengemuka di tengah pertanyaan publik mengenai tidak masuknya Palestina dalam struktur BoP, sementara Israel yang merupakan sekutu dekat AS justru terlibat dalam forum tersebut.
Sugiono menyatakan, keikutsertaan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga agar Dewan Perdamaian bentukan Trump itu tidak menyimpang dari mandat awal pembentukannya.
“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya,” ujar Sugiono.
Sugiono menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump itu sejak awal dibuat sebagai bagian dari upaya internasional untuk mendorong perdamaian di Gaza dan Palestina. Atas dasar itu, Indonesia memilih terlibat langsung dengan harapan dapat mempengaruhi arah kebijakan forum tersebut dari dalam.
“Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza yang Palestina,” tegas Sugiono.
Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci mekanisme pengambilan keputusan di dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump itu, termasuk sejauh mana negara-negara anggota, salah satunya Indonesia, memiliki pengaruh terhadap agenda dan kebijakan forum tersebut.
Keterlibatan AS
Sugiono menuturkan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian bentukan Trump tidak semata-mata merupakan inisiatif sepihak Amerika Serikat.
Menurutnya, forum tersebut lahir dari permintaan sejumlah negara yang tergabung dalam Group of New York yang mendorong keterlibatan langsung AS dalam proses perdamaian.
“Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat,” kata Sugiono.
Ia menilai keterlibatan AS dipandang sebagai pendekatan realistis untuk membuka kembali ruang penyelesaian konflik Israel-Palestina yang selama puluhan tahun belum menemui titik akhir. Dalam konteks tersebut, Indonesia memandang Dewan Perdamaian bentukan Trump itu sebagai instrumen diplomasi, bukan tujuan akhir.
Kehadiran Israel dan posisi Indonesia
Sugiono menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengalami pergeseran. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
“Tentu saja arah kompas kita tetap two state solution,” ujar Sugiono.
Ia mengakui polemik Israel-Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara instan. Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah-langkah bertahap yang bersifat taktis dalam diplomasi internasional.
“Konflik ini terjadinya sudah lama, puluhan tahun, oleh karena itu pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan,” katanya.
Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa langkah taktis tersebut tidak akan mengorbankan prinsip dasar Indonesia.
“Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan DPR mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump. Ia menilai forum tersebut sebagai peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian global.
“Kami yakin ini adalah sebuah gebrakan baru yang diinisiasi Presiden Trump dan dilihat Presiden Prabowo sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memberi sumbangsih nyata bagi perdamaian dunia,” ujarnya.
Dave menambahkan, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan proses serta dinamika yang masih berjalan terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
