Banda Aceh, NU Online
Banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.204 orang, sementara lebih dari 111 ribu warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.Bencana hidrometeorologi ini dilaporkan melanda sedikitnya 53 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak.
Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur tercatat sangat signifikan, mencakup ratusan ribu rumah warga serta fasilitas umum seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah pusat dan daerah melakukan penanganan darurat secara intensif, disertai langkah awal rehabilitasi dan pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa Aceh Utara menjadi wilayah terdampak paling parah dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 246 jiwa. Selain itu, hingga saat ini sekitar 140 orang masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan pencarian oleh tim gabungan.
“Operasi pencarian korban hilang masih terus berlangsung dengan melibatkan TNI, Basarnas, BPBD, serta relawan. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan pembukaan akses wilayah yang terisolasi,” ujar Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa, (27/1/2026).
BNPB mencatat lebih dari 111.800 pengungsi saat ini tersebar di berbagai titik pengungsian di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan fisik yang terjadi meliputi sekitar 247.949 unit rumah, 215 fasilitas kesehatan, serta lebih dari 4.500 fasilitas pendidikan.
Selain itu, sejumlah ruas jalan dan jembatan masih mengalami kerusakan berat hingga putus. Hal demikian menyebabkan distribusi logistik dan evakuasi warga harus dilakukan melalui jalur alternatif, termasuk jalur udara dan laut.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan penambahan anggaran penanganan bencana, termasuk penguatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pangan, serta upaya pencegahan penyakit pascabanjir. Sejumlah daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun sebagian besar wilayah masih berstatus tanggap darurat.
Sekretaris PWNU Aceh Tgk H Asnawi M Amin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan dalam merespons bencana besar yang menimpa Sumatera. Hal tersebut disampaikannya di Banda Aceh, Senin (26/1/2026).
“Musibah ini adalah duka bersama. Kami mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat Aceh pada umumnya untuk memperkuat solidaritas, saling membantu, dan mendoakan para korban. Dukungan moral dan material sangat dibutuhkan agar saudara-saudara kita bisa bangkit kembali,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam proses penanganan bencana, baik pada tahap darurat maupun rehabilitasi. Menurutnya, NU siap berperan aktif dalam mendukung upaya kemanusiaan, termasuk pendampingan sosial dan keagamaan bagi para pengungsi.
Pria yang akrab disapa Asnawi itu menambahkan, bencana banjir bandang dan longsor ini menjadi pengingat penting akan urgensi penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini serta perencanaan tata ruang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, demi melindungi keselamatan warga dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Pengungsi
Sementara itu, Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh melaporkan sebanyak 91.663 jiwa dari 24.280 kepala keluarga (KK) hingga kini masih bertahan di pengungsian akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025. Kondisi tersebut tercatat sudah berlangsung lebih dari dua bulan pascabencana.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh Murthalamuddin menyampaikan bahwa puluhan ribu pengungsi tersebut tersebar di 988 titik pengungsian yang berada di berbagai kabupaten dan kota terdampak di Aceh.
“Jumlah pengungsi masih cukup besar dan tersebar di ratusan titik pengungsian. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi,” ujar Murthalamuddin di Banda Aceh, Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat hingga Senin malam (26/1/2026) pukul 20.00 WIB, secara keseluruhan bencana banjir dan longsor di Aceh berdampak pada 2.584.067 jiwa atau 670.826 KK. Dalam peristiwa tersebut, tercatat 562 orang meninggal dunia dan 29 orang masih dinyatakan hilang.
Untuk jumlah pengungsi, Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan pengungsi terbanyak, yakni mencapai 33.261 jiwa atau 9.242 KK yang tersebar di 210 titik pengungsian. Disusul Kabupaten Gayo Lues dengan 18.944 jiwa atau 5.571 KK yang berada di tujuh titik pengungsian, serta Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 14.794 jiwa atau 4.037 KK yang tersebar di 38 lokasi pengungsian.
Selain itu, Kabupaten Aceh Tamiang mencatat 6.052 jiwa atau 707 KK yang tersebar di 513 titik pengungsian. Kabupaten Aceh Tengah terdapat 5.266 jiwa atau 1.054 KK di 61 titik, sementara Kabupaten Bireuen mencatat 4.888 jiwa atau 1.395 KK di 59 titik pengungsian.Wilayah lain yang masih memiliki pengungsi antara lain Aceh Timur dengan 3.612 jiwa (933 KK) di 53 titik, Nagan Raya 2.474 jiwa (817 KK) di enam titik, serta Bener Meriah 2.116 jiwa (457 KK) di 39 titik pengungsian.
Sementara itu, Kabupaten Pidie melaporkan 137 jiwa (30 KK) di dua titik pengungsian dan Kota Lhokseumawe sebanyak 119 jiwa (37 KK).Di sisi lain, dari 18 kabupaten/kota yang sebelumnya terdampak bencana, tujuh daerah dilaporkan sudah tidak lagi memiliki titik pengungsian. Ketujuh daerah tersebut adalah Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Besar.
Murthalamuddin menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja maksimal dalam penanganan pengungsi. Distribusi logistik, layanan dapur umum, serta koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi dengan baik.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua PWNU Aceh Tgk H Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap para pengungsi.
“Sudah dua bulan saudara-saudara kita berada di pengungsian. Ini bukan waktu yang singkat. Kepedulian tidak boleh surut. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka agar bisa segera kembali hidup layak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa bencana ini tidak hanya membutuhkan penanganan darurat, tetapi juga pendampingan jangka menengah dan panjang, termasuk percepatan relokasi ke hunian sementara dan hunian tetap, serta pemulihan sosial dan psikologis masyarakat terdampak.
Abu Sibreh juga mengajak warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat Aceh pada umumnya untuk terus mendukung upaya pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam penanganan bencana. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat merupakan kunci utama agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal dan berkeadilan.
