Jakarta, NU Online
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja yang layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat menjelaskan urgensi MBG dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati,” ujar Rachmat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai pernyataan Kepala Bappenas itu menunjukkan isu ketenagakerjaan belum ditempatkan sebagai prioritas utama.
Menurut Irham, penanganan stunting dan pemenuhan gizi melalui MBG memang penting, namun tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketenagakerjaan, terutama penciptaan lapangan kerja yang layak.
“Faktanya, investasi kita cenderung stagnan. Penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal, juga stagnan. Bahkan hingga kini kita masih menghadapi badai PHK di sektor-sektor padat karya,” katanya kepada NU Online, Jumat (30/1/2026).
Ia menilai isu ketenagakerjaan memiliki urgensi yang sama dengan berbagai program pembangunan ketahanan sumber daya manusia (SDM).
“Pemenuhan gizi bagi anak-anak yang masih bersekolah merupakan bagian dari penyiapan SDM sejak dini. Karena itu, isu ini seharusnya tidak dipertentangkan,” ujarnya.
Irham mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan serta memperkuat konsolidasi investasi agar berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
“Pemerintah perlu memprioritaskan upaya mengonversi investasi menjadi lapangan kerja yang layak dan seluas-luasnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya daya beli masyarakat dapat berdampak pada akses pendidikan anak-anak.
“Daya beli yang rendah bisa menghambat anak-anak mengenyam pendidikan secara optimal dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sehingga memicu persoalan yang berulang,” terangnya.
Karena itu, Irham menegaskan pemerintah perlu menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
