Jakarta, NU Online
Satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Peneliti Bidang Sosial The Indonesia Institute Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengungkapkan bahwa distribusi hingga sistem pengawasan program MBG belum berjalan optimal, karena lemahnya tata kelola dan regulasi teknis yang belum kuat.
Menurut Natasya, kelemahan tersebut terlihat dari belum seragamnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta belum adanya mekanisme pengukuran baseline dan endline untuk menilai perbaikan status gizi penerima manfaat.
"Distribusi MBG juga belum berbasis risiko, sehingga kelompok yang paling membutuhkan tidak selalu menjadi prioritas utama. Kompetensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun masih beragam, baik dalam pemahaman standar gizi, kebersihan, maupun sanitasi," katanya dalam diskusi daring bertajuk Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis pada Selasa (27/1/2026).
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat di daerah dalam pelaksanaan program. Kondisi ini diperparah oleh data yang belum terintegrasi antar-pemangku kepentingan, sehingga proses pemantauan dan evaluasi berjalan lambat serta kurang efektif.
Selain itu, ia menilai program MBG belum terintegrasi secara optimal dengan edukasi gizi dan upaya pemberdayaan masyarakat. Dampaknya, umpan balik dari penerima manfaat sangat terbatas dan dalam praktiknya memunculkan persoalan baru.
"Program MBG juga belum diintegrasikan secara optimal dengan edukasi gizi dan upaya pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, umpan balik dari penerima manfaat sangat terbatas, yang dalam praktiknya berujung pada makanan tidak habis dikonsumsi dan meningkatnya limbah makanan (food waste)," jelasnya.
Natasya menegaskan, refleksi satu tahun implementasi MBG menunjukkan bahwa program ini tidak seharusnya hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga harus serius memperbaiki kualitas pelaksanaannya.
Ia menambahkan, penegakan dan implementasi Peraturan Presiden tentang MBG perlu dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan orientasi pada pemberdayaan masyarakat serta pencegahan risiko sejak dini.
"(Kemudian) menekankan pencegahan risiko sejak dini sebelum kasus keracunan kembali terulang dan mengancam keselamatan penerima manfaat," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Divisi Eksternal dan Advokasi MBG Watch Galau Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya menerima ratusan laporan terkait pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 392 laporan yang menunjukkan beragam persoalan.
"Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik, mulai dari distribusi, tata kelola, hingga perlindungan tenaga kerja," katanya.
Ia menjelaskan, isu yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan diversifikasi nutrisi. Sedikitnya 90 laporan menyoroti perlunya variasi menu yang lebih baik dalam pelaksanaan program MBG.
"Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi, pelaksanaannya di lapangan masih cenderung monoton dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip gizi seimbang serta keberagaman kebutuhan penerima manfaat," terangnya.
