Tiktok Nonaktifkan Fitur Live, Komdigi Klaim Bukan Instruksi Pemerintah

Jakarta, NU Online 

Platform media sosial Tiktok menonaktifkan fitur live untuk wilayah Indonesia pasca-eskalasi demonstrasi besar pada Agustus 2025. Keputusan tersebut menuai perhatian publik, terutama dari pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan fitur live untuk berdagang.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah instruksi pemerintah, melainkan langkah internal Tiktok sendiri.

"Perlu kami tegaskan di sini bahwa kebijakan itu bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh Tiktok karena mereka menemukan beberapa konten selama eskalasi dua hari lalu penuh dengan konten negatif. Itu berlawanan dengan community guidelines yang ditetapkan Tiktok," kata Nezar usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurut Nezar, Tiktok sudah menyampaikan secara terbuka alasan penonaktifan fitur tersebut. Pemerintah menghargai langkah itu dan akan terus berkolaborasi agar ruang digital tetap aman.

"Kita berharap situasi semakin baik, aman untuk semua, sehingga masyarakat bisa kembali berdaya menggunakan Tiktok," imbuhnya.

Dampak Terhadap UMKM

Nezar mengakui, penonaktifan fitur live berdampak pada UMKM dan pengguna yang mengandalkan Tiktok untuk berjualan. Namun ia mengingatkan bahwa masih ada fitur lain yang tetap aktif dan bisa dimanfaatkan.

"Kami memahami keresahan yang muncul, tetapi jangan lupa ada fitur-fitur lain di Tiktok yang masih bisa dipakai UMKM untuk berjualan," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan berdiskusi lebih lanjut dengan Tiktok agar ke depan fitur live dapat digunakan kembali secara aman, baik untuk UMKM maupun masyarakat umum.

Mengenai apakah konten yang melanggar aturan seperti provokasi dan penyebaran hoax yang bisa memicu kerusuhan bisa dijerat hukum, Nezar mengatakan pemerintah masih mempelajari kemungkinan itu.

"Kita lagi pelajari dan akan berkolaborasi dengan platform-platform media sosial. Kita ingin ekspresi warga tetap bisa tersampaikan dengan baik, tetapi juga harus memikirkan keselamatan warga dari konten provokatif yang bisa memicu kerusuhan," tegasnya.

Ia menambahkan, konten yang terbukti melanggar hukum, termasuk hoaks yang meresahkan, bisa saja dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Soal durasi penutupan fitur live, Nezar menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya bergantung pada evaluasi Tiktok.

"Mereka sedang memonitor konten-konten negatif yang berlawanan dengan community guidelines. Nanti kita coba bangun komunikasi agar evaluasi ini mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, termasuk UMKM," terangnya.

Sebelumnya, TikTok dalam pernyataan resminya menyebut bahwa keputusan menangguhkan fitur live di Indonesia dilakukan demi keamanan nasional.

"Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab," demikian pernyataan resmi perusahaan.

Sebagai bagian dari langkah itu, TikTok menegaskan pihaknya secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia.

Selain itu, TikTok juga mengaku terus melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di platform. "Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," pungkasnya.

 

Fitur "LIVE" atau siaran langsung milik platform jejaring sosial TikTok kini terpantau sudah kembali aktif dan bisa digunakan di Indonesia setelah sebelumnya dinonaktifkan dalam kurun waktu tiga hari terakhir.

 

Pada Selasa pukul 16.30 WIB, saat ikon "LIVE" dipilih di aplikasi TikTok terlihat beberapa pengguna telah melakukan siaran langsung dan notifikasi bahwa internet tidak stabil yang biasa ditemukan saat fitur ini ditangguhkan sudah tidak lagi ditemukan.