IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Siapa yang Menanggung Ongkir Pengembalian Barang dalam Jual Beli Online?

Senin 10 Desember 2018 20:15 WIB
Share:
Siapa yang Menanggung Ongkir Pengembalian Barang dalam Jual Beli Online?
Ilustrasi (via Pinterest)
Kadang ada pedagang toko online yang menggratiskan biaya ongkos kirim (ongkir). Ketika ditelusuri, maksud sebenarnya dari pedagang online ini adalah hendak memberikan servis yang lebih kepada konsumennya. Ia ingin tampil beda bila dibanding usaha perdagangan yang lain. Yang menjadi problem adalah jika kedapatan adanya cacat (‘aib) pada barang yang diperjualbelikan, sehingga harus melakukan returning (pengembalian barang), maka siapakah yang harus menanggung ongkos kiriman barang tersebut? Apakah hal ini masuk contoh kasus riba?

Sebenarnya jawaban pertanyaan semacam ini adalah sederhana, yaitu kita titik-tekankan pada maksud pedagang dalam memberikan servis gratis ongkos kirim tersebut. Akad dari penggratisan ini pada dasarnya adalah berstatus hadiah. Ini adalah aplikasi dari maslahah mu’tabarah, karena hukum asal memberi hadiah adalah boleh bahkan disunnahkan. Konsepnya hampir sama dengan kita pergi ke mall untuk membeli baju lalu mendapatkan diskon (potongan harga) dari pedagang. Apakah diskon tersebut sama dengan riba? Tentu bukan. Karena riba hanya terjadi pada kasus yang memiliki nuansa utang piutang (riba qardly). 

Pada kasus jual beli, riba hanya terjadi manakala barang yang dipertukarkan adalah sejenis, namun beda takaran (riba al-fadhly). Beras baik ditukar dengan beras buruk dengan takaran yang berbeda. Perbedaan takaran inilah yang dimaksud sebagai riba. Riba nasîah terjadi pada jual beli yang dilakukan secara kredit, namun tidak ditentukan “harga akhir” dari barang yang dibeli. Akibatnya, harga bisa membengkak seiring molornya waktu pelunasan. Riba al-yad terjadi pada kasus jual beli khusus barang ribawi yang disertai penundaan penyerahan. Nah, semua konsep riba di atas ternyata tidak masuk dalam kasus jual beli online gratis ongkir tersebut. Tidak mungkin media toko online (marketplace) menjual belikan barang ribawi (makanan, emas dan perak) karena cenderung mudah berubahnya. Jual beli emas dan perak secara online juga kecil kemungkinan dilakukan sebab rawannya transaksi tersebut terhadap kejahatan penipuan.

Jual beli online umumnya memakai jasa rekening bersama antara pedagang dan pembeli. Manakala barang sudah sampai di tangan pembeli, hukum asal hak status kepemilikan barang sebenarnya sudah terjadi perpindahan dari pedagang ke pembeli. Hanya saja, kemudian ditemui adanya cacat sehingga diperlukan return. Saat ada klaim cacat dari pembeli, maka otomatis uang pembeli yang berada di rekening penjual akan berubah statusnya menjadi harta utang. Dengan demikian, pedagang wajib mengusahakan barang kembali sesuai dengan pesanan pembeli. Wajibkah diberikan gratis ongkir lagi dan apakah penjual harus mengganti ongkos return dari pembeli? Sampai di sini perlu adanya pertimbangan maslahatu al-mursalah. Maqashid syariah (tujuan pokok syariah) yang hendak dijaga adalah hak kemaslahatan harta pedagang dan pembeli. 

Pertimbangan hukum asal dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pedagang adalah mengusahakan dikirimnya barang sesuai dengan pesanan pembeli dalam kondisi baik.

2. Hadiah dari pedagang adalah sifatnya bukan kewajiban, melainkan perkara sunnah. Adanya hadiah disampaikan kepada pedagang, adalah tergolong sebagai janji. Memenuhi janji hukumnya adalah wajib. Status wajibnya hadiah tidak menghilangkan status kesunahannya. Sama dengan orang bernazar niat melakukan shalat dhuha apabila berhasil melakukan sebuah usaha. Status wajibnya melaksanakan shalat dhuha tidak menghilangkan hukum kesunnahannya.

3. Kedudukan janji adalah berbeda dengan syarat dalam jual beli. Sebuah syarat bersifat bisa menyebabkan batalnya akad. Sementara itu janji kemurahan adalah bersifat sebaliknya, serta tidak menyebabkan batalnya akad. Hanya saja, ia menjadi wajib dilaksanakan oleh pedagang yang sudah menjanjikannya. Seperti contoh kasus diskon belanja di mall, maka keberadaan diskon itu merupakan janji. Adapun biaya perjalanan pembeli dari tempat asal menuju mall adalah di luar ketentuan perjanjian. Kasus ini sama dengan ongkir. Yang hendak digratiskan oleh penjual adalah ongkir dari penjual ke pembeli dan bukan ongkir dari pembeli ke penjual. 

Menimbang dari kasus di atas, maka kesimpulan hukum maslahatu al-mursalah jual beli online, adalah:

1. Pihak penjual hanya menanggung ongkir dari penjual ke pembeli.

2. Pihak penjual wajib mengupayakan ganti barang yang diklaim rusak.

3. Biaya pengiriman barang retur ke penjual adalah menjadi bagian tanggung jawab pembeli.

4. Kedua penjual dan pembeli harus saling ridha terhadap segala kemungkinan adanya risiko cacatnya barang saat barang sudah sampai di tangan pembeli sehingga memerlukan biaya tambahan berupa ongkos pengiriman dari masing-masing pihak. 

5. Biaya tambahan sebab ongkos pengiriman sebagaimana dimaksud di atas adalah bukan termasuk kategori riba, karena merupakan kasus yang berada di luar akad (amrun ‘aridly).

Inilah contoh aplikasi maslahah sebagaimana yang sudah kita kupas pada tulisan sebelumnya, yakni maslahah mu’tabarah, maslahah mursalah, dan maslahah mulghah. Wallâhu a’lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Share:
Sabtu 8 Desember 2018 20:30 WIB
Fiqih Maqashid: Mazhab dan Manhaj Ekonomi Syari’ah
Fiqih Maqashid: Mazhab dan Manhaj Ekonomi Syari’ah
Ketika kita berbicara soal ekonomi Islam, maka langsung ingat bahwa tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan. Mengedepankan maslahat berarti juga mewujudkan ekonomi Islam itu sendiri, menjaga nilai-nilainya dan prinsip ajarannya guna mewujudkan kemaslahatan tersebut. Tapi, apakah kita tahu bahwa karena adanya perbedaan dalam prinsip dasar maqashid, maka ada tiga mazhab besar aliran ekonomi Islam dewasa ini? Inilah fokus utama kajian kita pada kesempatan tulisan ini. 

Pertama, adalah Mazhab Iqtishaduna. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Bâqir al-Shadr, Abbas Mirakhar, Bâqir al-Hasâny, Kâdim al-Shadr, Iraj Toutounchian dan Hedayati. Pelopor dari mazhab ini adalah Bâqir al-Shadr dengan kitab karyanya Iqtishaduna (perekonomian kita). 

Pikiran utama dari mazhab ini adalah 

1. Bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa bersatu dengan Islam. Ekonomi adalah disiplin ilmu tersendiri, sementara Islam adalah sebuah religi. Namun ekonomi bisa disusupi nilai Islam, membentuk sebuah peradaban, hanya saja Islam tidak mampu mempengaruhi praktik dasar dari ekonomi itu sendiri. Landasan yang dipergunakannya adalah QS. Al-Qamar: 49. 

إنا كل شيء خلقناه بقدر

Artinya: “Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan ukuran (setepat-tepatnya).” (QS. Al-Qamar: 49)

2. Masalah ekonomi muncul diakibatkan oleh faktor ketidakmerataan distribusi dan ketimpangan akibat dari eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sehingga timbul ketimpangan / ketidakadilan. Pihak yang kuat muncul sebagai penguasa sumber daya atau selaku perusahaan yang memonopoli sumberdaya. Jadi, mazhab ini tidak menerima secara utuh dalam memasukkan disiplin ekonomi Islam itu sebagai bidang disiplin tersendiri terpisah dari ekonomi. Memasukkan ekonomi Islam sebagai disiplin tersendiri cenderung agak kontradiktif dan terkesan pengelabuan. 

3. Yang seharusnya menjadi inti pokok fokus utama menyejahterakan umat Islam adalah mewujudkan maslahat itu sendiri. Itulah sebabnya mazhab ini menawarkan konsep iqtishaduna (ekonomi kita). Diksi iqtishad adalah kembali kepada upaya mengaplikasikan maqâshid al-syarî’ah dengan jalan mengupayakan kondisi al-qashdu (ekuilibrum/setimbang). Kondisi ini hanya tercapai apabila tercapai yang dinamakan “keadilan” ekonomi. Dalam hal ini, konsep Bâqir al-Shadr itu tidak menerima adanya konsep sumber daya sifatnya adalah terbatas sementara hasrat dan kebutuhan manusia adalah tidak terbatas. Menurutnya, Islam tidak mengenal konsep keterbatasan sumberdaya sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Qamar: 49 di atas. 

Kedua, adalah mazhab IDB. IDB merupakan singkatan dari Islamic Development Bank. Tokoh utama dari mazhab ini adalah M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan sejumlah tokoh lainnya. Seluruhnya tercatat merupakan karyawan di IDB. Oleh karenanya pula, mazhab ini sering disebut juga dengan istilah mazhab arus utama (mazhab mainstream). Perbedaan mazhab ini dengan mazhab sebelumnya adalah memandang bahwa “sumber daya adalah terbatas, sementara hasrat dan keinginan manusia adalah tidak terbatas.” Menghadapkan sumber daya vis a vis hasrat keinginan manusia inilah yang menyebabkan terjadinya aliran permintaan dan penawaran barang sehingga timbul harga. Karena sumberdaya sifatnya terbatas, maka suatu kali pasti akan muncul kelangkaan barang. Konsep keterbatasan sumberdaya ini mereka ambil dari kandungan QS. Al-Baqarah: 155. 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

Artinya: “Sungguh akan Kami uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, krisis harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.” (QS. Al-Baqarah: 155).

Adapun tentang konsep bahwa hasrat dan keinginan manusia bersifat tidak terbatas yang menjadi kunci dari mazhab ini adalah didasarkan pada QS. Al-Takâtsur: 1-5.

الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian berkunjung ke liang kubur. Janganlah begitu! Kelak kalian akan mengetahui. Dan janganlah begitu, karena kalian kelak akan mengetahui. Janganlah begitu, seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.....” (QS. Al-Takâtsur: 1-5). 

Jika merunut pada pokok pikiran munculnya mazhab ini, maka seolah mazhab ini tidak banyak menunjukkan perbedaan yang berarti dibanding ekonomi konvensional. Itulah sebabnya pula para ilmuwan cenderung melabelinya sebagai mazhab ekonomi mainstream. Konsep ini justru sebenarnya mirip dengan pandangan dari Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi banyak diadopsi oleh para ekonom Barat dan diajarkan oleh universitas-universitas di Barat. Sementara pengusung mazhab ini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi di dunia Barat. Jadi, sedikit klop dengan asal-muasalnya. Namun yang mengherankan, para pendukung mazhab Ibnu Taimiyah ini – di Indonesia - justru banyak yang menjadi penentang utama bank konvensional di Indonesia, bahkan bank syariah. Inilah lucunya. 

Ketiga, adalah Mazhab Alternatif Kritis. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. Timur Kuran adalah salah seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi di University of Soutearn California. Sementara itu Jomo adalah seorang tokoh ekonomi dari Yale, Cambridge, Harvard University of Malaya. Latar belakang dari mazhab ini adalah melakukan kritik terhadap Mazhab yang diajukan oleh Bâqir al-Shadr yang dianggapnya sebagai hanya mazhab modifikasi saja. Bâqir dianggap menghancurkan teori ekonomi lama kemudian memodifikasinya lagi sebagai yang baru. Ekonomi Islam dianggap sebagai teori lama dan sudah baku. Sementara Iqtishâdunâ hanya label baru saja. Inilah maksud dari kritik tersebut. 

Selain mengkritik terhadap mazhab Iqtishâdunâ, mazhab ini juga mengkritik terhadap mazhab IDB. Menurutnya, mazhab IDB hanyalah sebuah tiruan dari mazhab ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba, lalu menggantinya sebagai variabel zakat dan niat. Bank konvensional menyebutnya sebagai bunga, namun mazhab IDB menyebutnya sebagai zakat dan niat. 

Pokok pikiran utama dari mazhab alternatif kritis ini adalah bahwa Islam itu pasti benar, namun sehubungan dengan bangunan ekonomi Islam adalah berdasarkan hasil penafsiran al-Qur’an dan al-Hadits yang dinilai bersifat relatif, maka dari itulah langkah analisis kritis terhadap segala bentuk akad dan perjalanan ekonomi harus tetap dilangsungkan. Jadi, konsep utama mazhab ini adalah pada analisis dan penelitian. Penelitian berfungsi sebagai instrumen pengujian kebenarannya. Fondasi utamanya tetap pada maqashid al-syariah. Setiap poin dari maqashid ini selanjutnya dirupakan sebagai indeks. Jadi, dalam mazhab ini ada istilah indeks kemakmuran, indeks kemajuan, dan lain sebagainya.  Wallahu a’lam bish shawab.

Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Kamis 6 Desember 2018 14:30 WIB
Fiqih Maqashid (6): Bagaimana Batas Maslahat dan Tak Maslahat Diputuskan?
Fiqih Maqashid (6): Bagaimana Batas Maslahat dan Tak Maslahat Diputuskan?
Ilustrasi (via ss.lv)
Izzu al-Din ibn Abdu al-Salâm, seorang tokoh kenamaan abad ke-13 menuliskan bahwa mewujudkan maslahah (kemaslahatan) dan menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) hukumnya adalah wajib. Dalam kitabnya, Qawâ’idu al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anam, Juz 1, halaman 7, beliau menyampaikan: 

واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود. فإن تحصيل المنافع المحضة للناس كالمأكل والمسكن لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد والنصب. فإذا حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما ينغصها

Artinya: “Kemaslahatan murni itu sangat sulit terwujud. Upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat seperti di bidang pangan dan papan hanya bisa diraih dengan jerih payah dan perjuangan keras. Karena itulah kemaslahatan yang diraih (nyaris selalu) bercampur dengan sisi mudarat yang mengiringinya." (‘Izz al-Dîn ibn Abdu al-Salâm, Qawâ’idu al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anam Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., 7).

Untuk upaya mewujudkan kemaslahatan, antara Abu Zahrah dan Izzu al-Dîn ibn Abdu al-Salâm memiliki pandangan yang sama, yaitu harus disertai riset ilmiah. Tujuan dari riset ini adalah untuk menghilangkan unsur tarikan atau dorongan nafsu dalam upaya penggalian hukum. Itullah sebabnya, mazhab maqâshid dari kedua tokoh ini adalah sejalan, yaitu bahwa kemaslahatan hanya bisa dicapai melalui dua jalan, antara lain melalui dhahir nash (teks dalil Al-Qur’an dan al-Hadits), dan pertimbangan ra’yu (akal). Itulah sebabnya, ‘Izzu al-Dîn ibn Abdu al-Salâm menetapkan batasan bahwa keputusan hukum dianggap sebagai maslahah manakala: (1) masuk akal (realistis), (2) terukur (miqdar al-aqly), dan (3) tidak bertentangan dengan nash. Akal adalah kunci menuju ijtihad. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa:

واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد ... ولا يُقدَّمُ الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقيٌ متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت

Artinya: “Ketahuilah, mendahulukan sesuatu yang lebih maslahat demi kemaslahatan yang lebih besar, menolak kemafsadatan (kerusakan) karena adanya kemafsadatan yang lebih besar lagi adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia... Tidaklah mendahulukan suatu maslahat demi meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar kecuali hanya orang yang bodoh, tidak mengetahui pentingnya kemaslahatan yang lebih besar, atau ia orang yang celaka dan membutakan diri, tidak mau melihat kepada perbedaan dua derajat kemaslahatan itu.” (‘Izz al-Dîn ibn Abdu al-Salâm, Qawâ’idu al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anam Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., 7).

Berdasar teks di atas, tampaknya metodologi Syekh Izzu al-Dîn ibn Abdu al-Salâm dalam memandang kemaslahatan secara ringkas adalah: (1) terlihat, (2) ada sebab yaitu timbulnya kemaslahatan yang lebih besar, (3) jelas perbedaannya antara kedua kemaslahatan tersebut, dan (4) dapat diukur. Tidak ada sesuatu yang bisa dianggap sebagai ashlah (lebih maslahat) tanpa pengukuran, dan pengukuran ini hanya ada pada metodologi riset. Dengan demikian, sesuatu dianggap maslahat bila ada data yang menunjuk kepada lebih maslahatnya itu. Jadi, kata kuncinya adalah “data”. Adapun posisi nash adalah sebagai kalibrasi atau tolok ukur. 

Dasar penerapan konsep kemaslahatan ‘Izzu al-Dîn ibn Abdu al-Salâm ini adalah berdasarkan sejarah kenabian (sirah nabawiyyah) bahwasanya suatu ketika Nabi bersabda: “Andaikan saja Fatimah (putri nabi) mencuri, maka niscaya ia akan saya potong tangannya.” Apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah ﷺ ini adalah sesuai dengan Al-Qur’an bahwasanya had (pidana) bagi pencuri adalah potong tangan. Akan tetapi, beliau Sayyidina Umar bin Khathab radliyallaahu ‘anhu melakukan ijtihad lain, yaitu dengan menghapus hukum potong tangan di saat kondisi paceklik dan kelaparan. Beliau lebih memilih kepada hukum penjara sebagai ganti dari hukum potong tangan. Kelaparan merupakan ‘illat al-hukm peniadaan itu, meski dhahir nash menyebutkan:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

Artinya: “Seorang pencuri laki-laki dan perempuan, (hukumannya) maka potonglah kedua tangannya.” (QS. Al-Mâidah: 38)

Abu al-Hasan ‘Ali al-Wâhidy, dalam kitabnya Ulūmu Al-Qur’an: Asbâbu al-Nuzūl, yang diterbitkan oleh Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, halaman 101, menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena kasus Thu’mah ibn Ibrîq yang mencuri sebuah baju perang yang terbuat dari besi (al-Dir’i). Dasar ijtihad Sayyidinâ Umar adalah kemaslahatan. 

Sebenarnya, beliau Umar radliyallâhu ‘anhu tidak hanya sekali dalam kasus ini melakukan ijtihad serupa. Penggajian tentara perang, harta rampasan yang harus dikumpulkan ke Bait al-Mâl, membagi tanah kepada penduduk pribumi di wilayah taklukan perang dan tidak kepada tentara perang, adalah merupakan bagian besar dari ijtihad Sayyidina Umar dalam mengambil kemaslahatan. Berdasarkan konteks ini, maka berlaku hadits:

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم رواه رزين

Artinya: Dari Umar radliyallâhu ‘anhu: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Aku bertanya kepada Tuhanku tentang ikhtilaf yang akan terjadi pada sahabatku sepeninggalku, lalu Dia mewahyukan kepadaku: Wahai Muhammad! Sesungguhnya sahabat-sahabatmu di sisi-Ku adalah bagaikan bintang gemintang di langit. Sebagian di antaranya bersinar terang dibanding sebagian yang lain. Tiap-tiap bintang itu memiliki cahaya. Barangsiapa mengambil petunjuk dari mereka dalam perkara yang diperselisihkan maka dia termasuk mendapatkan petunjuk dari-Ku. Lalu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Para sahabatku ibarat bintang. Kepada siapa saja kalian mengikuti, maka kalian mendapat petunjuk.” Hadits riwayat Razîn. (‘Ali bin Sulthan Muhammad al-Qâry, Mirqatu al-Mafâtih Syarah Misykâtu al-Mashâbih, Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002,  hal: 3870). 

Berdasar hadits ini dapat disimpulkan bahwa mempertimbangkan kemaslahatan dalam keputusan hukum adalah tidak keluar dari syara’. Justru, pertimbangan kemaslahatan adalah diwajibkan oleh syara’. Inti syara’ adalah pada jantung kemaslahatan tersebut. Standar kalibrasi tidak keluar dari syara’ adalah bilamana kemaslahatan yang baru, tidak bersifat menyelisihi syara’ akan tetapi justru menguatkan keberadaan maslahat dari risalah Baginda Nabi ﷺ, atau disebut maslahah al-mursalah.


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Senin 3 Desember 2018 19:45 WIB
Fiqih Maqashid (5): Mengambil Maslahah dan Menghindari Mafsadah
Fiqih Maqashid (5): Mengambil Maslahah dan Menghindari Mafsadah
Ilustrasi ( ok.ru)
Bagaimanapun juga, yang menjadi fokus utama dirumuskannya konsepsi maqashid al-syari’ah (tujuan pokok syariat) adalah untuk mendapatkan maslahah serta menghindari timbulnya mafsadah (kerusakan). Menurut Imam al-Ghazali, maslahah dibahasakan sebagai sabili al-ibtida’, mewujudkan kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan adalah tidak boleh lepas dari upaya menghindar dari timbulnya mafsadah itu. Jika kesejahteraan digapai justru dengan menimbulkan mafsadah yang besar bagi manusia, maka tak urung kemaslahatan itu pasti salah dalam menggapainya. Adanya penentangan terhadap konsep-konsep kapitalisme dan liberalisme, adalah merupakan bagian yang menjadi kritik utama konsep mewujudkan kemaslahatan. 

Syekh Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân, di dalam kitabnya yang bertajuk al-Mashâlihu al-Mursalah, secara lugas mendefinisikan maslahah dari sudut pandang kebiasaan orang Arab sebagai: 

المصلحة وردت في لغة العرب الأعمال الباعثة على نفع الإنسان

Artinya: “Maslahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia.” [Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân, al-Mashâlih al-Mursalah, Kairo: Mathba’ah al-Sa’adah, 1983, 12]

Menurut Mahmud Musthafâ Sâlim al-Shamâdy, maslahah menurut fiqih kedokteran dimaknai sebagai: 

المصلحة....هي ما يترتب على الفعل مما يبعث على الصلاح

Artinya: “Maslahah adalah apa saja yang berisi tindakan yang bisa membawa kepada kondisi baik.” [Mahmud Musthafâ Sâlim al-Shamâdy, al-Mashâlih al-Mursalah wa Dauruha fi al-Qadhaya al-Thibbiyyah al-Mu’âshirah, Swaileh: Dâru al-Falâh li al-Nasyr wa al-Tauzî’, tt., 38]

Secara istilah, Al Ghazali mendefinisikan maslahah itu sebagai:

المصلحة .... هي جلب المنفعة ودفع المضرة أي المفسدة

Artinya: “Maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, yakni kerusakan.” [Abu Hâmid al-Ghazâly, al-Mustashfâ, Beirut: Ihyâu al-Turâts al-‘Araby, 1977, Juz 2, 139]

Jadi, hakikat maslahah itu pada dasarnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudlaratan atau kerusakan. Sebagaimana definisi dari al-Ghazali inilah, maka para ulama sering memasukkan maslahah ini dalam bab istishlah (mengikut al-maslahah al-mursalah). Rumpun dari istishlah ini adalah persoalan ijma’ ulama, qiyas (anomali hukum), istihsan (menganggap baik sesuatu), istishab (menetapkan sesuatu hukum pada hukum sebelumnya sampai ditemui adanya dalil lain yang menunjukkan adanya perubahan), saddu al-dzarâi’ (antisipasi), ‘urf (tradisi), madzhab shahâby (pendapat sahabat) dan sebagian ulama ada yang memakai syar’u man qablanâ (syariat umat terdahulu). Imam Malik memasukkan ijmâ’u ahli al-madînahi (kesepakatan penduduk Madinah) sebagai salah satu rumpun istishlah. Adapun tentang saddu al-dzarai’ ada banyak dijumpai pada pendapat ulama dari kalangan pengikut madzhab Hanbali. 

Di dalam memandang maslahah ini dan kaitannya dengan teks, para ulama umumnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Ulama yang memandang harus berpedoman pada dhahir nash semata, tanpa perlu menimbang ada tidaknya maslahah lain. Kalangan ini disebut kalangan literalis, terdiri atas pendaku Madzhab Dhahiriyyah, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Meskipun, jika menelusuri dari tulisan sebelumnya, Ibnu Taimiyah masih tidak mutlak teks. Namun jargon tajdidnya dengan pernyataan kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah menjadi salah satu penyebab ia masuk dalam kelompok literal ini. 

2. Ulama yang berusaha menggali maqashid al-syari’ah berdasarkan nash, selanjutnya kemudian menetapkan hukum dan ‘illat hukumnya. Para ulama dari kelompok ini menerima qiyas sebagai salah satu sarana untuk menggali hukum problematika masalah yang baru berdasar hukum yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya. Hukum yang baru ini disebut sebagai maslahah, apalagi bila ditemukan bukti  lain yang menguatkannya, seperti teks nash atau bahkan bukti lahir berupa hasil riset ilmiah. Hasil riset ilmiah inilah yang selanjutnya membedakannya dari tuduhan sejumlah pihak sebagai ulama pengikut hawa nafsu. 

3. Ulama yang berusaha menggali hukum problematika kekinian dengan “tanpa mendasarkan diri kepada dalil syara’” guna menjaga maqâshid al-syarî’ah yang diakui oleh syara’ akan kebenarannya. Karena tanpa didasari dalil, maka ulama dari kelompok ini acapkali terjebak dalam kepentingan hawa nafsu. Saudara pembaca bias membaca kembali selintas tulisan tentang Fiqih Maqashid Ibnu Taimiyah pada uraian terdahulu, yang mana di dalam tulisan itu, penulis mencontohkan dua pendapat Ibnu Taimiyah sebagai yang tidak berdasar atas dalil nash karena alasan kemaslahatan.

Perlu diketahui bahwa Fakhru al-Dîn al-Razi dalam al-Mahshul fi ‘Ilmi al-Ushul menjelaskan bahwa syara’ memerintahkan penjagaan terhadap 5 hal, yaitu nyawa, akal, kehormatan, agama dan nasab. Ibnu Taimiyah dalam Qawâ’idu al-Ahkâm dan Majmu’ Fatawa-nya menyebutkan kewajiban penjagaan 6 hal, yaitu: darah, harta, kelamin, akal, agama dan akhlak. Al-Syathiby dalam masterpiece Al-Muwâfaqat-nya menyebut kewajiban penjagaan 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Masing-masing tokoh memiliki urutan stratifikasi  kewajiban penjagaan itu sebagaimana yang telah disebutkan mulai dari yang paling pokok, sampai dengan yang paling akhir harus dipertimbangkan. Masing-masing dari urutan stratifikasi itu kelak membawa dampak besar terhadap hukum. 

Sebagai gambaran umum untuk pemikiran ekonomi kasus ulama kelompok ketiga ini misalnya adalah pada kasus tas’ir atau pematokan harga barang. Menurut salah satu ulama dari kalangan ketiga ini, ada yang menyatakan bahwa penetapan harga oleh pemerintah dipandang sebagai tidak adil dan cacat hukum apabila dilakukan saat terjadi kelangkaan bahan pokok yang dijual dan tingginya permintaan. Pembaca bisa menemui pendapat ini pada salah satu kitab fatwanya Ibnu Taimiyah. 

Mengapa Ibnu Taimiyah berpendapat semacam? Jika kita telusuri lebih jauh, tidak lain karena Ibnu Taimiyah mendudukkan “penjagaan harta” pada stratifikasi kedua setelah “penjagaan darah”. Berbeda dengan al-Syâthibi, yang mendasarkan pada pendapat al-Nawawi bahwa adalah hak dan wewenang sulthan selaku pemegang hak ri’ayah untuk melakukan pematokan harga karena adanya unsur kemaslahatan. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata al-Syâthibi mendudukkan posisi penjagaan harta pada posisi terakhir dari maqashid al-syari’ah yang berhasil digalinya. Sementara itu ia mendudukkan penjagaan agama dan jiwa menduduki posisi yang pertama. Padahal konsep tas’ir dan kepatuhan pada pemerintah memiliki dasar nash. Pernyataan yang sama dengan al-Syathibi adalah pernyataan Fakhru al-Dîn al-Râzy yang secara lebih tegas lagi mendudukan kewajiban penjagaan nyawa terlebih dahulu sebelum penjagaan yang lain. Ia juga mendasarkan diri pada kepatuhan pada pemerintah selaku pemegang hak ri’ayah, sebab hak ri’ayah memiliki dasar nash, yaitu: 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Artinya: “Taatlah kepada Allah, Rasul dan orang yang menguasai urusan kalian (pemerintah).”  (QS. Al-Nisa: 59)

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi maqashid ternyata memiliki peran yang penting dalam hukum. Itulah sebabnya mengapa fiqih maqâshid merupakan hal yang penting diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam persoalan hukum cabang yang lebih jauh lagi atau salah dalam memposisikan nilai penting mana yang harus dijaga atau dipertimbangkan dalam teks keputusan hukum. Bagaimanapun juga, hukum harus memberikan porsi yang penting terhadap upaya menarik kemaslahatan dan menghindar dari mafsadah. (Bersambung)


Muhammad Syamsudin, Penulis adalah Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim