IMG-LOGO
Syariah

Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah

Selasa 11 Desember 2018 12:30 WIB
Share:
Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah
Suatu ketika, pada masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, terjadi peperangan di kawasan Syam Raya yang terdiri dari kawasan Syiria sekarang, yang meliputi seluruh kawasan Pantai Timur Laut Tengah, Irak, Persia (Iran) dan Mesir. Dalam peperangan ini, kaum muslimin mengalami kemenangan yang besar. Banyak tanah hasil rampasan dikuasai oleh kaum muslimin.

Uniknya, sebagaimana dijelaskan dalam Manâqib Amir al-Mu’minîn Umar ibn Khattab karya Ibnu Jauzi, Khalifah II Umar bin Khatthab tidak membagi-bagikan tanah hasil rampasan tersebut kepada tentara perangnya. Beliau mengambil kebijakan lain, yaitu membagi-bagikan kembali tanah tersebut kepada penduduk setempat lalu menerapkan kebijakan jizyah (pajak) dan kharraj (cukai). Harta rampasan perang juga tidak dibagikan langsung kepada kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitu al-Mâl. 

Karena tindakan Sayyidina Umar ini merupakan hal yang belum pernah terjadi di masa kenabian, mulailah muncul konflik di tubuh kekhalifahan. Ada pihak yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Sejarah mencatat, sahabat Abdurrahmman bin Auf dan Bilal bin Rabah adalah yang termasuk menentang kebijakan itu. Keduanya berpegang teguh pada teks literal lahir yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan berdasarkan sejarah perang Khaybar di masa Nabi. Sementara Umar lebih memilih kepada semangat dari syariat. Jadi, terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang menarik adalah Sahabat Utsmân dan Ali, keduanya menyetujui tindakan Umar tersebut.

Sebenarnya, dasar khalifah saat itu dalam menerapkan kebijakan tersebut berpaku pada pertimbangan kemaslahatan. Ada kepentingan umum yang lebih besar (maslahah mu’tabarah/maslahah ‘ammah) yang harus dijaga. Beberapa pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

1. Untuk menghindari timbulnya tuan tanah yang baru di kalangan Muslim. Kekhawatiran khalifah adalah banyak dari tentara muslim ini berubah niat dalam melakukan perang, yaitu dari asalnya menegakkan kalimat Allah al-ulyâ, menjadi karena faktor keduniaan, seperti karena mencari harta rampasan, dan lain sebagainya.

2. Untuk menghindari terjadinya konflik dan perlawanan dari pribumi yang berhasil dikuasai, sehingga mengesankan bahwa agama Islam adalah agama penjajah. 

3. Menghindari efek politis dari kalangan yang berseberangan dan muncul dari kaum akar rumput (grassroot).

Pertikaian yang terjadi antara kedua kubu Umar dan kubu Bilal ini terjadi selama beberapa waktu lamanya, meski pada akhirnya kubu Umar yang tampil mendominasi. Kedua kubu mengeluarkan segenap argumennya berdasarkan Al-Qur’an dan al-Sunnah guna mempertahankan pendapat masing-masing. Mengapa al-Sunnah? Karena pada waktu itu, belum dilakukan kodifikasi dan penulisan hadits. Jadi, segala sesuatu didasarkan pada kekuatan hafalan masing-masing sahabat. 

Dalam banyak hal, Khalifah Umar memang banyak melakukan inovasi kebijakan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, jenius dan agresif. Namun, karena kejeniusannya ini pula, ia dikenal sebagai tokoh kontroversial di masanya. Karena kontroversi ini pula, kelompok Syiah ekstrem (ghullat) hingga sekarang masih tidak mau mengakui keabsahan kekhalifahan Umar ini. Bahkan kalangan moderatnya pun juga masih menganggap Umar sebagai telah berlaku menyimpang keluar dari rel yang sudah digariskan oleh Nabi. 

Sebagai contoh adalah kasus pelarangan nikah mut’ah. Menurut ulama kalangan Syi’ah, seperti al-Husein al-Kasyf al-Ghithâ’, pelarangan mut’ah oleh Umar ini dianggap sebagai yang betul-betul telah menyimpang dari syariat. Barangkali, Umar sudah dicap sebagai yang sesat karena pelarangannya itu. Contoh tokoh yang senada dengan al-Husein al-Kasyf al-Ghithâ adalah Al-Bahi al-Khuly. 

Itulah sebabnya, menurut al-Raisûnî, kebijakan Umar ini menjadi tidak banyak dikembangkan oleh para ulama pasca-khulafâ râsyidûn. Al-Raisuny menyebutkan dalam karyanya yang berjudul Nadhâriyyah halaman 71, bahwa para ulama pasca-khulafâ râsyidûn menafikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari hujjah maslahah mereka. Meski penafian ini tidak serta merta seratus persen, di satu sisi mereka menolak namun di sisi lain mereka masih menggunakan istilah-istilah yang menyerupai apa yang diterapkan oleh Umar. Hal ini tergambar dari istilah-istilah yang acapkali dipakai untuk menetapkan maslahah mursalah ini. Misalnya penggunaan istilah illah, hikmah, ghardl, atau maqshûd pada saat hendak menetapkan hukum. al-Baqilâny dan Ibnu al-Hajîb dari kalangan mazhab Mâliki juga menerapkan kaidah yang sama dengan beberapa istilah terakhir. 

Penting dicatat bahwa ada satu mazhab yang secara terang-terangan menolak terhadap istilah maqâshid syarîah. Mazhab ini dikembangkan oleh Daud al-Dhâhiry. Oleh karena itu, sesuai dengan tokohnya, mazhabnya pun disebut dengan mazhab al-dhahiry. Mereka berpendapat bahwa teks nash Al-Qur’an dan al-Hadîts adalah terlalu khusus apabila dikaitkan dengan fakta kontekstual lapangan yang dipandangnya terlalu umum. Jadi, sifat keumuman lapangan harus dibatasi oleh teks. Semangat mazhab ini pada dasarnya adalah benar, namun berbahaya karena akan condong pada pergolakan tanpa henti. Penyebabnya, karena masing-masing pihak bisa mengaku sebagai yang berhak menghakimi. Dan hal inilah yang hendak dihindari oleh syariat kita. 

Demikianlah untuk sekilas landasan sejarah penerapan maslahah mursalah dalam syariat kita. Sebenarnya masih banyak kasus yang lain yang bisa kita muat, namun alangkah baiknya kelak akan dikupas sebagai contoh dalam tajuk bahasan lain. Walhasil, maslahah mursalah adalah dilakukan dengan jalan memandang universalitas syariat, sehingga hikmah daripada disyariatkannya agama Islam ini juga turut bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Wallâhu a’lam bi al-Shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Tags:
Share:
Senin 10 Desember 2018 20:30 WIB
Empat Hal Ini Buat Ibadah Jadi Sia-sia
Empat Hal Ini Buat Ibadah Jadi Sia-sia
(Foto: @ask.fm)
Tujuan manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk beribadah dan beramal sebanyak mungkin. Allah SWT berfirman, “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku,” (Surat Az-Dzariyat 56).

Ibadah yang dilakukan manusia manfaatnya bukanlah untuk Allah SWT, tapi untuk manusia itu sendiri. Karena di akhirat kelak, tidak ada yang bisa membantu manusia kecuali amal baik selama hidup di dunia. Amal baik itu bisa berupa ibadah kepada Allah atau pun amal baik yang dilakukan terhadap sesama manusia.

Dikarenakan ibadah dan amalan sangat penting dikerjakan, maka ada baiknya mengenal apa saja yang mesti dilakukan pada saat melakukan sebuah ibadah atau amalan tertentu.

Setiap amalan dan ibadah ada ilmu dan cara mengerjakannya. Kalau cara ibadahnya tidak diketahui dan disempurnakan, bagaimana Allah akan menerimanya?

Sebab itu, Abu Laits Al-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin menjelaskan:

وقال بعض الحكماء: يجتاج العمل أربعة أشياء حتى يسلم: أولها العلم قبل بدئه لأن العمل لا يصلح إلا بالعلم، فإذا كان العمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. والثاني النية في مبدئه لأن العمل لا يصلح إلا بالنية...والثالث الصبر في وسطه، يعني يصبر فيه حتى يؤديه على السكون والطمأنينة. والرابع الإخلاص عند فراغه، لأن العمل لا يقبل بغير إخلاص، فإذا عملت بالإخلاص يتقبل الله تعالى منك، وتقبل قلوب العباد منك

Artinya, “Sebagian orang bijak berkata, ‘Amalan butuh pada empat hal agar selamat: pertama, berilmu sebelum memulainya, karena amal tidak sah tanpa ilmu. Bila amal dilakukan tanpa ilmu, mudharatnya lebih banyak ketimbang maslahatnya. Kedua, niat pada saat memulainya, karena amalan tidak sah tanpa niat. Ketiga, sabar ketika menjalankannya agar mencapai ketenangan. Keempat, ikhlas ketika selesai beramal, karena amalan tidak akan diterima tanpa keikhlasan, bila kamu ikhlas Allah akan menerima amalanmu dan hati orang-orang yang beribah pada Allah (beriman) juga akan menerimanya.”

Kutipan di atas menengaskan ada empat hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan ketika mengerjakan sebuah amalan atau ibadah. Keempat hal itu sebagai berikut:

Pertama, memiliki ilmu tentang ibadah yang dikerjakan. Ilmu sangatlah penting, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Tanpa ilmu, kita tidak mengerti bagaimana cara shalat, puasa, zakat yang benar. Maka dari itu, belajarlah sebelum mengerjakan ibadah.

Kedua, tanamkan niat dalam hati pada saat mengerjakan amal ibadah. Niat menjadi rukun penting dalam ibadah. Niat menjadi pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah lain, serta pembeda antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau tidak ada niat, ibadah yang dilakukan tidak ada gunanya.

Ketiga, tumbuhkan kesabaran pada saat ibadah. Dalam mengerjakan shalat misalnya, usahakan menahan diri dan bersabar sampai selesai. Kalau tidak sabar, ibadah yang dikerjakan terasa terburu-buru dan tidak mendapatkan ketenangan.

Keempat, usahakan ikhlas dalam setiap mengerjakan ibadah apapun, karena Allah hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Jangan sampai beramal karena dilihat orang, ingin mendapatkan pujian, dan melepaskan kewajiban semata. Sangat disayangkan orang yang beribadah untuk dilihat orang lain, karena semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wallahu a’lam.

(Ustadz Hengki Ferdiansyah Lc. MA.)
Ahad 9 Desember 2018 19:30 WIB
Hukum Tanah Wakaf Tidak Disertifikatkan yang Berakibat Sengketa
Hukum Tanah Wakaf Tidak Disertifikatkan yang Berakibat Sengketa
Ilustrasi (Shutterstock)
Jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Dari jumlah sebanyak itu, baru 287.160 lokasi yang sudah bersertifikat wakaf. Sedangkan sisanya belum. Setiap tahun jumlah tanah wakaf selalu bertambah, namun tidak seimbang dengan jumlah nadzir (pengelola wakaf) yang mendaftarkan tanah wakaf kepada pihak yang berwenang.

Tidak jarang di kemudian hari muncul sengketa tanah antara nadzir dengan keluarga waqif (orang yang mewakafkan) atau bahkan intern nadzir itu sendiri. Sedangkan bukti sertifikat saat orang yang mewakafkan dahulu masih hidup, tidak ada yang mengurus. Ada yang karena saling lempar tanggungjawab yang menyebabkan pengurusan sertifikat tertunda-tunda. Ada pula yang tidak menduga akan terjadi perselisihan di kemudian hari sebab pada waktu waqif masih hidup semuanya aman seolah tanpa ada masalah. 

Sekarang mari kita telisik satu persatu. Pertama, bagaimana sebenarnya hukum mensertifikatkan tanah wakaf sebagaimana kasus di atas? Hanya mubah, sunah atau bahkan wajib? 

Menurut sebagian riwayat, diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah pernah memberikan wakaf, beliau kemudian menyuruh orang lain mencatatnya. Hal ini memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang sebuah sikap hati-hati terhadap urusan material. Kejadian pencatatan saat Sayyidah Fathimah tentu masih pada era rendah literasi. Beliau sudah menjalankan hal tersebut. Kejadian itu terekam dalam catatan Sayyid Ahmad bin Umar as-Syâthiry sebagai berikut: 

وقال بعضهم: ان سيدتنا فاطمة عليها السلام وقفت وامرت بكتابة الوقف. 

Artinya: “Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Sayyidah Fathimah ‘alaihâ as-salâm pernah berwakaf. Beliau menyuruh untuk mencatatkan wakaf itu.” (Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry, Syarah Al-Yâqût an-Nafîs, [Dârul Hâwî], juz 2, halaman 214). 

Masih dalam kitab yang sama, Sayyid Muhammad juga berkomentar tentang hukum mensertifikatkan tanah wakaf. Beliau berpendapat pada dasarnyam mensertifikatkan hukumnya adalah sunnah selama tidak dikhawatirkan akan terjadi sengketa yang bisa menjadikan tanah wakaf terbengkalai. Apabila ditakutkan akan terjadi masalah di kemudian hari, hukum mensertifikatkan tanah berubah menjadi wajib. 

والحكم في تسجيل الشهادة وكتابتها الندب إلا إذا خيف أو ترتب عليها ضياع حق المحجور أو وقف فيجب كتابة المحضر والإشهاد عليه

Artinya: “Hukum mencatatkan sertifikat adalah sunnah kecuali dikhawatirkan menimbulkan harta orang mahjûr (orang yang tidak boleh bertransaksi menurut kriteria agama) atau pun harta wakaf yang akan menjadi tidak terawat (terbengkalai), maka hukum mensertifikatkan adalah wajib.” (Sayyid Muhammad bin Ahmad, Syarah al-Yâqût an-Nâfîs, [Dârul Minhâj, Beirut, 2007], halaman 894). 

Kalau meninjau fiqih maqashid, setiap pengelola wakaf memang mempunyai kewajiban menjaga dengan sungguh-sungguh atas harta yang di bawah naungan tanggungjawabnya. Sehingga jika dalam menjaga harta itu melalui usaha mensertifikatkan, maka mensertifikatkan tanah wakaf hukumnya wajib. Terlebih lagi apabila kita mengacu dunia seperti sekarang, banyak ahli waris yang gelap mata, lupa daratan, berani menyerobot wakaf orang tuanya, maka mensertifikatkan tentu bisa menjadi wajib. 

Sedikit berbeda, sebagian pakar fiqih Indonesia memandang bahwa mencatatkan sertifikat hukumnya fardlu kifayah mengingat potensi perselisihan yang besar sedangkan sertifikat dapat menghindarkan perseteruan. Hal itu disamakan dengan dalil bahwa semua transaksi keuangan harus dicatat, termasuk jual beli, pernikahan, perceraian, maupun tentang ikrar apapun, semuanya penting untuk dicatat. (Lihat: Raudlatuth Thâlibin, 11:276)

Kedua, siapa sebenarnya yang paling bertanggungjawab terhadap proses pensertifikatan tanah wakaf  di Indonesia menurut aturan baku syara’?

Yang paling bertanggungjawab terhadap proses pensertifikatan adalah nadzir (pengelola). Karena dialah yang berkewajiban menjaga barang yang diwakafkan sebagaimana yang diungkapkan banyak ulama. Di antaranya dalam kitab Asnal Mathâlib berikut ini: 

ـ (فرع وعلى الناظر العمارة ، والإجارة وجمع الغلة وحفظها) وحفظ الأصول كما صرح به الأصل

Artinya: “Cabang masalah. Bagi nâdzir wajib memakmurkan harta wakaf (tidak membiarkan begitu saja), menyewakan, mengumpulkan keuntungan dan menjaganya. Begitu pula harus menjaga harta pokoknya sebagaimana sudah dijelaskan pada kitab asal (Raudlatuh Thâlib).” (Zakariya al-Anshâri-Zainuddin Abu Yahya As Saniki, Asnal Mathâlib, Dârul Kutub al-Islâmî, juz 2, halaman 471). 

Sekarang sudah semakin terang, bagaimana hukum mensertifikatkan, siapa penanggungjawab yang harus bergerak. Lalu, ketiga uang dari mana biaya pensertifikatan itu berasal? Bolehkah diambilkan dari zakat yang dikumpulkan kepada LAZIS (lembaga amil zakat infak dan shadaqah), misalnya? 

Hukum menggunakan dana zakat untuk pensertifikatan tanah wakaf adalah tidak boleh menurut konsensus empat ulama mujtahid (ittifaq madzahib al-arba’ah). 

أما بناء المساجد والمدارس من اموال الزكاة لا يجوز وهذا ما أجمع عليه الأئمة الأربعة

Artinya: “Adapun membangun masjid-masjid, sekolahan dari harta-harta zakat hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan atas kesepakatan imam madzhab empat.” (Sayyid Muhammad bin Ahmad, Syarah al-Yâqût an-Nâfîs, [Dârul Minhâj, Beirut, 2007], halaman 290). 

Kalau ambil dari harta zakat tidak boleh, ambilnya dari mana? 

Biaya sertifikat dapat diambilkan dari sumber yang telah ditunjuk oleh orang yang mewakafkan saat dia mewakafkan hartanya. Misal, “saya ini mewakafkan tanah saya untuk masjid, namun nanti biaya sertifikat diambilkan dari hasil penjualan kayu dari pohon yang ada di atasnya.” 

Atau jika waqif tidak mengatakan apa-apa, bisa diambilkan dari hasil untung usaha yang dikembangkan dari harta wakaf itu sendiri. Opsi berikutnya adalah baitul mâl, atau dimintakan orang-orang kaya sekitar. 

نفقة الوقف من حيث شرط الواقف لانه لما اتبع شرطه في سبيله وجب اتباع شرطه في نفقته، فإن لم يمكن فمن غلته، لان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك الا بالانفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته، وان تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقتهن على الموقوف عليه لانه ملكه، ويحتمل وجوبها في بيت المال، والله تعالى أعلم بالصواب.

Artinya: “Biaya wakaf diambilkan dari syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan. Sebab wakaf harus mengikuti kemauan orang mewakafkan dalam hal biaya operasionalnya. Jika tidak memungkinkan maka diambilkan dari keuntungan harta wakaf. Sebab harta wakaf itu harta yang asli tidak boleh bergerak, namun asas manfaatnya bisa dikembangkan. Hal itu tidak akan berhasil kecuali dengan memutarkan bisnis pada harta wakaf tersebut. Sebab proses demikian menjadi sebuah keterdesakan. Apabila misalnya orang menerima wakaf hewan yang sudah tidak produktif, maka biayanya dibebankan pada orang yang menerima wakaf itu, karena hewan tersebut menjadi miliknya. Jika tidak memungkinkan bisa jadi biayanya dibebankan kepada baitul mâl.” (Imam Nawawi, Al-Majmu’, Syarah al-Muhaddzab, [Dârul Fikr], juz 15, halaman 366). Wallâhu a’lam.

(Ahmad Mundzir) 

Sabtu 8 Desember 2018 18:20 WIB
Saat Salafi Memelintir Perkataan Imam Syafi’i
Saat Salafi Memelintir Perkataan Imam Syafi’i
Perdebatan antara kelompok Salafi dan Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) di antaranya berkisar pada persoalan bid’ah hasanah. Masing-masing menyuguhkan dalil dari Al-Qur’an dan hadits, bahkan kelompok Salafi tak jarang menjadikan pendapat imam mazhab sebagai bahan “memukul”. Berikut ini adalah percakapan imajiner yang sejatinya berangkat dari kasus-kasus yang umum kita jumpai. Meski imajiner, narasi dalam dialog ini memiliki valditas ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. (Redaksi)

Salafi: Orang yang mengaku bermazhab Syafi’i itu hanya mempelajari fiqih Syafi’i saja, tapi tidak mau mempelajari aqidahnya. Aqidah pengikut mazhab Syafi’i itu sudah menyimpang dari aqidah Imam Syafi’i.

Aswaja: Lowh… 

Salafi: Dan lagi, selama ini pengikut Syafi’i itu ternyata telah menyimpang dari penjelasan Imam Syafi’i sendiri. 

Aswaja: Owh… Contohnya?

Salafi: Misalnya tentang bid’ah hasanah. Imam Syafi’i itu tak mengakui bid’ah hasanah! Sementara yang mengaku sebagai pengikutnya justru mengakui dan membela mati-matian bid’ah hasanah.

Aswaja: Wah, ajib nih. Gimana penjelasannya?

Salafi: Coba dengarkan ini. Ulama kami, namanya Syekh Muhammad Alu al-Syaikh mengutip pendapat dari dua kitab ulama pengikut mazhab Syafi’i, yaitu Imam al-Ghazali dan Syekh al-Mahalli. Dengarkan ya.

ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة التي نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه كالغزالي في "المنخول" (ص374)، والمحلي في "جمع الجوامع-2/395 بحاشيته": "من استحسن فقد شرع"

Perlu diterjemahkan nggak?

Aswaja: Terjemahkan saja. Jangan-jangan terjemahannya saja yang salah.

Salafi: Ah, ya tidak. Ini terjemahannya: “Oleh karena itu, Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan dalam kalimat beliau yang populer, yang dinukil oleh imam-imam dan ulama-ulama mazhabnya, seperti al-Ghazali dalam al-Mankhul (hal. 374) dan al-Mahalli dalam Jam’u al-Jawami’ (2/395) dan Hasyiyahnya: Man istahsana faqad syarra’a (barangsiapa melakukan ‘istihsan/menilai baik sesuatu’ maka dia telah membuat-buat syariat.”

Aswaja: Oh, masalah istihsan. Terus?

Salafi: Nah, ini lebih tegas nih di kitab induk Imam Syafi’i, yaitu al-Risalah dan al-Umm. Imam Syafi’i ternyata memang mengatakan barangsiapa melakukan ‘istihsan/menilai baik sesuatu’ maka dia telah membuat-buat syariat. Jadi tidak mungkin Imam Syafi’i menyatakan adanya bid’ah hasanah, karena beliau menolak istihsan. Makanya di sini Syekh Muhammad Alu al-Syaikh dalam kitab yang sama, jilid 8, halaman 45 menjelaskan:

كيف يقول الشافعي رحمه الله بالبدعة الحسنة وهو القائل: "من استحسن فقد شرع".والقائل في "الرسالة" ( ص507):"إنما الاستحسان تلذذ".وعقد فصلاً في كتابه "الأم" (7/293- 304) بعنوان:"إبطال الاستحسان"

“Bagaimana Syafi’i rahimahullah mengakui keberadaan bid’ah hasanah, sedang beliau mengatakan, ‘Barangsiapa melakukan istihsan maka dia telah membuat-buat syariat.’ Beliau juga mengatakan dalam al-Risalah (hal 507), ‘Istihsan adalah perbuatan untuk mencari kesenanangan diri.’ Imam Syafi’i juga membuat bab tersendiri dalam al-Umm (7/293-304) dengan judul ‘Pembatalan Istihsan’.”

Jadi intinya, kalian yang mengaku sebagai penganut mazhab Syafi’i, pahamilah kalam Imam Syafi’i dengan kaidah dan ushul ajaran mazhab Syafi’i. Jelas-jelas beliau tidak mengakui istihsan.

Aswaja: Jadi karena Imam Syafi’i menolak istihsan, lalu kalian simpulkan beliau menolak bid’ah hasanah?

Salafi:  Ya, coba ini keterangan berikutnya:

الفصل الخامس: القيام عند ذكر ولادته - صلى الله عليه وسلم - وزعمهم أنه يخروج إلى الدنياأثناء قراءة قصص المولد (حثت القصص التي تقرأ بمناسبة الاحتفال بالمولد على القيام عند ذكر ولادة النبي - صلى الله عليه وسلم -وخروجه إلى الدنيا ومما جاء فيها من ذلك ما يلي:قال البرزنجي في "مولده" (ص77): (قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رِواية و روية فطوبى لمن كان تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - غاية مرامه ومرماه). حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه" للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (ص29-30) ـ

“Pasal kelima tentang berdiri saat momen penyebutan kelahiran Nabi ﷺ dan klaim mereka bahwa Nabi keluar ke dunia saat pembacaan kisah-kisah maulid. Kisah-kisah yang dibaca dalam acara peringatan maulid ini meniscayakan agar orang yang membacanya berdiri ketika penyebutan kisah kelahiran Nabi ﷺ dan bahwa beliau keluar ke dunia. Di antara penjelasan mereka adalah sebagai berikut. Al-Barzanji mengatakan dalam kitab Maulid (hal 77), ‘Para ulama yang menguasai riwayat dan maknanya menganggap baik (istahsana, dari kata istihsan, penj) berdiri saat penyebutan kelahiran beliau yang mulia. Maka sungguh beruntung orang yang menjadikan pengangungan terhadap Nabi Muhammad ﷺ sebagai tujuan dan kecintaannya.” (Muhammad Alu al-Syaikh, Hukm al-Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawi, hal 29-30). 

Aswaja: Owh, paham, paham. Jadi ketika Imam al-Barzanji menganggap baik atau istahsana, dari kata istihsan amaliah berdiri saat penyebutan kelahiran Nabi Muhammad, lalu kalian benturkan dengan penolakan Imam Syafi’i terhadap istihsan itu?

Salafi: Iya. 

Aswaja: Saya simpulkan ya. Menurut keterangan Syekh Muhammad Alu al-Syaikh tadi: Pertama, Imam Syafi’i tidak mengakui bid’ah hasanah. Kedua, ketidaksetujuan Imam Syafi’i terhadap bid’ah hasanah itu dengan dasar karena beliau menolak istihsan. Ketiga, Alu al-Syaikh telah mengartikan istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi’i dengan makna yang bersifat harfiah-menyeluruh atau generalisasi, yaitu “menganggap baik sesuatu”, termasuk dalam hal ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad  ﷺ.

Salafi: Betul. Kan memang seperti itu.

Baca juga:
Mazhabnya Syafi'i tapi Aqidahnya Asy'ari?
Jawaban Metodologis untuk Orang yang Gemar Menvonis Bid’ah
Aswaja: Sepertinya ada kesalahan ilmiah yang fatal di sini. Antum salah pikir.

Salafi: Lowh, kenapa? Antum harus menerima ini sebagai kebenaran, ya akhi. Memang umat Islam di Indonesia yang mengaku bermazhab Syafi’i sudah jauh dari tuntunan Imam Syaf’i. Ini fakta. Sudah, akui saja.

Aswaja: Ya akhi. Apa hubungan antara istihsan dengan bid’ah hasanah? Tidak ada hubungannya kecuali bila hanya secara paksa dihubung-hubungkan saja. Penulis kitab yang antum baca itu mengajak orang lain untuk memahami kaidah dan prinsip Imam Syafi’i untuk menafsirkan kalam Imam Syafi’i. Namun justru dia membuat pemaknaan sendiri tentang istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi’i.

Salafi: Kan jelas Imam Syafi’i menolak sikap menganggap baik sesuatu atau istihsan itu. Jadi beliau menolak bid’ah hasanah kan?

Aswaja: Wah, kok pemahamannya begitu. Betulkah Imam Syafi’i menolak bid’ah hasanah melalui konsep istihsan? Apa betul kita sebagai penganut mazhab Syafi’i yang menganggap baik maulid, berdiri dalam pembacaan shalawat, dan sebagainya telah bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’i? 

Dengarkan akhi ya. 

Pertama, menurut Imam Syafi’i, istihsan yang tidak boleh itu adalah bila bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam kitab ar-Risalah dijelaskan:

 وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة

“Hal ini menjelaskan bahwa haram bagi seseorang berpendapat dengan istihsan jika istihsan tersebut bertentangan dengan khabar. Sementara khabar itu dari Al-Qur’an dan as-Sunnah.” (al-Syafi’i, ar-Risalah, 503)

Kedua, istihsan yang dimaksud oleh Imam Syafi’i adalah istihsan sebagai lawan qiyas. Dalam ar-Risalah, hal 504 dijelaskan:

لِهَذَا تَدُلُّ على إبَاحَةِ الْقِيَاسِ وَحَظْرِ أَنْ يُعْمَلَ بِخِلَافِهِ من الِاسْتِحْسَانِ.

“Dengan ini menjadi dalil tentang kebolehan qiyas dan larangan untuk mengamalkan sebaliknya yaitu istihsan.”

Salafi: Istihsan itu kan artinya menolak menganggap baik sesuatu. Sudah, jangan sulit-sulit mengartikan ucapan Imam Syafi’i itu. Beliau menolak bid’ah hasanah atas nama istihsan.

Aswaja: Itulah hobi kalian. Sukanya mengartikan sesuatu dengan harfiah, tapi tak mau meneliti lebih mendalam. Antum harus tahu, baik ar-Risalah maupun al-Umm, itu adalah kitab ushul fiqh. Apa istihsan yang dimaksud dalam ushul fiqih itu? 

Para pakar ushul fiqih memiliki beberapa pengertian tentang istihsan ini. Syekh Muhammad al-Amin al-Syinqithi dalam Mudzakkirah Ushul Fiqh ‘ala Raudhatun Nazhir misalnya merilis beberapa definisi tersebut.

Terdapat ulama ushul yang memberikan pengertian istihsan dengan “Sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid dengan akalnya (ma yastahsinuhul mujtahidu bi ‘aqlih).” 

Apakah yang dianggap baik tersebut? Ternyata objeknya adalah dalil. 

Oleh karena itu, terdapat ulama ushul yang memberikan pengertian istihsan dengan “Suatu dalil yang terbesit di benak mujtahid tanpa mampu untuk dia ungkapkan (dalilun yanqadihu fi nafsil mujtahidi la yaqdiru ‘alat ta’biiri ‘anhu).” 

Antum bisa baca di kitab beliau, Mudzakkirah Ushul Fiqh ‘ala Raudhatun Nazhir, halaman 259.

Nah, berdasarkan pengertian istihsan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek istihsan itu adalah dalil. Maksudnya, suatu pikiran dalam benak mujtahid untuk memilih suatu dalil dan meninggalkan yang lain, namun ia tak dapat mengungkapkan mengapa ia memilih dalil tersebut dan meninggalkan yang lain. Hal inilah yang ditolak oleh Imam Syafi’i, bukan istihsan yang antum artikan “menganggap baik sesuatu” secara umum, atau “menilai sesuatu sebagai bid’ah hasanah”.

Salafi: Tapi al-Barzanji secara jelas tadi mengatakan bahwa berdiri saat pembacaan maulid itu di-istihsan-kan oleh para penghobi Maulid. Bagaimana nih? Ana ulang lagi ya:

قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رِواية و روية

Aswaja: Ya akhi, ulama Ahlussunnah wal Jama’ah ketika menganggap baik sesuatu memang memakai kata istihsan.Tapi yang dimaksud adalah istihsan dari segi bahasa, bukan dalam bidang Ushul Fiqh. Antum harus lanjutkan kalam al-Barzanji itu. Jangan dipotong-potong.

Lanjutan kalam beliau tentang istihsan saat qiyam dalam pembacaan Maulid, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab al-Bayan wa al-Ta’rif fi Dzikra al-Mawlid al-Nabawi, hal 29-30 begini:

ونعني بالاستحسان بالشيئ هنا كونه جائزا من حيث ذاته وأصله ومحمودا ومطلوبا من حيث بواعثه وعواقبه, لا بالمعنى المصطلح عليه في أصول الفقه.

“Yang kami maksud dengan istihsan atau menganggap baik sesuatu di sini adalah sesuatu yang dari asalnya suatu perbuatan itu boleh serta dari sisi tujuan dan dampaknya memang baik dan diharapkan. Bukan istihsan yang diistilahkan dalam ilmu ushul fiqh.”

Fahimtum?

Jadi berdiri adalah sesuatu yang boleh. Bila tujuan dan dampaknya baik – sebagaimana dalam mahallul qiyam – maka itu baik. Itulah yang disebut istihsan di sini, bukan istihsan dalam ushul fiqh yang memang ditolak oleh Imam Syafi’i.

Salafi: Jadi, salah ya bahwa Imam Syafi’i menolak bid’ah hasanah dengan dalih beliau menolak istihsan.

Aswaja: Ya iyalah. Makanya antum dan jamaah antum selama ini hanya digiring saja untuk memahami sesuatu hanya sesuai yang dimaui Syekh-Syekh antum itu. Teliti lagi ya akhi. Jangan manggut-manggut saja. Apalagi ini jelas makar terhadap pernyataan Imam Syafi’i. Ini namanya kedustaan atas nama beliau.

Belum lagi, al-Hafizh al-Baihaqi dalam Manaqib al-Imam al-Syafi’i menyitir pendapat sang imam bahwa bid’ah itu ada dua, yaitu sesat dan tidak sesat.

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ مما يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أثرا أوإِجْمَاعًا فَهذه بِدْعَةُ الضَّلالِ وَمَا أُحْدِثَ من الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهذه مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ. (الحافظ البيهقي، مناقب الإمام الشافعي، ١/٤٦٩) ـ

“Sesuatu yang baru (muhdats) itu ada dua, sesuatu yang baru dikerjakan yang bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, atsar, atau ijma’, maka ini adalah bid’ah yang sesat. Sementara sesuatu baru yang baik yang tidak bertentangan dengan sedikitpun dari hal itu maka ini adalah bid’ah yang tidak jelek.” 

Syekh Ibnu Taimiyah dalam al-’Aql wa al-Naql mengomentari, periwayatan al-Baihaqi ini sanadnya shahih. Beliau menjelaskan:

قَالَ عَنْهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي العَقْلِ وَالنَّقْلِ 1/ 248 رَوَاهُ البَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ فِي المدْخَلِ

“Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam al-‘Aql wa al-Naql, 1/248, periwayatan ini (tentang Imam Syafi’i membagi bid’ah menjadi dua) diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam al-Madkhal.”

Salafi: Baik, baik. Saya simpulkan ya. Dengan membagi bid’ah menjadi dua, sesat dan tidak sesat, itu artinya justru Imam Syafi’i sendiri mengakui keberadaan bid’ah hasanah. Sama seperti pemahaman jumhur atau mayoritas ulama setelah beliau. Maka klaim bahwa Imam Syafi’i menolak bid’ah hasanah – apalagi dengan dalih beliau menolak istihsan – adalah sebuah kegagalan pemahaman dari kami.

Aswaja: Nah, ahsantum, ya akhi. Barakallah fiikum.


Ustadz Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I., Wakil Direktur Aswaja NU Center PWNU Jatim