IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Menelusuri Fiqih Maqashid Imam Abu Hanifah

Selasa 18 Desember 2018 19:0 WIB
Share:
Menelusuri Fiqih Maqashid Imam Abu Hanifah
Nu’mân ibnu Tsâbit ibnu Zuwatha al-Taymi al-Kûfî, atau yang lebih dikenal dengan Abû Hanîfah merupakan sosok pendiri mazhab Hanafi. Itulah sebabnya, beliau juga lebih dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H abad pertama Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 148 H. Makam beliau berada di Masjid Imam Abu Hanifah. Sebagai tokoh yang lahir pada abad I Hijriyah maka sewajarnya apabila beliau termasuk salah satu generasi yang pernah berjumpa langsung dengan sahabat Nabi, yaitu Anas ibnu Mâlik, Zaid ibnu Ali, Ja’far al-Shâdiq dan sejumlah sahabat Nabi lainnya, peserta Perang Badar. 

Imam Hanafi kecil bekerja membantu orang tuanya yang berprofesi niaga sutra. Sembari berniaga, ia akrab dengan kajian keislaman di zamannya. Saat itu, di Kufah masyhur adanya tiga halaqah kajian. Halaqah yang pertama membahas masalah aqidah. Halaqah kedua membahas masalah hadits dan ilmu hadits. Halaqah yang ketiga membahas masalah fiqih yang belum berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Halaqah ketiga ini didirikan bertujuan menjawab persoalan-persoalan masyarakat kala itu. Istilah sekarang barang kali lebih tepat bila disebut sebagai Lembaga Bahtsul Masail (LBM)-nya Kufah. Halaqah ini pula yang pada akhirnya menjadi titik tolak utama beliau – Imam Abu Hanifah – mengonsentrasikan keilmuannya di bidang fiqih di kemudian hari. 

Catatan tentang guru, beliau pernah berguru kepada Syeikh Hammad ibnu Sulaiman. Dari gurunya ini pula, ia mendapatkan gelar al-Watad karena kegemarannya bangun malam untuk melaksanakan shalat malam dan membaca Al-Qur'an serta menelaah al-Sunnah. Saat itu belum ada keilmuan hadits yang berkembang seperti saat ini. Syekh Hammad ibnu Sulaiman merupakan ulama rujukan masyarakat kala itu, sebelum pada akhirnya kedudukannya digantikan oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Abu Hanifah. 

Catatan sejarah menyebutkan bahwa Imam Imam Abu Hanifah pernah menyelesaikan kurang lebih 600 ribu persoalan fiqih yang berbeda. Itulah sebabnya, beliau juga mendapatkan gelar sebagai al-Imam al-A’dhâm dari kalangan ulama semasanya serta menjadi rujukan masyarakat sekitarnya. Sikap beliau ketika menemui persoalan fiqih adalah dijawabnya dengan landasan al-Qurân dan al-Sunnah, dan apabila ia belum menemukan jawabannya, maka ia simpan terlebih dahulu untuk meneliti kembali hukumnya. 

Jika kita cermati susunan ushul fiqih mazhab Hanafi, sepertinya mazhab ini tidak memasukkan maqâshid syarîah sebagai bagian dari teori ushul yang merupakan metode istinbath hukum. Mereka justru memasukkan pembahasan tentang mencari illat hukum (yang merupakan pokok dari fikih maqâshid) justru di dalam fiqih dan juz’iyat-nya. Inilah uniknya dari mazhab ini. Mungkin karena faktor inilah kemudian Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh ahli ra’yi. Di saat beliau tidak menemukan dalil nash untuk menggali sebuah hukum, beliau baru menggalinya berdasar hasil ra’yu-nya (pemikiran rasionalnya).  

Instrumen penggalian hukum Imam Abu Hanifah ini cukup populer dengan sebutan istihsân. Istihsân menurutnya merupakan upaya beralih dari penggunaan dalil dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat daripadanya. Adanya istihsân sebagai salah satu dalil hukum, tidak lepas dari proses sejarah yang melingkupi. Umumnya, para penggali hukum mencari hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah terlebih dahulu. Apabila di dalam keduanya tidak dijumpai adanya dalil hukum, maka baru kemudian para pengkaji hukum menggunakan instrumen qiyas. Di saat qiyas pun tidak bisa dilakukan, maka barulah kemudian para pengkaji menggunakan istihsân sebagai salah satu dalil hukum. 

Sebuah contoh masalah hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam fikih keluarga adalah terkait dengan konsepsi kafaah, kedudukan wali dalam pernikahan dan nasab anak di luar nikah. Kafaah adalah kesetimbangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Imam Abu Hanifah menetapkan nilai-nilai kafaah itu berdasarkan enam faktor, antara lain keturunan (al-nasab), agama (al-dîn), kemerdekaan (al-hurriyyah), harta (al-mâl), moral (diyânah) dan pekerjaan (al-shinâ’ah). Keenam konsep ini muncul tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Iraq di jaman Imam Abu Hanifah yang menghendaki ditetapkannya maksud dari kafaah. Adanya urbanisasi besar-besaran ke kota-kota besar Iraq dan Kufah, mengakibatkan terjadinya percampuran etnis. Faktor keragaman etnis inilah soko guru utama memaksa Imam Abu Hanifah mengerahkan daya analisisnya untuk mencari dlabith (batasan hukum) dari konsepsi kafaah itu sendiri. 

Dalam pernikahan, salah satu keputusan kontroversial dari Imam Abu Hanifah adalah bab tentang kedudukan wali perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali dalam pernikahan adalah merupakan salah satu syarat sah dan rukun pernikahan. Pendapat ini diamini oleh jumhur ulama’ berdasarkan sebuah hadits masyhur لانكاح إلا بولي (tidak ada pernikahan tanpa wali). Uniknya, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wali ini sebagai syarat sah, melainkan syarat agar sempurnanya sebuah pernikahan saja. Yang justru menjadi pertimbangan syarat sah baginya adalah kafaah. Alasan yang disampaikan oleh beliau adalah bahwasannya perempuan yang sudah dewasa, tidak perlu ijin ke wali-nya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Ia bisa menikahkan dirinya sendiri meski tanpa kehadiran wali kecuali pernikahan tersebut dilakukan tidak dengan laki-laki sekufu. Apabila laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya tidak sekufu, maka barulah peran wali diperbolehkan untuk ambil bagian dalam melarang. Namun, pernikahan ini menurut beliau tetap sah. 

Pendapat Imam Abu Hanifah ini sebenarnya berangkat dari sebuah qiyas, yaitu menyamakan kedudukan wanita dewasa dengan janda yang bisa menikahkan dirinya sendiri. Illat yang dipergunakan adalah keduanya sama-sama mengetahui dan memahami dirinya sendiri. Ukuran kedewasaan adalah baligh dan berakal sehat. Menarik bukan?

Selanjutnya mengenai nasab anak hasil di luar nikah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, nasab kekerabatan anak yang lahir di luar nikah adalah dinasabkan kepada ibunya. Hal ini kontras sekali dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya. Perbedaan terjadi pada pemaknaan lafadh firasy yang menurut Imam Abu Hanifah dimaknai sebagai “duduk berlutut”. Padahal, yang identik dengan “duduk berlutut” adalah perempuan. Sementara dalam mazhab Syafii, yang dimaksud dengan firasy adalah bapak yang menjadi suami ibu dari anak yang lahir di luar nikah. 

Nalar fiqih yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagaimana tersebut di atas dikenal sebagai nalar burhani. Nalar burhani ini lahir tidak lepas dari aspek kondisi masyarakat yang melingkupinya yang meliputi kondisi sosio-kultural, sosio-historis dan juga letak geografis. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kota Kuffah – tempat Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad saat itu - merupakan pusat peradaban sehingga banyak orang berlalu lalang masuk ke wilayah tersebut. Efeknya, budaya masyarakat menjadi banyak terpengaruh. Budaya ini yang pada akhirnya mempengaruhi konsepsi istinbath beliau. 

Inilah sekelumit gambaran tentang maqâshid Imam Abu Hanifah. Sebagai kesimpulan akhirnya bahwa Imam Abu Hanifah menerima metode istihsân sebagai dalil hukum, akan tetapi tidak menempatkannya ke dalam bagian dari ushul fiqih. Beliau menempatkan istihsan di dalam bagian ilmu fiqih dan bagian juz’iyyat. Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Tags:
Share:
Senin 17 Desember 2018 22:20 WIB
Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekosistem Halal Dunia
Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekosistem Halal Dunia
Siapa pun orang saleh tentu mengharapkan keberkahan. Orang Jawa menyebutnya ngalap berkah. Sedangkan idiom berkah itu sendiri berarti ziyadah al-khayr, yakni bertambahnya nilai kebaikan pada diri seseorang, profesi, pekerjaan yang sedang ditekuni atau apapun yang berkaitan dengan kehidupannya.Mengharapkan berkah itu tentu saja hanya kepada Allah SWT semata. Karena hanya Dia-lah yang memiliki sekaligus sumber dari segala kebaikan yang ada di dunia ini dan di akhirat nanti. Akan tetapi sebagaimana rezeki yang tidak jatuh di hadapan kita langsung dari Allah SWT, namun dianugerahkan oleh hadirat-Nya kepada kita lewat sejumlah relasi, maka demikian pula berkah itu diberikan kepada kita lewat perantara orang-orang terkasih-Nya dari kalangan para nabi, wali atau mukmin hakiki. Demikian diantara wejangan saat ngaos bersama Kiai Kuswaidi Syafi’ie, pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Terucap untaian dzikir Alhamdulillah, dalam rangka mensyukuri nikmat dan mengharap berkah, bahwa Indonesia adalah suatu negeri dengan berbagai sumber daya dan karunia melimpahnya kekayaan alam, serta mayoritas muslim penduduknya yang selalu memperhatikan segi kehalalan dalam mengelola sumber daya, proses produksi maupun output berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat menjadi keunggulan daya saing (competitive advantage) pada era kerja sama masyarakat global dan percaturan bisnis berbasis teknologi digital. Dalam perspektif nilai universal, halal sesungguhnya adalah kualitas yang tentu diakui oleh warga dunia.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, yang juga tercatat 91,2 juta jiwa warga Nahdliyin (LSI), Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Potensi ekonomi syariah, atau sering pula disebut ekonomi halal, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim, serta munculnya pasar halal potensial seperti China dan India. 

Ekonomi syariah juga sangat berpotensi untuk berkontribusi menekan defisit transaksi berjalan. Pemerintah perlu terus berupaya mendorong perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, antara lain melalui peningkatan ekspor barang dan jasa. Di antara komoditas yang permintaannya tinggi, salah satunya adalah produk dan jasa halal yang menurut data Halal Industry Development Corporation tahun 2016, dikabarkan mencapai USD 2,3 triliun. Produk dan jasa halal ini mencakup beberapa sektor, di antaranya makanan, bahan dan zat adiktif, kosmetik, makanan hewan, obat-obatan dan vaksin, keuangan syariah, farmasi, dan logistik.

Peran ekspor produk halal Indonesia mencapai 21% dari total ekspor secara keseluruhan. Meski angka tersebut belum maksimal, namun perkembangan ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19% sejak 2016. 

Selanjutnya, di masa mendatang, peran ekspor produk halal ini harus dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pemanfaatan permintaan dari negara tujuan ekspor produk halal, serta potensi ekspor ke negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Terkait arus perekonomian syariah, Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di posisi strategis bagi halal superhighway link dalam global halal supply chain

Strategi-strategi di sektor perdagangan dan upaya untuk diversifikasi produk perlu untuk difokuskan pada beberapa pasar tujuan potensial produk halal. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang didapatkan perlu juga untuk diperhatikan agar mampu meningkatkan ekspor produksi barang dan jasa halal Indonesia. Potensi segmen lain industri halal yang dapat dikembangkan oleh Indonesia antara lain adalah di segmen pariwisata halal. Pariwisata halal saat ini tengah populer dan menjadi fenomena di kalangan pelaku industri pariwisata global. Pelancong muslim memiliki pengeluaran terbesar dunia pada sektor pariwisata, yang besarnya mencapai USD 120 miliar pada 2015, tahun itu tercatat pertumbuhan wisatawan muslim meningkat hingga 6,3%. Pengeluaran wisata muslim global ini cenderung terus meningkat, mencapai USD 169 miliar pada 2016, dan diperkirakan akan mencapai USD 283 miliar pada 2022. Tentu hal ini akan berdampak secara luas (Multilplier effect) pada sektor-sektor strategis lainnya termasuk industri makanan dan minuman di tanah air.

Data pariwisata halal global saat ini menunjukkan Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan turis muslim terbesar, berpengeluaran mencapai USD 9,7 miliar atau setara dengan Rp141 triliun, dengan total turis domestik sebesar 200 juta orang. Indonesia berpotensi besar untuk terus berkontribusi meningkatkan pendapatan negara melalui moslem-friendly tourism. Saat ini, Indonesia telah masuk dalam kategori Top 5 Destinasi Pariwisata Halal Dunia, dengan penerimaan devisa negara mencapai USD 13 miliar, yang berkontribusi terhadap PDB sebesar USD 57,9 miliar. Pada 2020, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan devisa negara. Peningkatan ini merupakan hasil positif dari akselerasi halal tourism di beberapa destinasi wisata Indonesia, seperti Lombok, Padang, Aceh, Bangka Belitung, Jakarta, hingga Maluku. 

Catatan penting selanjutnya, bahwa faktor kunci pendukung wisata halal di Indonesia, di antaranya adalah dukungan kebijakan dan regulasi, pemasaran dan promosi, serta pengembangan destinasi melalui atraksi aksesibilitas dan amenitas. Selain itu, peningkatan kapasitas pariwisata yang mencakup sumber daya manusia dan industri juga menjadi unsur yang sangat penting. Dalam hal ini mencermati perekonomian beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki yang telah mengungguli beberapa sektor industri halal global seperti makanan, pariwisata, kosmetik, busana muslim dan farmasi, Indonesia sesungguhnya dapat memetik best practices terkait keuangan dan ekonomi syariah.

Tingkat kesadaran yang tinggi akan potensi ekonomi syariah, kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta faktor kesiapan infrastruktur dalam membentuk ekosistem halal menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah, termasuk edukasi dan pengayaan literasi terkait. Dalam perkembangannya, sebut saja Malaysia telah memiliki beberapa indikator dalam pengembangan industri halal seperti strategi nasional pada halal supply chain, Halal Assurance System, International Halal Accreditation Forum (IHAF), dan intelijen pemasaran produk. Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki telah mengungguli destinasi pariwisata halal karena telah fokus pada kestabilan segmen pariwisata dan juga ekosistem halal. Diantara cara yang ditempuh pada pariwisata halal, Malaysia melakukan peningkatan kesadaran dan pendalaman masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam aktivitas pariwisata halal, untuk mempromosikan destinasi wisata kepada pelancong muslim. 

Hal ini harus menjadi pembelajaran dan perhatian bagi kita untuk dapat menerapkan best practices tersebut untuk memajukan pariwisata halal di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk cetak biru (blueprint) Ekonomi Syariah Republik Indonesia, yang mendukung pencapaian nawacita arus baru perekonoman nasional.

Bisnis halal global saat ini berkembang cukup pesat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia didorong untuk turut berperan dalam menikmati 'kue' pasar halal dunia.

Pada dasarnya, industri makanan halal di Indonesia sudah sangat berkembang. Hal itu terlihat misalnya dari mudahnya mencari makanan-minuman halal. Namun demikian, industri makanan halal Indonesia kalah dibandingkan Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Australia. Pasalnya, makanan halal di ketiga negara tersebut lebih menarik dibandingkan yang ada di Indonesia, sebab wisata kuliner disana telah memiliki sertifikasi yang jelas untuk makanan halal. Pasar halal dunia pada 2015 sebesar US$1,9 triliun, atau setara Rp25.264 triliun. Angka ini diprediksi meningkat menjadi US$3 triliun, setara Rp39.890 triliun pada 2021.

Cakupan halal makin lama makin luas. Kalau dulu, hanya dikenal bank syariah dan makanan minuman halal, sekarang sudah berkembang menjadi kosmetik dan pariwisata halal. Peluang bisnis halal semakin besar. Setidaknya ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal. Pertama, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian peraturan pendukung untuk Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi itu telah disahkan tahun 2014, namun peraturan pelaksana Undang-Undang dan Badan Pelaksana Jaminan Halal (BPJH) saat ini masih berproses.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal. Saat ini, perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup banyak. Tahun lalu produk yang bersertifikasi halal diperkirakan hanya 26 persen dari produk yang teregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Oleh sebab itu, lembaga sertifikasi halal nantinya harus mampu melakukan proses sertifikasi secara cepat dan transparan.

Ketiga, pemerintah perlu merancang agar regulasi sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Misalnya dengan memberikan subsidi pengurusan sertifikat halal kepada UMKM. Selain itu, biaya sertifikasi halal juga harus dibuat lebih transparan.

Keempat, pemerintah diharapkan terus mendukung pertumbuhan industri halal domestik, diantaranya mengembangkan ekosistem. Seperti memfasilitasi riset dan pengembangan bahan baku halal dan kosmetik di sektor farmasi. 

Kelima, kesadaran untuk halal sebagai kebiasaan hidup-habit. Selama hampir dua dekade terakhir ini, ekonomi syariah di Tanah Air terus bertumbuh dan maju seiring dengan awareness pola hidup halal dan berkah (Halal life style).

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ekonomi syariah di level global dibuktikan dengan pengakuan dunia. Ekonomi syariah terus tumbuh stabil, dengan lebih dari 1,8 miliar penduduk Muslim seluruh dunia, dan konsumsi penduduk Muslim mencapai US$ 2,1 triliun di tahun 2017. Sementara itu, untuk aset total sektor keuangan syariah mencapai US$ 2.4 triliun di tahun yang sama. Hal ini merupakan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dan akan terus berkembang di masa depan (State of the Global Islamic Economy Report 2018/19).

Ekonomi global saat ini sedang memasuki tren baru dengan adanya booming halal market serta adanya berbagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai pusat destinasi halal, seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura dan berbagai negara non-Muslim lainnya dalam rangka memanfaatkan pasar industri halal global yang sedang berkembang pesat.Hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk Muslim dunia yang terus mengalami peningkatan, sehingga bertambah juga kebutuhan akan produk dan jasa yang berlabel halal. Jumlah penduduk Muslim global pada tahun 2012 sebanyak 1,8 miliar jiwa, dan diproyeksikan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 (Majlis Global, 2017), sehingga merupakan potensi pasar global yang sangat besar. 

Besarnya kebutuhan produk halal global dapat dilihat pada 10 sektor industri yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal: sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, pakaian dan fashion, kosmetik, finansial, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya. Data Thomson Reuters-State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019mencatat penduduk muslim dunia menghabiskan kebutuhan makanan dan minuman sebesar US $ 1,3 triliun, dengan proporsi sebesar 13% oleh konsumen Indonesia. Selain itu pengeluaran untuk wisata halal global mencapai US $ 177 miliar pada 2017, dan diperkirakan akan mencapai US $ 274 miliar pada 2023. 

Dalam sektor ini Indonesia dan Kuwait sama-sama menghabiskan US $ 10 miliar untuk kebutuhan halal travel. Sementara itu, total belanja global untuk busana muslim sebesar US $ 270 miliar pada 2017, dan diperkirakan mencapai US $ 361 miliar pada 2023. Kebutuhan akan farmasi dan kosmetik halal global mencapai US $ 148 miliar pada tahun 2017, dan diperkirakan mencapai US $ 221 miliar pada 2023. Pada industri busana muslim, farmasi dan kosmetik halal, Indonesia tetap masuk sebagai lima konsumen terbesar global. Hal ini merupakan bukti kekuatan sekaligus tantangan Indonesia untuk dapat beralih menjadi pemain global,tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan juga menjadi produsen utama.

Penerapan manajemen rantai nilai halal (halal value chain) sangat diperlukan untuk membangun sebuah kerangka dan infrastruktur pengembangan industri halal dengan menjamin kualitas halalnya sebuah produk dan jasa. Dalam proses dari hulu hingga hilir, penanganan produknya pun perlumemisahkan antara halal dengan tidak halal. Selain itu, konsep logistik halal perlu segera dikembangkan serta diimplementasikan oleh semua pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok halal, termasuk makanan, minuman dan produk lainnya. 

Mengingat Indonesia merupakan konsumen makanan dan minuman halal terbesar di dunia, maka diperlukan identifikasi secara strategis untuk melihat kondisi dan isu terkait agar dapat memetakan peluang dan tantangan Indonesia dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal. Melalui penerapan halal value chain, harapan akan standar mutu, kualitas dan pelayanan produk serta jasa halal dapat membentuk sebuah ekosistem yang terintegrasi, mulai dari input, produksi, proses dan pendistribusian, pemasaran serta konsumsi. Sebagai contoh, dalam rantai produk makanan halal, diperlukan jaminan kehalalan atas input produksi, antara lain asal usul ternak, pakan ternak, pupuk dan bahan kimia lain. 

Dalam hal ini, lembaga dan instansi terkait sangat berperan penting dalam rantai pasok industri makanan halal; Rumah Potong Hewan (RPH), misalnya, berperan besar sebagai hulu produk hewani pada proses peternakan dan penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Kemudian proses distribusi juga memainkan peran penting, yakni pada pergudangan, kemasan, ruang pendinginan dan pengolahan yang sesuai dengan syariah, dimana tidak hanya perlu adanya pemisahan dengan hal-hal yang bersifat non-halal, namun juga penerapan standar kebersihan yang baik(steril dan higenis). Setelah itu, proses pemasaran yang dilakukan perlu menunjukkan nilai-nilai syariah dalam bertransaksi yang transparan, adil dan jujur, serta pengunaan komponen pembiayaan syariah, seperti asuransi syariah sebagai langkah mitigasi risiko. 

Akan tetapi, di sisi lain dalam penerapan halal value chain management masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti berikut:

1. Pada pelaksanaannya, sertifikasi halal baru sebatas pada proses produksi saja, sehingga perlu mencakup sisi pemasok, retailer, hingga pedagang eceran.

2. Belum adanya standar biaya sertifikasi halal serta masih relatif mahal bagi pelaku usaha mikro.

3. Sertifikat halal yang dikeluarkan di Indonesia perlu diakui secara global, sehingga dapat mendukung mutual recognition dalam melakukan ekspor produk halal ke luar negeri, dikarenakan sertifikasi yang belum diakui secara internasional memiliki kendala dalam bentuk tambahan beban operasional.

4. Beberapa perusahaan belum memiliki sertifikat halal, padahal produknya merupakan bahan primer yang dikonsumsi setiap hari. Perlu dilakukan analisa lebih lanjut terkait isu dan kendala yang dihadapi.

5. Pentingnya peranan aktif pelaku industri dan asosiasi terkait dalam mengembangkan halal value chain dari hulu ke hilir, yakni pemasok makanan olahan dasar, pelaku usaha makanan minuman, dan pelaku usaha transportasi & logistik, yang saat ini masih belum optimal.

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan payung hukum yang belum diterapkan secara wajib (mandatory) bagi seluruh industri, sehingga hal ini perlu analisa lebih lanjut terkait dampak bagi seluruh segmen masyarakat, baik pelaku industri dan konsumen. 

Oleh karena itu, kerja sama dan sinergi dari semua pihak, mulai dari pelaku industri, pemerintah, dan pengawas, sangatlah penting agar semua tantangan dapat segera diatasi dan memberikan peluang industri halal Indonesia dapat terwujud secara realistis, sehingga berkontribusi nyata pada perekonomian nasional.

Kita optimistis, jika industri keuangan syariah diperkuat dan terus dikembangkan dengan ekonomi riil, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia. Turut membangun perekonomian nasional; seperti infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, pembangkit listrik maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi persoalan ketimpangan sosial.

Kerja sama sinergi, kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan ekonomi syariah dalam pengembangan ekosistem halal maka potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dapat terwujud yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.. Insyaa Allah.


Sugeng Priyono, Dosen Fakultas Agama Islam dan sekretaris prodi Perbankan syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta

Jumat 14 Desember 2018 20:0 WIB
Hukum Membeli Barang Diskonan pada Momen Perayaan Natal
Hukum Membeli Barang Diskonan pada Momen Perayaan Natal
Ilustrasi (via mashable.com)
Saat mendekati momen perayaan Natal dan tahun baru, para pengelola toko atau mal mengadakan banyak diskon besar-besaran. Mulai dari 5 persen sampai 90 persen. Terlebih di kota-kota besar, diskon yang ditawarkan cukup banyak menarik para konsumen. Sebagian kalangan beranggapan bahwa hukum membeli barang diskonan tersebut adalah haram, karena termasuk menyemarakan hari raya non-Muslim, ada juga yang memberi alasan keharaman karena menyerupai perbuatan kaum non-Muslim. Sebagian yang lain berpendapat boleh, sebab dikaitkan dengan kebolehan hukum bertransaksi, termasuk kepada pihak non-Muslim. Sebenarnya, bagaimana hukum membeli barang diskonan dalam rangka perayaan Natal atau tahun baru?

Dua pandangan yang dimaksud dalam muqaddimah di atas sama-sama memiliki pembenaran secara fiqhiyyah. Pembenaran pendapat yang haram merujuk kepada referensi yang mengarah kepada keharaman meyerupai aktivitas non-Muslim, misalnya referensi di kitab al-Mi’yar al-Mu’arrab, fiqih mazhab Maliki yang menegaskan keharaman menerima hadiah dari non-Muslim saat perayaan agama non-Muslim, karena termasuk menyerupai perbuatan non-Muslim. Ditegaskan dalam kitab al-Mi’yar al-Mu’arrab sebagai berikut:

ورويت أيضا أن يحيى بن يحيى الليثي قال لا تجوز الهدايا في الميلاد من النصراني ولا من مسلم ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له. وينبغي أن يجعل كسائر الأيام 

“Saya meriwayatkan bahwa Yahya bin Yahya al-Laitsi berkata, tidak boleh menerima hadiah saat hari raya kaum Nasrani, baik dari kaum Nasrani atau Muslim, demikian pula haram memenuhi panggilan non-Muslim di hari tersebut, dan bersiap-siap untuk menyemarakkannya. Dan wajib menjadikan hari-hari tersebut sebagaimana hari-hari biasanya.” (Syekh Ahmad bin Yahya al-Winsyarisi al-Maliki, al-Mi’yar al-Mu’arrab, juz 11, hal. 150-152)

Senada dengan referensi di atas, Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim al-Hanafi menjelaskan keharaman membeli barang-barang saat perayaan hari raya Nairuz (hari raya non-Muslim) dengan tujuan belanja biasa, tanpa tujuan mengagungkan hari raya non-Muslim. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan perbuatan yang menyerupai kaum non-Muslim. Beliau mengatakan:

وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدي فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريا على العادة لم يكن كفرا لكنه مكروه كراهة التشبيه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه  قاله علي القارىء

“Dan berkata al-Qadli abu al-Mahasin al-Hasan bin Manshur al-Hanafi, orang yang membeli sesuatu saat perayaan hari raya Nairuz, yang tidak ia beli di hari lainnya atau menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, jika bertujuan memuliakan hari raya itu seperti memuliakannya orang-orang non-Muslim, maka kufur. Bila dengan membeli bertujuan bersenang-senang dan refreshing, dengan menghadiahkan bertujuan saling mengasihi, sesuai kebiasaan di hari-hari sebelumnya, maka tidak kufur, namun makruh (tahrim) sebagimana kemakruhan (tahrim) menyerupai beberapa non-Muslim, maka hendaknya dijauhi. Pendapat ini diucapkan oleh Syekh Ali al-Qari.” (Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim al-Hanafi, ‘Aun al-Ma’bud, juz 3, hal. 342)

Redaksi makruh dalam referensi di atas maksudnya adalah makruh tahrim, yang berkonsekuesi dosa bila dilakukan. Hal ini sebagaimana telah maklum dalam istilah ulama Hanafiyah, bila mereka memutlakan redaksi makruh, maka yang dimaksud adalah makruh tahrim. 

Dua referensi di atas menegaskan bahwa kewajiban Muslim adalah menjadikan hari-harinya seperti biasa, tidak ada yang perlu dispesialkan untuk menyambut atau menyemarakan agama non-Muslim. Jika secara fakta memang benar bahwa dengan membeli barang-barang diskonan adalah identik dengan aktivitas non-Muslim, maka referensi di atas menemukan ruang relevansinya.

Namun, kita juga tidak menafikan ada pandangan lain yang membolehkan. Misalkan pendapat dari kalangan Hanabilah (mazhab Hanbali) yang secara tegas menyebutkan kebolehan membeli barang-barang di pasar saat momen perayaan hari raya non-Muslim. Menurut pandangan ini, bertransaksi saat momen hari raya agama lain bukan termasuk menyemarakan hari raya mereka, bukan pula termasuk membantu kemaksiatan atau menyerupai aktivitas non-Muslim. Masih menurut pandangan Hanabilah, yang diharamkan adalah turut serta hadir di gereja saat perayaan Natal. Sedangkan aktivitas di luar itu, hukumnya diperbolehkan.

Penjelasan ini sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Hanbali sebagai berikut:

وَقَالَ الْخَلَّالُ : فِي جَامِعِهِ ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ ) وَذَكَرَ عَنْ مُهَنَّا قَالَ سَأَلْتُ : أَحْمَدَ عَنْ شُهُودِ هَذِهِ الْأَعْيَادِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا بِالشَّامِ مِثْلَ دَيْرِ أَيُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ يَشْهَدُونَ الْأَسْوَاقَ وَيَجْلِبُونَ فِيهِ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالدَّقِيقَ وَالْبُرَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ ، يَشْتَرُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ قَالَ : إذَا لَمْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ السُّوقَ فَلَا بَأْسَ .

“Al-Khallal berkata dalam kitab al-Jami’-nya, bab kemakruhan keluarnya kaum Muslim di hari raya kaum musyrik, al-Khallal menyebutkan dari Syekh Muhanna, ia berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum menghadiri hari raya non-Muslim ini yang diselenggarakan di Negara Syam, sebagaimana juga di Dairi Ayyub dan sesamanya. Kaum Muslim menyaksikannya, mereka hadir di pasar-pasar dan mengambil kambing, sapi, roti, gandum dan lainnya di tempat tersebut, namun hanya mereka lakukan di pasar-pasar. Mereka membeli namun tidak sampai masuk ke tempat peribadatan kaum non-Muslim. Al-Imam Ahmad berkata, bila mereka tidak memasuki tempat peribadatan non-Muslim, dan hanya mengahdiri pasar, maka tidak masalah.” (Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, al-Adab asy-Syar’iyyah, juz , hal. 123).

Menanggapi jawaban Imam Ahmad dalam referensi di atas, Syekh Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa aktivitas pembelian saat hari raya non-Muslim bukan termasuk perbuatan munkar, tidak pula tergolong membantu kemaksiatan, bahkan merupakan upaya untuk meminimalisasi terjadinya praktik jual beli pernak-pernik untuk kepentingan hari raya non-Muslim yang diharamkan. Syekh Ibnu Taimiyyah menegaskan:

فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذلك ليس فيه منكر ولا إعانة على معصية لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة لهم وتكثير لسوادهم فيكون فيه تقليل الشر

“Apa yang menjadi jawaban Imam Ahmad tentang kebolehan menghadiri pasar hanya mengarah kepada tujuan membeli tanpa memasuki gereja, maka diperbolehkan. Karena tidak terdapat kemunkaran di dalamnya, tidak pula termasuk membantu kemaksiatan, sebab membeli dari non-Muslim hukumnya boleh dan tidak ada unsur membantu kemaksiatan di dalamnya, bahkan hal tersebut dapat memalingkan kalangan non-Muslim untuk membeli pernak-pernik hari raya mereka yang mana hal tersebut jelas tergolong membantu kemaksiatan dan memperbanyak kelompok mereka, maka dalam aktivitas pembelian Muslim ini terdapat unsur meminimalisasi keburukan.” (Syekh Ibnu Taimiyyah, Iqtidla al-Shirath al-Mustaqim, juz 1, hal. 228)

Kebolehan dalam referensi di atas harus dibatasi dengan syarat tidak bertujuan menyemarakkan atau mengagungkan hari raya Natal. Jika terdapat tujuan tersebut, hukumnya haram, bahkan bisa mengakibatkan kekufuran bila sampai taraf mengagungkan sebagaimana mengagungkannya kalangan non-Muslim terhadap hari raya mereka. 

Demikian pula disyaratkan aktivitas pembelian tersebut tidak mengakibatkan persepsi di masyarakat akan kebenaran agama non-Muslim. Jika terdapat dampak demikian, maka haram, sebab disamakan dengan haramnya mengamini doa non-Muslim yang berdampak anggapan baiknya agama non-Muslim tersebut. Syekh Ali Syibramalisi menegaskan:

قال الروياني: لا يجوز التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول: أي لقوله تعالى (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) اهـ سم على منهج ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا ولو قيل: وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا

“Imam al-Rauyani mengatakan, tidak boleh mengamini doanya non-Muslim karena doanya tidak diterima, karena firman Allah, tidaklah doa non-Muslim kecuali dalam kesesatan. Pendapat ini ditentang karena terkadang doa non-Muslim diijabah dalam rangka istidraj sebagaimana dikabulkannya doa Iblis, maka dibolehkan mengamini doa yang demikian ini. Bila dikatakan, sudut pandang haram karena dalam mengamini doa non-Muslim terdapat unsur mengagungkan dan mengaburkan kepada orang awam dengan kebaikan agama non-Muslim, maka hal tersebut baik.” (Syekh Ali al-Syibramalisi, Hasyiyah ‘ala Nihayah al-Muhtaj, juz 2, hal. 383).

Umumnya pembeli memang tidak ada sama sekali tujuan memuliakan atau menyemarakkan perayaan Natal. Mereka murni karena ingin mendapatkan harga murah. Demikian pula catatan kedua, hingga hari ini belum ada persepsi bahwa agama non-Muslim benar di kalangan kaum Muslim, sejauh ini masyarakat Muslim masih terjaga dengan baik aqidahnya. Namun, dua catatan di atas tetap perlu disampaikan, karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dampak yang diinginkan dan sebagai penguatan akidah masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum membeli barang diskonan dalam momen perayaan Natal dan tahun baru merupakan persoalan yang diperselisihkan hukumnya. Karena termasuk permasalahan yang mukhtalaf fihi (diperdebatkan) dan ijtihadi, maka tidak perlu untuk diingkari. Yang terpenting adalah bagaimana masing-masing dapat menghormati dengan segala perbedaan pandangan yang ada. Wallahu a’lam.

(Ustadz M. Mubasysyarum Bih)

Senin 10 Desember 2018 20:15 WIB
Siapa yang Menanggung Ongkir Pengembalian Barang dalam Jual Beli Online?
Siapa yang Menanggung Ongkir Pengembalian Barang dalam Jual Beli Online?
Ilustrasi (via Pinterest)
Kadang ada pedagang toko online yang menggratiskan biaya ongkos kirim (ongkir). Ketika ditelusuri, maksud sebenarnya dari pedagang online ini adalah hendak memberikan servis yang lebih kepada konsumennya. Ia ingin tampil beda bila dibanding usaha perdagangan yang lain. Yang menjadi problem adalah jika kedapatan adanya cacat (‘aib) pada barang yang diperjualbelikan, sehingga harus melakukan returning (pengembalian barang), maka siapakah yang harus menanggung ongkos kiriman barang tersebut? Apakah hal ini masuk contoh kasus riba?

Sebenarnya jawaban pertanyaan semacam ini adalah sederhana, yaitu kita titik-tekankan pada maksud pedagang dalam memberikan servis gratis ongkos kirim tersebut. Akad dari penggratisan ini pada dasarnya adalah berstatus hadiah. Ini adalah aplikasi dari maslahah mu’tabarah, karena hukum asal memberi hadiah adalah boleh bahkan disunnahkan. Konsepnya hampir sama dengan kita pergi ke mall untuk membeli baju lalu mendapatkan diskon (potongan harga) dari pedagang. Apakah diskon tersebut sama dengan riba? Tentu bukan. Karena riba hanya terjadi pada kasus yang memiliki nuansa utang piutang (riba qardly). 

Pada kasus jual beli, riba hanya terjadi manakala barang yang dipertukarkan adalah sejenis, namun beda takaran (riba al-fadhly). Beras baik ditukar dengan beras buruk dengan takaran yang berbeda. Perbedaan takaran inilah yang dimaksud sebagai riba. Riba nasîah terjadi pada jual beli yang dilakukan secara kredit, namun tidak ditentukan “harga akhir” dari barang yang dibeli. Akibatnya, harga bisa membengkak seiring molornya waktu pelunasan. Riba al-yad terjadi pada kasus jual beli khusus barang ribawi yang disertai penundaan penyerahan. Nah, semua konsep riba di atas ternyata tidak masuk dalam kasus jual beli online gratis ongkir tersebut. Tidak mungkin media toko online (marketplace) menjual belikan barang ribawi (makanan, emas dan perak) karena cenderung mudah berubahnya. Jual beli emas dan perak secara online juga kecil kemungkinan dilakukan sebab rawannya transaksi tersebut terhadap kejahatan penipuan.

Jual beli online umumnya memakai jasa rekening bersama antara pedagang dan pembeli. Manakala barang sudah sampai di tangan pembeli, hukum asal hak status kepemilikan barang sebenarnya sudah terjadi perpindahan dari pedagang ke pembeli. Hanya saja, kemudian ditemui adanya cacat sehingga diperlukan return. Saat ada klaim cacat dari pembeli, maka otomatis uang pembeli yang berada di rekening penjual akan berubah statusnya menjadi harta utang. Dengan demikian, pedagang wajib mengusahakan barang kembali sesuai dengan pesanan pembeli. Wajibkah diberikan gratis ongkir lagi dan apakah penjual harus mengganti ongkos return dari pembeli? Sampai di sini perlu adanya pertimbangan maslahatu al-mursalah. Maqashid syariah (tujuan pokok syariah) yang hendak dijaga adalah hak kemaslahatan harta pedagang dan pembeli. 

Pertimbangan hukum asal dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pedagang adalah mengusahakan dikirimnya barang sesuai dengan pesanan pembeli dalam kondisi baik.

2. Hadiah dari pedagang adalah sifatnya bukan kewajiban, melainkan perkara sunnah. Adanya hadiah disampaikan kepada pedagang, adalah tergolong sebagai janji. Memenuhi janji hukumnya adalah wajib. Status wajibnya hadiah tidak menghilangkan status kesunahannya. Sama dengan orang bernazar niat melakukan shalat dhuha apabila berhasil melakukan sebuah usaha. Status wajibnya melaksanakan shalat dhuha tidak menghilangkan hukum kesunnahannya.

3. Kedudukan janji adalah berbeda dengan syarat dalam jual beli. Sebuah syarat bersifat bisa menyebabkan batalnya akad. Sementara itu janji kemurahan adalah bersifat sebaliknya, serta tidak menyebabkan batalnya akad. Hanya saja, ia menjadi wajib dilaksanakan oleh pedagang yang sudah menjanjikannya. Seperti contoh kasus diskon belanja di mall, maka keberadaan diskon itu merupakan janji. Adapun biaya perjalanan pembeli dari tempat asal menuju mall adalah di luar ketentuan perjanjian. Kasus ini sama dengan ongkir. Yang hendak digratiskan oleh penjual adalah ongkir dari penjual ke pembeli dan bukan ongkir dari pembeli ke penjual. 

Menimbang dari kasus di atas, maka kesimpulan hukum maslahatu al-mursalah jual beli online, adalah:

1. Pihak penjual hanya menanggung ongkir dari penjual ke pembeli.

2. Pihak penjual wajib mengupayakan ganti barang yang diklaim rusak.

3. Biaya pengiriman barang retur ke penjual adalah menjadi bagian tanggung jawab pembeli.

4. Kedua penjual dan pembeli harus saling ridha terhadap segala kemungkinan adanya risiko cacatnya barang saat barang sudah sampai di tangan pembeli sehingga memerlukan biaya tambahan berupa ongkos pengiriman dari masing-masing pihak. 

5. Biaya tambahan sebab ongkos pengiriman sebagaimana dimaksud di atas adalah bukan termasuk kategori riba, karena merupakan kasus yang berada di luar akad (amrun ‘aridly).

Inilah contoh aplikasi maslahah sebagaimana yang sudah kita kupas pada tulisan sebelumnya, yakni maslahah mu’tabarah, maslahah mursalah, dan maslahah mulghah. Wallâhu a’lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim