IMG-LOGO
Syariah

Hal yang Perlu Diketahui tentang Penjagaan Gereja (2)

Jumat 21 Desember 2018 17:0 WIB
Share:
Hal yang Perlu Diketahui tentang Penjagaan Gereja (2)
(Foto: @shutterstocok)
Menjaga gereja sebenarnya bukanlah pandangan baru dalam Islam. Para ulama’ terdahulu pernah membahas persoalan ini, bahkan sebagian ulama’ berpandangan agar penjagaan terhadap gereja seperti yang dilakukan salah satu ormas Islam di Indonesia agar memang harus dilakukan. 

Pendapat tersebut berangkat dari penafsiran dari firman Allah SWT:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya, “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah,” (Surat Al-Hajj ayat 40).

Dalam menjelaskan ayat di atas, Imam Hasan Al-Bashri mengungkapkan pendapatnya:

وقال الحسن : "يدفع عن هدم مصليات أهل الذّمة بالمؤمنين "

Artinya, “Hasan Al-Basri berkata, ‘Tempat ibadah ahli zimmah (Yahudi dan Nasrani) dilindungi dari kerusakannya oleh orang-orang Mukmin,” (Lihat Abu Ishaq Ats-Tsa’labi, Al-Kasyfu wal Bayan, juz VII, halaman 26).

Lebih jauh lagi, Ibnul Jauzi, ulama’ kenamaan Mazhab Hanbali mengutip pandangan Ibnu ‘Abbas dalam menafsirkan ayat di atas, yang berpandangan bahwa tempat ibadah orang ahli zimmah (Yahudi dan Nasrani) adalah tempat ibadah yang dicintai oleh Allah sehingga harus dijaga oleh umat islam, meskipun di sisi lain Allah membenci tempat serta orang yang beribadah di tempat ini atas kekufuran mereka.

Penilaian tempat ibadah non-Muslim dengan demikian tidak bisa ditinjau dari aspek kekufuran mereka saja, tapi juga memandang kewajiban menjaga serta melindungi jiwa dan tempat ibadah mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Ahkamu ahlid Dzimmah:

فإن الآية دلت على الواقع، لم تدل على كون هذه الأمكنة - غير المساجد - محبوبة مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم. وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا، فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها، كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس في الآية.

Artinya, “Sungguh ayat ini menunjukkan pada kenyataannya, bukan malah menunjukkan bahwa tempat-tempat (ibadah) ini (selain masjid) adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, tetapi Allah mengabarkan bahwa kalau saja Allah tidak menolak keganasan manusia satu sama lain maka pasti tempat-tempat ibadah yang dicintai oleh Allah sebelum munculnya Islam sudah dihancurkan. Tempat ibadah ini diakui oleh Allah seperti halnya Allah mengakui tempat ibadah setelahnya, meskipun tempat ibadah ini dibenci oleh Allah. Seperti halnya Allah mengakui ahli zimmah meskipun (di sisi lain) Allah membenci dan marah kepada mereka. Allah memerintahkan melindungi mereka (ahli zimmah) bagi orang Muslim meskipun Allah membenci mereka (atas kekafirannya).

Begitu juga Allah memerintahkan menjaga tempat ibadah yang diakui secara syara’. Sebab Allah senang melindungi tempat ibadah mereka meskipun Allah membenci tempat ibadah ini, seperti halnya Allah mencintai orang yang berada di tempat ibadah mereka meskipun juga membenci terhadap mereka. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat Insya Allah, yang merupakan pandangan dari Ibnu ‘Abbas,” (Lihat Ibnul Jauzi, Ahkamu Ahlid Dzimmah, juz III, halaman 1168).

Selain itu, penjagaan gereja juga bukanlah sebuah perbuatan baru yang tidak ada padanannya di masa lalu, sehingga tanpa menilisik catatan sejarah keislaman di masa lampau, kita langsung mencerca perbuatan ini atas dasar tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Tercatat dalam sejarah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi dalam upaya perebutan kembali tanah Yerusalem, saat pasukannya berhasil menaklukkan tanah Yerusalem atas kendali tentara salib, ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga Gereja Kiyamah yang merupakan salah satu gereja yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Peristiwa ini dijelaskan oleh Sayyid Yusuf Ar-Rifa’i dalam karyanya, As-Shufiyah wat Tashawwuf fi Dhau’il Kitab was Sunnah:

كان شجاعا كثير الصلاة خانقاه بالديار المصرية أقامه للصوفية ومثله بدمشق. وكان نصره الأكبر في فتح القدس في 27 رجب سنة 583، وشهد فتحه كثير من رجال التصوف من أرباب الخرق والزهد والعلم وتوقيته بهذا اليوم العظيم في ذكرى الإسراء والمعراج إشارة ربانية لرضوات الله على الجيش وقائدة وهو القائل عز وجل { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51]. وقد أمر بالمحافظة على كنيسة القيامة، فضرب بذلك مثلا عظيما في سماحة الإسلام وبنى قريبا منها مدرسة للفقهاء الشافعية ورباطا لصلحاء الصوفية ليثبت للصليبين أن الإسلام دين السماحة والسلام.

Artinya, “Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang pemberani, rajin shalat. Ia memiliki pondok untuk orang sufi di tanah Mesir dan Damaskus. Pencapaian Salahuddin Al-Ayyubi yang paling besar adalah saat penaklukan Al-Quds (Yerusalem) pada tanggal 27 Rajab tahun 583. Penaklukan ini disaksikan orang banyak dari golongan tasawuf yang memiliki budi pekerti, sifat zuhud dan ilmu. Menjadikan waktu penaklukan pada tanggal 27 yang bertepatan dengan momentum Isra’ Mi’raj mengindikasikan sebuah isyarat ilahi bahwa Ridha Allah menaungi para tentara dan pemimpin pasukan. Allah telah berfirman ‘Sungguh Kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari kiamat).’”

Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan untuk menjaga Gereja Kiyamah. Ia menjadikan hal ini sebagai perumpamaan yang agung dalam wujud toleransi agama Islam. Ia membangun di dekat gereja ini sekolah untuk para ahli fiqih dan pondok bagi orang sufi yang saleh, supaya tertancap dalam ingatan tentara salib bahwa agama Islam merupakan agama toleransi dan kedamaian. (Lihat Sayyid Yusuf Ar-Rifa’i, As-Shufiyah wat Tashawwuf fi Dhau’il Kitab was Sunnah, halaman 37).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga gereja bukanlah pandangan serta gerakan baru yang tidak ada padanannya dalam islam, sebab perbuatan ini memang merupakan hal yang dianjurkan dan pernah dilakukan di masa silam. Wallahu a’lam. (Ustadz Ali Zainal Abidin)
Share:
Rabu 19 Desember 2018 18:30 WIB
Hal yang Perlu Diketahui tentang Penjagaan Gereja (1)
Hal yang Perlu Diketahui tentang Penjagaan Gereja (1)
(Foto: @twitter)
Menginjak bulan Desember, sudah bisa dipastikan publik akan ramai kembali memperdebatkan persoalan sikap salah satu ormas yang diminta oleh aparat terlibat dalam pengamanan gereja. Persoalan ini bisa disebut sebagai perdebatan tahunan yang tak akan ada habisnya.

Daripada kita ikut tergerus arus dengan mengkritik atau mendukung keputusan ormas ini hanya dengan pandangan pribadi, alangkah baiknya jika kita mengetahui dalil dasar tentang bagaimana sebenarnya hukum menjaga gereja.

Menjaga gereja adalah persoalan yang debatable, sebagian kalangan mengarahkan bahwa menjaga gereja merupakan wujud i’anah alal Ma’siyat (membantu terjadinya suatu kemaksiatan). Sebab menurut mereka, dalam upaya menjaga gereja  terdapat peran mensukseskan terjadinya hal yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Benarkah logika demikian?

Menjaga gereja pada saat natal atau perayaan-perayaan hari raya non-Muslim sebenarnya sangat tidak elok jika hanya menilai dari satu sudut pandang saja yaitu membantu terselenggaranya acara non-Muslim. Bahkan penilaian demikian dianggap salah, karena tanpa dijaga oleh ormas atau aparat kepolisian pun, acara ritual non-Muslim ini tetap akan berjalan dengan semestinya sehingga penjagaan bukan merupakan pemicu terjadinya kemaksiatan. Seperti yang dijelaskan dalam Buhuts wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah:

أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن, أعني قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله تعالى:فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعيّنها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية.

Artinya, “Membantu terjadinya maksiat adalah perbuatan yang haram secara mutlak dengan berlandaskan nash Al-Qur’an, yaitu “Janganlah kalian tolong-menolong terhadap dosa dan permusuhan” dan firman Allah “Aku sekali-kali tiada akan menjaadi penolong bagi orang-orang yang berdosa”. Tetapi membantu terjadinya Maksiat secara hakiki adalah berupa perbuatan yang membuat maksiat terjadi dengan perantara perbuatan orang yang membantu, dan hal ini tidak akan wujud kecuali dengan adanya niatan membantu terjadinya maksiat atau perbuatannya secara jelas ia sampaikan bahwa termasuk upaya membantu terjadinya maksiat atau perbuatannya hanya tertentu untuk digunakan maksiat, sekiranya tidak ada indikasi perbuatan lain selain maksiat,” (Lihat Muhammad Taqi bin Muhammad Syafi’ Al-‘Utsmani, Buhuts wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah, halaman 360).

Berdasarkan referensi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud I’anah alal Ma’shiyat adalah perbuatan yang memang berperan penting dalam terjadinya suatu kemaksiatan dan tidak ada indikasi dilakukan untuk tujuan lain selain ke arah maksiat. Sedangkan persoalan menjaga gereja sama sekali tidak tergolong kualifikasi dari keduanya, sebab tujuan menjaga gereja tak lain merupakan upaya mengamankan stabilitas negara serta menjaga keharmonisan sosial yang hukumnya adalah Fardhu Kifayah (Tim BM Himasal, Fikih kebangsaan, halaman 64).

Hukum ini dilandasi oleh ketetapan bahwa dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang diliputi oleh penduduk dari berbagai macam suku dan agama, perayaan hari natal adalah momentum yang sangat rawan dalam hal terjadinya ancaman gangguan kemanan, seperti terancamnya jiwa yang jelas-jelas dilindungi oleh negara. Sedangkan menjaga stabilitas keamanan negara termasuk dalam kategori fardlu kifayah. Terlebih ketika perbuatan ini dilakukan atas permintaan dari pemerintah (apparat penegak hukum), maka anjuran untuk melaksanakan hal ini akan menjadi semakin kuat.  

Selain itu patut dipahami bahwa suatu tindakan yang sekilas tampak dari luar dianggap sebuah perbuatan yang membantu terjadinya maksiat, namun sebenarnya tindakan itu di sisi lain ditujukan untuk sebuah kemaslahatan berupa menghindari suatu mafsadah (kerusakan) maka tindakan di atas tidak dapat disebut sebagai perbuatan maksiat tapi merupakan perbuatan yang membantu terhindarnya sebuah kerusakan dan kekacauan.

Penjelasan demikian seperti yang dijelaskan dalam Qawaidul Ahkam:

وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة –إلى أن قال - وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وإنما هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا

Artinya, “Terkadang diperbolehkan membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan bukan dari aspek status perbuatan tersebut yang merupakan maksiat tapi dari aspek perbuatan tersebut adalah perantara terciptanya suatu maslahat. Hal ini secara kenyataannya bukanlah wujud membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan tapi merupakan upaya untuk terhindar dari suatu mafsadah (kerusakan). Maka bentuk membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan adalah hanya sebatas platform (tab’an) bukan suatu tujuan,” (Lihat Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Qawaidul Ahkam, juz I, halaman 109-110).

Berdasarkan referensi serta sudut pandang di atas, mestinya secara arif kita dapat memahami bahwa menilai tindakan menjaga gereja hanya dari luarnya saja merupakan hal yang keliru, sebab jika kita melihat nilai serta tujuan yang terkandung di dalamnya justru semakin mantap bahwa menjaga gereja adalah bentuk pelaksanaan fardhu kifayah. Wallahu a’lam. (Ustadz Ali Zainal Abidin)
Rabu 12 Desember 2018 22:15 WIB
Hukum Membangun Masjid di Atas Tanah Non-Wakaf
Hukum Membangun Masjid di Atas Tanah Non-Wakaf
Ilustrasi (Antara)
Di sebuah desa terdapat masjid yang dibangun di atas tanah wakaf sebagaimana lazimnya. Karena jamaah di masjid tersebut semakin bertambah banyak, masjid lalu tidak mampu menampung semua jamaah. Setelah melalui rapat dari berbagai elemen, akhirnya diputuskan masjid akan dibangun di atas tanah milik pemerintah desa setempat (bondho desa). Padahal sebagaimana kita ketahui, ada sebuah aturan “Tidak ada masjid kecuali statusnya sebagai tanah wakaf” (Lâ yakûnu al-masjidu illâ waqfan). 

Pertama, bagaimana fiqih memandang kasus di atas?

Pembangunan masjid di tanah bondho desa sebagaimana dalam kasus di atas hukumnya diperbolehkan selama ada maslahah yang jelas. Sedangkan untuk pembangunan masjid di atas tanah yang bukan wakaf masjid atau tanah yang disewakan, ulama berbeda pendapat dengan penjelasan yang cukup panjang.

Perbedaan pendapat juga sangat tampak jika kita menelaah pada kitab karya Ibu Hajar al-Haitami, Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra. Namun setidaknya, untuk mempermudah kita, Al-Isnawi menilai lebih unggul pendapat yang menyatakan bahwa wakaf masjid dengan tanpa menyertakan tanahnya, atau bahkan sebaliknya adalah sah. Teks lengkapnya sebagaimana berikut:

رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ الى ان قال وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ

Artinya: “Al-Isnawi menganggap lebih unggul terhadap pendapat sebagian ulama yang menyatakan, jika ada tanah dibangun sebuah tempat duduk di sebuah teras dan diwakafkan sebagai masjid, hukumnya sah sebagaimana sahnya wakaf pada lantai atas dan temboknya. Dan al-Isnawi menganggap kuat pendapat az-Zarkasyi tentang keabsahan hal tersebut. Dengan demikian, sah hukumnya wakaf pada lantai atas namun bawahnya tidak diwakafkan sebagaimana sebaliknya.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, [Al-Maktabah al-Iislamiyyah], juz 3, halaman 274)

Jadi, wakaf masjid di atas tanah non-masjid, sah. 

Sekarang, bagaimana jika ada masjid yang berada di atas tanah sewa? Menurut pendapat paling shahih (qaul ashah) hukumnya diperbolehkan sebagaimana dijelaskan pada kitab Tuhfatul Muhtaj sebagaimana berikut:
 
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فِيمَا أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَوُقِفَ بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ 

Artinya: “Redaksi dalam kitab al-Mughnî dan an-Nihâyah mengatakan, dan tidak pada tanah yang disewakan dan bangunannya diwakafkan menjadi masjid menurut pendapat yang menyatakan bahwa sah model pendirian masjid seperti demikian dihukumi sah. Keabsahan pendirian masjid seperti itu adalah menurut pendapat ini yang paling shahih. (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtâj, [Al-Maktabah at-Tijâriyah, Mesir, 1983], juz 3, halaman 464)

Kutipan Ibnu Hajar di atas senada dengan yang disebutkan dalam kitab Raudlotuth Thalibin yang sama-sama menyatakan, tanah sewa yang tidak diwakafkan namun di atasnya berdiri bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, perwakafan bangunan saja sebagaimana di atas, hukumnya sah menurut pendapat yang paling shahih. Tidak melulu pada tanah sewa, maksudnya, yang penting tanah bukan wakaf, bisa didirikan bangunan yang diwakafkan sebagai masajid. Namun, sebagaimana logika fiqih, karena pendapat di atas adalah sesuai yang paling shahih, menurut pendapat yang berseberangan (muqabiul ashah) menyatakan wakaf bangunan masjid di atas tanah yang tidak diwakafkan, tidak sah hukumnya. 

Pendapat ini juga didikung dengan penjelasan Ibnus Shalah yang disampaikan oleh Zakariya al-Anshâri sebagai berikut: 

ـ (وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ) وَقَفَ ( الْمُؤَجِّرُ أَرْضَهُ) الَّتِي أَجَّرَهَا (أَوْ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ) لِأَرْضٍ (بِنَاءَهُ) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا (صَحَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ

Artinya: “Jika ada orang mewakafkan harta yang belum pernah ia lihat (missal: orang yang wakaf buta, -pen), atau orang yang menyewakan tanahnya atau ahli waris yang diberi wasiat untuk bisa menggunakannya dalam tenggang masa tertentu, atau penyewa tanah kemudian mewakafkan bangunan masjid di atasnya atau tanaman di atas bangunan yang ia dirikan, maka hukumnya sah. Sebab masing-masing bisa dimiliki dan bisa diambil manfaatnya secara global serta hartanya masih tetap ada, baik wakafnya itu dilakukan menyusul setelah ia transaksi sewa-menyewa yang penting sebelum masa sewa habis  atau bahkan sesudahnya. Demikian dijelaskan oleh Ibnus Shalah. (Zakariya al-Anshâiri, Asnal Mathâlib [Dârul Kutub al-Islâmiyyah], juz 2, halaman 458). 

Kedua, setelah masjid baru terbangun, apakah tanah bondo desa atau tanah yang disewa tersebut secara otomatis menjadi tanah wakaf?

Tidak. Tanah yang bukan wakaf sebagai masjid namun di atasnya dibangungkan masjid, tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf. 

وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِلَفْظٍ وَلَا يَأْتِي فِيْهِ خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ  فَلَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ وَأَذِنَ فِيْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيْهِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا إِذَا جَعَلَ مَكَانًا َعلَى هَيْئَةِ الْمَقْبَرَةِ وَأَذِنَ فِيْ الدَّفْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي اْلِإْعتِكَافِ فِيْهِ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا  

Artinya: “Sebagaimana telah diketahui, sesungguhnya wakaf itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Pada masalah wakaf tidak berlaku perbedaan pendapat mengenai al-mu’âthah (transaksi tanpa komunikasi verbal). Jika ada orang membangun bangunan dengan model desain masjid, pemilik tanahnya memberikan izin untuk dibuat shalat di atasnya, jika tidak diwakafkan tanahnya, status tanah tersebut tidak keluar dari status kepemilikan pemilik tanah tadi. Misalnya, seumpama ada orang memberikan izin orang lain menguburkan jenazah di dalam tanah yang ia miliki, tidak otomatis tanah tersebut diwakafkan menjadi pemakaman. Berbeda kalau pemilik memberikan izin beri’tikaf, itu pasti berubah menjadi wakaf.” (Zainuddin al-Malyabari, Fathul Mu’in, [Dâr Ibn Hazm], halaman 402) 

Jika kita mencermati redaksi pada kitab ini, kalau ada orang mengizinkan shalat saja, tidak otomatis menjadi masjid, karena shalat tidak harus dilakukan di dalam masjid. Boleh di rumah, mushalla dan lain sebagainya. Berbeda apabila i'tikaf. I’tikaf tidak bisa dilaksanakan di luar masjid. Sekali saja ada orang mengizinkan orang lain melakukan i’tikaf di atas tanahnya, otomatis tanahnya berubah status menjadi wakafan masjid, bukan lagi menjadi hak miliknya. Sebab tidak ada orang bisa beri’tikaf kecuali di masjid. Apabila mengizinkan orang lain i'tikaf, secara tidak langsung mengakui sendiri, bahwa tanahnya adalah masjid. 

Jika masa sewa lahan  tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang, apakah bangunan tersebut masih berstatus sebagai masjid dan bolehkah bangunan tersebut dibongkar?

Tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan wakafnya. Pemerintah, walaupun tidak perseorangan, mempunyai hak untuk mengelola (tasharuf) harta-harta milik umum sesuai kebijakan yang maslahat. 

Selanjutnya, jika bangunan masjid sudah berdiri, seumpama berdiri di atas tanah sewa, walaupun tidak di atas tanah wakaf, karena status bangunannya adalah bangunan wakaf masjid, maka bangunan masjid tidak boleh dirobohkan. Sedangkan penyewa yang membangun masjid di atas tanah sewa mempunyai kewajiban meneruskan pembayaran biaya sewa tanah tersebut. Wallâhu a’lam

(Ustadz Ahmad Mundzir) 

Rabu 12 Desember 2018 21:30 WIB
Hukum Merokok di Dalam Masjid
Hukum Merokok di Dalam Masjid
Ilustrasi (nucurug.com)
Masjid merupakan tempat ibadah yang dimuliakan agama. Syari’at menganjurkan agar masjid diserukan di dalamnya berupa dzikir, shalawat, bacaan al-Qur’an dan lain sebagainya. Namun, agama juga tidak melarang aktivitas mubah di dalam masjid seperti tidur di dalam masjid, asalkan tidak mengganggu orang shalat. Di Indonesia, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga dipakai sebagai berbagai kegiatan dan acara seperti pengajian, pernikahan, bahtsul masail dan lain sebagainya. Saat acara berlangsung, tidak jarang kita saksikan beberapa orang merokok di dalam masjid. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum merokok di dalam masjid?

Pembahasan hukum merokok sejak dulu telah dirumuskan oleh para ulama. Kesimpulannya adalah mereka berbeda pendapat. Ada yang menghukumi haram, makruh dan mubah. Sementara menurut pendapat Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, hukum merokok bisa fleksibel. Haram bila dapat membahayakan badan atau akal. Bisa sunah bagi orang yang membutuhkannya untuk pengobatan, atas rekomendasi dokter yang terpercaya atau berdasarkan eksperimen pribadi. Dan bila tidak terpadat faktor-faktor eksternal tersebut, hukumnya adalah makruh. Keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan Syekh Abdurrahman al-Masyhur dalam karya monumentalnya, Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 260.

Baca juga:
Bahtsul Masail tentang Hukum Merokok
Beragam Pro dan Kontra tentang Fatwa Merokok
Bila berpijak dari pendapat yang mengharamkan merokok, maka hukumnya jelas, tidak ada perbedaan keharaman merokok di dalam masjid atau di luar masjid. Sedangkan bila mengikuti pendapat yang membolehkan, apakah lantas hukumnya juga boleh dilakukan di masjid?

Ulama berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam persoalan ini. Menurut pendapat Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal (mufti Yaman), hukumnya makruh. Menurut pandangan beliau, merokok di masjid disamakan dengan permasalahan mengeluarkan kentut di masjid, bahkan merupakan analogi yang berada dalam tingkat lebih tinggi (qiyas aulawi).

Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal menguatkan argumennya dengan mengutip pendapat Syekh al-Bujarimi dalam kitab Hasyiyah al-Iqna’. Dinyatakan di dalam kitab tersebut bahwa makruh memasuki masjid bagi orang yang di mulutnya terdapat bau tak sedap, seperti aroma bawang, jengkol dan yang sejenis. Syekh al-Bujairimi menggolongkan rokok termasuk bau yang tidak sedap ini.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal (murid dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal) dan Syekh Ismail al-Zain, hukum merokok di masjid adalah haram. Menurut beliau berdua, merokok di masjid termasuk perilaku yang menghina masjid.

Penjelasan di atas sebagaimana keterangan dalam referensi berikut ini:

قال شيخنا المؤلف ويجوز شرب التنباك في المسجد لكنه مكروه تنزيها قال لأنه إذا جاز إخراج الريح في المسجد فدخان التنباك أولى. وقال البجيرمي في حواشي الإقناع بعد أن ذكر كراهة دخول المسجد لكل ذي ريح كريه ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن, ولا فرق في الكراهة بين كونه خاليا أولا لتأذي الملائكمة به

“Boleh menghisap rokok di masjid namun hukumnya makruh tanzih, sebab bila diperbolehkan mengeluarkan kentut di masjid, maka merokok lebih utama untuk dibolehkan. Syekh al-Bujairimi dalam Hasyiyah al-Iqna’, setelah memaparkan kemakruhan memasuki masjid bagi orang yang memiliki aroma tak sedap, beliau berkata, termasuk aroma yang dibenci adalah aroma rokok di era sekarang. Tidak ada perbedaan dalam kemakruhan, antara dilakukan saat masjid sepi atau tidak, karena malaikat merasakan ketidaknyamanan aroma tersebut.”

" قلت" شرب التنباك في المسجد يعد مزريا بالمسجد فالوجه الذي فيه تحريم ذلك فيه بخلاف دخول من في فمه ريح كريه من تنباك أو غيره فليس فيه إزراء به وكلام البجيرمي إنما هو في دخول من في فمه ريح كريه من تنباك في المسجد لا شربه في المسجد

“Aku berkata, menghisap rokok di masjid tergolong menghina masjid, maka pendapat yang benar adalah mengharamkan hal tersebut, berbeda dengan orang yang di mulutnya terdapat bau yang dibenci dari rokok atau lainnya, maka bukan termasuk menghina masjid. Dan statemen al-Bujairimi konteksnya hanya mengarah kepada hukum memasuki masjid bagi orang yang di mulutnya terdapat aroma tidak sedap berupa rokok di dalam masjid, bukan mengarah kepada hukum meghisap rokok di dalam masjid.” (Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Ahdal, ‘Umdah al-Mufti wa Al-Mustafti, juz 1, hal. 84)

Dalam himpunan fatwanya, Syekh Ismail al-Zain mengatakan:

إن شرب الدخان من حيث هو مكروه عند الشافعية وبعض العلماء وحرام عند آخرين لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة وأما إذا كان في المسجد أو مجالس العلم فهو حرام لما فيه من انتهاك حرمة المكان برائحة الخبيثة والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه

“Sesungguhnya menghisap rokok hukum makruh menurut ulama Syafi’iyyah dan sebagian ulama, dan haram menurut ulama lain, karena termasuk perkara yang beraroma tidak sedap. Adapun bila di lakukan di masjid atau majlis ilmu, maka haram. Karena merusak kehormatan tempat dengan aroma yang tidak sedap. Dan Allah memerintahkan untuk mengagungkan tempat tersebut.” (Syekh Isma’il al-Zain, Qurrah al-‘Ain, hal. 188)

Meski boleh menurut sebagian pendapat, yang perlu digarisbawahi adalah tentang kebersihan masjid. Putung dan abu rokok hendaknya ditempatkan pada tempat yang semestinya (misalkan asbak), sekiranya tidak mengotori lantai masjid. Sebab mengotori masjid hukumnya haram.

Demikian penjelasan mengenai merokok di dalam masjid. Simpulannya, hal tersebut merupakan persoalan khilafiyyah yang tidak perlu diperdebatkan dan diingkari. Keduanya merupakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil ijtihad masing-masing. Perbedaan ini tidak untuk saling menuduh dan memvonis sesat, namun hendaknya sebagai rahmat, saling menghormati di antara sesama. Meski yang dianjurkan adalah tidak merokok di dalam masjid, sebab keluar dari ikhtilaf ulama hukumnya sunah sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih. Wallahu a’lam.


(Ustadz M. Mubasysyarum Bih)