IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Bolehkah Meminjam Uang Organisasi untuk Kepentingan Pribadi?

Jumat 21 Desember 2018 10:0 WIB
Share:
Bolehkah Meminjam Uang Organisasi untuk Kepentingan Pribadi?
Ilustrasi (Reuters)
Pengurus sebuah organisasi tentu pernah mengalami berbagai dinamika organisasi yang diembannya, salah satunya dalam persoalan keuangan. Orang yang berada dalam posisi bendahara dituntut agar cemerlang dalam hal mengelola uang serta mencatat segala pemasukan dan pengeluaran organisasi secara rinci, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

Namun seringkali, pengurus organisasi tidak terlepas dengan berbagai kebutuhan pribadi yang bersifat mendesak, sedangkan kondisi keuangannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hingga akhirnya ketika ia melihat uang organisasi yang sedang tidak digunakan, ia berinisiatif menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadinya dengan niat nanti ketika uang tersebut digunakan oleh organisasi, ia akan segera membayar utangnya pada organisasi. Dalam permasalahan demikian muncul sebuah pertanyaan, dapatkah dibenarkan tindakan yang ia lakukan tersebut secara syara’?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut baiknya dipahami terlebih dahulu bahwa uang organisasi merupakan uang yang hanya boleh digunakan untuk segala kepentingan yang berhubungan dengan kemaslahatan organisasi. Sehingga, tidak diperkenankan bagi pengurus organisasi untuk menggunakan uang organisasi untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan organisasi.

Ketentuan demikian berdasarkan hadits:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً
 
“Orang Muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati bersama kecuali persyaratan yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal.” (HR. Baihaqi)

Tindakan yang masuk kategori menggunakan uang organisasi untuk kepentingan di luar kemaslahatan organisasi adalah menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi dengan bentuk mengutang. Sebab, tindakan demikian keluar dari mashraf (alokasi penggunaan) yang semestinya.

Namun berutang uang organisasi menjadi boleh ketika keperluan pengurus organisasi terhadap pemenuhan kebutuhannya berada dalam keadaan mendesak (dlarurat), misalnya seperti menggunakan uang organisasi untuk menyelamatkan nyawa orang lain, sedangkan ia tidak dapat menemukan pinjaman uang lain selain uang milik organisasi.

Selain itu, meminjam uang organisasi menjadi boleh ketika yang mengelola uang adalah dari pihak hakim pemerintah yang memang memiliki kekuasaan khusus dalam pengelolaan uang organisasi ini, sebab ruang kekuasaan hakim dianggap sangatlah luas dibanding dengan pengurus organisasi yang bersifat independen.

Penjelasan demikian seperti yang terdapat dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dalam menerangkan persoalan harta seorang muwali (orang yang hartanya dikelola oleh orang lain):

أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة - خلافا للسبكي - بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه، والإشهاد عليه، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك

“Mazhab Syafi’iyah dalam permasalahan ini (meminjam harta muwali) memberikan perincian: tidak boleh bagi wali untuk meminjam harta muwali selain dalam keadaan darurat, bila si peminjam bukan seorang hakim. Sedangkan bila ia hakim maka boleh baginya untuk berutang harta muwali (kepada orang lain) meskipun tidak dalam keadaan darurat (meskipun terjadi perbedaan pendapat menurut Imam As-Subki) dengan syarat: orang berutang itu kaya dan amanah, tak ada syubhat dalam praktik peminjaman ini, hakim menyertakan saksi dan boleh mengambil jaminan darinya jika hakim memandang bahwa hal tersebut adalah yang maslahat.” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz. 33, hal. 116)

Bagi orang yang sudah terbiasa melakukan penggunaan uang organisasi untuk keperluan pribadi, seperti dengan cara mengutang ini, masih terdapat solusi agar tindakannya dapat dibenarkan. Yaitu dengan cara meminta izin kepada hakim atau kepada donatur yang memberikan uang kepada organisasi, agar dirinya diperkenankan meminjam uang organisasi untuk keperluan pribadinya. Ketentuan ini berdasarkan referensi dalam Bughyat al-Mustarsyidin:

ـ (مسئلة ش) ليس لناظر الوقف وولى المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله الا باذن الواقف او الحاكم

Nadzir (pengelola) barang wakaf dan wali dari orang yang dicegah mengelola harta (seperti karena anak-anak atau gila, red) dilarang meminjam harta yang dikelolanya seperti untuk kepentingan memberi nafkah dan membangun. Seperti halnya tidak diperkenankan meminjam uang tersebut (pada orang lain) kecuali telah diizinkan oleh orang yang mewakafkan barang atau mendapat izin dari hakim.” (Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Ba’lawy, Bughyat al-Mustarsyidin, hal. 175)

Berutang yang tidak diperbolehkan dalam permasalahan di atas tidak hanya terbatas pada bentuk berutang untuk kepentingan pribadinya saja, tapi juga mencakup segala bentuk berutang dari uang organisasi yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan organisasi. Termasuk memberi utang orang lain untuk kepentingan kebutuhan mereka sendiri, maka hal ini juga tidak diperbolehkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminjam uang organisasi untuk diri sendiri atau orang lain adalah hal yang tidak diperbolehkan secara syara’, sebab tindakan tersebut tidak berkaitan dengan alokasi uang organisasi yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan organisasi saja. Kecuali dalam keadaan mendesak (dlarurat) atau pengurus sudah mendapat izin dari hakim atau donatur yang memberikan uang kepada organisasinya. Wallahu a’lam.

(Ustadz Ali Zainal Abidin)

Tags:
Share:
Jumat 21 Desember 2018 22:0 WIB
Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?
Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?
Beberapa waktu ini marak beredar sebuah tulisan yang menyebut bahwa jual beli dengan aplikasi GoPay dan GoFood adalah riba. Riba terjadi akibat bersatunya akad utang yang direpresentasikan oleh fitur deposit GoPay dengan diskon.

Diskon berupa potongan harga akibat penggunaan deposit dalam transaksi ini yang kemudian disebut oleh salah satu ustadz tersebut dipandang sebagai riba. Riba terjadi akibat mengutangi perusahaan penyedia layanan GoPay, OVO dan GoFood selanjutnya pihak yang mengutangi mendapat imbal manfaat berupa potongan harga.

Selanjutnya, ustadz tersebut merekomendasikan sejumlah alternatif agar selamat dari riba pemanfaatan aplikasi tersebut, antara lain:

• Dipersilakan menggunakan Go-Pay namun harus memastikan agar saat membuka rekening di bank yang terdapat fasilitas Go-Paynya, kita diminta menghilangkan klausa pertambahan atas uang yang disimpan (diutangkan), dan akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan.

• Dipersilakan menggunakan Go-Pay namun diimbau agar tidak menerima tambahan manfaat berupa discount itu supaya tidak terjadi riba dalam muamalah Ojek Online dan Go-Pay tersebut.

• Jika tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari Go-Pay, maka dipersilakan melakukan pembayaran kontan.

Sebenarnya penulis sudah pernah membahas kasus ini dari sudut pandang literasi fiqih klasik. Perbedaan penulis dalam hal ini dan ustadz tersebut sebenarnya pada sisi cara pembacaan dan cara menempatkan duduk masing-masing elemen penyusun Go-Pay dan aplikasi sejenisnya.

Ada beberapa poin yang lepas dari sisi pengamatan sang ustadz tersebut selaku pengkaji di atas, antara lain sebagai berikut:

Pertama, di dalam fitur Go-Pay, OVO dan Go-Food, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Fitur ini sama sekali tidak disinggung oleh ustadz tersebut melainkan hanya berfokus pada pembacaan bahwa pembeli telah mengutangi pihak Go-Pay yang selanjutnya ia mendapatkan imbalan karenanya.

Yang benar dalam hal ini sebenarnya imbalan dari deposit yang disimpan di dalam Go-Pay, atau diskon harga makanan? Jika imbalan berupa potongan harga itu adalah disebabkan diskon harga makanan, mengapa diskon ini tidak boleh diberikan? Padahal harga produk yang dijual sudah jelas.

Sama seperti dengan seandainya ada seorang pedagang baju dititipi uang oleh rekannya. Kebetulan rekannya tersebut hendak belanja baju ke tempat si pedagang yang dititipinya. Dan pedagang sudah menetapkan bahwa saat itu tengah ada diskon pembelian buat semua pelanggan.

Lantas, si rekan yang tengah butuh baju tadi membeli apa yang diperlukannya ke pedagang tersebut sehingga ia berhak menerima diskon dari pedagang, apakah diskon semacam ini dipandang sebagai riba? Tentu tidak, bukan?

Bukankah pula uang yang dititipkan tersebut termasuk akad wadi’ah. Sebagaimana deposit yang terdapat dalam fitur Go-Pay yang kemudian dibahasakan oleh sang ustadz sebagai bank adalah juga mengikuti prinsip akad wadi’ah yadu al-dhammanah (akad titip dengan jaminan keamanan nilai) ini?

Inilah uniknya. Semua hal yang krusial justru tidak mendapatkan sorotan oleh pengkaji pada tulisan tersebut. 

Kedua, akad wakalah ditambah imbalan kepada pihak driver tidak menjadi dasar pertimbangan utama sang pengkaji dalam tulisan tersebut. Ia menilai bahwa si driver telah mengutangi terlebih dahulu pihak konsumen untuk membeli barang, lalu barang yang sudah ada di tangannya dijual kembali dengan mengambil keuntungan.

Ia menyebut akad ini sebagai akad jual beli yang digabung dengan pesan. Selisih harga beli dari toko dengan harga yang diberikan kepada konsumen driver dipandang sebagai riba karena faktor utang piutang tersebut.

Sang pengkaji di sini tidak melihat sama sekali, apakah utang tersebut merupakan yang dikehendaki oleh konsumen ataukah tidak? Bukankah utang itu merupakan hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh konsumen?

Andaikan pihak yang dipesani sudah datang dengan membawa barang yang dipesan, tentu pihak pemesan pun juga ada jaminan untuk membayarnya. Yang menjamin adalah undang-undang perlindungan produsen dan konsumen.

Keberadaan Undang-Undang ini dibentuk disebabkan ada faktor relasi yang harus dijamin seiring perlindungan konsumen dan produsen yang saat transaksi tidak mengenal satu sama lain dan harus ada perusahaan lain yang bergerak menjadi wasîlah (perantara) di antara keduanya.

Sebuah ilustrasi, ada seorang pembeli ingin membeli sesuatu di pasar. Lalu ia bertemu dengan pengendara sepeda motor yang ditemuinya di jalan agar sudi membelikan kebutuhannya.

Lalu, tanpa adanya jaminan apa pun ia menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik kendaraan tersebut. Amankah kira-kira model transaksi semacam ini? Tentu tidak, bukan? Berbeda, apabila si pemilik kendaraan bermotor itu adalah pihak yang berada di bawah sebuah koordinasi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kemudian proses titipnya melewati mekanisme tertentu yang disepakati keduanya.

Ketidakamanahan utusan perusahaan yang ditugaskan mewujudkan pesanan konsumen, akan menjadi dapat dipertanggungjawabkan seiring ada jaminan dari perusahaan yang mengoordinasinya. Karena bagaimanapun, lancarnya orderan perusahaan, sehingga berbuah pada keuntungan perusahaan adalah bergantung pada bagaimana pelayanannya kepada konsumen. Sebagaimana sebuah qaidah:

الخراج بالضمان

Artinya, “Output (untung-rugi) adalah berbanding lurus dengan risiko (bagaimana perusahaan menerapkan jaminan pelayanannya).”

Utang konsumen merupakan imbas samping dari pemakaian aplikasi saat pengguna jasa aplikasi Go-Pay, OVO dan Go-Food melakukan deal pemesanan makanan dengan harga yang sudah tertera. Jadi, sampai di sini, seharusnya berlaku kaidah fiqih bahwasanya:

العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya, “Akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan sekadar ucapan dan juga ungkapan.”

Maslahah yang dikehendaki dan berlaku universal pemakaian aplikasi Go-Pay, OVO dan Go-Food adalah kemudahan konsumen mendapatkan kebutuhannya sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Kemaslahatan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan diorder oleh konsumen.

Keharusan memerinci satu per satu agar tidak memenuhi unsur jahâlah dalam jual beli justru dapat berujung pada mempersulit konsumen dan bisa menambah cost (biaya) yang dikeluarkannya. Kesulitan semacam ini termasuk bagian dari mafsadah yang harus dihindari, sebagaimana kajian kita dalam maqashid Imam Anas bin Mâlik yang telah kita lewati terdahulu.

Prinsip yang harus dijaga produsen adalah semakin banyak konsumen melakukan order, semakin banyak pula keuntungan yang ia dapatkan. Sebaliknya, semakin sedikit konsumen melakukan order, semakin sedikit pula keuntungan yang diterimanya.

Agar banyak mendapatkan order, maka ia harus amanah, sebagaimana hal ini adalah praktik yang disetujui oleh syariat. Wallâhu a’lam bi al-shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean
Kamis 20 Desember 2018 11:30 WIB
Prioritas Maslahat dalam Fiqih Maqashid Mazhab Maliki
Prioritas Maslahat dalam Fiqih Maqashid Mazhab Maliki
Nama lengkap pendiri Mazhab Maliki adalah Abû Abdillâh Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Harîts bin Ghaimân bin Jutsail bin Amr bin Harîts Dzî Asybah. Lahir di Madinah dengan beberapa dokumen sejarah tahun kelahiran yang berbeda. Al-Yafi’î dalam Thabaqâtu al-Fuqahâ menyebut beliau lahir pada tahun 94 H. Ibnu Khalikan menyebut tahun kelahiran beliau sebagai tahun 95 H. Al-Hâfidh al-Dzahaby menyebutnya lahir pada tahun 90 H. Yahya ibnu Bâkir menyebut sebuah riwayat bahwa beliau dilahirkan tahun 93 H, yang mana riwayat ini mendapat dukungan pembenaran oleh al-Sam’âni dan Ibnu Farhûn. 

Salah satu karya beliau dan sekaligus menjadi masterpiece terbesarnya adalah al-Muwatha’. Kitab ini berisi kumpulan hadits-hadits yang dinilai mutawatir dan ahad. Penting untuk diketahui bahwa Imam Mâlik hanya menerima hadits yang berderajat mutawâtir. Khabar ahâd hanya diterima manakala tidak menyelisihi adat atau tradisi masyarakat Madînah al-munawwarah. Itulah sebabnya, beliau mendudukkan adat ahli Madînah lebih tinggi dari khabar ahâd, setahap lebih rendah kedudukannya dibanding khabar mutawâtir

Sumber hukum syariat Islam oleh Imam Malik diklasifikasi sebagai Al-Qur'an, al-Sunnah, al-ijma’, al-qiyas, al-urf, al-mashâlih al-mursalah (selanjutnya dikenal sebagai istishlâh), al-istihsân dan sadd al-dzarî’ah. Bendera istishlah sebagai dalil hukum berkibar pada masa beliau sehingga beliau banyak dikenal sebagai sosok yang banyak menjaga maqâshid al-syarî’ah. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab al-Syâthibî merasa cocok dengan beliau dan termasuk yang mempopulerkan istilah maqâshid al-syarî’ah ini, yakni karena beliau adalah penganut Mazhab Malikî. Kondisi sosio-historis yang melingkupi al-Syâthibî yang mana Mazhab Malikî menjadi mazhab negara menjadi faktor utama ia mendalami aspek maqâshid al-syarîah-nya Imam Malik ini.

Mazhab Maliki merupakan mazhab ahli Madinah dan dianut semenjak masa Imam Mâlik sendiri masih hidup hingga pasca kewafatan beliau. Ilmu ushûl mazhab Mâlikî konon disebut sebagai mengadopsi polanya Umar ibnu Khathab dalam menerapkan konsep mashâlih al-mursâlah serta sadd al-dzarî’ah pada hukum.

Baca juga:
Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah
Menelusuri Fiqih Maqashid Imam Abu Hanifah
Mashalih al-mursalah di tangan mazhab Mâlikî diartikan sebagai upaya mengambil yang lebih ashlah (yang paling mendatangkan kemaslahatan). Agak sedikit berbeda dengan sejumlah kalangan yang umumnya memilih yang lebih ahyath (yang paling hati-hati) dalam urusan hukum. Misalnya dalam beberapa praktik jual beli. Nabi Muhammad ﷺ menetapkan beberapa persyaratan terkait dengan praktik jual beli agar lepas dari unsur jahâlah (ketidaktahuan terhadap transaksi/kontrak, komoditas dan harga barang), gharar (penipuan) dan ghabn (kecurangan) atau hal-hal yang bersifat mukhatharah (mengkhawatirkan/bahaya). Bentuk larangan terhadap praktik jual beli ini secara jelas tertuang di dalam teks nash dengan beberapa illat yang menjadi sebabnya, antara lain menimbulkan kerusakan dan upaya menarik kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Namun, dalam wilayah praktiknya, ada beberapa mekanisme jual beli yang justru menjadi ribet dan susah bagi penjual atau pembeli manakala harus disertakan menjaga semua syarat-syarat itu. Akibatnya, penjual atau pembeli terjebak pada dua alternatif:

1. Mengalami kesusahan dalam proses, namun syarat-syarat jual beli terjaga seluruhnya
2. Mendapatkan kemudahan dan kemaslahatan, namun dengan keberadaan syarat-syarat jual beli menjadi diperlonggar

Dalam kasus semacam ini, maka konsep maslahatu al-mursalah mazhab Maliki lebih memilih pada alternatif kedua. Misalnya, jual beli kelapa yang masih utuh. Apabila untuk menghindari gharar (penipuan) lantas diharuskan memecah setiap kelapa yang hendak diperjualbelikan, maka justru akan menimbulkan berat bagi penjual dan pembeli, sekaligus tidak bisa menghindari kerusakan barang. Hal yang sama berlaku untuk mekanisme jual beli makanan dalam kemasan kaleng yang tidak tampak. Anda bisa bayangkan, betapa justru dengan membuka kemasan akan berakibat pada rusaknya makanan yang dibeli oleh pembeli, atau rusaknya komoditas yang dijual pedagang, sebab tidak tahan lama. 

Hal yang sama dapat berlaku untuk kasus jual beli dengan sistem pemesanan barang lewat jasa aplikasi Go-Pay, Go-Food, atau bahkan akad-akad baru semacam pembangunan rumah lewat jasa developer (pengembang). Jika memaksa harus dirinci satu per satu syarat dengan alasan kehati-hatian, maka justru pihak pencari rumah akan mendapati risiko tidak jadi mendapatkan rumah. Ini tentu menjadi persoalan buat mereka yang tinggal di wilayah-wilayah kota besar, bukan? Karena, untuk angkutan yang membawa material barang bangunan saja harus memakai surat izin agar bisa masuk ke wilayah jantung kota, dan tidak sembarangan. 

Kompleksitas masalah merupakan hal yang dihindari dalam istishlah kalangan Malikiyah (upaya menarik kemaslahatan) dengan pertimbangan kemaslahatan pembeli-lah yang harus didahulukan. Dengan demikian, konteks maqâshid dalam mazhab Maliki adalah mengikuti kaidah jalbu al-mashâlih muqaddam wa dar-u al-mafâsid muakkhar – menarik kemaslahatan lebih diutamakan, menolak kemafsadatan kemudian. Kontras dengan kalangan Syafi’iyah dengan al-Ghazâly sebagai salah satu corongnya yang umumnya menyerukan dar-u al-mafâsid muqaddam ‘ala jalbi al-mashâlih, yaitu menolak kemafsadatan lebih diutamakan dibanding menarik kemaslahatan. Keduanya berbeda dalam segi kemaslahatan dan kehati-hatian. 

Dalam contoh jual beli sebagaimana jual beli kelapa di atas, jelas pernah dilakukan sejak zaman Nabi ﷺ. Dalam timbangan fiqih Syafi’iyah, praktik demikian bisa dikategorikan sebagai gharar yasîr sekaligus jahâlah, penipuan kecil sebab ketidaktahuan terhadap wujud asli barang yang dibeli. Demikian juga dengan GoPay, GoFood, dan go-go yang lain. Wallahu a’lam bi al-shawâb.


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim
 

Selasa 18 Desember 2018 19:0 WIB
Menelusuri Fiqih Maqashid Imam Abu Hanifah
Menelusuri Fiqih Maqashid Imam Abu Hanifah
Nu’mân ibnu Tsâbit ibnu Zuwatha al-Taymi al-Kûfî, atau yang lebih dikenal dengan Abû Hanîfah merupakan sosok pendiri mazhab Hanafi. Itulah sebabnya, beliau juga lebih dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H abad pertama Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 148 H. Makam beliau berada di Masjid Imam Abu Hanifah. Sebagai tokoh yang lahir pada abad I Hijriyah maka sewajarnya apabila beliau termasuk salah satu generasi yang pernah berjumpa langsung dengan sahabat Nabi, yaitu Anas ibnu Mâlik, Zaid ibnu Ali, Ja’far al-Shâdiq dan sejumlah sahabat Nabi lainnya, peserta Perang Badar. 

Imam Hanafi kecil bekerja membantu orang tuanya yang berprofesi niaga sutra. Sembari berniaga, ia akrab dengan kajian keislaman di zamannya. Saat itu, di Kufah masyhur adanya tiga halaqah kajian. Halaqah yang pertama membahas masalah aqidah. Halaqah kedua membahas masalah hadits dan ilmu hadits. Halaqah yang ketiga membahas masalah fiqih yang belum berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Halaqah ketiga ini didirikan bertujuan menjawab persoalan-persoalan masyarakat kala itu. Istilah sekarang barang kali lebih tepat bila disebut sebagai Lembaga Bahtsul Masail (LBM)-nya Kufah. Halaqah ini pula yang pada akhirnya menjadi titik tolak utama beliau – Imam Abu Hanifah – mengonsentrasikan keilmuannya di bidang fiqih di kemudian hari. 

Catatan tentang guru, beliau pernah berguru kepada Syeikh Hammad ibnu Sulaiman. Dari gurunya ini pula, ia mendapatkan gelar al-Watad karena kegemarannya bangun malam untuk melaksanakan shalat malam dan membaca Al-Qur'an serta menelaah al-Sunnah. Saat itu belum ada keilmuan hadits yang berkembang seperti saat ini. Syekh Hammad ibnu Sulaiman merupakan ulama rujukan masyarakat kala itu, sebelum pada akhirnya kedudukannya digantikan oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Abu Hanifah. 

Catatan sejarah menyebutkan bahwa Imam Imam Abu Hanifah pernah menyelesaikan kurang lebih 600 ribu persoalan fiqih yang berbeda. Itulah sebabnya, beliau juga mendapatkan gelar sebagai al-Imam al-A’dhâm dari kalangan ulama semasanya serta menjadi rujukan masyarakat sekitarnya. Sikap beliau ketika menemui persoalan fiqih adalah dijawabnya dengan landasan al-Qurân dan al-Sunnah, dan apabila ia belum menemukan jawabannya, maka ia simpan terlebih dahulu untuk meneliti kembali hukumnya. 

Jika kita cermati susunan ushul fiqih mazhab Hanafi, sepertinya mazhab ini tidak memasukkan maqâshid syarîah sebagai bagian dari teori ushul yang merupakan metode istinbath hukum. Mereka justru memasukkan pembahasan tentang mencari illat hukum (yang merupakan pokok dari fikih maqâshid) justru di dalam fiqih dan juz’iyat-nya. Inilah uniknya dari mazhab ini. Mungkin karena faktor inilah kemudian Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh ahli ra’yi. Di saat beliau tidak menemukan dalil nash untuk menggali sebuah hukum, beliau baru menggalinya berdasar hasil ra’yu-nya (pemikiran rasionalnya).  

Instrumen penggalian hukum Imam Abu Hanifah ini cukup populer dengan sebutan istihsân. Istihsân menurutnya merupakan upaya beralih dari penggunaan dalil dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat daripadanya. Adanya istihsân sebagai salah satu dalil hukum, tidak lepas dari proses sejarah yang melingkupi. Umumnya, para penggali hukum mencari hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah terlebih dahulu. Apabila di dalam keduanya tidak dijumpai adanya dalil hukum, maka baru kemudian para pengkaji hukum menggunakan instrumen qiyas. Di saat qiyas pun tidak bisa dilakukan, maka barulah kemudian para pengkaji menggunakan istihsân sebagai salah satu dalil hukum. 

Sebuah contoh masalah hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam fikih keluarga adalah terkait dengan konsepsi kafaah, kedudukan wali dalam pernikahan dan nasab anak di luar nikah. Kafaah adalah kesetimbangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Imam Abu Hanifah menetapkan nilai-nilai kafaah itu berdasarkan enam faktor, antara lain keturunan (al-nasab), agama (al-dîn), kemerdekaan (al-hurriyyah), harta (al-mâl), moral (diyânah) dan pekerjaan (al-shinâ’ah). Keenam konsep ini muncul tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Iraq di jaman Imam Abu Hanifah yang menghendaki ditetapkannya maksud dari kafaah. Adanya urbanisasi besar-besaran ke kota-kota besar Iraq dan Kufah, mengakibatkan terjadinya percampuran etnis. Faktor keragaman etnis inilah soko guru utama memaksa Imam Abu Hanifah mengerahkan daya analisisnya untuk mencari dlabith (batasan hukum) dari konsepsi kafaah itu sendiri. 

Dalam pernikahan, salah satu keputusan kontroversial dari Imam Abu Hanifah adalah bab tentang kedudukan wali perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali dalam pernikahan adalah merupakan salah satu syarat sah dan rukun pernikahan. Pendapat ini diamini oleh jumhur ulama’ berdasarkan sebuah hadits masyhur لانكاح إلا بولي (tidak ada pernikahan tanpa wali). Uniknya, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wali ini sebagai syarat sah, melainkan syarat agar sempurnanya sebuah pernikahan saja. Yang justru menjadi pertimbangan syarat sah baginya adalah kafaah. Alasan yang disampaikan oleh beliau adalah bahwasannya perempuan yang sudah dewasa, tidak perlu ijin ke wali-nya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Ia bisa menikahkan dirinya sendiri meski tanpa kehadiran wali kecuali pernikahan tersebut dilakukan tidak dengan laki-laki sekufu. Apabila laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya tidak sekufu, maka barulah peran wali diperbolehkan untuk ambil bagian dalam melarang. Namun, pernikahan ini menurut beliau tetap sah. 

Pendapat Imam Abu Hanifah ini sebenarnya berangkat dari sebuah qiyas, yaitu menyamakan kedudukan wanita dewasa dengan janda yang bisa menikahkan dirinya sendiri. Illat yang dipergunakan adalah keduanya sama-sama mengetahui dan memahami dirinya sendiri. Ukuran kedewasaan adalah baligh dan berakal sehat. Menarik bukan?

Selanjutnya mengenai nasab anak hasil di luar nikah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, nasab kekerabatan anak yang lahir di luar nikah adalah dinasabkan kepada ibunya. Hal ini kontras sekali dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya. Perbedaan terjadi pada pemaknaan lafadh firasy yang menurut Imam Abu Hanifah dimaknai sebagai “duduk berlutut”. Padahal, yang identik dengan “duduk berlutut” adalah perempuan. Sementara dalam mazhab Syafii, yang dimaksud dengan firasy adalah bapak yang menjadi suami ibu dari anak yang lahir di luar nikah. 

Nalar fiqih yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagaimana tersebut di atas dikenal sebagai nalar burhani. Nalar burhani ini lahir tidak lepas dari aspek kondisi masyarakat yang melingkupinya yang meliputi kondisi sosio-kultural, sosio-historis dan juga letak geografis. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kota Kuffah – tempat Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad saat itu - merupakan pusat peradaban sehingga banyak orang berlalu lalang masuk ke wilayah tersebut. Efeknya, budaya masyarakat menjadi banyak terpengaruh. Budaya ini yang pada akhirnya mempengaruhi konsepsi istinbath beliau. 

Inilah sekelumit gambaran tentang maqâshid Imam Abu Hanifah. Sebagai kesimpulan akhirnya bahwa Imam Abu Hanifah menerima metode istihsân sebagai dalil hukum, akan tetapi tidak menempatkannya ke dalam bagian dari ushul fiqih. Beliau menempatkan istihsan di dalam bagian ilmu fiqih dan bagian juz’iyyat. Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim