IMG-LOGO
Syariah

Memahami Tujuan Dasar Syariat (2): Maslahat Sekunder dan Tersier

Rabu 2 Januari 2019 22:0 WIB
Share:
Memahami Tujuan Dasar Syariat (2): Maslahat Sekunder dan Tersier
Ilustrasi (via ss.lv)
Manusia merupakan makhluk ekonomi. Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang ekonomi dan sosial, manusia melakukan kontak dan kontrak sosial dengan sesamanya. Kontrak sosial dengan lawan jenisnya mewujud dalam bentuk ikatan pernikahan. Kontrak sosial dengan tetangga mewujud dalam jalinan ikatan kemasyarakatan dan negara. Karena adanya kontrak sosial inilah maka segala bentuk kebebasan manusia dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Pada akhirnya muncullah yang dinamakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara. Interaksi antara penjagaan maslahah pokok setiap individu menjadi saling tarik ulur dengan kewajiban dan kebutuhan penjagaan maslahah pokok individu yang lain. Maslahat pokok ini kita sebut pada kajian yang lalu sebagai maslahah dlaruriyah atau maslahat primer.

Karena adanya tarik ulur akibat interaksi, maka dibutuhkanlah rumusan maslahat sekunder yaitu sebagai aturan bersama yang bersifat memudahkan bagi terwujudnya maslahat primer dengan tidak meninggalkan sisi kerukunan antar sesama serta berupaya menghilangkan sisi kesulitan setiap individu dalam mewujudkan maslahat primer untuk dirinya sendiri. Maslahat yang terakhir ini disebut dengan maslahah hâjiyah atau kita tengarai saja sebagai maslahat sekunder. 

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Artinya: “Adapun hâjiyat, bermakna suatu tindakan yang dibutuhkan untuk tujuan memberi kelonggaran serta menghilangkan kesempitan, yang diaplikasikan pada faktor penyebab timbulnya kesulitan dan masyaqqah (berat) bagi tercapainya tujuan yang dicari. Apabila hal ini tidak diterapkan, maka sudah pasti dapat menyebabkan orang-orang mukallaf secara umum jatuh pada kesulitan dan masyaqqah. Namun, tindakan (memperlonggar) ini dimaksudkan tidak sampai menimbulkan kerusakan yang besar dan mengakibatkan gangguan pada kemaslahatan umum masyarakat.” (Al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Madinah: Daru Ibnu Qayyim, 2003: 2/14)

Sebagai contoh misalnya adalah sholat jama’ dan shalat qashar. Sebagaimana kita tahu bahwa pada dasarnya shalat jama’ juga boleh dilakukan untuk orang yang terbiasa pergi ke masjid namun karena adanya faktor penghalang yang menyebabkan ia tidak bisa hadir, misalnya karena hujan deras, atau lingkungan yang banjir, maka ia boleh mengumpulkan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Pengumpulannya ini disebut dengan jama’. Syariat juga membenarkan bahwa dalam kondisi safar (bepergian), maka seorang individu musafir dibenarkan melakukan rukhshah shalat dengan jalan melakukan jama’-qashar, dan berbuka / tidak berpuasa, meskipun di bulan Ramadhan. Kedua praktik ini pada dasarnya memberi kesan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat adalah individu pelaku tetap bisa melangsungkan ibadahnya (terjaga agamanya), dan menghilangkan masyaqqah (kesulitan) akibat ia harus memenuhi tanggung jawabnya dengan jalan safar (penjagaan jiwa, akal dan harta). Ketiadaan safar merupakan sebab hilangnya rukhshah (dispensasi syariah). 

Dalam praktik ekonomi misalnya ada sebuah contoh yang digambarkan, misalnya dengan adanya seorang sahabat Nabi yang datang ke masjid untuk bersegera melakukan jamaah sholat dan waktunya sudah mepet. Karena sahabat tersebut datang dengan mengendarai unta, maka perintah Nabi kepada sahabat tersebut adalah agar untanya ditambatkan terlebih dahulu sebelum ia masuk ke masjid. Tujuan dari menambatkan ini pada dasarnya adalah sebagai teladan bahwa Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan konsepsi penjagaan harta. Konsepsi yang sama bisa kita qiyaskan (dianalogikan) untuk kasus harta yang lain, suatu misal sandal, atau tas dan barang-barang jamaah yang datang ke masjid, sehingga dibenarkan apabila dibuka jasa penitipan barang seiring upaya penjagaan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan jasa penitipan atau bahkan parkiran, semata adalah demi kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadahnya. Namun, masalah ini adalah masuk rumpun masalah sekunder, yang artinya tidak semua masjid harus menerapkan hal yang sama kepada jamaahnya. Artinya kebijakan ini berlaku seiring ada pertimbangan memudahkan jamaah dalam mengamankan barangnya dan melaksanakan ibadahnya. 

Walhasil, mashlahah dlaruriyah (primer) menduduki strata pertama yang harus diperhatikan. Adapun hal yang mendukung bagi terpenuhinya maslahah dlaruriyah tersebut adalah masuk unsur maslahah hâjiyah dan boleh dipenuhi kemudian bila dibutuhkan bagi terlaksananya maslahah primer. Dalam dunia ekonomi, biasanya ciri dari tercapainya maslahat primer dan sekunder ini adalah adanya kepuasan dari seorang individu karena tercapai semua maksudnya. Pasca ketercapaian maksud inilah yang selanjutnya diperhatikan dalam kajian maslahah tahsîniyyah

Maslahah Tahsîniyah 

Al Ghazali dalam Kitab Karya monumentalnya, yaitu ihyâ Ulûmu al-Dîn, menjelaskan bahwa setiap individu manusia pada dasarnya memiliki dua kutub jiwa yaitu positif dan negatif. Bila seorang individu condong pada sisi positif, maka kualitas keshalehan pribadinya lebih condong pada jiwa malaikat. Sementara itu, apabila ia terlalu condong ke sisi negatif, maka kualitas individu kemanusiaannya semakin condong pada jiwa syaithânî dan jiwa bahîmah (binatang). Menjaga individu agar tetap berada pada kondisi tengah, merupakan obyek dari mashlahah tahsîniyyah.

أما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 

Artinya: “Adapun yang dimaksud dengan tahsîniyat adalah suatu upaya mengambil tindakan yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang baik, menjauhi pekerti yang kotor yang dapat melemahkan aqal yang waras dan terkumpul di dalamnya adalah segala bentuk akhlak yang mulia.” (Al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Madinah: Daru Ibnu Qayyim, 2003: 2/14)

Pada prinsipnya juga, bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah menyukai hal-hal yang bersifat baik dan mengundang kebaikan bagi dirinya. Sementara di sisi lain, ia tidak menyukai suatu keburukan dan berlebih-lebihan. Dalam dunia ekonomi, jiwa individu yang buruk digambarkan dalam syariat - dalam konteks pengelolaan ekonominya - ditengarai sebagai individu syuhhun (pelit), bakhîlun (pelit), israf (perilaku berlebih-lebihan, pemborosan), takâtsur (bermegah-megahan). Berkali-kali Allah SWT memperingatkan buruknya pribadi dengan karakter-karakter tersebut. Itulah sebabnya masing-masing sifat tersebut harus dihindari melalui syariat zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Tujuan dari pensyariatan ini pada dasarnya adalah pengendalian secara umum diri individu agar dirinya tetap bisa eksis bersosialisasi dengan sekitarnya dengan kualitas individu yang saleh. 

Kesimpulan

Walhasil, stratifikasi penerapan maslahat dalam diri individu, secara berurutan adalah harus dimulai dari upaya memenuhi maslahah dlaruriyah (primer). Maslahah hâjiyah, hanya boleh diterapkan guna mendukung tercapainya maslahah dlarûriyah. Di dalam maslahah hâjiyah berlaku upaya mempermudah upaya pencapaiannya dan menghilangkan segala masyaqqah yang potensial menghalanginya. Ketercapaian maksud sehingga lahir kepuasan menghendaki diaplikasikannya maslahah tahsîniyah, yaitu dengan jalan menghindarkan segala potensi negatif diri individu dan menarik kebaikannya, sehingga tercapai falâh (keberuntungan/kemenangan). Wallâhu a’lam bish shawâb


Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim 

Tags:
Share:
Rabu 2 Januari 2019 20:0 WIB
Cara Masuk Islam menurut Syekh Abdul Qadir
Cara Masuk Islam menurut Syekh Abdul Qadir
Sebagai orang Islam kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Artinya, Islam satu-satunya agama yang direstui Allah SWT dan satu-satunya jalan keselamatan di hari akhirat kelak. Meski demikian, kita tetap dianjurkan untuk menghargai keyakinan orang yang tidak memeluk agama Islam.

Masuk ke dalam agama Islam sangatlah mudah dan tidak ribet. Orang yang ingin masuk Islam cukup melafalkan dua kalimat syahadat dan menjalan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan lain-lain.

Terkait bagaimana cara masuk Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Kitab Al-Ghunyah menjelaskan:

أولا أن يتلفظ بالشهادتين: لا إله إلاالله، محمد رسول الله ويتبرأ من كل دين غير دين الإسلام، ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى....ثم يجب عليه الغسل للإسلام لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم لما أسلما بالغسل...ثم تجب عليه الصلاة لأن الإيمان قول وعمل، لأن القول دعوى والعمل هو البينة، والقول صورة والعمل روحها

Artinya, “Pertama, melafalkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammad rasulullah/tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Berlepas diri dari agama selain Islam. Meyakini dalam hatinya keesaan Allah SWT. Kemudian diwajibkan mandi sebagaimana Rasulullah memerintahkan mandi Tsumamah bin Utsal dan Qis bin ‘Ashim ketika masuk Islam. Kemudian diwajibkan shalat karena iman mesti berbarengan antara perkataan dan perbuatan, sebab perkataan ibarat klaim dan amal sebagai bukti. Perkataan merupakan bentuk formal, sementara amalan substansi atau ruhnya.”

Dari penjelasan Syekh Abdul Qadir ini dapat dipahami bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan ketika ada orang yang masuk Islam.

Pertama, membaca dua kalimat syahadat dan meyakini di dalam hati akan keesaan Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lafal syahadat yang mesti dibaca sebagai berikut:

Kalimat pertama:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

Asyhadu an la ilaha illallah

Artinya, “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah.”

Kalimat kedua,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah

Artinya, “Dan (aku bersaksi) bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

Kedua, sebagian ulama mewajibkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam merujuk pada hadits yang disebutkan Syekh Abdul Qadir di atas. Sementara ulama lain berpandangan bahwa mandi tidak diwajibkan, tetapi hanya kesunnahan saja.

Ketiga, orang yang baru masuk Islam diwajibkan untuk shalat lima waktu dan mengerjakan kewajiban lainnya.

Supaya paham mengenai tata cara pelaksanaan ibadah di dalam Islam sangat dianjurkan bagi orang yang baru memeluk agama Islam untuk belajar dan mencari guru yang bisa membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Wallahau a’lam. (Hengki Ferdiansyah)
Rabu 2 Januari 2019 18:30 WIB
Memahami Tujuan Dasar Syariat (1): Maslahat Primer
Memahami Tujuan Dasar Syariat (1): Maslahat Primer
Ilustrasi (via hamzetwasl.net)
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an bahwa: “Telah tampak kerusakan baik di darat dan di lautan adalah disebabkan oleh ulah manusia.” Ayat ini secara tidak langsung mengamanatkan agar menjauhi segala hal yang bisa mengundang mafsadah atau kerusakan. Dalam perkembangannya, upaya menarik kemaslahatan dan menjauhi kerusakan tersebut dirumuskan oleh para fuqaha dalam konsep istishlah. Kalangan Syafi’iyah dalam perkembangannya menerima konsep maslahat ini setelah dua abad berselang sepeninggal Sang Imam. 

Ada tiga wilayah bahasan maslahah berdasarkan stratifikasinya. Stratifikasi tersebut disusun berdasarkan tingkat keutamaan dan bersifat krusial yang hendak dicapai menurut timbangan syara’nya. Berdasarkan stratifikasinya, tujuan pokok syariat yang hendak dicapai ada tiga yaitu : tujuan primer, tujuan sekunder dan tujuan tersier. Dari ketiganya, selanjutnya para ulama melabelinya secara tertib dan berurutan sebagai mashlahah dlarûriyah (primer), mashlahah hâjiyah (sekunder) dan mashlahah tahsîniyah (tersier) (Al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Madinah: Daru Ibnu Qayyim, 2003: 2/14). 

Maslahat primer (mashlahah dlaruriyah) dari syariat adalah berkonsentrasi pada upaya mewujudkan keselamatan dunia dan akhirat bagi seorang individu mukallaf. 

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين

Artinya: “Dlaruriyah (primer) bermakna keharusan mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia, sekira apabila ketiadaan hal tersebut dapat berakibat tidak dapat diraihnya kemaslahatan dunia, bahkan dapat menimbulkan kerusakan, kesulitan atau bahkan hilangnya nyawa, dan di sisi lain dapat menimbulkan hilangnya keselamatan dan ketentraman, sehingga berakibat pada kerugian yang nyata.” (Al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Madinah: Daru Ibnu Qayyim, 2003: 2/14) 

Selamat dunia dan akhirat merupakan inti daripada ajaran agama (al-dîn). Sebagaimana hal ini yang senantiasa dilantunkan dalam untaian bait doa kita sehari-hari yaitu: 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Artinya: “Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta jaga kami dari adzab neraka!” 

Kemaslahatan akhirat berkaitan erat dengan beban taklif yang diterima oleh seorang individu muslim, antara lain ia harus memperhatikan kewajiban dasarnya sebagai hamba Allah SWT yang bertugas mengabdi. Pengabdian dasar seorang hamba adalah dirupakan dalam bentuk praktik ubûdiyah sebagaimana tergambar dalam Rukun Islam dan Rukun Iman. Apapun aktifitas dan profesi seorang individu, tidak boleh meninggalkan kedua aspek rukun utama tersebut. Itulah sebabnya ditetapkan dan diatur sedemikian rupa prinsip dan tata cara ibadah, seperti sholat, zakat, puasa dan haji. 

Dalam kondisi sedang syughul (kesibukan), seorang individu harus tetap memperhatikan shalatnya dan boleh mengambil rukhshah (keringanan) yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya, kewajiban sholat Jumat yang kebetulan bersamaan dengan hujan deras, maka boleh bagi individu yang bersangkutan untuk meninggalkannya apabila jarak antara tempat tinggalnya dan masjid berada jauh dan hujannya lebat sementara fasilitas lain tidak ada. Namun, ia wajib melaksanakan sholat dhuhur dengan ketetapan, sholat tersebut sedikit ditunda waktunya perkiraan sholat jum’at sudah selesai. (Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami, Syarah al-Muqaddimah al-Hadlrâmiyah al-Musammâ Busyra  al-Karîm bi Syarhi Masâili al-Ta’lîm, Beirut: Daru al-Kutub Al-Islâmiyah,  tt.: 1/331).

Demikian juga dalam sholat jamaah yang biasa dilakukan secara berjamaah di masjid, misalnya maghrib, yang kebetulan saat itu hujan berlangsung deras sehingga menghalanginya untuk datang ke masjid, maka ia boleh menjamak sholat tersebut dengan sholat sesudahnya yaitu sholat Isya’. Kebolehan menjamak sholat ini bahkan juga berlaku dalam rangka ada hajat yang tidak biasa. (Sayyid Alwi ibnu Sayyid Ahmad al-Segaf, Hasyiyah Fathu al-Muin al Musammâtu Tarsyîkhu al-Mustafidîn, Surabaya: Al-Haramain, 2008: 134-135)

Ketetapan kebolehan ini berlaku untuk mereka yang terbiasa melakukan shalat berjamaah. Adapun bagi yang tidak terbiasa berjamaah, maka tidak berlaku hukum kebolehan tersebut terkecuali karena adanya hajat yang jarang-jarang terjadi, maka masih diperbolehkan. Perbedaan hukum antara pelaku yang sudah terbiasa dan yang tidak terbiasa kemudian diatur dalam ‘urf. 

Karena seorang mukallaf tidak hanya dibatasi oleh gerak dalam urusan akhirat saja, melainkan juga harus bergerak dalam urusan dunia, maka sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan yang sifatnya universal, seorang individu mukallaf harus memperhatikan empat unsur lainnya, yaitu: penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta. (Al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Madinah: Daru Ibnu Qayyim, 2003: 2/14) 

Pertama, penjagaan terhadap jiwa. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam ayat bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh jiwa yang lain tanpa hak. Demikian juga, ia juga tidak boleh membunuh anak disebabkan karena takut miskin. Namun, apabila ada hak yang menyebabkan dia wajib berperang, maka dia harus melaksanakannya tanpa boleh membantah. Upaya pemberian hak diatur secara tertib oleh syariat, yaitu harus berdasarkan keputusan qadli (hakim) atau oleh kepala pemerintahan. 

Kedua, penjagaan terhadap akal. Dalil utama penjagaan terhadap akal ini sebagaimana dapat ditemui pada beberapa tahapan terhadap pengharaman khamr. Tujuan utama dari diharamkannya khamr adalah sebab ia bisa menghilangkan akal dan kewarasan. Untuk itulah kemudian diterapkan ta’zir (sanksi) apabila ditemui orang mukallaf yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti misalnya, kata thalaq (cerai) yang diucapkan oleh “seorang individu yang terbiasa mabuk,” maka lafadh thalaqnya langsung jadi, bahkan jual belinya sah. Adapun untuk individu yang tidak terbiasa mabuk, maka masih diberikan batas toleransi bahwa kata-katanya tidak bisa digunakan sebagai acuan sahnya akad yang dilakukannya saat proses hilangnya akal. Dasar illat yang digunakan untuk membedakan keduanya ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk pemberian sangsi hukum semata, agar tidak terulangi perbuatan yang sama. 

Terkait dengan penjagaan akal, juga bisa kita temui dalam teks fiqih Syafi’iyah, bahwasanya individu mukallaf yang tidak terbiasa mengucapkan lafadh thalaq, dalam kondisi marah besar, ia dikategorikan sebagai bagian dari orang yang kehilangan akal sementara. Untuk itu, akad yang dilakukan juga dipandang tidak sah, baik lafadh cerainya maupun akad transaksi jual belinya. Semua ini ditujukan untuk penjagaan kualitas akal sebagaimana ini merupakan syarat utama dalam semua bentuk transaksi, termasuk transaksi jual beli. Bagaimana individu mukrah (individu yang dipaksa) akadnya juga dipandang tidak sah, pada dasarnya juga karena memperhatikan konsep penjagaan akal.

Ketiga, penjagaan keturunan. Dalam hal penjagaan keturunan ini, syariat Islam telah mengatur dan menetapkan syariat pernikahan. Semua individu yang lahir akibat relasi pernikahan adalah berhak memiliki ikatan mewaris, perwalian, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Untuk individu yang lahir di luar nikah, ikhtilaf (perbedaan pendapat) para fuqaha menentukan bahwasanya hanya nasabnya saja yang dijaga, sementara hak mawaris, perwalian, pengasuhan dan pendidikan tidak masuk unsur di dalamnya. Itulah sebabnya mazhab Hanafi tetap menghubungkan nasab anak di luar nikah kepada bapak biologisnya. 

Pendapat Imam Hanafi ini berbeda dengan mazhab Syafi’i yang menekankan nasab Sang Anak kepada shahibu al-firasy, yaitu suami dari ibu yang telah melakukan hubungan di luar nikah, dengan catatan selagi batas minimal usia kandungan hingga ia lahir tidak kurang dari 6 bulan. Tujuan utama dari mazhab Syafi’i ini pada dasarnya adalah dimaksudkan untuk pemeliharaan dan penjagaan hak perwalian daripada anak. (Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Ma;rifah. 1379 H, Jil.12, h.35)

Namun, Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada upaya menghindari terjadinya pernikahan antara anak hasil zina dengan anak bukan hasil zina yang keduanya berasal dari jalur nasab yang sama. Imam Abu Hanifah memberi penekanan bahwa kebolehan menghubungkan nasab anak hasil zina dengan bapak biologisnya adalah apabila disertai dengan adanya pengakuan dari pelaku perzinaan. Sementara mazhab Syafi’i tidak mensyaratkan akan hal ini, akan tetapi hanya menjaga batas-batas aqallu al-hamli saja (batas minimal usia kandungan). (Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Ma;rifah. 1379 H, Jil.12, h.35)

Keempat adalah penjagaan terhadap harta. Islam mengatur bahwasanya haram mengambil dan memakan harta orang lain dengan jalan bathil dan dhalim (aniaya). Untuk itulah, Islam menetapkan aturan jual beli dan menetapkan larangan melakukan riba, pencurian, perampasan, perampokan, ghashab dan lain sebagainya. Islam juga menetapkan tata cara perpindahan kepemilikan suatu barang yang tidak melalui mekanisme jual beli, seperti wakaf, hibah, shadaqah, zakat, hiwalah, utang-piutang dan lain sebagainya. Semua itu ditujukan agar semua perkara yang masuk ke dalam tubuh individu adalah dijamin kehalalannya. Itu pula sebabnya ada sebuah sabda Nabi SAW bahwasanya: 

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى بها

Artinya: “Semua daging yang tumbuh dari perkara haram (suhtin), maka nerakalah yang lebih layak baginya.” HR. Al-Thabarânî.

Dengan menerapkan penjagaan prinsip-prinsip syariah terhadap kelima hal primer di atas, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, maka seorang individu muslim bisa disebut sebagai individu yang beruntung, sebagaimana hal ini terdapat dalam QS. Al-Mu’minun: 1-5, Allah SWT berfirman: 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: “Sungguh kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjalankan shalatnya dengan khusyu’, dan orang-orang yang abai dari perbuatan sia-sia, dan orang-orang yang melaksanakan zakatnya, serta orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu’minun: 1-5)

Wallahu a’lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin,  Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim 



Rabu 2 Januari 2019 16:0 WIB
Dialektika Jilbab dan Aurat Perempuan
Dialektika Jilbab dan Aurat Perempuan
Kiai Haji Quraisy Shihab adalah salah seorang mufasir tersohor yang dimiliki Indonesia abad kini. Ia adalah salah seorang alumni Al-Azhar dengan predikat summa cumlaude. Dalam tafsir, ia sudah menghasilkan sebuah karya yang diberi nama Tafsir Al-Mishbah. Tak dapat dipungkiri bahwa kitab tafsir karyanya ini sudah banyak menjadi bahan rujukan oleh para akademisi yang bergelut dalam dunia penafsiran Al-Qurân.

Banyak orang ingin mengetahui tentang pandangannya terhadap jilbab, seiring salah satu putrinya menjadi presenter ternama dalam sebuah acara talkshow di televisi. Untuk mengetahui pandangannya soal ini, ia telah menulis sebuah buku khusus yang diberi judul Jilbab. Dengan buku setebal kurang lebih 275 halaman, secara lengkap, sistematis dan bahasa yang renyah dan mudah dipahami, beliau menjelaskan pandangannya soal jilbab ini.

Salah satu ciri khas Kiai Quraish Shihab dalam memulai penulisan sebuah karya, adalah senantiasa mengadopsi berbagai pandangan ulama-ulama terdahulu dan kontemporer. Semua itu dilakukan agar para pembacanya bisa mencerna sendiri berbagai pandangan itu, dan memilih untuk hal yang paling sesuai dengan dirinya serta berlaku hati-hati dalam menjalankan agamanya.

Ia berusaha untuk tidak memberi penilaian terhadap orang lain, apalagi mengafirkan atau melabeli seseorang dengan liberal dan radikal. Berikut ini penulis sajikan sekelumit pandangannya soal jilbab.

Membahas soal jilbab, ada kaitannya dengan pembahasan soal aurat perempuan. Di dalam buku yang berjudul Jilbab ini, KH Quraisy Shihab menyampaikan bahwa para ulama terbagi menjadi dua dalam memahami soal aurat perempuan, antara lain:

1. Ulama yang berpandangan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, dan

2. Ulama yang mempercayai pandangan ulama pertama ini, namun dengan mengecualikan tangan dan wajah.

Terkait dengan penafsiran Surat Al-Ahzab ayat 53, ia menjelaskan bahwa terjemah Al- Qurân  yang ditulis oleh Departemen Agama telah menerjemahkan hijab sebagai tabir yang menutupi tubuh kaum perempuan.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah khithab (perintah) penggunaan tabir itu hanya berlaku kepada istri-istri nabi saja, atau juga berlaku umum? Di sinilah sisi menariknya. 

Terhadap penafsiran Surat Al-Ahzab ayat 53 di atas, kelompok ulama pertama meyakini bahwa perintah mengenakan hijab adalah berlaku untuk semua kaum muslimah. Penafsiran mereka didasarkan pada Surat Al-Ahzab ayat 59 yang memakai lafal jalâbîbihinna, yang merupakan bentuk jamak dari lafal jilbab, yang berarti penutup tubuh yang menyerupai selimut. Selain itu, penggunaan lafal ‘alaihinna menunjukkan pengertian plural dan mengena kepada setiap muslimah.

Adapun pandangan penafsiran ulama yang kedua, adalah didasarkan pada penjelasan ayat dari Surat An-Nûr ayat 30-31. Di dalam ayat ini, ada perintah yang ditunjukkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimah agar mereka menundukkan pandangan.

Padahal, menurut ulama yang kedua ini, jika pakaian sudah tertutup, untuk apa diperlukan lagi upaya menundukkan pandangan? Itulah sebabnya, kelompok ulama’ yang kedua ini menolak keumuman lafal dari Surat Al-Ahzab ayat 53 dan memberlakukan sifat kekhususan khithab (perintah), yaitu hanya berlaku bagi istri-istri Baginda Nabi SAW saja sebagaimana hal itu juga berlaku untuk shalat tahajjud. Sifat kekhususan ini didasarkan pada Surat Al-Ahzâb: 32, yang berbunyi:

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًاۚ 

Artinya “Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya. Jika kalian bertakwa, maka janganlah bersikap terlalu lembut dan terlalu lunak dalam bertutur sehingga dapat menarik perhatian orang yang hatinya kotor. Berbicaralah secara wajar dan tidak dibuat- buat.” (Surat Al-Ahzâb ayat 32).

Di dalam ayat ini, dijelaskan bahwa istri-istri nabi adalah tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Itulah sebabnya, khithab (perintah) tentang hijab di atas, menurut ulama’ kedua, hanya berlaku untuk istri Nabi saja dan tidak berlaku umum untuk semua muslimah.

Adapun, kelompok ulama yang pertama, mereka menolak argumentasi dari ulama kedua, dengan dalih bahwa di Madinah saat itu masih banyak dijumpai perempuan non-Muslim, sehingga perlu kiranya menundukkan pandangan bagi kaum adam. Kelompok ulama’ yang pertama justru menjadikan Surat Al-Ahzâb ayat 32-33 sebagaimana Surat Al-Ahzâb ayat 59, sebagai penguat pendapat mereka bahwa selain hijab berlaku untuk semua kaum muslimah, mereka juga berpandangan bahwa semua kaum perempuan wajib tinggal di rumah dan tidak boleh keluar darinya.

Ulama kelompok pertama menambahkan adanya pengecualian yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang sudah terhenti dari haidhnya (menopause) dan sudah tidak menghendaki untuk menikah lagi. Mereka ini boleh menanggalkan hijab asal tidak bermaksud menampakkan perhiasan, disertai anjuran agar tetap berlaku sopan.

Jadi, sampai di sini, maka di dalam buku yang berjudul Jilbab ini, KH. Quraisy Shihab telah menjelaskan bahwa ada tiga ragam hijab secara umum, yaitu: 

1. Hijab yang menutup seluruh anggota tubuh dan didukung oleh ulama’ kelompok pertama

2. Hijab yang mengecualikan menutup muka dan telapak tangan dan didukung oleh ulama’ kelompok kedua, dan

3. Hijab untuk orang tua yang sudah tidak menghendaki menikah lagi dan sudah terhenti dari haidhnya. Pendapat ini disepakati oleh kedua kelompok pertama dan kedua.

Tidak lupa KH Quraisy Shihab memberikan penekanan pada halaman 119, bahwasanya di dalam Al-Qurân, tidak ada satu ayat pun yang memberikan sebutan secara tegas tentang batas-batas aurat perempuan.

Ia juga menyebutkan bahwa beragam pandangan ulama hingga dewasa ini–mengenai jilbab–adalah didasarkan pada perbedaan penafsiran-penafsiran ayat di atas. Ia sepakat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah dengan mengenakan pakaian terbuka (tabarruj).

Sebenarnya, masih panjang dialektika tentang jilbab yang ia sampaikan dalam buku berjudul Jilbab ini. Sangat menarik untuk dibaca, apalagi saat ia menjelaskan tentang pendapat Madzhab Hanafi dan ulama’ Hanafiyah yang menjelaskan bahwa kedua kaki bukanlah termasuk aurat yang wajib ditutup.

Menurutnya, pendapat ini juga bisa ditemui pada disertasi Muhammad Ali Al-Hasan (Baghdad) dan Abdurrahman Faris Abu Auliyah, dua orang alumni Universitas Riyadl dan Amman. Pendapat yang senada juga dinisbatkan kepada Abu Yusuf, selaku santri dan sekaligus teman dari Imam Abu Hanifah. Bahkan menurut ia disampaikan bahwasanya, kedua tangan perempuan juga bukan termasuk aurat yang wajib ditutup.

Di bagian akhir buku ini ia menyimpulkan bahwasanya jilbab adalah persoalan khilafiyah. Salah satu yang mungkin menjadi pesan pentingnya, ketika ia menuliskan bahwa “tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir- mengkafirkan” (halaman 248).


Sebuah ringkasan akhir dari bukunya adalah ia menyampaikan kesepakatan umum ulama’ bahwasanya, hendaknya dalam menyikapi soal aurat dan pakaian perempuan, seorang perempuan haruslah memiliki sikap, yaitu:

1. Tidak boleh ber-tabarruj, yakni berpakaian terbuka. Termasuk dalam kategori tabarruj, adalah tidak berhias berlebihan, berbicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi, menampakkan yang biasanya atau seharusnya tidak ditampakkan, dan lainnya.

2. Hendaknya dalam berpakaian, seorang perempuan tidak berniat mengundang perhatian laki-laki.

3. Hendaknya kaum perempuan tidak memakai pakaian transparan.

4. Tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa bukannya perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa dibuat sebagai pakaian laki-laki, namun dalam berpakaian, hendaknya tidak diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Wallâhu a’lam bi al-shawâb. 

Disadur dari buku karya KH Quraisy Shihab yang berjudul Jilbab, Cetakan ke-4, tahun terbit 2009, Jumlah halaman: 275


Muhammad Syamsudin
Pembina Forum Kajian Fikih Kewanitaan dan Gender–Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jatim.