IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Hukum Menggunakan Fasilitas Kelompok Disabilitas tanpa Hak

Jumat 11 Januari 2019 10:5 WIB
Share:
Hukum Menggunakan Fasilitas Kelompok Disabilitas tanpa Hak
(Foto: @kompas)
Pemerintah melalui instansi dan lembaga terkait sudah mulai memberikan fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas. Banyak sarana umum yang dibangun untuk mengakomodasi kelompok disabilitas.

Sejumlah sarana yang dapat disebutkan antara lain adalah lantai kuning penunjuk jalan, tanjakan dan eskalator tanpa undakan untuk pengguna kursi roda, lift, dan lain sebagainya baik di jalan maupun di dalam ruangan seperti toilet dan lainnya. Hal ini tidak lepas dari amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas.

Sarana umum yang disediakan khusus untuk kalangan disabilitas ini masih terbilang minim karena belum menjangkau kelompok disabilitas yang sangat beragam jenisnya. Di tengah situasi ini, kita masih juga menemukan orang tanpa disabilitas menggunakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas.

Di samping mencederai kemanusiaan, praktik ini juga jelas bertentangan dengan syariat Islam. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi nondisabilitas merampas atau memakai fasilitas yang disediakan khusus untuk kelompok disabilitas.

Pihak LBM PBNU menganalogikan atau melakukan ilhaq larangan tersebut dengan larangan benda yang diawaqafkan untuk kepentingan tertentu yang tidak boleh dialihkan atau dirampas untuk selain kepentingan yang telah ditentukan.

ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل… ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه

Artinya, “Penyaluran waqaf tidak boleh dilakukan secara mutlak untuk membuat hiasan-hiasan mewah dan pahatan patung karena waqaf untuk semua itu terbilang batil… Waqaf-waqaf ini tidak boleh disalurkan untuk tujuan lain,” (Lihat Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiyatul Qalyubi, [Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1419 H], juz III, halaman 109).

Dari keterangan, kita dapat menarik simpulan bahwa penggunaan fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas merupakan tindakan yang mencederai rasa kemanusiaan dan pelanggaran atas syariat Islam sekaligus.

Pada asasnya, prinsip keadilan mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama tanpa pengecualian. Tetapi bagi kelompok disabilitas, perlakuan yang sama justru mendiskriminasi mereka dalam aksesibilitas sarana umum yang juga menjadi hak mereka.

Dengan demikian, penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok disabilitas sejatinya bukan bentuk pengistimewaan, tetapi justru ujud penerapan atas prinsip keadilan. Sayangnya, perbedaan persepsi dan mungkin juga sebab ketidaktahuan sebagian orang akan hal ini sering kali menyulitkan penyandang disabilitas. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Share:
Kamis 10 Januari 2019 21:0 WIB
Hukum Berpura-pura Miskin atau Menyandang Disabilitas untuk Mengemis
Hukum Berpura-pura Miskin atau Menyandang Disabilitas untuk Mengemis
(Foto: @news.de)
Sebagian orang mengambil cara berpura-pura miskin, faqir, atau berpura-pura menyandang disabilitas untuk mengambil empati dan belas kasih masyarakat luas. Cara instan ini tampaknya bagi sebagian orang cukup efektif digunakan mengemis.

Sebagian orang ini menggunakan cara berpura-pura untuk mengambil keuntungan dari rasa iba masyarakat.

Adapun dampak negatifnya, masyarakat menilai kalangan disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang tidak produktif dan kreatif serta patut dikasihani. Padahal mereka memiliki potensi luar biasa dan bisa mandiri secara ekonomi.

Tindakan pura-pura miskin, faqir, atau pura-pura sebagai penyandang disabilitas untuk kepentingan ini sangat diharamkan. Pelakunya wajib mengembalikan pemberian yang diterimanya kepada si pemberi karena ia tidak berhak menerimanya.

Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas terbitan LBM PBNU pada 2018 menyebut tindakan itu mengandung unsur keharaman, yaitu mengemis, menipu, dan tidak mengembalikan hak milik orang lain, (Tim LBM PBNU, 2018: 147).

وَمَنْ أُعْطِيَ لِوَصْفٍ يُظَنُّ بِهِ كَفَقْرٍ، أَوْ صَلَاحٍ، أَوْ نَسَبٍ بِأَنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ أَنَّهُ إنَّمَا أُعْطِيَ بِهَذَا الْقَصْدِ، أَوْ صَرَّحَ لَهُ الْمُعْطِي بِذَلِكَ، وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُعْطِي لَمْ يُعْطِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ عُقُودِ التَّبَرُّعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَنَذْرٍ

Artinya, “Siapa yang diberikan sesuatu karena ada sifat yang disangka ada dalam dirinya semisal kefakiran, kesalehan, atau nasab yang diketahui dari beberapa tanda bahwa dia diberikan dengan maksud demikian atau si pemberi menjelaskan motifnya sendiri, sedangkan sesungguhnya tidak demikian, maka ia haram secara mutlak untuk menerima pemberian tersebut. Demikian juga bila ada sifat yang disembunyikan dalam diri si penerima yang andaikan tampak pada orang yang memberi, maka dia tidak akan memberinya. Hal ini berlaku juga dalam konteks hadiah menurut pendapat yang lebih kuat. Hukum yang sama juga berlaku pada semua akad tabarru‘ (bantuan sosial) yaitu hibah, wasiat, waqaf, dan nazar,” (Lihat Syekh Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: tanpa catatan tahun], juz III, halaman 164).

Sikap pura-pura semacam ini jelas dilarang oleh agama. Di dalamnya yang pasti terkandung unsur penipuan. Meski si pemberi “terpaksa” ikhlas karena tidak dapat memverifikasi kepura-puraan pengemis tersebut, tindakan ini tetap dilarang. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Kamis 10 Januari 2019 10:0 WIB
Prostitusi oleh Pria atau Wanita?
Prostitusi oleh Pria atau Wanita?
(Foto: @wordpress.com)
Belakangan kita dikejutkan dengan prostitusi online dengan tarif Rp 80 juta. Tarif dengan angka ini menunjukkan prostitusi dengan kelas bisnis atau eksekutif. Artinya, pelanggan kelas bisnis atau eksekutif ini berasal dari kalangan terbatas seperti pejabat, kalangan di dunia hiburan atau pengusaha dengan pelbagai jenisnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. KBBI menyebut pelacuran sebagai kata yang semakna dengan kata prostitusi.

Prostitusi dalam bahasa agama Islam adalah zina. Prostitusi adalah salah satu bentuk praktik perzinaan. Artinya, prostitusi sudah pasti zina. Tetapi zina belum tentu prostitusi.

Ada praktik lain zina yang bukan prostitusi karena prostitusi lebih didasarkan pada motif ekonomi atau komersil. Sementara perzinaan bisa saja terjadi karena bukan motif komersil.

Sebagaimana keterangan KBBI, prostitusi berhubungan erat dengan praktik ekonomi. Praktik prostitusi merupakan transaksi ekonomi dengan kontrak sewa atau akad ijarah. KBBI menyebut sewa sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang.

Apakah praktik prostitusi dapat disamakan begitu saja dengan akad sewa atau ijarah? Untuk mengujinya, kita akan melihat definisi ijarah dalam kitab-kitab fiqih. Dalam kitab fiqih, ijarah adalah akad atas manfaat sesuatu yang dituju dan jelas, serta dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.

Dengan definisi demikian, komersialisasi alat kelamin tidak bisa disebut sebagai ijarah atau sewa sebagaimana keterangan KH Afifuddin Muhajir berikut ini.

وبقابل للبذل والإباحة منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة

Artinya, “Di luar pengertian ‘dapat diserahkan dan mubah’ adalah pemanfaatan alat kelamin. Akad atas pemanfaatan ini tidak dapat disebut ijarah atau sewa,” (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434], cetakan pertama, halaman 123).

Dengan definisi tersebut, prostitusi dengan tarif berapa pun dan transaksi dan pemasaran via dalam jaringan maupun luar jaringan tidak dapat disebut sebagai akad ijarah atau sewa. Tetapi, praktik prostitusi dapat disebut sebagai transaksi ekonomi dalam akad sewa versi KBBI.

Prostitusi dan transaksi lain dari sewa yang tidak memenuhi kriteria dalam definisi ijarah tidak dapat disebut sebagai akad ijarah yang sah sehingga pelaku yang terlibat transaksi sewa tersebut haram untuk membayar atau menerima uang sewa tersebut sebagaimana keharaman serah-terima upah praktik sewa pada hal yang haram lainnya.

... ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل

Artinya, “… Pembayaran upah atas menerima imbalan ini haram dilakukan. Penerimaan upah ini juga haram dilakukan karena dapat dilihat dari sisi memakan harta orang lain secara batil,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2001 M/1422 H] halaman 400).

Keterangan terakhir ini jelas menempatkan pemakai dan penyedia jasa prostitusi pada posisi yang setara. Sedangkan prostitusi yang juga disebut pelacuran lebih dominan menyudutkan penyedia jasanya, yaitu perempuan, karena masyarakat lebih mengasosiasikan kata pelacur pada pihak perempuan.

Adapun pihak laki-laki hidung belang yang menjadi konsumen atas jasa prostitusi tersebut bebas melenggang di tengah masyarakat tanpa label pelacur dan tanpa penyebaran foto atas kasus prostitusi. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Selasa 8 Januari 2019 19:30 WIB
Mengenal Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Haramain
Mengenal Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Haramain
Ilustrasi (Shutterstock)
Al-Juwaini atau yang biasa disebut Imam al-Haramain, memiliki nama asli Abu al-Ma’âlî Abd al-Mâlik Ibn Abdillâh Ibn Yûsuf al-Juwainî (w. 478 H). Nisbat al-Juwainî atau al-Nishâbûr didasarkan pada tanah kelahirannya, yaitu sebuah kota yang berada di Iran (Persia) bagian utara. Menurut Ibn Atsîr, ia lahir pada tahun 410 H. Ibnu Jauzî menyampaikan bahwa ia lahir pada tahun 417 H. Riwayat dari Ibn Jauzî ini dianggap sebagai riwayat yang paling kuat disebabkan karena masa kedua tokoh ini, yakni al-Juwainî dan Ibn Jauzî adalah saling berdekatan. Riwayat lain dari Ibn al-Thughrî, menunjuk pada tahun yang sama kelahiran, sebagaimana disampaikannya dalam kitab Al-Nujûm al-Dhâhirah, juz V, halaman 151. Mayoritas para ahli sejarah menyebut bahwa al-Juwainî lahir pada tahun 419 H. Hal ini didasarkan pada hitungan usianya yang hanya sampai kisaran 59 tahun dari tahun kewafatannya, yaitu tahun 478 H. Yang penting untuk diketahui adalah bahwa al-Juwainî merupakan guru langsung dari Ibn Jauzî dan sekaligus al-Ghazâlî. 

Al Juwaini, atau yang biasa dipanggil dengan Imam al-Haramain, merupakan sosok yang hidup dan dibesarkan di tengah lingkungan intelektual di kota Nishâbûr. Ayah dan kakeknya merupakan para tokoh ahli dalam bidang fiqih. Itulah sebabnya, sejak kecil beliau sudah dididik dengan disiplin ibadah dan pemikiran. 

Guru beliau salah satunya adalah Abû al-Qâsim Iskaf al-Asfarânî. Ia menimba ilmu ushul dan fiqih dari sosok yang satu ini. Dalam bidang bahasa Arab, beliau berguru pada Abû Abdillâh al-Bukhâri dan Abu al-Hasan Ali ibn Fadhal ibn Ali al-Majasy’i. Di antara guru dalam bidang hadîts dan ulûmu al-hadîts beliau adalah Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur. (Muhammad Al-Zuhayli, al-Imam al-Juwaynī, Damaskus: Dar al-Qalam, 1986: 5-6 dan Harbî, M., Abu al-Ma’âli al-Juwainî, Beirut: ‘Alam al-Kutub al-Islâmiyah, 1986: 19-20)

Ada banyak karya beliau, dan salah satunya yang masyhur di kalangan pesantren Indonesia adalah kitab al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh dan al-Waraqât. Kitab al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh diakui sebagai kitab ushul fiqh pertama yang disusun komprehensif dari kalangan mutakallimin setelah al-Risâlah li al-Syâfi’i. Sebenarnya, al-Juwaini ini memiliki karya lain yang mendukung skematisasi ushul fiqihnya, yaitu kitab al-Waraqât, al-Risâlah fi al-Taqlîd wa al-Ijtihâd, dan al-Mujtahidîn. Ketiganya secara berturut-turut membahas mengenai ilmu ushul fiqih, ilmu khilâf (perbedaan pendapat) dan ilmu jidâl (debat). Kelak ilmu khilâf ini yang akan berkembang dalam urusan tarjîhat al-ilal – yaitu upaya mencari faktor murajjih (penguat) pada illat al-hukm (alasan hukum) - yang dikaji secara mendalam oleh Izzu al-Dîn Ibnu Abdi al-Salâm. (Taj al-Dîn al-Subki, Tabaqât al-Shâfi’iyyah al-Kubrā, Beirut: Dâr al-Ma‘rifa, t.th.: Vol.3, 249- 252). 

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid al-syarî’ah (tujuan pokok syariat). Jika konsep pencarian maslahah dan istihsân sudah dikaji secara matang oleh keempat Imam Mazhab, maka al-Juwaini menitiktekankan kajiannya pada pencarian dan perumusan tujuan pokok syariat. Hasil rumusannya ini selanjutnya dikenal sebagai maslahat primer (al-dlarûriyah), sekunder (hâjiyah) dan tersier (tahsîniyah). (Zakiy al-Dîn Sha’ban, Ushul Fiqh, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938: 16) 

Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri’ (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî’at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara’ yang terdiri dari Al-Qur’an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyarîatkannya Islam itu sendiri. (Lihat: Al-Juwaini, al-Waraqât fî Ushûl al-Fiqh, Kairo: Thabaat Musthafa Bab Al-Halabi, tt.)

Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori ‘ilâl (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî’ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu maqâshid syarî’ah menjadi dua, yaitu: 

1. Maqâshid yang dihasilkan dari jalan istiqra’ (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat ta’abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara ‘azîmah – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

2. Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan pembandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta’aqqulî (menerima peran rasio). (Zakiy al-Dîn Sha’ban, Ushul Fiqh, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938: 16-17)

Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih), maka selanjutnya dengan berpedoman pada kedua macam maqâshid di atas, al-Juwainî menjabarkan mengenai 5 poin pokok ushul syarî’ah, antara lain sebagai berikut:

1. Ushul yang berkaitan dengan kepentingan dlarûri (primer), yang terdiri dari pokok penjagaan jiwa (al-nafs), penjagaan hak beragama (al-dîn), penjagaan hak harta benda (al-mâl), penjagaan akal (al-‘aql) dan penjagaan keturunan (al-nasl). Kelima penjagaan ini dapat dibenarkan secara langsung oleh nash namun tata caranya kadang harus beragam. Misalnya, hukum had (pidana) terhadap pelaku kriminal pada dasarnya adalah untuk menjaga jiwa. Namun, wujud had (pidana) ini dalam aplikasinya bisa beragam menurut tingkat kejahatannya. Untuk had pelaku pencurian yang tidak sampai melebihi 1 nishab, maka bisa diterapkan hukum penjara (habsu). Penjara ini merupakan wujud hasil penggalian hukum melalui jalur qiyâs.

2. Ushul yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum bersama dan memiliki dasar yang dapat ditemukan melalui pembandingan hukum. Meskipun ushul ini tidak sampai mencapai derajat pokok, namun ia merupakan wasilah untuk mewujudkan kelima pokok (ushul) yang pertama (dlarûrî). Ushul jenis ini dikategorikannya dalam label al-hâjiyat (sekunder guna pemenuhan kebutuhan). Misalnya adalah berkaitan dengan akad-akad transaksi syarî’ah, meliputi pernikahan, perdagangan, hibah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek muâmalah

3. Ushul yang berkaitan dengan penjagaan nilai serta norma-norma sosial yang harus dipenuhi. Kelompok ushul ini merupakan bagian yang memasukkan adat-istiadat setempat (‘urf) sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Masalah ini dilabelinya sebagai al-tahsîniyat (tersier). Contoh objek kajian yang masuk dalam unsur ini misalnya adalah transaksi jual beli tanpa akad ijab-qabul yang berlaku di bandara atau antara sopir angkutan perkotaan dengan penumpangnya. 

4. Ushul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Misalnya adalah tukar menukar kado, tolong-menolong dengan tetangga, silaturahmi, atau bahkan peristiwa mudik lebaran. Semua itu adalah perkara sunnah, dan dalam teks nash hanya disinggung secara sepotong-sepotong. 

5. Ushul yang tidak bisa dipahami maknanya. Misalnya adalah ketetapan ziyadah (tambahan) yang disyaratkan dan yang tidak disyaratkan yang berlaku dalam relasi utang-piutang. (Zakiy al-Dîn Sha’ban, Ushul Fiqh, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938: 16-20)  

Menurut al-Juwainî, kelima ushul ini tidak bisa dipahami melalui jalur maqâshid istiqraiyah maqashid yang dihasilkan melalui metode berpikir induktif - melainkan ia harus dipahami dengan rasio (aql), oleh karena itu ia menerima untuk diperdebatkan (qâbil al-nuqasy) sehingga berlaku atasnya metode qiyâs

Penting diketahui bahwa, karena dalam setiap ushul syarî’ah di atas harus disertai dengan adanya qarînah (fakta koherensi yang meliputi situasi, kondisi dan dominasi), maka dalam urusan qarînah ini, al-Juwainî membaginya menjadi dua, yaitu: qarînah yang bersifat hâliyah (situasi dan kondisi), dan qarînah yang bersifat maqâliyah (perkataan, yang diwakili oleh maksud dari dominasi). Misalnya adalah ushul syarîah tentang bank. Asal-asalnya bank didirikan untuk menjaga keamanan dana masyarakat dan sekaligus sebagai soko guru perekonomian. Namun, karena bank sendiri merupakan sebuah lembaga jasa, maka dalam prinsip penyaluran kreditnya, ia bisa dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Situasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal dengan biaya yang tidak memberatkan

2. Kondisi masyarakat yang kadangkala merasa terbebani oleh prinsip bagi hasil dan keuntungan dari akad bank syariah. Selain itu, bank syariah sendiri belum berdiri secara merata di semua daerah. Alasan lain adalah, indeks kemakmuran nasional harus diukur dari tingkat kemajuan warganya dalam hal ekonomi sehingga membutuhkan instrumen yang bisa mewujudkannya sehingga mau tidak mau harus menggunakan perbankan. Apalagi dalam kondisi perdagangan internasional yang mensyaratkan bank harus ada. 

3. Dominasi instrumen keuangan masih dikuasai oleh bank konvensional. 

Pertimbangan ketiga faktor di atas, dianggap penting untuk memutuskan hukum dari bunga bank, disebabkan karena faktor kemajuan ekonomi adalah masalah pokok (ushul) yang harus diwujudkan, sehingga - tidak bisa tidak - masyarakat harus berhubungan dengannya. 

Kajian lain yang hampir mirip adalah kajian seputar hukum leasing kendaraan yang mengharuskan pertimbangan terhadap aspek-aspek tertentu, sebagaimana telah disebutkan, yaitu situasi, kondisi dan dominasi. Kajian tentang pembangunan rumah dengan jasa kredit KPR adalah juga menjadi bagian penting pembahasan. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim