IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Larangan Menyandarkan Nasab Anak kepada Orang Tua Angkatnya

Sabtu 12 Januari 2019 13:0 WIB
Share:
Larangan Menyandarkan Nasab Anak kepada Orang Tua Angkatnya
Ilustrasi (via daytalk.com)
Salah satu praktik sosial yang lumrah terjadi di masyarakat adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri atau sering dikenal dengan istilah adopsi. Ada berbagai alasan seseorang mengangkat anak; tidak memiliki keturunan, menolong karena lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak yang diadopsi, dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya tidak jarang praktik adopsi ini diikuti dengan praktik menisbatkan nasab sang anak kepada orang tua angkatnya, sehingga nasab anak kepada orang tua kandungnya seakan terputus. Tak hanya nasab yang terputus, praktik adopsi tak jarang juga mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tuanya benar-benar hilang hingga sang anak sama sekali tak mengenali orang tua kandung dan keluarga asalnya. Pada gilirannya banyak kepentingan anak yang semestinya melibatkan orang tua kandung digantikan oleh orang tua angkat meski hal itu acapkali melanggar aturan syariat.

Lalu bagaimana syariat Islam mengatur praktik adopsi anak ini?

Praktik mengadopsi anak merupakan salah satu praktik sosial yang berlaku pada bangsa Arab. Budaya pada masyarakat Arab kala itu orang yang mengangkat seseorang sebagai anaknya akan memperlakukan anak tersebut sebagaimana ia memperlakukan anak kandung sendiri. Bahkan mereka menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama beliau, Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Zaid kepada dirinya sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad. Bahkan Rasulullah sempat mewartakan hal itu kepada masyarakat dengan mengatakan, “Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya.” Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi,  Marâh Labîd (Beirut: Darul Fikr, 2007, II:196).

Dengan demikian maka pada masa-masa awal Islam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi di kemudian hari kebolehan ini dihapus dan menjadi terlarang dengan turunnya ayat 5 surat Al-Ahzab. 

Allah subhânahû wa ta’âlâ berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Baca juga:
Hukum Menikahi Anak Angkat
Hukum Menikahi Saudari Tiri
Para ulama ahli tafsir menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Adalah sebuah dosa bila dengan sengaja menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Namun demikian menurut Imam Ibnu Kasir dalam Tafsîrul Qur’ânil ‘Adhîm (Semarang: Toha Putra, tt., III:466) bahwa memanggil orang lain dengan sebutan “anakku” tidak menjadi masalah bila itu dilakukan dalam rangka memuliakan dan menunjukkan rasa cinta. Ibnu Kasir menyandarkan pendapatnya ini pada hadits—salah satunya riwayat Imam Muslim—yang meriwayatkan bahwa sahabat Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya dengan memanggil “wahai anakku”.

Apa yang diatur syariat Islam di atas semestinya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya. Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam wa ta’âwanû ‘alal birri wat taqwâ, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan.

Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Bagi Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya. Tidak mungkin seorang anak memiliki dua orang bapak.

Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu.”

Baca juga:
Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?
Larangan Memutus Hubungan Kekeluargaan dalam Islam
Ini perlu diperhatikan mengingat tidak sedikit praktik adopsi di masyarakat yang diikuti dengan menisbatkan nasab anak tersebut kepada orang tua yang mengadopsinya. Perilaku ini dibuktikan dengan pencantuman nama orang tua yang mengadopsi pada akta lahir dan kartu keluarga si anak, bukan nama orang tua yang sesungguhnya.

Hal ini kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, saat seorang anak perempuan angkat hendak melangsungkan pernikahan maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akta lahir. Padahal nama ayah yang tercantum itu adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua yang semestinya. Bila hal ini terus ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya maka pernikahan yang dilangsungkan—yang secara kasat mata dianggap sah—menjadi batal menurut syariat, karena wali nikahnya bukan orang yang semestinya.

Pun seorang anak angkat yang secara nyata dituliskan nama orang tua angkatnya di akta lahir maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih akta lahir tersebut. Padahal hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Wallâhu a’lam.

(Ustadz Yazid Muttaqin)

Share:
Rabu 9 Januari 2019 14:0 WIB
Hukum Menikahi Anak Angkat
Hukum Menikahi Anak Angkat
Ilustrasi (Pinterest)
Salah satu permasalahan di bidang perkawinan yang acap kali timbul di masyarakat adalah perihal seorang yang berkeinginan menikahi seorang gadis yang notabene ia adalah anak angkatnya sendiri. Hukum tentang masalah ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Untuk membahasnya perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana Islam mengatur hukum perkawinan khususnya dalam hal siapa saja perempuan yang boleh dinikahi dan yang tak boleh dinikahi. Secara garis besar para ulama fiqih menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) sebab yang menjadikan seorang perempuan haram dinikahi. Ketiga sebab itu adalah:

Pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab antara si perempuan dengan calon suaminya. Sebagai contoh seorang laki-laki yang diharamkan menikah dengan adik atau kakak perempuannya. Ia juga diharamkan menikah dengan keponakan perempuannya yang merupakan anak dari adik atau kakaknya.

Perempuan yang haram dinikahi dalam kategori ini adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan.

Kedua, adanya hubungan sepersusuan antara si perempuan dengan calon suaminya. Seperti seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang perempuan yang sebetulnya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya namun keduanya pernah menyusu pada seorang ibu yang sama.

Termasuk kaum perempuan dalam kategori ini adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan.

Ketiga, adanya hubungan mushâharah (hubungan kekeluargaan yang terjadi karena adanya perkawinan) antara si perempuan dengan calon suaminya. Misal sorang laki-laki diharamkan menikah dengan ibu mertuanya atau kakak perempuan ipar dari istrinya sedangkan sang istri masih hidup.

Perempuan yang masuk dalam kategori ini adalah ibu mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah disetubuhi, menantu perempuan, dan istrinya ayah.

Baca juga:
Siapa Saja Mahram, Orang yang Haram Dinikahi itu?
Status Hubungan Mahram Persusuan via Bank ASI
Hukum Menikahi Saudari Tiri
Tentang tiga kategori perempuan yang haram dinikahi ini bisa dilihat dalam berbagai kitab fiqih di antaranya dalam kitab Kifâyatul Akhyâr karangan Syekh Abu Bakar Al-Hishni (Damaskus: Darul Basyair, 2001, juz I, hal. 431 – 433).

Adapun dasar penentuan para perempuan mahram (yang haram dinikahi) ini didasarkan pada firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, bibi kalian dari ayah, bibi kalian dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu dari istri kalian, dan anak perempuan tiri dari istri kalian yang telah disetubuhi. Bila kalian belum mengumpuli para istri itu maka tak mengapa kalian menikahi anak tiri itu. Juga haram bagi kalian menikahi istri dari anak laki-laki kandung kalian dan mengumpulkan dua saudara perempuan kecuali apa yang telah lewat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Sementara pada ayat sebelumnya dalam surat yang sama Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah lewat.”

Sampai di sini kiranya cukup jelas siapa saja perempuan yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai orang yang haram dinikahi. Maka bisa dipahami bahwa selain yang disebutkan di atas adalah perempuan yang halal untuk dinikah.

Bagaimana dengan anak angkat, apakah ia masuk dalam kategori orang yang boleh dinikah atau tidak?

Sebelum membahasnya ada baiknya kita menilik firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu.”

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak-anak kandung yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Allah juga memerintahkan agar anak-anak angkat itu dinasabkan kepada bapak-bapak kandung mereka (lihat: Muhammad Nawawi Al-Jawi, Marâh Labîd, [Beirut: Darul Fikr, 2007], juz II, hal. 196 – 197).

Dari sini kiranya bisa disimpulkan bahwa anak angkat tetaplah sebagai anaknya orang yang melahirkan (bapak biologisnya) dan bukan anaknya orang yang mengangkatnya sebagai anak.

Lalu bagaimana hubungannya dengan hukum menikahi anak angkat?

Meski anak angkat tidak menjadi anak dari orang tua angkatnya namun dalam menentukan hukum menikahinya mesti dijelaskan lebih dahulu dari mana asal usul anak tersebut mengingat bisa jadi anak angkat itu memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya dan bisa jadi sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya.

Pertama, bila anak angkat itu adalah anak yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya maka diharamkan menikahinya karena hubungan mahram tersebut. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mengambil keponakan perempuannya (anak perempuan dari adik atau kakaknya) sebagai anak angkat. Antara laki-laki dan keponakan perempuannya itu jelas memiliki hubungan nasab yang menjadikan si keponakan sebagai mahramnya si laki-laki. Dalam hal ini maka keponakan perempuan haram dinikahi oleh laki-laki yang menjadi orang tua angkatnya itu. Keharaman ini bukan dari status si perempuan sebagai anak angkat namun karena sebagai mahram. 

Kedua, bila anak angkat itu tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya maka diperbolehkan bagi keduanya untuk menikah. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mengambil seorang anak perempuan sebagai anak angkat dimana di antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan mahram, maka bila di kemudian hari laki-laki itu berkehendak menikahi anak angkatnya tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah.

Hanya saja pada kasus yang kedua meskipun secara hukum keduanya boleh dan sah untuk menikah namun bisa jadi ini akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat karena dianggap sebagai sesuatu yang tak lumrah. Wallâhu a’lam

(Ustadz Yazid Muttaqin)
Jumat 21 Desember 2018 5:0 WIB
Benarkah Mahar Putri Rasulullah Tidak Lebih dari Rp 2 juta?
Benarkah Mahar Putri Rasulullah Tidak Lebih dari Rp 2 juta?
(Foto: pinterest)
Mahar adalah rukun bagi akad perkawinan. Ia menjadi syarat bagi siapa saja yang melangsungkan akad pernikahan. Mulai Nabi Adam saat menikahi Ibu Hawa hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya dilakukan dengan menggunakan mahar.

Mahar Nabi Adam AS saat itu adalah dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad .

Nabi Muhammad merupakan makhluk paling agung di antara semua ciptaan Allah. Lalu, berapa mahar pernikahan yang diterima putri dari orang paling mulia sealam raya tersebut?

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW meminta sayyidina Ali RA untuk memberikan sesuatu sebagai mahar apapun bentuknya untuk putri Rasulullah yang bernama Fathimah radhiyallâhu anhâ.

أَعْطِهَا شَيْئًا 

Artinya, “Berilah dia (Fathimah) sesuatu,” kata Rasulullah SAW.

Ali bukan orang yang sudah matang secara usia sebagaimana Abu Bakar, atau mapan secara ekonomi sebagaimana Utsman. Ia merupakan pemuda lajang yang belum mempunyai segudang harta.

Yang ia punya baru tunggangan kuda untuk mobilitas dan membantu pekerjaan rumah. Selain itu, ia baru mempunyai pedang untuk perang dan zira untuk pakaian perang.

Ali berkata jujur kepada calon mertuanya: 

مَا عِنْدِي شَيْءٌ

Artinya, “Aku tidak punya apa-apa, Ya Rasul,” kata Ali.

فَأَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيَّةُ؟

Artinya, “Lha, mana itu baju zira huthamiyyah yang kamu miliki itu?” (HR Abu Dawud dan An-Nasai). (Lihat Muhammad bin Ismail, Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, [Dârul Hadîts], juz II, halaman 219).

Baju perang huthamiyyah adalah baju zira buatan Bani Qais. Baju ini dikenal tanggung. Pedang yang menebasnya bisa kalah patah.

Pada tahun ketiga Hijriyah itu, Ali dan Fathimah dengan mas kawin baju zira. Sebagian ulama menilai, kira-kira seharga 480 dirham. Jika satu dirham Uni Emirat Arab itu senilai Rp. 3,933,80,- maka 480 dirham mempunyai nilai rupiah berkisar Rp. 1.888.223,46,-. 

Artinya, mahar putri orang paling hebat sealam raya bila dinilai dengan kurs uang hari ini berkisar Rp. 1,9 juta rupiah.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ sebagaimana diceritakan oleh Aisyah rasdhiyallâhu anhâ:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنةً

Artinya, “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya,” (HR Ahmad).

Dengan demikian, dapat kita ambil pelajaran, jika Rasulullah sebagai calon mertua tidak memberatkan mahar yang harus ditanggung menantunya, maka sebaiknya calon-calon mertua di masa kini meniru sikap Rasulullah . Wallâhu a’lam. (Pengajar di Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyyah, Semarang, Ustadz Ahmad Mundzir)
Sabtu 1 Desember 2018 22:30 WIB
Kapan Orang Tua Tak Wajib Lagi Menafkahi Anak?
Kapan Orang Tua Tak Wajib Lagi Menafkahi Anak?
Ilustrasi (via lookbio.ru)
Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban menafkahi anak ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 33)

Menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syara’ berdasarkan nilai kasih sayang, sehingga kewajiban ini meski sejatinya dikhususkan bagi ayah, namun kewajiban menafkahi menjadi gugur jika ibu atau orang lain terlebih dahulu memberikan kepada anak (tabarru’) keperluan dan kebutuhan sehari-harinya.

Kadar menafkahi anak tidak ditentukan dalam nominal uang atau ukuran makanan, sebab kebutuhan masing-masing anak berbeda-beda berdasarkan usia dan gaya hidupnya. Namun secara umum, komoditi yang diperlukan oleh anak biasanya meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat pokok. Selebihnya hanya bersifat sekunder yang hanya wajib jika anak membutuhkannya, seperti pelayan, barang elektronik dan kebutuhan lainnya (Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni, Kifayah al-Akhyar, juz 2, hal. 115).

Baca juga: Waktu dan Besaran Nafkah Anak kepada Orang Tua
Pembahasan yang cukup penting untuk diketahui yaitu tentang batas waktu kewajiban orang tua menafkahi anak, sampai kapankah mereka wajib menafkahi anaknya?

Salah satu alasan wajibnya menafkahi anak bagi orang tua adalah dikarenakan tidak mampunya anak dalam bekerja untuk menghasilkan uang atau karena anak sama sekali tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya. Sehingga ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja maka orang tua pada saat demikian sudah tidak wajib untuk menafkahinya, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan. 

Berbeda halnya ketika anak yang telah mampu untuk bekerja sedang dalam tahap mencari ilmu, seperti belajar di pesantren atau institusi pendidikan yang lain, sekiranya jika pendidikannya ditempuh dengan sambil bekerja, maka pendidikannya akan terbengkalai. Dalam kondisi demikian orang tua tetap wajib untuk menafkahi anaknya.

Hal lain yang menjadikan orang tua tidak wajib menafkahi anak adalah ketika anak telah memiliki simpanan uang yang banyak hingga bisa disebut sebagai orang kaya, misalnya ia memiliki harta dari hasil warisan, maka dalam keadaan demikian orang tua tidak wajib untuk menafkahi anaknya, meskipun sang anak masih kecil.

Penjelasan di atas sesuai dengan keterangang yang terdapat dalam kitab Hasyiyah al-Baijuri:

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته – إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور. ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف الكسب

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.” (Syekh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, juz 2, hal. 187)

Ketentuan di atas adalah ketentuan baku perihal batas menafkahi anak sesuai dengan rumusan para ulama’ yang kompeten, meski begitu alangkah baiknya dalam penerapannya,orang tua tetap mempertimbangkan kondisi anak tentang kesiapan mereka untuk hidup mandiri dengan cara bekerja dan tidak bergantung pada orang tua, jika memang secara mental belum siap, atau ia masih belum menemukan pekerjaan yang layak baginya, maka bijaknya orang tua dalam keadaan demikian tetap memberi nafkah pada anaknya, meskipun hal ini tidak wajib, hal ini mereka lakukan dengan tetap mendorong anak agar selalu berusaha hidup secara mandiri. Wallahu a’lam

(Ali Zainal Abidin)