IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Cara Menjawab Salam kepada Muslim dan Non-Muslim Menurut Syekh Nawawi

Senin 14 Januari 2019 15:0 WIB
Cara Menjawab Salam kepada Muslim dan Non-Muslim Menurut Syekh Nawawi
Ilustrasi (Wikihow)
Syariat Islam mengatur sedemikian rupa cara membalas penghormatan yang diberikan oleh seseorang. Bahwa ketika seseorang menerima penghormatan dari lainnya ia diperintahkan untuk membalas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal dengan penghormatan yang sepadan dengan penghormatan yang diterima.

Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: “Dan apabila kalian diberi penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan penghormatan yang sepadan.”

Syekh Nawawi Banten di dalam kitab tafsirnya Marâh Labîd atau yang juga dikenal dengan nama Tafsîr Al-Munîr menjelaskan ayat di atas secara panjang lebar. Menurut ulama asli Indonesia ini ayat tersebut mengajarkan bahwa apabila kalian diberi salam oleh seseorang maka balaslah orang yang beruluk salam itu dengan balasan salam yang lebih baik darinya, atau balaslah salam tersebut dengan salam yang sepadan.

Secara teknis Syekh Nawawi merinci bagaimana membalas salam dengan yang lebih baik. Bila seseorang disalami dengan kalimat assalâmu’alaikum hendaknya dijawab dengan kalimat wa’alaikumussalâm wa rahmatullah. Sedangkan bila yang beruluk salam mengucapkan assalâmu’alaikum wa rahmatuulâh maka hendaknya dijawab dengan kalimat wa’alaikumussalâm wa rahmatullâhi wa barakâtuh. Namun bila sang pemberi salam mengucapkan secara penuh kalimat assalâmu’alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh maka jawabannya sama dengan salam tersebut yakni wa’alaikumussalâm wa rahmatullâhi wa barakâtuh. Jawaban semacam ini adalah jawaban yang paling mentok dalam membalas ucapan salam seseorang, karena demikianlah salam yang dibaca di dalam bacaan tasyahud.

Lebih lanjut Syekh Nawawi menjelaskan bahwa hukum menjawab salam adalah wajib. Namun bila salam itu ditujukan kepada sekelompok orang maka hukum menjawabnya adalah wajib kifayah di mana apabila ada sebagian orang yang menjawab maka gugurlah kewajiban menjawab bagi sebagian lainnya. Meski demikian akan lebih baik dan utama bila setiap orang yang ada dalam kelompok itu menjawab salam yang ditujukan kepada mereka untuk menampilkan rasa hormat dan membesarkan penghormatan itu kepada pemberi salam.

Adapun tidak membalas salam adalah sebuah penghinaan, dan penghinaan merupakan tindakan yang membawa kemudaratan. Sedangkan tindakan mudarat adalah perilaku yang diharamkan. Demikian menurut Syekh Nawawi. Ya, ketika seseorang dengan begitu tulus beruluk salam kepada orang lain namun salam tersebut tak berbalas maka bisa jadi hal itu akan menyakiti hatinya dan melahirkan prasangka buruk terhadap orang yang disalami. Hal ini tentu sangat dilarang oleh Islam dan karenanya tidak membalas salam adalah haram hukumnya.

Lalu bagaimana bila yang beruluk salam adalah seorang non-Muslim, wajibkah membalas salamnya? Dan bolehkah mengawali salam kepada mereka?

Syekh Nawawi di dalam kitab yang sama mengutip beberapa hadits dan pendapat para ulama tentang hal ini.

Sebuah hadits yang dikutip oleh beliau bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا تبدأ اليهودي بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك

Artinya: “Jangan kau awali orang Yahudi dengan salam dan bila ia mengawalimu maka jawablah dengan berkata “wa ‘alaika”.”

Abu Yusuf berpendapat, “Jangan kalian bersalam kepada mereka dan jangan pula kalian bersalaman tangan dengan mereka. Bila kalian masuk di tengah-tengah mereka maka ucapkanlah assalâmu ‘alâ man taba’al hudâ (kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk).”

Baca juga:
Cara Rasulullah Lindungi Non-Muslim
Bagaimana Memahami Konteks Hadits Memepet Orang Kafir di Jalan?
Ketika Rasulullah Hormati Jenazah Yahudi
Sementara sebagian ulama memberikan keringanan memperbolehkan mendahului beruluk salam kepada non-Muslim bila diperlukan. Adapun bila mereka memulai lebih dahulu bersalam kepada kita maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa seyogianya salam itu dibalas dengan ucapan wa ‘alaika.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa salam bersabda:

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم

Artinya: “Apabila ahli kitab bersalam kepada kalian maka ucapkanlah wa ‘alaikum.”

Dari penjelasan di atas kiranya cukup bisa dipahami bahwa diperbolehkan menjawab salam yang disampaikan oleh seorang non-Muslim dan cukuplah dengan ucapan wa ‘alaika atau wa ‘alaikum.

Bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Salam dari non-Muslim: Assalâmu’alaikum (semoga keselamatan atasmu)

Jawaban: Wa ‘alaikum (semoga atasmu juga)

Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah menjawab salam kepada non-Muslim dengan mengikutsertakan kalimat wa rahmatullâh?

Imam Al-Hasan dalam hal ini berpendapat, diperbolehkan menjawab salam kepada seorang non-Muslim dengan kalimat wa ‘alaikumussalâm, namun tidak diperbolehkan menambahinya dengan kalimat wa rahmatullâh. Ini dikarenakan rahmat Allah adalah ampunan-Nya. Sedangkan tidak boleh seorang muslim memintakan ampunan bagi seorang non-Muslim.

Pada akhirnya Syekh Nawawi mengutip sebuah pendapat yang menyatakan bahwa membalas salam dengan balasan yang lebih baik itu berlaku bila orang yang beruluk salam seorang muslim. Sedangkan bila yang bersalam adalah orang non-Muslim maka membalasnya cukup dengan yang sepadan. Wallâhu a’lam.

(Ustadz Yazid Muttaqin)


Jumat 11 Januari 2019 10:5 WIB
Hukum Menggunakan Fasilitas Kelompok Disabilitas tanpa Hak
Hukum Menggunakan Fasilitas Kelompok Disabilitas tanpa Hak
(Foto: @kompas)
Pemerintah melalui instansi dan lembaga terkait sudah mulai memberikan fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas. Banyak sarana umum yang dibangun untuk mengakomodasi kelompok disabilitas.

Sejumlah sarana yang dapat disebutkan antara lain adalah lantai kuning penunjuk jalan, tanjakan dan eskalator tanpa undakan untuk pengguna kursi roda, lift, dan lain sebagainya baik di jalan maupun di dalam ruangan seperti toilet dan lainnya. Hal ini tidak lepas dari amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas.

Sarana umum yang disediakan khusus untuk kalangan disabilitas ini masih terbilang minim karena belum menjangkau kelompok disabilitas yang sangat beragam jenisnya. Di tengah situasi ini, kita masih juga menemukan orang tanpa disabilitas menggunakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas.

Di samping mencederai kemanusiaan, praktik ini juga jelas bertentangan dengan syariat Islam. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi nondisabilitas merampas atau memakai fasilitas yang disediakan khusus untuk kelompok disabilitas.

Pihak LBM PBNU menganalogikan atau melakukan ilhaq larangan tersebut dengan larangan benda yang diawaqafkan untuk kepentingan tertentu yang tidak boleh dialihkan atau dirampas untuk selain kepentingan yang telah ditentukan.

ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل… ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه

Artinya, “Penyaluran waqaf tidak boleh dilakukan secara mutlak untuk membuat hiasan-hiasan mewah dan pahatan patung karena waqaf untuk semua itu terbilang batil… Waqaf-waqaf ini tidak boleh disalurkan untuk tujuan lain,” (Lihat Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiyatul Qalyubi, [Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1419 H], juz III, halaman 109).

Dari keterangan, kita dapat menarik simpulan bahwa penggunaan fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas merupakan tindakan yang mencederai rasa kemanusiaan dan pelanggaran atas syariat Islam sekaligus.

Pada asasnya, prinsip keadilan mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama tanpa pengecualian. Tetapi bagi kelompok disabilitas, perlakuan yang sama justru mendiskriminasi mereka dalam aksesibilitas sarana umum yang juga menjadi hak mereka.

Dengan demikian, penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok disabilitas sejatinya bukan bentuk pengistimewaan, tetapi justru ujud penerapan atas prinsip keadilan. Sayangnya, perbedaan persepsi dan mungkin juga sebab ketidaktahuan sebagian orang akan hal ini sering kali menyulitkan penyandang disabilitas. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Kamis 10 Januari 2019 21:0 WIB
Hukum Berpura-pura Miskin atau Menyandang Disabilitas untuk Mengemis
Hukum Berpura-pura Miskin atau Menyandang Disabilitas untuk Mengemis
(Foto: @news.de)
Sebagian orang mengambil cara berpura-pura miskin, faqir, atau berpura-pura menyandang disabilitas untuk mengambil empati dan belas kasih masyarakat luas. Cara instan ini tampaknya bagi sebagian orang cukup efektif digunakan mengemis.

Sebagian orang ini menggunakan cara berpura-pura untuk mengambil keuntungan dari rasa iba masyarakat.

Adapun dampak negatifnya, masyarakat menilai kalangan disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang tidak produktif dan kreatif serta patut dikasihani. Padahal mereka memiliki potensi luar biasa dan bisa mandiri secara ekonomi.

Tindakan pura-pura miskin, faqir, atau pura-pura sebagai penyandang disabilitas untuk kepentingan ini sangat diharamkan. Pelakunya wajib mengembalikan pemberian yang diterimanya kepada si pemberi karena ia tidak berhak menerimanya.

Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas terbitan LBM PBNU pada 2018 menyebut tindakan itu mengandung unsur keharaman, yaitu mengemis, menipu, dan tidak mengembalikan hak milik orang lain, (Tim LBM PBNU, 2018: 147).

وَمَنْ أُعْطِيَ لِوَصْفٍ يُظَنُّ بِهِ كَفَقْرٍ، أَوْ صَلَاحٍ، أَوْ نَسَبٍ بِأَنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ أَنَّهُ إنَّمَا أُعْطِيَ بِهَذَا الْقَصْدِ، أَوْ صَرَّحَ لَهُ الْمُعْطِي بِذَلِكَ، وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُعْطِي لَمْ يُعْطِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ عُقُودِ التَّبَرُّعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَنَذْرٍ

Artinya, “Siapa yang diberikan sesuatu karena ada sifat yang disangka ada dalam dirinya semisal kefakiran, kesalehan, atau nasab yang diketahui dari beberapa tanda bahwa dia diberikan dengan maksud demikian atau si pemberi menjelaskan motifnya sendiri, sedangkan sesungguhnya tidak demikian, maka ia haram secara mutlak untuk menerima pemberian tersebut. Demikian juga bila ada sifat yang disembunyikan dalam diri si penerima yang andaikan tampak pada orang yang memberi, maka dia tidak akan memberinya. Hal ini berlaku juga dalam konteks hadiah menurut pendapat yang lebih kuat. Hukum yang sama juga berlaku pada semua akad tabarru‘ (bantuan sosial) yaitu hibah, wasiat, waqaf, dan nazar,” (Lihat Syekh Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: tanpa catatan tahun], juz III, halaman 164).

Sikap pura-pura semacam ini jelas dilarang oleh agama. Di dalamnya yang pasti terkandung unsur penipuan. Meski si pemberi “terpaksa” ikhlas karena tidak dapat memverifikasi kepura-puraan pengemis tersebut, tindakan ini tetap dilarang. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Kamis 10 Januari 2019 10:0 WIB
Prostitusi oleh Pria atau Wanita?
Prostitusi oleh Pria atau Wanita?
(Foto: @wordpress.com)
Belakangan kita dikejutkan dengan prostitusi online dengan tarif Rp 80 juta. Tarif dengan angka ini menunjukkan prostitusi dengan kelas bisnis atau eksekutif. Artinya, pelanggan kelas bisnis atau eksekutif ini berasal dari kalangan terbatas seperti pejabat, kalangan di dunia hiburan atau pengusaha dengan pelbagai jenisnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. KBBI menyebut pelacuran sebagai kata yang semakna dengan kata prostitusi.

Prostitusi dalam bahasa agama Islam adalah zina. Prostitusi adalah salah satu bentuk praktik perzinaan. Artinya, prostitusi sudah pasti zina. Tetapi zina belum tentu prostitusi.

Ada praktik lain zina yang bukan prostitusi karena prostitusi lebih didasarkan pada motif ekonomi atau komersil. Sementara perzinaan bisa saja terjadi karena bukan motif komersil.

Sebagaimana keterangan KBBI, prostitusi berhubungan erat dengan praktik ekonomi. Praktik prostitusi merupakan transaksi ekonomi dengan kontrak sewa atau akad ijarah. KBBI menyebut sewa sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang.

Apakah praktik prostitusi dapat disamakan begitu saja dengan akad sewa atau ijarah? Untuk mengujinya, kita akan melihat definisi ijarah dalam kitab-kitab fiqih. Dalam kitab fiqih, ijarah adalah akad atas manfaat sesuatu yang dituju dan jelas, serta dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.

Dengan definisi demikian, komersialisasi alat kelamin tidak bisa disebut sebagai ijarah atau sewa sebagaimana keterangan KH Afifuddin Muhajir berikut ini.

وبقابل للبذل والإباحة منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة

Artinya, “Di luar pengertian ‘dapat diserahkan dan mubah’ adalah pemanfaatan alat kelamin. Akad atas pemanfaatan ini tidak dapat disebut ijarah atau sewa,” (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434], cetakan pertama, halaman 123).

Dengan definisi tersebut, prostitusi dengan tarif berapa pun dan transaksi dan pemasaran via dalam jaringan maupun luar jaringan tidak dapat disebut sebagai akad ijarah atau sewa. Tetapi, praktik prostitusi dapat disebut sebagai transaksi ekonomi dalam akad sewa versi KBBI.

Prostitusi dan transaksi lain dari sewa yang tidak memenuhi kriteria dalam definisi ijarah tidak dapat disebut sebagai akad ijarah yang sah sehingga pelaku yang terlibat transaksi sewa tersebut haram untuk membayar atau menerima uang sewa tersebut sebagaimana keharaman serah-terima upah praktik sewa pada hal yang haram lainnya.

... ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل

Artinya, “… Pembayaran upah atas menerima imbalan ini haram dilakukan. Penerimaan upah ini juga haram dilakukan karena dapat dilihat dari sisi memakan harta orang lain secara batil,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2001 M/1422 H] halaman 400).

Keterangan terakhir ini jelas menempatkan pemakai dan penyedia jasa prostitusi pada posisi yang setara. Sedangkan prostitusi yang juga disebut pelacuran lebih dominan menyudutkan penyedia jasanya, yaitu perempuan, karena masyarakat lebih mengasosiasikan kata pelacur pada pihak perempuan.

Adapun pihak laki-laki hidung belang yang menjadi konsumen atas jasa prostitusi tersebut bebas melenggang di tengah masyarakat tanpa label pelacur dan tanpa penyebaran foto atas kasus prostitusi. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)