IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Uang Kembalian Ditukar dengan Permen, Bolehkah?

Kamis 17 Januari 2019 20:0 WIB
Uang Kembalian Ditukar dengan Permen, Bolehkah?
Ilustrasi (via flickr.com)
Sering berlaku dalam transaksi jual beli di masyarakat, seorang penjual memberikan permen kepada pembeli sebagai ganti nominal uang kembalian seorang pembeli. Terkadang pihak penjual melakukan praktik ini secara langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak pembeli, namun kadang pula penjual menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli akan penggantian dengan permen tersebut. Jika pembeli berkenan maka penjual pun meىyodorkan permen sesuai dengan nominal kembalian. Namun jika pembeli tidak berkenan maka penjual memberi kembalian berupa nominal uang sesuai dengan jumlah kembalian dari harga barang yang dibeli.

Sebenarnya, legalkah praktik penukaran uang kembalian dengan permen tersebut?

Patut dipahami sebelumnya bahwa penukaran uang kembalian dengan permen seperti yang berlaku di masyarakat secara umum, merupakan sebuah akad istibdal an-dain (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Dalam artian, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual-beli sudah dianggap selesai. Lalu ketika uang yang dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan (dain) pada pembeli—tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad istibdal

Para ulama berpandangan bahwa akad istibdal dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara’. Namun seperti halnya umumnya akad-akad muamalah yang lain, istibdal butuh sebuah shighat (ucapan serah terima), sebab shighat inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan.

Sehingga jika dalam praktik yang terjadi penjual menanyakan pada pembeli “Mas, kembaliannya saya ganti permen ya?” dan pembeli bersedia, maka dalam praktik demikian para ulama sepakat mengabsahkan akad tersebut sebab sudah terdapat shighat.

Sedangkan jika dalam praktik yang terjadi penjual tidak mengucapkan kata-kata apa pun yang berkaitan dengan penukaran uang kembalian dengan permen, maka dalam hal ini akad tetap bisa sah jika berpijak pada pendapat ulama yang melegalkan mu’athah. Dalam menjelaskan pengertian dari mu’athah ini, Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha’ memaparkan:

ـ (والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الالفاظ المتقدمة

“Kesimpulan. Mu’athah adalah sepakatnya penjual dan pembeli atas harga dan barang yang dihargai lalu penjual memberikan barang pada pembeli dan pembeli memberikan nominal uang pada pembeli. Baik keadaan mereka berdua sama-sama diam ataupun terdapat ucapan serah terima dari salah satu dari penjual dan pembeli, atau terdapat perkataan dari keduanya namun bukan berupa perkataan yang biasa terlaku dalam jual beli.” (Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha’, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, juz 3, hal. 8)

Secara umum mu’athah berarti proses jual beli atau akad muamalah yang lain dengan tanpa menyebutkan shighat dari kedua belah pihak. Dalam menyikapi transaksi model demikian, para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal sah-tidaknya akad yang dilakukan dengan cara mu’athah ini. 

Perbedaan pendapat dalam hal mu’athah juga bisa ditarik dalam permasalahan istibdal, sehingga praktik penukaran kembalian dengan permen tanpa adanya persetujuan dari pihak pembeli tetap dihukumi sah menurut pendapat ulama yang mengabsahkan akad dengan sistem mu’athah, selama tidak ada komplain dari pihak pembeli. Jika ternyata pembeli komplain dengan cara tidak mau jika uang kembaliannya ditukar dengan permen, maka dalam keadaan demikian tidak ada cara lain selain membayar kembalian sesuai dengan nominal uang yang harus diserahkan pada pihak pembeli. 

Terkait istibdal dengan cara mu’athah seperti dalam contoh tersebut, Syeikh Sulaiman al-Jamal menjelaskan:


ـ (وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن بغير دين) كثمن في الذمة (ودين قرض وإتلاف) ـ
ـ (قوله وصح استبدال إلخ) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة ا هـ

Istibdal dapat sah meskipun dalam permasalahan shuluh, atas tanggungan selain berupa barang yang dibeli dengan selain hutang (cash), seperti pada harga barang yang masih dalam tanggungan dan tanggungan hutang dan tanggungan karena telah merusak barang.”

“Keabsahan istibdal ini dengan syarat wujudnya ucapan serah terima. Jika tidak terdapat ucapan demikian maka seseorang tidak dapat memiliki barang yang diambil olehnya (dari orang lain). Penjelasan demikian seperti yang disampaikan oleh Imam as-Subki, dan hal tersebut dianggap jelas. Namun Imam al-Adzra’i berpandangan bahwa istibdal tetap sah dengan berpijak pada pendapat yang melegalkan mu’athah.” (Syekh Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal, juz 11, hal. 229)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penukaran uang kembalian dengan permen bisa dihukumi sah sebab termasuk akad istibdal an-dain, selama tidak ada penolakan dari pihak pembeli. Jika ternyata pembeli menolak, maka penjual harus  memberi uang kembalian padanya berupa uang sesuai dengan nominal kembalian yang berhak bagi pembeli. Namun, penjual tak dianjurkan menganti uang kembalian dengan permen begitu saja dalam kondisi tersedia uang kembalian dan sekiranya pembeli belum dapat dipastikan benar-benar ridha dengan praktik tersebut. Wallahu a’lam.

(Ustadz Ali Zainal Abidin)


Tags:
Share:
Senin 14 Januari 2019 12:0 WIB
Fiqih Bencana: CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan
Fiqih Bencana: CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu program yang berisikan respons tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. CSR merupakan salah satu varian komponen yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar ia termasuk kelompok Good Corporate Governance (GCG), yaitu perusahaan dengan manajemen perusahaan berskala baik. Buruk dalam mengelola CSR, maka perusahaan tidak bisa disebut sebagai perusahaan dengan manajerial yang baik. 

Empat unsur penyusun GCG, yaitu kejujuran (fairness), transparansi (transperancy), akuntabilitas (accountability) dan tanggung jawab (responsibility). Tiga prinsip pertama berhubungan dengan kepentingan pertama pemegang saham, sementara itu responsibility (tanggung jawab) berhubungan erat pada jalinan relasi antara perusahaan dengan masyarakat. 

Dengan keberadaan CSR ini, sebuah perusahaan tidak hanya dituntut untuk sehat dalam urusan pengelolaan keuangan dan produksi saja, melainkan ia harus pula sehat dalam memainkan peran dalam penjagaan lingkungan dan masalah sosial. Dengan keterlibatan dalam penjagaan lingkungan dan masalah sosial, sebuah perusahaan diharapkan tidak hanya sekedar berdiri, usaha, lalu gulung tikar, akan tetapi diharapkan keberlanjutannya sehingga dapat memberi manfaat dan peran yang besar dalam masyarakat. 
Perbankan, merupakan salah satu dari industri. Baik diakui atau tidak, industri perbankan memainkan peranan penting dalam menopang sektor riel masyarakat. Anda bisa lihat papan nama dari Bank Mandiri. Di dalam papan nama itu, dicantumkan dengan diawali PT. Bank Mandiri, Tbk. Itu artinya adalah bahwa Bank Mandiri merupakan sebuah industri yang bergerak dalam jasa keuangan dan didirikan melalui asas Perseroan Terbuka (PT). Dengan demikian, Bank Mandiri, memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip good corporate governance (GCG). 

Regulasi perundangan tentang CSR, diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15b dan Pasal 16d tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan hal ini, maka PT. Bank Mandiri, Tbk merupakan bagian dari perusahaan yang wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 karena melibatkan modal asing, sesuai dengan nama perusahaannya yang mengikuti alur Perseroan Terbuka. 

Bagaimana dengan bank syariah? Regulasi tentang CSR yang wajib dijalankan oleh perbankan syariah adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam undang-undang ini jelas disebut bahwa bank syariah selain memiliki fungsi nilai bisnis, ia juga wajib memiliki fungsi nilai sosial. Nilai bisnis perbankan syariah adalah bergerak dalam bidang menghimpun dan mengumpulkan dana masyarakat sekaligus menyalurkannya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menyitir bahasa gaul para kawula muda: “laa bisnis illa ma’a keuntungan” (maksudnya: tidak ada bisnis tanpa disertai mencari keuntungan). Sebagai salah satu fungsi nilai sosial adalah bank syariah memiliki tanggung jawab yang sama dengan bidang industri lainnya. 

Sebenarnya CSR untuk perbankan ini memiliki akar masalah diwajibkannya sehingga setiap negara wajib menjamin keterlaksanaannya. Telusur punya telusur, ternyata CSR ini merupakan amanat dari Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam sebuah pakta kesepakatan yang disebut Principle of Green Banking. Dengan prinsip yang tertuang dalam pakta kesepakatan ini maka setiap perbankan memiliki kewajiban untuk ikut melakukan penjagaan terhadap empat hal, yaitu penjagaan alam, dikelola oleh sumberdaya manusia yang baik, berorientasi pada pembangunan ekonomi dan memberi perhatian ke masyarakat. 

Dengan pakta ini, perbankan memiliki sebuah kewajiban dalam pelaporan setiap kegiatan finansialnya. Pelaporan ini sifatnya harus berimbang dan tidak boleh jomplang. Dua elemen pelaporan meliputi pelaporan tentang kegiatan finansial yang dibandingkan dengan pelaporan kinerja ekonomi dan sosial masyarakat. Kewajiban pelaporan mengikuti model ini tertuang di dalam akta Global Reporting Initiative (GRI). 

Lantas apa hubungannya dengan kondisi bencana? 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa perbankan pada dasarnya adalah berorientasi pada bisnis dan mencari keuntungan. Bila bank tersebut berada di wilayah tertentu, maka respons sosial yang wajib diberikan olehnya adalah mencakup seluruh kondisi sosial dan lingkungan tempat ia berada dan menggali keuntungan. Apabila di lingkungan tempat ia berada terjadi semacam gangguan sosial, maka perbankan memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab dalam mengatasi gangguan tersebut melalui program sosialnya. 

Sekarang, bagaimana apabila di tempat perbankan tersebut terjadi bencana dan menimpa sebagian atau seluruh nasabahnya? Suatu ketika apabila sebuah bencana menimpa pada nasabah, baik itu akibat kebangkrutan karena terjadi kecelakaan saat pengiriman barang sehingga berujung pada tenggelamnya kapal container yang membawa, maka bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya. Ada tiga bentuk kelonggaran yang diberikan, antara lain: adalah restrukturisasi utang, penjadwalan kembali utang (rescheduling) atau bahkan pengampunan (pemutihan). Ketiga pola penanganan ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang wajib dilaksanakan melalui CSR. Untuk itulah, Bank Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yang tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mengalami bencana alam. 

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini memiliki kendala. Untuk organisasi (perusahaan) di bawah pengelolaan swasta, pemerintah dengan mudah berani mengeluarkan keputusan hanya cukup melalui Menteri Keuangan saja. Masalahnya adalah apabila perusahaan itu masuk kelompok perusahaan plat merah milik negara. Apabila keputusan pemutihan itu hanya dikeluarkan lewat Menteri Keuangan saja, ada kekhawatiran dari rezim sebagai yang dituduh telah melakukan upaya yang merugikan keuangan negara akibat dari menggunakan dana CSR BUMN tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pihak yang wajib dimintai persetujuan, seringkali juga tidak mau menyetujui penyaluran CSR BUMN lewat pemutihan kredit, karena mereka juga akan dipandang sebagai telah menyetujui kebijakan yang dipandang telah merugikan negara. Kok bisa dipandang rugi? Tentu saja, bukankah yang diambil adalah kas negara?


Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim

Ahad 13 Januari 2019 13:0 WIB
Apakah Fondasi Ekonomi Indonesia itu Islami?
Apakah Fondasi Ekonomi Indonesia itu Islami?
Beberapa waktu belakangan ini, beredar tulisan bahwa Indonesia, meski dihuni oleh mayoritas Muslim, namun fondasi ekonomi Indonesia tidak menempatkannya sebagai ekonomi yang berbasis Islami. Persoalan yang kemudian diajukan oleh kalangan intelektual Muslim Indonesia kemudian adalah apa yang menjadi tolok ukur sehingga ekonomi di Indonesia masih dikategorikan sebagai ekonomi yang tidak berbasis Islami? Apakah karena faktor keberadaan bank konvensional yang sedang menjamur di Indonesia, atau karena faktor lain? Padahal, bank dan ekonomi syariah merupakan yang terbanyak ada di Indonesia dan bahkan saat ini menjadi sebuah ekonomi alternatif di negara ini. 

Dibanding dengan negara seperti Malaysia, Brunei Dârussalam, atau bahkan Arab Saudi, tren perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang maju. Di tengah perbankan nasional mengalami kelesuan, justru bank syariah dan ekonomi syariah merupakan bank yang paling tahan dari efek kelesuan tersebut dan paling resisten terhadap krisis. 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ternyata asumsi dan pernyataan itu lahir dari sebuah penelitian. Di dalam penelitian itu, ada sebuah indeks yang diperkenalkan guna menilai dan menentukan apakah fondasi ekonomi sebuah bangsa termasuk Islami atau tidak. Indeks tersebut disebut Index on Islamic Economics (Indeks Ekonomi Keislaman). Indeks ini muncul setelah didahului oleh sebuah indeks yang mengukur derajat keislaman sebuah negara oleh Anto, Hasan, Omar, dkk dan Rehman serta Askari. 

Berangkat dari penelitian sebelumnya ini, selanjutnya Rehman dan Askari mengembangkan suatu model indeks yang disebutnya sebagai Economic Islamicity Index yang berperan mengukur tingkat keislaman ekonomi 208 negara di dunia dan masuk di dalamnya negara Muslim dan non-Muslim. Uniknya dari hasil temuan dengan menggunakan indeks keislaman ekonomi ini, justru mendudukkan Irlandia menempati posisi yang pertama. Disusul kemudian oleh Denmark, dan Amerika Serikat menempati urutan ke-2 dan ke-5. 

Sementara itu Malaysia menempati peringkat ke-33 dan merupakan negara yang memiliki indeks keislaman ekonomi yang paling tinggi di antara negara Muslim lainnya. Menariknya lagi adalah justru Malaysia ini berada di bawah Israel. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim justru menempati urutan ke-104. Kesimpulan akhir penelitian dengan menggunakan Indeks Keislaman Ekonomi ini menyebutkan bahwa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, ternyata tidak mengadopsi kebijakan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Sampai di sini muncul beberapa persoalan terkait dengan hasil penelitian tersebut, antara lain: 

Pertama, apakah bukan berarti ada masalah terkait dengan instrumen penelitian dengan manfaat tolok ukur Indeks Keislaman Ekonomi tersebut? Faktanya indeks tersebut justru menempatkan negara-negara non-Muslim sebagai negara yang ekonominya justru paling Islami. 

Kedua, bisakah keislaman ekonomi dinilai berdasarkan tolok ukur sesuatu yang tampak saja? Padahal di dalam Islam, akad dan niat sebagai basis utama sah tidaknya suatu transaksi muamalah dalam Islam adalah sesuatu yang kadang bersifat tidak tampak. 

Ketiga, kalaupun tampak dan terukur merupakan barometer utama dari penggunaan indeks pengukuran keislaman ekonomi ini, belum tentu juga data yang tersedia dapat memberikan gambaran yang mewakili keislaman suatu bangunan perekonomian. Dengan demikian, perlu adanya metode ukur tersendiri untuk mengukur indeks keislaman perekonomian suatu bangsa. 

Berikut ini adalah daftar bibliografi yang digunakan untuk mengukur indeks ekonomi keislaman sebuah negara yang diperkenal oleh penelitian tersebut:

1. M B Hendrie Anto. “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries.” Islamic Economic Studies 19.2 (2011): 69–95.

2. H Hasan and S Syed. Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index. Jedah: N.P., 2014.

3. W. A. Wan Omar, Fauzi Hussin, and Ali G. H Asan. “The Tren Analysis of Islamization in Malaysia Using Islamization Index as Indicato.” Asian Economic and Financial Review 4.10 (2014): 1298–1313.

4. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari. “How Islamic Are Islamic Countries?” Global Economy Journal 10.2 (2010): 1–37.

Pada hakikatnya, aktivitas perekonomian yang lahir dari aktivitas penduduk Muslim suatu negara adalah merupakan wujud ekonomi suatu negara adalah Islami atau tidak. Prinsip-prinsip agama yang diemban dan mewujud dalam gaya hidup masyarakat Muslim, serta perilaku konsumsi serta produksi dalam praktik bisnis (muamalah) masyarakat Muslim, adalah yang paling menentukan sebagai fondasi keislaman ekonomi. Hal ini yang tidak ditemui dalam asal-usul lahirnya indeks keislaman ekonomi tersebut.

Dalam indeks keislaman ekonomi, berlaku bahwa kebijakan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi masyarakat untuk lebih rajin hadir di masjid, pertemuan-pertemuan keagamaan, dan lain sebagainya. Seolah agama di sini berperan menduduki variabel terikat. Harusnya, agama adalah menduduki variabel bebas karena menyangkut kesadaran individu dalam menjalankan agamanya. Semakin tinggi keberagamaan seorang individu, maka pengaruh terhadap praktik ekonomi harusnya menjadi semakin kentara. Praktik ekonomi misalnya adalah berkaitan dengan kinerja ekonomi, produktivitas, etika dan semangat kerjanya. Misalnya, orang yang paham bab riba, maka akan menjauhi segala aktivitas yang berpengaruh berhubungan dengan masalah riba. Demikian juga, orang yang mengerti prinsip jual beli, maka seharusnya derajat pengukuran yang dipergunakan adalah seberapa tinggikah dia menjauhi praktik jual beli yang tidak sah. Bukan justru indeks pengukurannya lewat kehadiran di masjid. Ini ibaratnya seperti pepatah anak muda jaman sekarang, yaitu “Jaka Sembung naik ojek. Enggak nyambung, Jek.”

Salah satu pemikir Barat, misalnya Iannonce (1998) dengan judul penelitiannya Introduction to The Economic of Religion, yang dipublikasikan oleh Journal of Economic Literature, menyebutkan bahwa seharusnya keberpengaruhan agama terhadap ekonomi itu diukur melalui 3 pembahasan, yaitu: 

1. Penelitian yang menginterpretasikan religiusitas individu dengan pendekatan ekonomi yang berbasis “perilaku ekonomi”. Maksud dari perilaku ekonomi ini adalah bagaimana ia bermuamalah, curang atau tidak dalam muamalah. Itulah yang diukur. 

2. Penelitian tentang dampak agama dalam ekonomi. Semakin banyak masyarakatnya yang berpenduduk Muslim, maka semakin Islamilah ekonomi yang dijalani penduduknya. Sebaliknya jika penduduknya beragama selain Muslim, maka akan mengikuti pola kecenderungan itu. 

3. Penelitian terhadap prinsip teologi dan ajaran tertulis soal ekonomi di dalamnya, misalnya penelitian terhadap ayat-ayat ahkam, dan sejenisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah berupaya mendorong dan mengkritisi kebijakan ekonomi yang dipandang tidak selaras dengan maksud dhahir nash (bunyi eksplisit teks). 

Inilah seharusnya yang menjadi fokus mengetahui tolok ukur indeks ekonomi keislaman. Meskipun Iannaccone bukanlah sosok pemikir Muslim, namun metode pemikirannya menunjukkan lebih cocok dan lebih bisa diterima dibanding dengan indeks ekonomi keislaman yang dibangun oleh Rehman dan Askari di atas yang justru menempatkan Irlandia, Amerika dan Israel pada rating yang paling tinggi dibanding negara Muslim lainnya. Padahal jelas bahwa ekonomi ribawi adalah dari mereka. So, masih percayakah anda bahwa fondasi ekonomi Indonesia tidak Islami? 

Wallâhu a’lam bi al-shawab.


Muhammad Syamsudin, Penulis Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Kamis 27 Desember 2018 17:30 WIB
Fath al-Dzari’ah, Manhaj Inovatif dalam Penetapan Hukum Islam
Fath al-Dzari’ah, Manhaj Inovatif dalam Penetapan Hukum Islam
Ilustrasi (via ss.lv)
Jika sebelumnya kita pernah membahas manhaj antisipatif (sadd al-dzarâi’), maka kali ini kita akan membahas antitesa dari manhaj antisipatif tersebut, yaitu manhaj inovatif. Manhaj inovatif ini dalam ushul fiqih ditengarai sebagai fathu al-dzarâi’

Pernahkah Anda bertanya mengapa boleh melakukan jual beli alat-alat pertanian seperti sabit dan cangkul? Sudah pasti Anda akan menjawab bahwa alat-alat itu dimaksudkan untuk alasan mempermudah pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan. Padahal, bisa juga orang menilai bahwa alat-alat sebagaimana dimaksud itu adalah senjata tajam, yang bisa dipakai untuk melakukan aksi kejahatan. Tapi, pemerintah tidak melarangnya dalam aksi jual beli di pasaran. Bahkan tanpa izin. Alasan apakah yang dipakai? 

Tadi dijawab bahwa alat itu dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan lahan pertanian. Aspek ini disebut dengan aspek maslahah (kebaikan dan positif). Dampak lainnya adalah meningkatkatkan ekonomi petaninya. Ini juga bagian dari maslahah kedua. Bagi lembaga amil zakat infak dan shadaqah, bisa membantu peningkatan perolehan zakat. Dengan hasil pertanian yang berlimpah, maka zakat masyarakat yang bisa diserap menjadi semakin meningkat pula. Ini masuk maslahah yang ketiga, demikian seterusnya. 

Jika demikian, apakah itu berarti bahwa jual beli alat pertanian menjadi wajib? Logikanya begini: “karena zakat itu wajib, maka mengupayakan peningkatan pendapatan dari harta zakat menjadi wajib pula. Jika peningkatan pendapatan itu lahir dari akibat penyediaan sarana (wasîlah), maka mengupayakan terpenuhinya wasîlah menjadi wajib pula. Diksi “mengupayakan wasilah” inilah yang merupakan sasaran utama dari kajian kita yakni manhaj inovatif atau biasa yang dikenal sebagai fathu al-dzarâi’

Kemunculan teori fathu al-dzarâi’ ini pada dasarnya adalah dilatarbelakangi oleh sebuah kaidah fiqih, bahwasanya: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب, yaitu: sarana yang bisa menyempurnakan perkara wajib maka mengusahakannya adalah wajib pula [Abdu al-Hamid Hakim, Al-Bayan, Semarang: Thaha Putra, 1994: 5]. Logikanya, penggalan dari kaidah ini secara tidak langsung juga mengamanatkan perlunya dibuka wasilah (keran) menuju pada tercapainya sempurnanya perkara wajib. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih: الأمر بالشيء أمر بوسائله, yaitu “perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarananya pula.” 

Sempurnanya perkara wajib adalah maslahah. Ketidaksempurnaannya adalah mafsadah (kerusakan). Jadi, dengan mengupayakan wasilah bagi sempurnanya perkara wajib adalah sebuah kemaslahatan. Membuka kran maslahah adalah wajib. So, perlu dilakukan inovasi dengan jalan mengusahakan. Jadi, kesimpulan lahirnya kewajiban “mengusahakan” (berinovasi), pada dasarnya adalah ditentukan oleh ‘illat hukum (alasan utama dari hukum). Wasîlah itu sendiri bahasa fiqihnya adalah al-dzarî’ah

Dilihat dari segi illat hukum (maslahah atau mafsadah), maka mengusahakan wasîlah adakalanya bisa diterima dan adakalanya harus ditolak. 

1. Boleh diupayakan sebab adanya unsur maslahah. Pengupayaan wasîlah semacam ini masuk bahasan manhaj fiqih inovatif (fathu al-dzarî’ah). 

2. Ketidakbolehan mengupayakan adalah disebabkan karena adanya faktor mafsadah yang bersifat potensial. Pencegahannya merupakan bahasan dari manhaj fiqih antisipatif (sadd al-dzarî’ah).

Dalam konteks ekonomi syariah, cara menentukan illat hukum ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, antara lain: 1) berdasarkan motif (niat) pelaku sejak awal, dan 2) berdasarkan akibat/hasil akhir suatu produk. 

Motif

Yang dimaksud dengan motif (maqashid) di sini adalah niat/qashdu seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan, yaitu apakah motifnya mengarah kepada sesuatu yang dilarang syariat atau tidak. 

Suatu misal ketika ada sebuah dealer/showroom mobil menerapkan mekanisme pembayaran leasing sebagai sarana atau wasîlah perdagangannya untuk tujuan membantu pembeli yang tidak memiliki kecukupan finansial untuk membeli dan juga menjembatani keterbatasan modal pihak showroom mobil sehingga roda usahanya tetap terus bisa berputar meski ia melayani penjualan mobil dengan modal besar, maka unsur menjembatani keduanya melalui mekanisme leasing ini adalah merupakan maslahah. Kemaslahatan tampak dari tetap terjaganya roda usaha showroom, dan keterbatasan finansial pembeli yang bertanggung jawab. Pembatasan pembeli dengan memasukkan “unsur pembeli yang bertanggung jawab” ini tidak lain untuk menghindari sebab terjadinya kemacetan kredit sehingga berakibat pada tenggelamnya pembeli oleh tanggungan hutang yang tidak mampu ditanggungnya, dan juga menghindari gulung tikarnya bank selaku perantara kedua pihak showroom dan pembelinya. Adapun, untuk mengenal apakah pembeli termasuk pihak yang bertanggung jawab atau tidak, maka diperlukan survei. 

Kasus di atas, jika diklasifikasikan akan menjadi sebagai berikut: 

a. Survei merupakan wasîlah (dzarîah) untuk mendapatkan pembeli yang potensial. 

b. Pembeli yang potensial merupakan illat hukum (alasan hukum)

c. Penjagaan harta (hifdh al-mâl) dari bank yang menjadi wasilah keduanya merupakan maslahah

d. Pengalihan tanggungan dari “pembeli ke dealer” menjadi “pembeli ke bank” masuk menjadi bagian dari akad “hiwâlah”. Pengalihan tanggungan tujuannya adalah agar pihak dealer tetap bisa melangsungkan usahanya (hifdh al-mâl) adalah bagian dari maslahah yang dikehendaki. 

Akibat

Akibat yang dimaksud di sini adalah akhir daripada transaksi (purna akad). Mempertimbangkan “suatu akibat” tentunya adalah tanpa melihat motif atau niat pelaku, melainkan pada indikator potensi langsung dari pelaku. Siapa pelakunya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dua orang yang melakukan transaksi. 

Jika akibat dari transaksi adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat (mafsadah), maka membuka celah bagi terbukanya peluang transaksi, hukumnya adalah haram. Contoh dari mafsadah yang dimaksud di sini misalnya adalah macetnya dana bank yang berperan menjembatani kedua pihak antara dealer dan pembeli. Macetnya dana pihak yang memediasi adalah bagian dari tindakan itlâfu al-mâl (merusak harta), bisa diqiyaskan dengan orang yang memiliki hewan ternak, kemudian tanpa membuat kandang atau mencincangnya agar tidak merusak tanaman orang lain (Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhû, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al-Mu’âsir, 1986: 178-179). Ketiadaan mencincang hewan ternak menempati manzilah (derajat) ketiadaan survey pelaku transaksi. 

Indikator bolehnya menerapkan manhaj inovatif

Melihat dari uraian di atas, maka dalam praktik ekonomi, sebenarnya ada empat derajat kemungkinan bolehnya melakukan dorongan kepada suatu jenis usaha berdasarkan indikator potensial yang dimilikinya. Keempat hal tersebut adalah : 1) bisa diusahakan, 2) potensial diupayakan, 3) mungkin bisa diupayakan, 4) tidak mungkin diupayakan. Masing-masing memiliki indeks penilaian dan indeks kriteria yang menunjukkan. 

Sebuah usaha dipandang menempati derajat pertama (bisa diusahakan) manakala ia menunjukkan trend positif dalam perjalanan usahanya. Derajat penilaian ini semakin menurun seiring pengalaman usaha dari pelaku. Jika pelaku adalah seorang yang sudah amat pengalaman, maka dia bisa menempati derajat kedua (potensial). Demikian seterusnya, sampai derajat yang terakhir (tidak mungkin diupayakan). Suatu misal, ada orang yang tidak pernah melakukan niaga internasional dan setiap harinya hanya bergaul dengan orang-orang awam dalam niaga internasional, sudah barang pasti ia masuk kategori tidak mungkin diusahakan. Ketidakmungkinan diusahakan ini merupakan tindakan antisipatif (sadd al-dzariah). Sebaliknya, memungkinkan diusahakan atau bisa diusahakan dengan pasti adalah bagian dari fathu al-dzarî’ah

Kesimpulan 

Walhasil, dalam penerapannya, baik fathu al-dzarî’ah maupun sadd al-dzarîah pada dasarnya adalah ibarat dua keping mata uang logam yang menunjukkan sisi pandangan yang berbeda. Perbedaan ditentukan berdasarkan tingkat kejelekan dan kebaikan dari tujuan (sebab) dan hasil akhir (musabbab/akibat). Kualitas tujuan dan hasil akhir merupakan bagian dari yang dipertimbangkan dalam aplikasinya. Semakin baik kualitasnya, maka peluang fathu al-dzarîah semakin besar. Semakin buruk, maka tren sadd al-dzari’ah semakin memungkinkan dilakukan. Kualitas ditentukan berdasarkan standar maslahah dan mafsadah. Wallâhu a’lam.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim