IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Hukum Menggunakan Kursi Roda dan Tongkat Kotor di Dalam Masjid

Senin 28 Januari 2019 20:5 WIB
Share:
Hukum Menggunakan Kursi Roda dan Tongkat Kotor di Dalam Masjid
(Foto: @news.de)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang terhormat, sebagian orang membawa masuk kursi roda, tongkat, atau protese (organ buatan) dari luar ke dalam masjid. Bagaimana dengan kedudukan hukum demikian dalam Islam? Sementara mereka juga mempunyai hak yang sama terhadap masjid. Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Malik/Koja).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk aktivitas ibadah. Oleh karena, siapa saja yang memasuki masjid dilarang untuk mengotorinya.

Sebuah riwayat Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Artinya, “Masjid-masjid ini tidak dimaksudkan untuk apapun seperti kencing dan kotoran, tetapi untuk zikir, shalat, dan membaca Al-Qur’an,” (HR Muslim).

Dari sini, ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh membawa benda najis ke dalam masjid. Seseorang juga tidak boleh membuat kotor masjid meski dengan benda-benda suci.

ويحرم إدخال النجاسة ولو جافة ويحرم تقذيره، ولو بالطاهرات كإلقاء الماء المستعمل فيه

Artinya, “Memasukkan najis meski najis kering ke dalam masjid diharamkan. Demikian juga mengotori masjid diharamkan dengan barang yang suci seperti melemparkan air mustakmal di dalamnya,” (Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiyatul Bujairimi, [Beirut, Daru Ihyait Turats Al-Arabi: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 546).

Lalu bagaimana dengan hak akses masjid oleh kalangan disabilitas yang menggunakan kursi roda, tongkat, atau protese?

Masalah ini diangkat dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas terbitan LBM PBNU bersama P3M dan PSLD Universitas Brawijaya.

Tim penulis buku ini mengharuskan para penyandang disabilitas untuk membersihkan semua alat bantu tersebut dengan cara menyekanya dengan kain lap basah sebelum membawanya masuk ke dalam masjid.

Adapun pengurus dan jamaah masjid, kami sarankan, seyogianya melayani jamaah penyandang disabilitas dengan ramah karena mereka memiliki hak akses yang sama dengan yang lainnya atas masjid.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Kamis 24 Januari 2019 9:0 WIB
Hukum Memindahkan Makam karena Lain Pilihan Politik
Hukum Memindahkan Makam karena Lain Pilihan Politik
(Foto: @merdeka.com)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online. Beda pilihan politik sering kali membuat sebagian orang melakukan perbuatan-perbuatan nekat. Di sebuah kota kita mendengar sikap ekstrem dalam berpolitik membuat seseorang nekat memindahkan makam jenazah yang berbeda pilihan politik dari tanah wakafnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (hamba Allah/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Pembongkaran dan pemindahan makam tidak bisa dibenarkan hanya karena alasan perbedaan pilihan politik. Pembongkaran dan pemindahan makam hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat seperti erosi sungai dan lain sebagainya.

وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضورة

Artinya, “Demikian juga haram memindahkan jenazah setelah dimakamkan kecuali dalam situasi darurat,” (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba‘ah, juz I, halaman 843).

Imam Al-Mawardi menambahkan bahwa sebidang tanah makam yang sudah ditempati merupakan hak jenazah yang mengisi di dalamnya. Oleh karena itu, meski pemilik tanah awalnya hanya meminjamkan sebidang tanah untuk pemakaman, hak penempatan atas tanah tersebut menjadi milik jenazah yang menempati sebidang tanah tersebut.

وَإِذَا أَعَارَ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ الرُّجُوعُ فِيهَا؛ لِأَنَّ دَفْنَ الْمَوْتَى لِلِاسْتِدَامَةِ، وَالْبَقَاءِ شَرْعًا وَعُرْفًا وَلَوْ أَوْصَى أَوْلِيَاؤَهُ بِنَقْلِهِ مُنِعُوا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ وَلِمَا فِيهِ مِنِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ بِالنَّقْلِ

Artinya, “Bila seseorang meminjamkan sebidang tanah untuk pemakamam jenazah, maka ia tidak berhak menarik kembali tanahnya karena pemakaman jenazah itu bersifat langgeng dan kekal menurut syariat dan adat. Kalau seseorang mewasiatkan para walinya untuk memindahkan makam tersebut, maka mereka harus dilarang karena tanah itu merupakan hak jenazah dan pemindahannya dapat mencederai kehormatannya,” (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir lil Fiqhil Imamis Syafi‘i, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1994 M-1414 H], juz VII, halaman 130).

Dari pelbagai keterangan ini, ita dapat menarik simpulan bahwa pembongkaran dan pemindahan makam hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat yang mengharuskan pembongkaran. Sementara perbedaan pilihan politik antara pemilik tanah atau pewakaf dan ahli kubur bukan alasan darurat yang mengharuskan pembongkaran dan pemindahan makam.

Kami menyarankan semua pihak untuk memandang perbedaan pilihan politik sebagai perbedaan yang wajar dan fitrah. Perbedaan pilihan politik sebaiknya tidak perlu menjadi alasan perpecahan di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Kami menyarankan masing-masing pihak untuk menahan diri dari memaksakan kehendak terhadap pihak lain.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 11 Januari 2019 15:35 WIB
Hukum Menduduki Kursi Prioritas KRL tanpa Hak
Hukum Menduduki Kursi Prioritas KRL tanpa Hak
(Foto: @tribunnews)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang terhormat, saya pengguna kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Saya kerap kali mendapati pengguna KRL lain yang bukan prioritas menduduki kursi prioritas yang disediakan secara khusus oleh PT KAI. Padahal ada pengguna KRL prioritas yang berhak atas tempat duduk tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Hadi/Citayam).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. PT KAI menyediakan kuota kursi prioritas untuk pengguna KRL yang terdiri atas ibu hamil, ibu dengan balita, penyandang disabilitas, dan lansia.

Mereka yang tidak termasuk kriteria dapat mencari tempat duduk lain atau berdiri dan mempersilakan mereka yang berhak untuk menduduki kursi prioritas. Selain ditempel gambar mereka yang berhak, penumpang KRL juga diingatkan melalui pengeras suara oleh masinis. Petugas keamanaan KRL yang kerap lalu lalang juga tidak segan mengingatkan penumpang atas hak kursi prioritas.

Adapun mereka yang menduduki kursi prioritas tanpa hak terbilang–lebih dekat pada hemat kami–pada praktik ghashab, yaitu merampas hak milik orang lain tanpa hak. Praktik ini salah satu bentuk kejahatan yang tercela dan diharamkan menurut syariat sebagai diterangkan Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam Hasyiyatus Syarqawi berikut ini.

باب الغصب (هو) لغة أخذ الشئ ظلما وشرعا (استيلاء على حق الغير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو بسوق أو غير مال كزبل (بغير حق) . والأصل فى تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  وخبر كخبر إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وخبر مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ أَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ رواهما الشيخان

Artinya, “Bab ghashab (ghashab) dalam pengertian bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut syariat, ghashab adalah (menguasai hak orang lain) sekalipun berbentuk manfaat seperti membangunkan orang yang duduk di masjid atau di pasar atau bukan harta seperti sampah (tanpa hak). Dasar keharaman ghashab selain ijmak adalah firman Allah SWT (Al-Baqarah ayat 88), ‘Jangalan kalian makan harta sesama kalian dengan jalan batil,’ sabda Rasulullah SAW, ‘Sungguh, darah, harta, kehormatanmu haram bagimu,’ dan sabda Rasulullah SAW, ‘Siapa yang menganiaya (orang lain) meski sejengkal tanah, kelak ia akan dikalungkan dengan tanah itu sedalam tujuh lapis bumi.’ Keduanya diriwayatkan Bukhari dan Muslim,” (Lihat Syekh Abu Zakariya Al-Anshari, Tahrir dalam Hasyiyatus Syarqawi ala Tuhfatit Thullab bi Syarhi Tahriri Tanqihil Lubab, Beirut, Darul Fikr, 2006 M/1426-1427 H, juz II, halaman 143-144).

Mereka yang tidak berhak sebaiknya memberikan kesempatan duduk di kursi prioritas kepada penumpang yang berhak sebagaimana pesan dalam Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, “Sungguh, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Jika kalian memutuskan perkara di tengah masnusia, maka hendaklah kalian memutuskan perkara secara adil. Sungguh, inilah sebaik-baik pesan Allah kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat,” (An-Nisa ayat 58).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal itu mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 58 ini berpesan agar manusia melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap sesama manusia seperti barang titipan atau berupa manfaat atas kursi prioritas yang disediakan oleh PT KAI.

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله، عز وجل، على عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات والنذور والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك.

Artinya, “Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan manusia untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadits hasan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Tunaikan amanat kepada orang orang yang mempercayaimu. Jangan kau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu,’ (HR Ahmad dan penulis kitab ‘Sunan’ lainnya). Perintah ini bersifat umum untuk semua jenis amanat wajib bagi manusia baik yang menyangkut hak Allah seperti shalat, zakat, kafarat, nazar, puasa, dan kewajiban lain yang diamanatkan kepadanya tanpa terlihat oleh manusia lainnya; maupun hak sesama anak Adam seperti barang titipan dan amanat lain yang dipercayakan kepadanya tanpa melihat bukti atas yang demikian itu,” (Lihat Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azhim, [Kairo, Al-Faruqul Khaditsah: 2000 M/1421 H], cetakan pertama, juz IV, halaman 124-125).

Kami menyarankan semua pengguna jasa KRL Jabodetabek untuk memperhatikan imbauan PT KAI baik yang berkenaan dengan keamanan naik-turun atau saat menunggu kedatangan KRL maupun yang berkenaan dengan kenyamanan seperti perhatian terhadap kursi prioritas dan menghindari barang dengan aroma tidak sedap dan menyengat.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Senin 7 Januari 2019 12:45 WIB
Bolehkah Perempuan Berprofesi sebagai Hakim?
Bolehkah Perempuan Berprofesi sebagai Hakim?
(Foto: @kabarkriminal.com)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Salam takzim kami kepada masyaikh NU. Teman perempuan saya ada yang bercita-cita menjadi hakim, namun dia membaca sebuah artikel yang di dalamnya menyebutkan yang intinya profesi hakim itu bukan untuk perempuan. Yang saya tanyakan bagaimana Islam memandang terhadap profesi perempuan yang ada di Indonesia ini, bahwa perempuan bisa menjadi apa pun seperti hakim, mubaligah, mufti di MUI, dan lain-lain? Terima kasih banyak. (Solihul Huda)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Jabatan hakim merupakan salah satu unsur vital yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam soal penegakan keadilan. Keberadaan profesi ini sangat penting karena putusannya bersifat mengikat dan menentukan.

Ulama menaruh perhatian luar biasa terhadap profesi hakim. Para ulama bersepakat untuk sejumlah syarat profesi hakim, yaitu kemampuan menalar, kematangan, independensi, keselamatan indra vital dalam bekerja (penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan).

Tetapi para ulama berbeda pendapat perihal syarat hakim yang berkaitan dengan integritas, gender, dan kecakapan berijtihad. 

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة، والاجتهاد

Artinya, “Imam-imam mazhab sepakat bahwa hakim disyaratkan berakal, baligh, merdeka, muslim, memiliki pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang baik. Tetapi mereka berbeda pendapat perihal syarat ‘adalah’ (sejenis kesalehan), jenis kelamin laki-laki, dan kemampuan ijtihad,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VI, halaman 481).

Dalam konteks pertanyaan di atas, ulama berbeda pendapat perihal gender. Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki menjadi syarat sah seorang hakim.

Adapun Mazhab Hanafi memberikan peluang bagi perempuan untuk berprofesi sebagai hakim. Mazhab Hanafi menafsil kasus yang boleh ditangani oleh hakim perempuan, yaitu kasus perdata. Sedangkan kasus pidana, bagi Mazhab Hanafi, tidak boleh ditangani oleh hakim perempuan.

Ulama yang memberikan peluang bagi perempuan untuk berprofesi sebagai hakim dalam kasus apapun baik perdata maupun pidana adalah Imam Ibnu Jarir At-Thabari.

Menurut Imam At-Thabari, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam profesi hakim. Menurutnya, ulama sepakat bahwa perempuan boleh menjadi mufti. Seharusnya perempuan juga bisa menjadi hakim.

وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.

Artinya, “Ibnu Jarir At-Thabari mengatakan, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak ata kasus apa saja dengan logika bahwa sebagaimana kebolehan menjadi ahli fatwa atau mufti, perempuan juga boleh menjadi hakim,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VI, halaman 483).

Hakim merupakan profesi penting yang memerlukan keterampilan khusus. Oleh karenanya, pengangkatan seorang hakim mesti didahului syarat-syarat formal yang dibuat oleh negara untuk memastikan mutu, kompetensi, keahlian, kecakapan yang dibutuhkan di samping integritas dan kode etik yang harus dipatuhi.

Dengan demikian, peluang seseorang untuk diangkat menjadi hakim terbuka bagi siapa saja warga negara Indonesia yang mempersiapkan diri dengan pendidikan khusus, disiplin tertentu, dan pelatihan keterampilan terkait.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)