IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Hukum Menguburkan Jenazah Suami dan Istri di Satu Makam

Selasa 29 Januari 2019 12:30 WIB
Share:
Hukum Menguburkan Jenazah Suami dan Istri di Satu Makam
(Foto: @islam.ru)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, tetangga saya berpesan kepada keluarganya agar ketika wafat nanti jenazahnya dimakamkan di makam istrinya yang lebih dulu wafat. Saya mau bertanya, apakah boleh menurut agama menguburkan dua jenazah di satu makam? Mohon penjelasannya. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Sunarta/Bogor).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Ulama berbeda pendapat perihal pemakaman dua jenazah di satu lubang kubur.

Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan keharaman praktik pemakaman dua jenazah di satu lubang kubur tanpa alasan darurat. Sedangkan As-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi menyetakan kebolehan praktik pemakaman seperti meski tanpa alasan darurat darurat sekalipun.

Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa praktik pemakaman dua jenazah di satu makam boleh dilakukan dalam situasi darurat. Pemakaman dua jenazah di satu makam dimungkinkan bila kedua jenazah itu memiliki hubungan kemahraman dan hubungan suami-istri.

يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية

Artinya, “Haram memakamkan dua jenazah yang berbeda jenis kelamin di satu makam kecuali jika keduanya memiliki hubungan mahram dan hubungan suami-istri,” (Lihat Syekh Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in, [Mesir, At-Tijariyatul Kubra: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 118).

Menurut Mazhab Syafi‘i, larangan pemakaman dua jenazah dalam satu makam bukan didasarkan pada syahwat, tetapi lebih pada kemungkinan menyakitkan. Oleh karena itu, praktik ini hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat.

وذلك لأن العلة في منع الجمع التأذى لا الشهوة فإنها قد انقطعت بالموت

Artinya, “Illat atau alasan atas larangan penguburan dua jenazah di satu makam adalah ‘menyakiti’, bukan karena syahwat karena syahwat sudah terputus sebab kematian,” (Lihat Sayid M Syatha Ad-Dimyathi, I‘anatut Thalibin, [Mesir, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 118).

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa dalam koteks pertanyaan di atas pihak keluarga dapat menjalankan pesan orang tuanya tersebut. Pasalnya, kedua jenazah tersebut terikat dalam hubungan suami dan istri.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Selasa 29 Januari 2019 18:0 WIB
Hukum Shalat di Atas Kursi Roda yang Terkena Najis
Hukum Shalat di Atas Kursi Roda yang Terkena Najis
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, sekarang kita menemukan banyak orang berkursi roda ikut shalat berjamaah atau shalat Jumat di kota-kota besar. Bagaimana dengan status shalatnya jika roda pada kursinya terkena najis karena roda berfungsi sebagai alas kaki seperti sandal dan sepatu? Mohon penjelasan terkait hal ini. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Zainal/Semarang).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada ibadah shalat seseorang disyaratkan untuk berada dalam kondisi suci baik di badan, pakaian, dan tempat shalat.

Dengan ketentuan demikian, shalat seseorang yang tidak memenuhi syarat tersebut terbilang tidak sah. Artinya, ia harus mengulangi kembali shalatnya dengan memenuhi syarat sah shalat.

Lalu bagaimana dengan mereka yang shalat di atas kursi roda dengan najis pada bagian tertentu di roda? Apakah ia termasuk orang yang shalat di tempat najis?

Kasus orang yang melakukan shalat di atas kursi roda ini, menurut Mazhab Syafi‘i, tidak dapat disamakan dengan orang yang melakukan shalat di tempat najis. Kasus ini lebih dekat pada aktivitas shalat di atas bagian karpet yang suci meski bagian karpet lainnya terkena najis.

Kasus orang yang melakukan shalat di atas kursi roda ini dapat disamakan dengan kasus lain, yaitu seperti orang yang melakukan shalat di hamparan karpet yang digelar di atas benda yang terkena najis.

وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس

Artinya, “Di luar cakupan dari redaksi ‘orang yang menggenggam dan seterusnya’ adalah orang yang menjadikan najis itu di bawah kakinya. Kalau begini kasusnya, maka shalatnya tidak masalah sekalipun ia ikut bergerak bersama gerakannya. Hal ini berlaku ketika seseorang shalat di atas hamparan tikar yang digelar di atas benda najis atau di atas sebagian tikar yang tidak tersentuh najis,” (Lihat Sayid Bakri M Syatha, I‘anatut Thalibin, [Mesir, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 107).

Dengan demikian, shalat seseorang di atas kursi roda yang terkena najis tetap sah karena ia sebenarnya melakukan shalat di tempat suci pada umumnya, yaitu kursinya. Sedangkan benda yang mengandung najis adalah salah satu bagian tertentu rodanya.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Senin 28 Januari 2019 20:5 WIB
Hukum Menggunakan Kursi Roda dan Tongkat Kotor di Dalam Masjid
Hukum Menggunakan Kursi Roda dan Tongkat Kotor di Dalam Masjid
(Foto: @news.de)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang terhormat, sebagian orang membawa masuk kursi roda, tongkat, atau protese (organ buatan) dari luar ke dalam masjid. Bagaimana dengan kedudukan hukum demikian dalam Islam? Sementara mereka juga mempunyai hak yang sama terhadap masjid. Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Malik/Koja).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk aktivitas ibadah. Oleh karena, siapa saja yang memasuki masjid dilarang untuk mengotorinya.

Sebuah riwayat Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Artinya, “Masjid-masjid ini tidak dimaksudkan untuk apapun seperti kencing dan kotoran, tetapi untuk zikir, shalat, dan membaca Al-Qur’an,” (HR Muslim).

Dari sini, ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh membawa benda najis ke dalam masjid. Seseorang juga tidak boleh membuat kotor masjid meski dengan benda-benda suci.

ويحرم إدخال النجاسة ولو جافة ويحرم تقذيره، ولو بالطاهرات كإلقاء الماء المستعمل فيه

Artinya, “Memasukkan najis meski najis kering ke dalam masjid diharamkan. Demikian juga mengotori masjid diharamkan dengan barang yang suci seperti melemparkan air mustakmal di dalamnya,” (Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiyatul Bujairimi, [Beirut, Daru Ihyait Turats Al-Arabi: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 546).

Lalu bagaimana dengan hak akses masjid oleh kalangan disabilitas yang menggunakan kursi roda, tongkat, atau protese?

Masalah ini diangkat dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas terbitan LBM PBNU bersama P3M dan PSLD Universitas Brawijaya.

Tim penulis buku ini mengharuskan para penyandang disabilitas untuk membersihkan semua alat bantu tersebut dengan cara menyekanya dengan kain lap basah sebelum membawanya masuk ke dalam masjid.

Adapun pengurus dan jamaah masjid, kami sarankan, seyogianya melayani jamaah penyandang disabilitas dengan ramah karena mereka memiliki hak akses yang sama dengan yang lainnya atas masjid.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Kamis 24 Januari 2019 9:0 WIB
Hukum Memindahkan Makam karena Lain Pilihan Politik
Hukum Memindahkan Makam karena Lain Pilihan Politik
(Foto: @merdeka.com)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online. Beda pilihan politik sering kali membuat sebagian orang melakukan perbuatan-perbuatan nekat. Di sebuah kota kita mendengar sikap ekstrem dalam berpolitik membuat seseorang nekat memindahkan makam jenazah yang berbeda pilihan politik dari tanah wakafnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (hamba Allah/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Pembongkaran dan pemindahan makam tidak bisa dibenarkan hanya karena alasan perbedaan pilihan politik. Pembongkaran dan pemindahan makam hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat seperti erosi sungai dan lain sebagainya.

وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضورة

Artinya, “Demikian juga haram memindahkan jenazah setelah dimakamkan kecuali dalam situasi darurat,” (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba‘ah, juz I, halaman 843).

Imam Al-Mawardi menambahkan bahwa sebidang tanah makam yang sudah ditempati merupakan hak jenazah yang mengisi di dalamnya. Oleh karena itu, meski pemilik tanah awalnya hanya meminjamkan sebidang tanah untuk pemakaman, hak penempatan atas tanah tersebut menjadi milik jenazah yang menempati sebidang tanah tersebut.

وَإِذَا أَعَارَ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ الرُّجُوعُ فِيهَا؛ لِأَنَّ دَفْنَ الْمَوْتَى لِلِاسْتِدَامَةِ، وَالْبَقَاءِ شَرْعًا وَعُرْفًا وَلَوْ أَوْصَى أَوْلِيَاؤَهُ بِنَقْلِهِ مُنِعُوا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ وَلِمَا فِيهِ مِنِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ بِالنَّقْلِ

Artinya, “Bila seseorang meminjamkan sebidang tanah untuk pemakamam jenazah, maka ia tidak berhak menarik kembali tanahnya karena pemakaman jenazah itu bersifat langgeng dan kekal menurut syariat dan adat. Kalau seseorang mewasiatkan para walinya untuk memindahkan makam tersebut, maka mereka harus dilarang karena tanah itu merupakan hak jenazah dan pemindahannya dapat mencederai kehormatannya,” (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir lil Fiqhil Imamis Syafi‘i, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1994 M-1414 H], juz VII, halaman 130).

Dari pelbagai keterangan ini, ita dapat menarik simpulan bahwa pembongkaran dan pemindahan makam hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat yang mengharuskan pembongkaran. Sementara perbedaan pilihan politik antara pemilik tanah atau pewakaf dan ahli kubur bukan alasan darurat yang mengharuskan pembongkaran dan pemindahan makam.

Kami menyarankan semua pihak untuk memandang perbedaan pilihan politik sebagai perbedaan yang wajar dan fitrah. Perbedaan pilihan politik sebaiknya tidak perlu menjadi alasan perpecahan di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Kami menyarankan masing-masing pihak untuk menahan diri dari memaksakan kehendak terhadap pihak lain.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)