IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi

Senin 18 Februari 2019 15:30 WIB
Share:
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
Ilustrasi (via timeslive.co.za)
Suatu ketika Abû Yûsuf al-Kufi (731-798 M) ditanya oleh Amîrul Mukminin tentang status bumi yang tidak ditemukan adanya tanda-tanda kepemilikan sebelumnya, apa solusi yang bisa diberikannya untuk pengelolaan bumi tersebut? Abû Yûsuf dalam hal ini menyebutkan ciri-ciri dari bumi jenis ini sebagai berikut:

عن الأرضين التي افتتحت عنوة أوصولح عليها أهلها وفي بعض قراها أرض كثيرة لايرى أثر زراعة ولابناء لأحد

Artinya: “Permasalahan tentang bumi yang ditundukkan dengan jalan peperangan (unwah) atau penduduknya menyatakan damai, sementara di sebagian wilayah tersebut terdapat banyak belahan bumi lain yang tidak diketahui adanya tanaman atau bangunan yang menyatakan milik seseorang.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63)

Baca juga:
Pemikiran Abu Yusuf soal Ekonomi Negara dalam Kitab Al-Kharaj
Sumber Keuangan Pajak Menurut Abu Yusuf dan Adam Smith
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Abû Yûsuf menjawab bahwa apabila tidak ditemukan adanya tanda-tanda bangunan atau tanaman, atau tanda-tanda bahwa bumi tersebut adalah harta fai’ (harta terlantar yang ditinggalkan pemiliknya yang melarikan diri), tidak ada batas-batas tanah yang dijumpai, bukan tempat pemakaman, bukan tempat penggembalaan ternaknya kaum di wilayah tersebut, tidak dijumpai adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadapnya, maka demikian ini disebut bumi mati. 

فمن أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi dengan ciri-ciri tersebut, atau mengelolanya sebagian, maka ia menjadi milik bagi orang yang mengelolanya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63-64)

Status bumi yang sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung menjadi milik negara dan Imam boleh membaginya kepada orang yang dikehendakinya. 

ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل فيه ترى أنه صلاح وكل من أحيا أرضا مواتا فهي له

Artinya: “Tuan (Amirul Mukminin) boleh membaginya kepada orang yang tuan suka atau yang tuan kenal. Tuan bisa juga menyuruh orang yang tuan gaji untuk mengelolanya menurut pertimbangan kemaslahatan tuan. Setiap orang yang menghidupkan bumi mati, maka bumi tersebut adalah haknya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Pendapat Abu Yusuf ini rupanya disandarkan kepada pernyataan Imam Abu Hanifah rahimahûllâh yang menyatakan bahwa: 

من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك 

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi mati maka baginya hak bumi tersebut dengan catatan apabila ada Imam membolehkan. Menghidupkan bumi mati tanpa seizin Imam maka bagi orang tersebut tidak berhak atas bumi tersebut. Imam boleh mencabut hak pengelolaan darinya atau menarik sewa darinya, atau menetapkan ketentuan-ketentuan atasya, dan lain sebagainya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Perhatikan pada penggalan يصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك, yaitu Imam menetapkan skema sewa kepada orang tersebut, atau menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan atas pengelolaan tanah tersebut kepadanya. 

Mari kita cermati dengan baik! Dalam dunia modern, apa istilah lain dari ketetapan baku yang ditetapkan oleh negara kepada pengelola tanah yang dibukanya sendiri bila tanpa seizin Imam?

Kuncinya ada kesimpulan yang disampaikan oleh Abû Yûsuf bahwa:

الإحياء لايكون إلا بإذن الإمام

Artinya: “Menghidupi bumi mati tidak ada tanpa seidzin Imam.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Ada beberapa poin yang harus kita catat dalam hal ini:

1. Bumi yang menjadi taklukan wilayah Islam, secara otomatis dikuasai oleh negara 

2. Hak pengelolaan bumi dikendalikan oleh negara dan negara berhak menentukan pemanfaatannya. 

3. Bumi yang dikelola dan dimiliki oleh negara adalah bumi yang belum ada tanda-tanda pemiliknya

4. Bumi yang sudah ada pemiliknya, maka negara mengakui hak kepemilikan orang tersebut

5. Muslim boleh membuka bumi yang belum ada pemiliknya namun dengan catatan harus seizin pemerintah

6. Apabila ada orang muslim yang terlanjur membukanya, tanpa didahului dengan izin ke negara, maka berlaku ketetapan:

a. Negara menetapkan beban kepadanya, yaitu berupa hak guna dengan ketetapan ia wajib membayar sewa ke negara, atau
b. Negara menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dengan besaran yang telah ditetapkan, dan pengelolanya berkewajiban membayar besaran-besaran tersebut. 

7. Baik muslim yang membuka lahan mati memiliki izin imam atau tidak, keduanya berlaku beban yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kedua pihak.

8. Ketentuan ini berlaku pada semua wilayah yang ditundukkan baik dengan jalan perang (unwah) atau damai, yang itu berarti berlaku di wilayah yang dibebani kharaj atau ‘usyur. 

Mencermati adanya “ketetapan beban yang ditentukan besarannya oleh pemerintah dan wajib dibayarkan oleh orang yang melakukan ihyâul mawat” , maka inilah cikal bakal bagi tertibnya aturan perpajakan di wilayah non Arab yang ditundukkan setelah masa Nabi Muhammad SAW itu. Istilah sekarang mungkin, adalah cikal bakal bagi pemerintahan untuk bagi-bagi sertifikat tanah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa tahun belakangan ini. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU JATIM serta Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim

Share:
Senin 11 Februari 2019 23:0 WIB
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Ilustrasi (via money.it)
Suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid bertanya kepada Abû Yûsuf tentang kaum dari ahli harbi (penduduk kafir yang diperangi) dan ahli bâdiyah (penduduk nomaden) ketika menyerah tanpa syarat, bagaimana Islam memandang diri dan status tanah mereka? Pertanyaan dari khalifah ini cukup beralasan sekali sebab tanah ahli al-harbi apabila mereka kalah dalam peperangan, maka tanah tersebut akan menjadi ghanimah, tergantung pada ditinggalkan atau tidaknya oleh sang pemilik. 

Untuk tanahnya kafir dzimmy, maka status tanahnya jelas. Ia berubah menjadi kharâj. Kafir dzimmy merupakan orang non-Muslimin yang menyatakan tinggal di wilayah kekuasaan Islam dan bersedia hidup bersama secara damai dengan orang Islam. Namun, kali ini, lokasi tanahnya ada di wilayah perang. Mereka tetap pada keyakinan agamanya, namun menyatakan diri menyerah. Bagaimana status tanah yang dimilikinya? Apakah masuk kharaj ataukah dijadikan sebagai ghanîmah (harta rampasan perang)? Pertanyaan ini seolah menunjukkan kehati-hatian dari seorang pemimpin kepala negara agar dirinya tidak berlaku dhalim kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Jika diberlakukan sebagai tanah kharâj, maka tidak ada dasar ketentuan nashnya, karena dhahir nash menyebut kharaj hanya berlaku untuk kafir dzimmi dan berlaku di wilayah Islam. Bila tanah tersebut disebut ghanimah, namun pemiliknya sudah menyerah. 

Menjawab pertanyaan khalifah ini, Abû Yûsuf menjelaskan:

فإن دمائهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم وكذلك أرضوهم لهم وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله ﷺ وكانت أرضهم أرض عشر وكذلك الطائف والبحران

Artinya: “Sesungguhnya darah mereka adalah haram, dan harta yang ada di tangan mereka saat menyerahkan diri maka itu adalah miliknya. Demikian halnya dengan bumi mereka adalah milik mereka. Bumi itu menjadi bumi ‘usyur, menempati derajat yang sama dengan Madinah saat masyarakatnya masuk Islam di masa Rasulullah SAW, dan Rasul menjadikan bumi mereka sebagai bumi ‘usyur. Hal yang sama juga berlaku pada qabilah Thaif dan Bahran.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 62-63)

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan bumi usyur oleh Syekh Abû Yûsuf di sini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ungkapannya sebagai berikut:

فإن كانت في أرض العشر أدى عنها العشر وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج

Artinya: “Jika tanah tersebut terdapat pada bumi ‘usyur maka ditunaikan kewajiban ‘usyur (10 persen) dan jika tanah itu berada di bumi kharâj, maka berlaku baginya hukum kharâj.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Lantas bagaimana dengan status tanah yang dimiliki oleh ahli badiyah? Apakah wajib mengeluarkan kharaj ataukah ‘usyur? Ahli bâdiyah adalah penduduk yang tinggal nomaden, selalu berpindah-pindah tempat guna mencari air dan padang rumput untuk memberi pakan ternaknya. 

Terhadap ahli bâdiyah ini, Abû Yûsuf dalam kitab yang sama menjelaskan, bahwa:

وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في ذلك شيئا يستحق به منه شيئا , ولا يحفر فيه بئرا يستحق به شيئا , وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا حافرا ولا خفا في تلك البلدة , وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونها وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها

Artinya: “Demikian halnya dengan ahli bâdiyah, apabila mereka pasrah atas mata air dan negaranya, maka hal tersebut dikembalikan kepada mereka. Tidak ada hak bagi seorang pun dari ahli qabilah yang boleh mengganggu miliknya dan menguasai harta mereka. Demikian juga, tidak boleh seorang pun dari ahli qabilah menggali sumur agar bisa dimilikinya, Tidak ada yang boleh melarang mereka atas padang rumput, menggembala dan memberi air hewan ternak mereka. Tidak ada galian dan tidak ada kekhawatiran bagi negara tersebut. Bumi mereka adalah bumi ‘usyur serta tidak dikenai tanggungan kharâj setelahnya. Mereka bisa mewariskan dan bermuamalah jual beli atasnya. Hal ini berlaku untuk semua wilayah yang penduduknya menyerahkan diri dan berlaku atas kepemilikan di atasnya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Berdasarkan keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa tanah ahli bâdiyah (penduduk nomaden) diterapkan kebijakan yang sama dengan tanah ‘usyur. Para ahli bâdiyah tidak ditarik kharaj. Seluruh hak tanah dan kepemilikan di atasnya diserahkan kembali kepada pemilik asal dan boleh diwariskan, atau diperjualbelikan. 

Bagaimana dengan perlakuan khalifah terhadap pemeluk agama lain - seperti kaum majusy (penyembah api) – yang menyerah. Bagaimana dengan status kepemilikan tanahnya? Abu Yûsuf al-Kûfi menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسط وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه ويوفى لهم ولا يزاد عليهم

Artinya: “Dan terhadap kaum dari kalangan ahli syirik, maka imam menerapkan prinsip kemaslahatan terhadap mereka mengikut pada hukum dan prinsip keadilan berupa kewajiban kharaj sebagaimana berlaku atas ahli dzimmah. Bumi mereka adalah bumi kharâj dan dipungut dengan proporsi yang disesuaikan dan ditetapkan oleh Imam kepada mereka, tidak lebih.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Berdasarkan keterangan ini, hal yang perlu digarisbawahi dari penjelasan Abû Yûsuf al-Kufi adalah bahwa:

1. Status non-Muslimin dari kalangan selain ahli harbi disamakan dengan ahli dzimmi

2. Kepada non-Muslimin dari kalangan selain ahli harbi (Yahudi dan Nashrani) diberlakukan atasnya kewajiban kharaj dan bukan ‘usyur. Jadi berbeda dengan non-Muslimin yang berasal dari ahli harbi yang diberlakukan atasnya ‘usyur

3. Besarnya kharaj ditentukan secara proporsional menurut kemampuan yang dimiliki oleh mereka menurut hitungan kharaj

4. Prinsip proporsional didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dan ditentukan besarannya oleh imam

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, bagaimana ketentuan ini berlaku di kalangan ulama mazhab lain, semisal Al-Maliki, Al-Syafii, dan Hanbali? Apakah juga mengikuti ketentuan yang sama, ataukah ada ketentuan lain yang berbeda? Kita simak pada kajian berikutnya! Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim

Rabu 6 Februari 2019 22:0 WIB
Faktor Pendorong Reformasi Sistem Keuangan di Masa Khalifah Umar
Faktor Pendorong Reformasi Sistem Keuangan di Masa Khalifah Umar
Pemerintahan Umar bin Khathab berlangsung kurang lebih 10 tahun. Pada masa itu, umat Islam di bawah kepemimpinan Umar mengalami kemajuan yang pesat. Perluasan wilayah berlangsung hingga masuk ke wilayah Irak, Syam (Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania), Mesir, Armenia, Azerbijan, Kurdistan dan Persia. Pada akhirnya, perluasan wilayah itu memiliki banyak konsekuensi dan bersifat kompleks. 

Luasnya wilayah secara tidak langsung membutuhkan penyerapan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besar pula. Kurang lebihnya sama dengan orang yang punya rumah luas 10 x 30 meter dibandingkan dengan orang yang punya rumah seluas lahan 1 hektar. Sudah pasti biaya perawatan dan operasionalnya menjadi lebih besar. Demikian pula dengan wilayah Islam, semakin luas wilayah tersebut, maka semakin banyak pula dibutuhkan perangkat guna melakukan kewajiban ri’ayah (penjagaan) masyarakat yang dinaunginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
 
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ingatlah! Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas kepemimpinan itu.” (Hadits Riwayat Bukhari-Muslim)

Ada beberapa sektor yang musti diperhatikan oleh pemerintahan Khalifah Umar tersebut seiring hak dan kewajiban melakukan ri’ayah. Pertama adalah sektor militer. Kedua, sektor ekonomi, dan ketiga, sektor demografi dan geografis.

Baca juga:
Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah
Pajak Tanah di Masa Nabi dan di Masa Umar bin Khathab
Di sektor militer, bagaimanapun juga, angkatan perang dibentuk sudah pasti harus melalui jalan mobilisasi massa di kalangan orang Islam pada waktu itu. Luasnya wilayah kekhalifahan, secara tidak langsung membutuhkan akomodasi yang besar pula dalam rangka mobilisasi itu. Selain itu, luasnya wilayah dengan kondisi demografis serta geografis wilayah yang beragam mendorong pada pengoptimalan peran baitul maal dengan alokasi finansial yang diperoleh dari zakat, kharraj dan fai’ serta ghanimah

Jika pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa khalifah Abu Bakar,  zakat yang diambil dari umat Islam dan kharraj yang diambil dari kalangan non-Muslimin di wilayah Islam, dan fai’ serta ghanimah bisa digunakan untuk menggaji para tentara ini, maka pada masa Umar sumber fiskal itu menjadi tidaklah mencukupi. Jika hanya untuk tentara saja sih sebenarnya mencukupi. Namun, bagaimanapun juga, sistem kekhalifahan akan berjalan lancar manakala ketimpangan sosial di dalamnya juga berhasil diatasi. Bukankah mengatasi ketimpangan sosial ini merupakan amanat langsung dari nash? Ketimpangan ini terjadi pada masih banyaknya kaum fakir miskin yang hidup di bawah naungan kekhalifahan saat itu. Adanya kebutuhan yang mendesak dan dlarurat di tubuh sistem kenegaraan, melahirkan manajemen fiskal. 

Antara mengatasi ketimpangan dan menjaga kedaulatan sistem kekhalifahan menjadi tugas utama Khalifah Umar. Untuk itu perlu penataan sistem kenegaraan dan penopangnya. Langkah pertama sudah pasti menata sistem penjagaan kedaulatan terlebih dahulu yang berarti membenahi sistem kemiliteran. 

Dalam menata sistem militer, hal tersebut pertama kali dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa masing-masing wilayah yang dikuasai oleh Islam memiliki batas kemampuan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Keberbedaan ini secara tidak langsung juga memiliki efek pada kebutuhan subsidi bagi kebutuhan pengadaan alat perang dan gaji tentara. Jika militer sebelumnya yang berada di daerah kaya sumberdaya masih bisa tercukupi kebutuhannya dari ghanimah dan zakat, namun bagaimana dengan daerah yang miskin sumberdaya? Tentu hal ini akan mengundang ketidakadilan di kalangan pasukan muslimin itu sendiri sehingga rawan penyelewengan. 

Rupa-rupanya, keadaan ini dibaca oleh Khalifah Umar. Akhirnya ia memilih melembagakan militer tersebut dalam suatu badan tersendiri. Risiko militer dilembagakan dan dijadikan sebagai aparatur negara adalah orang-orang yang terjun dan berada di dalamnya, berakibat dirinya menjadikan militer itu sebagai profesi. Keahlian bertempur dipandang sebagai bukan lagi menyerupai akad ju’alah, yang mana apabila mereka mendapatkan ghanimah atau fai’ yang banyak, maka semakin banyak pula perolehannya. Militer dijadikan sebagai badan profesi, seiring kebutuhan akan keterampilan dalam seni berperang dan memasang strategi bertempur di medan perang. Itulah sebabnya, badan ini layak untuk mendapatkan gaji tetap dari pemerintah karena keahlian tersebut. Akhirnya, terjadilah reformasi dalam sistem kemiliteran.

Jika militer digaji, berarti resiko berikutnya adalah seluruh ghanimah, kharaj, fai’ harus dikumpulkan menjadi satu dalam wadah baitul mâl dan dikelola secara bersama-sama dan didistribusikan secara merata. Dengan demikian, terciptalah keadilan dan kesetaraan dalam tubuh militer meski ia ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan sumberdaya ghanimah yang berbeda pula. Dan karena lokasi militer berjauhan antara satu tempat dengan tempat lain, maka dibutuhkan pendirian barak-barak militer. Pendirian barak-barak militer ini dibiayai oleh negara. 

Dengan dikumpulkannya pendapatan negara dari berbagai sumber fiskal tersebut dalam suatu badan tersendiri, maka dibentuklah badan khusus yang menangani perbendaharaan negara dan sekaligus mengatur laju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan ini disebut dengan Diwan Hisbah. Jadi, diwan hisbah ini mirip dengan Menteri Keuangan saat ini. Sementara itu baitul mâl dibentuk menyerupai Bank Central atau setara dengan Bank Indonesia (BI). Dewan Hisbah sendiri tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pasar, mengontrol timbangan/takaran, menjaga tata tertib dan susila, serta mengawasi kebersihan dan keindahan jalan. Semua pegawai yang masuk dalam diwan hisbah ini, digaji oleh negara lewat baitul mâl. Sementara itu, anggaran dan pendapatan belanja negara dirancang sedemikian rupa sehingga nampak terkesan menyerupai bangunan negara modern. 

Di sektor pemerintahan, Khalifah Umar melakukan pemekaran wilayah menjadi wilayah-wilayah propinsi. Beberapa propinsi yang dibentuk adalah Mekkah, Madinah, Palestina, Siria, Basrah, Kufah, dan Mesir. Masing-masing propinsi dikepalai Gubernur. Di masing-masing propinsi diangkat hakim-hakim wilayah untuk menangani kasus permasalahan sengketa yang terjadi di wilayah tersebut. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ghanimah, fai’ dan sejenisnya antara masa Umar dengan masa sebelumnya sudah terjadi peningkatan dan perkembangan sistem yang signifikan. Jika sebelumnya, 4/5 ghanimah dibagi habis ke seluruh tentara, namun hal itu tidak dilakukan pada masa Umar. Ghanimah itu telah diatur dalam suatu bangunan sistem ketatanegaraan. Jadi, ia sudah termasuk di dalam sistem tersebut disebabkan kondisi yang menghendaki demikian. Jadi, al-kharaj sebagai bagian dari fai’ dan al-‘usyur sebagai resiko berdirinya diwan al-hisbah adalah bagian dari resiko administrasi keuangan. Keduanya, yang semula legal berdasar nash, namun belum diatur dalam wadah lembaga di periode kekhalifahan sebelumnya, menjadi legal dan terlembagakan berkat adanya diwan hisbah tersebut. Pelembagaan berbanding lurus dengan resiko luasnya wilayah dan berbeda-bedanya kondisi demografis serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Wallâhu a’lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sumber rujukan: 
Abu al-Faraj Abd al-Rahmân Ibn al-Jawzi, "Manâqib Amîr Al-Mu'minîn 'Umar Ibn Al-Khathâb", Kairo: Maktabah al Khanaji, 1997, hlm. 4-20

Senin 4 Februari 2019 19:0 WIB
Benarkah Pungutan Pajak itu Haram?
Benarkah Pungutan Pajak itu Haram?
Ilustrasi (via LinkedIn)
Ada sebuah pertanyaan menarik dari Charles Tilly, salah seorang yang dikenal sebagai teoritikus demokrasi terkemuka. Pertanyaan tersebut kurang lebihnya begini: “Meskipun kita merasa seperti layaknya dirampok oleh pemerintah dengan berbagai alasan yang kita sendiri tidak tahu maksudnya, namun mengapa kita dan para leluhur kita masih tetap harus membayar pajak?” (Charles Tilly, Foreword, dalam Isaac W. Martin, Ajay K. Mehrotra dan Monica Prasad, The New Fiscal Sociology: Taxation in Comparative and Historical Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2009: x). 

Pertanyaan Charles Tilly ini adalah layaknya pertanyaan masyarakat pada umumnya yang awam dengan dunia akademis dan perpajakan sehingga tidak mengetahui untuk apa sebenarnya pajak itu dibayarkan dan apa yang melatarbelakangi dipungutnya pajak? Baru-baru ini bahkan penulis sempat ditegur oleh seorang pembaca kolom ekonomi syari’ah, jika pajak memang merupakan sebuah hak lain yang melekat pada harta untuk yang selain zakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah, bagaimana bila ada seorang pemilik kendaraan motor yang kendaraannya mati karena telat bayar pajak lalu ia lewat jalan yang dibangun oleh pemerintah dengan pajak? Pertanyaan ini serasa geli-geli nikmat bila dirasakan. Bagaimana tidak? Pajak sudah diterapkan bertahun-tahun dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dan kenapa sekarang masih pula dipertanyakan. 

Joseph A. Schumpeter – ekonom skolastik dari Austria – yang ternyata isi bukunya banyak mengadopsi pemikiran al-Ghazâli, suatu ketika pernah menyatakan: “Spirit sebuah bangsa, tingkat budaya, struktur sosial, dan sejarah perkembangan kebijakannya, seluruhnya adalah terekam pada sejarah perpajakan yang dimilikinya. Mereka yang paham dengan hal ini akan mampu menemukan kilatan peradaban bangsa tersebut yang lebih terang dibanding sumber mana pun.” (Richard Swedberg, Joseph A. Schumpeter: The Echonomics of Sociology of Capitalism, Princeton: Princeton University Press, 1991: 99). 

Jika seorang Schumpeter (Abad ke-12) yang bangunan teori ekonominya saja banyak mengadopsi dari Islam justru menemukan sisi baik dari peradaban perpajakan yang pastinya teorinya juga ia dapatkan dari Islam, lantas mengapa justru kita selaku umat Islam tidak bangga dengan peradaban itu? Padahal, teori perpajakan Adam Smith (Abad ke-18) yang dituangkan dalam The Maxim of Taxation serta menjadi pedoman sistem perpajakan dunia modern sekarang justru banyak kemiripan dengan Kitab Al-Kharâj  karya Abû Yûsuf al-Kûfi. Inilah uniknya kita. Orang lain sudah jauh berlomba mengembangkan khazanah kita, justru kita selaku pewaris sah khazanah itu malah menolaknya. Bahkan sempat ada tulisan yang merekam hasil ceramah seorang ustadz dan mengharamkan pajak serta disampaikan di hadapan petugas perpajakan. 

Baca juga:
Pemikiran Abu Yusuf soal Ekonomi Negara dalam Kitab Al-Kharaj
Sumber Keuangan Pajak Menurut Abu Yusuf dan Adam Smith
Penjelasan Hadits ‘Tak Ada Hak Lain dalam Harta Selain Zakat’
Sebuah dalil hadits yang dipergunakan oleh pihak yang mengharamkan pajak, adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُوَ ُيْفِع بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُوْرَ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ

“Dari Abu Khair radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: ‘Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan al-usyur kepada Ruwafi bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya para penarik al-maksi (diazab) di neraka”(HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930). 

Sebenarnya hadits ini asalnya terdapat di dalam kumpulan kitab Dla’if al-Jâ’miah al-Shaghîr dan Dla’if al-Targhib. Namun, karena ada sanad lain yang dinilai shahih oleh Albani, yaitu sanad dari Hadits Ibn Lahi’ah dari Qutaibah, maka Albani kemudian memindahkannya dalam kumpulan hadits yang dinilainya shahih, yaitu Kitab Shahih al-Jâmi’ dan Kitab Shahîh al-Targhib. (Albani, Silsilatu al-Shahîhah 7, Riyadh: Al-Thab’ah li al-Tauzi’, tt.: 1198-1199).

Hadits lain yang dipakai sebagai hujah oleh para pengharam pajak, adalah sebagai berikut:

مهلا ياخالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

Artinya: “Pelan-pelan wahai Khalid! Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, sungguh ia telah bertobat yang apabila seseorang pemungut “maksin” bertobat dengan cara itu, maka pasti ia akan diampuni. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar jenazah perempuan itu dishalatkan dan dikuburkan.” (Hadits Riwayat Imam Muslim No. 1695, Ahmad No. 16605, Abû Dawud No. 4442, Baihaqi No, 221). 

Dari kedua hadits tersebut, pihak yang mengharamkan pajak memaknai kalimat صاحب مكس sebagai “petugas penarik pajak.” Jadi, kata kuncinya, adalah apakah benar bahwa maksun sama dengan pajak? Mari kita uji dalam literatur lain!

Menurut Majelis Fatwa Tunisia, memberi pengertian “al-maksu” sebagai: 

المكس هو جباية وضريبة كانت موضوعة على السلع في الجاهلية وكانت من التسلط الظالم وأخذ أموال الناس بغير حق

Artinya: “Al-maksu adalah pungutan atau tarikan yang ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa jahiliyah. Itu termasuk kategori perbuatan penguasaan yang dhalim dan termasuk pula sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak.” 

Masih menurut Majelis Fatwa Tunisia tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut:

والذي جرى العرف في بلادنا أنهم يطلقون المكس على ما يأخذه مكتري السوق ممن ينتصبون لبيع منتوجتهم لكن لما كان هذا المال الذي يدفعه العارض لاينتفع به شخص معين وإنما هو مال يصرف في المصالح العامة إسهاما من العارضين في ميزينية البلدنية أو الدولة ولما كانت البلدية أو الدولة ميزانها مضبوطا صرفا وقبضا ومراقبا من مؤسسات قائمة على حسن التصرف فإنه بذلك يكون المال المأخوذ جاريا مجرى الضرائب التي تدفع من الأفراد إلى الدولة لتقوم بمصالحهم وهي بذلك جائزة لاحرمة فيها

Artinya: “Urf yang berlaku di negara kita (Tunisia) yang sering disebut sebagai al-maksi adalah harta yang dipungut oleh petugas pasar dari orang-orang yang menjual barang produksi mereka. Apabila harta pungutan tersebut diserahkan secara insidentil dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu melainkan ditasarufkan untuk kemaslahatan umum seperti membiayai kegiatan-kegiatan insidentil terukur oleh wilayah atau negara, dan apabila wilayah atau negara menetapkan aturannya yang mencakup besaran, tujuan hendak dipergunakan, penerimaannya serta diawasi oleh badan-badan khusus sehingga penyalurannya dapat berlangsung baik, maka harta sebagaimana yang sudah dijelaskan dimuka termasuk bagian dari iuran yang dibayarkan oleh individu kepada negara agar tercapai kemaslahatan. Hukum dari iuran / pungutan seperti ini adalah boleh serta tidak haram.” (Lihat http://www.di.tn/DetailsFatwa.aspx?FatawaId=24&CategorieId=6).

Baca juga:
Tulisan KH Sahal Mahfudh: Pajak dan Peranan Kiai
Hukum Bekerja di Kantor Perpajakan dan Bea Cukai 
Dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Majelis Fatwa Tunisia di atas, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan antara al-maksu yang dipungut dan berlaku pada zaman jahiliyah dengan al-maksu (dlaraib) yang dipungut oleh negara. Letak bedanya ada pada status legal formalnya al-maksu menurut negara atau tidak. Jika ada legal formal menurut negara dengan ditetapkan besarannya, serta diawasi penyalurannya, maka al-maksu seperti ini tidak disebut sebagai pungutan liar. Istilah kontemporer menyebutnya sebagai Pajak. Berbeda dengan al-maksu yang diambil oleh perorangan pada zaman jahiliyah (sebagaimana disampaikan dalam hadits di atas), maka al-maksu semacam disebut dengan al-maksu yang haram karena tergolong pungutan liar (pemalakan). 

Imam al-Nawâwi sebagaimana dikutip dalam kitab Futûhâtu al-Rabbâniyah ala al-Adzkâri al-Nawâwiyah menjelaskan pengertian al-maksu sebagai berikut: 

المكس الضريبة التي يأخذها الماكس

Artinya: “Al-Maksu adalah pungutan yang diambil oleh pemungut liar.” (Lihat Muhammad ibn Ali al-Bakri al-Syâfi’i, Futûhâtu al-Rabbâniyah ala al-Adzkâri al-Nawâwiyah, juz 7, Beirut: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.: 84).

Sampai di sini jelas sudah bahwa yang dinamakan al-maksu menurut terma dasarnya adalah bermakna pungutan liar. Adapun pajak tidak bisa dikategorikan sebagai al-maksu, sebab ada aturan yang ditetapkan oleh negara atas pihak wajib pajak. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim