IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mengenal Pedagang Kartel dan Permainannya di Pasaran

Jumat 22 Februari 2019 23:0 WIB
Share:
Mengenal Pedagang Kartel dan Permainannya di Pasaran
Ilustrasi (via pepperlaw.com)
Dalam pasar bebas (free market), persaingan merupakan hal yang biasa terjadi. Dengan persaingan ini, lahir pasar sempurna. Semua harga berlangsung kompetitif sehingga dapat memicu inovasi-inovasi produk. Hasil akhirnya, adalah lahir banyak variasi produk. 

Dengan adanya produk yang variatif, maka konsumen memiliki banyak alternatif pilihan guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang bisa disesuaikan dengan kapasitas cost yang dimilikinya. Namun, yang patut disayangkan adalah ada produsen yang tidak siap dengan iklim persaingan usaha tersebut. Imbasnya, lahir kemudian upaya mempengaruhi harga di pasaran. Jika mereka tidak mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan legislasi yang dihasilkan, maka dilakukanlah sebuah kerja sama membentuk sebuah sindikasi ilegal. 

Sindikasi yang terbentuk, masing-masing memiliki kesadaran terhadap tabiat pasar, bahwa “harga produk” berbanding lurus dengan “supply and demand” (jumlah produk dan banyaknya permintaan barang). Berbekal dua komponen inilah, maka sindikasi yang terbentuk beroperasi dengan jalan mempermainkan jumlah stock product (persediaan barang). Tujuannya, tidak lain adalah mendapatkan keuntungan pribadi (sekongkol) yang sebesar-besarnya, tanpa peduli terhadap gejolak yang berlangsung di masyarakat. Komunitas sindikasi (persekongkolan) ini dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah “kartel.”

Walhasil, kartel ditandai oleh adanya:

1. Kerja sama antara dua atau lebih produsen independen

2. Permainan terjadi dalam jumlah stok

3. Tujuannya, mempengaruhi harga produk di pasaran sehingga memperoleh kekuatan pasar.

Karena kartel dilakukan oleh produsen independen, dan tujuannya adalah mempengaruhi harga produk di pasaran, maka jenis produk yang dijual dan hendak direkayasa harganya biasanya merupakan produk homogen (sejenis). Ciri khas utama operasional persekongkolan ini dilakukan dengan jalan membuat “langka produk” di pasaran. Ketersediaan produk yang terbatas, dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga. 

Melihat scope bidang pemasaran produk, maka kartel ini sebenarnya memiliki banyak ragam, antara lain (1) kartel harga, (2) kartel harga pokok, (3) kartel rayon, (4) kartel kontigentering, (5) kartel syarat, (6) kartel penjualan, dan (7) kartel laba.

Kartel harga merupakan persekongkolan untuk mengatur harga produk yang diproduksi. Cirinya ditandai oleh adanya penentuan harga jual minimum produk di atas kertas. Namun, dalam praktiknya, produk dijual justru dengan harga lebih rendah dari harga yang tertera dan disepakati bersama-sama. Namun, tidak ada larangan bagi produsen lainnya untuk menjual harga di atas harga minimum yang tertera, namun dengan risiko jika tidak laku di pasaran, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing produsen.

Kartel harga pokok merupakan persekongkolan dalam penentuan rasio laba yang boleh diambil dan harus dipatuhi oleh anggota kartel. Perbedaan yang terjadi pada tingkat laba dapat melahirkan kompetisi. Dan kompetisi inilah yang hendak dihindari oleh masing-masing pihak produsen. Pernah mendengar istilah win-win solution (sama-sama menang). Itulah ciri utama dari kartel harga pokok ini. 

Kartel rayon ditandai dengan ciri pembagian wilayah. Masing-masing produsen tidak boleh menjual produknya ke wilayah operasional produsen yang lain. Tujuan dari penetapan wilayah ini adalah, agar masing-masing pedagang sama-sama memiliki kekuatan dan penguasaan pasar. Adanya substitusi produsen lain ke wilayah produsen sejenisnya dianggap dapat mengurangi penetrasi kekuatan pasar bagi produsen yang sudah terlebih dahulu menjangkaunya, disebabkan karena ada pesaing.

Kartel kontigentering ditandai oleh penetapan volume produksi. Produsen yang lebih rendah volume produksinya berhak mendapatkan hadiah berupa premi yang diperoleh dari produsen lainnya yang lebih besar skala volumenya. Dengan demikian, hadiah ini ibarat sebuah palak/denda bagi produsen lain yang menguasai wilayah produsen tertentu (anggota kartel) yang memiliki skala volume lebih rendah. 

Kartel  syarat ditandai oleh adanya kesepakatan bersama anggota kartel dalam hal ketentuan tampilan produk, kemasan, kualitas barang, atau bahkan pengiriman sehingga terkesan seragam. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan kesepakatan ini adalah menghilangkan persaingan di lingkup pasar.

Kartel penjualan ditandai oleh kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah kantor pusat penjualan atau tempat berjualan itu sendiri. Dengan keberadaan kantor ini, semua produk dijual pada satu tempat yang sama (tunggal) sehingga meminimalisir penjualan. 

Kartel laba ditandai dengan adanya kesepakatan pembagian laba. Ciri utama dari kartel jenis ini adalah bahwa semua laba kotor (gross profit) dari hasil penjualan setiap anggota kartel dikumpulkan bersama-sama menjadi satu dalam satu kas umum (tersentralisasi). Selanjutnya, laba bersih (net profit) yang didapatkan dibagi ke seluruh anggota kartel dengan proporsi tertentu sesuai kesepakatan. 

Menilik dari mekanisme kartel terakhir, maka “kartel laba” ini dalam syariat kita menyerupai suatu modifikasi akad syirkah abdan. Di satu sisi ada yang membolehkan, namun dalam madzhab Syafii, syirkah semacam ini diputus sebagai haram. 

Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan dasar diperbolehkannya syirkah abdan, adalah karena ada beberapa keuntungan yang dinilai bisa diterima, yaitu:

1. Memungkinkan relasi antara pihak manajemen kartel (syirkah) dengan pelaku usaha (baca: anggota kartel) menjadi lebih kondusif disebabkan karena tuntutan laba dan keuntungan bersama-sama antara masing-masing perusahaan dapat dengan mudah dicapai

2. Risiko persaingan yang dapat mematikan usaha lain yang sama-sama bergerak di bidang industri yang sama dapat diminimalisir

3. Kerugian yang dialami masing-masing anggota kartel akibat rendahnya daya jual di pasaran juga bisa diminimalisasi

Sementara itu, dampak negatif dari syirkah abdan (kartel) ini, antara lain:

1. Berkurangnya langkah untuk pengembangan inovasi produk disebabkan karena tantangan yang dihadapi oleh anggota kartel rata-rata adalah seimbang sehingga laba yang didapat oleh setiap anggota cenderung stabil

2. Akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat antar masing-masing anggota kartel, perusahaan minim melakukan inovasi dan melakukan terobosan ekspansi usaha. 

3. Secara tidak langsung, masyarakat dirugikan karena mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Sepenuhnya harga ada di tangan kartel. Masyarakat selaku konsumen hanya berperan pasif selayaknya korban.

4. Iklim usaha menjadi tidak kondusif karena dengan adanya kartel, timbul kecurangan-kecurangan lain yang dirahasiakan dari anggota kartel lainnya. 

Pernah dengar ada istilah ketagihan pada produk tertentu? Apa sebabnya? Ada kemungkinan karena adanya usaha sejenis membutuhkan langkah terobosan bagi produsen tertentu dengan mempengaruhi psikis dari konsumen. Caranya dengan membuat agar konsumen menjadi tergantung pada produknya. Salah satu caranya (yang semoga hal itu tidak terjadi di Indonesia) adalah dengan memasukkan unsur candu atau narkoba ke dalamnya dalam taraf yang samar dan tidak diindikasi berbahaya. Namun, imbasnya adalah tercapainya ketergantungan itu. Wallahu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim

Share:
Senin 18 Februari 2019 15:30 WIB
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
Ilustrasi (via timeslive.co.za)
Suatu ketika Abû Yûsuf al-Kufi (731-798 M) ditanya oleh Amîrul Mukminin tentang status bumi yang tidak ditemukan adanya tanda-tanda kepemilikan sebelumnya, apa solusi yang bisa diberikannya untuk pengelolaan bumi tersebut? Abû Yûsuf dalam hal ini menyebutkan ciri-ciri dari bumi jenis ini sebagai berikut:

عن الأرضين التي افتتحت عنوة أوصولح عليها أهلها وفي بعض قراها أرض كثيرة لايرى أثر زراعة ولابناء لأحد

Artinya: “Permasalahan tentang bumi yang ditundukkan dengan jalan peperangan (unwah) atau penduduknya menyatakan damai, sementara di sebagian wilayah tersebut terdapat banyak belahan bumi lain yang tidak diketahui adanya tanaman atau bangunan yang menyatakan milik seseorang.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63)

Baca juga:
Pemikiran Abu Yusuf soal Ekonomi Negara dalam Kitab Al-Kharaj
Sumber Keuangan Pajak Menurut Abu Yusuf dan Adam Smith
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Abû Yûsuf menjawab bahwa apabila tidak ditemukan adanya tanda-tanda bangunan atau tanaman, atau tanda-tanda bahwa bumi tersebut adalah harta fai’ (harta terlantar yang ditinggalkan pemiliknya yang melarikan diri), tidak ada batas-batas tanah yang dijumpai, bukan tempat pemakaman, bukan tempat penggembalaan ternaknya kaum di wilayah tersebut, tidak dijumpai adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadapnya, maka demikian ini disebut bumi mati. 

فمن أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi dengan ciri-ciri tersebut, atau mengelolanya sebagian, maka ia menjadi milik bagi orang yang mengelolanya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63-64)

Status bumi yang sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung menjadi milik negara dan Imam boleh membaginya kepada orang yang dikehendakinya. 

ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل فيه ترى أنه صلاح وكل من أحيا أرضا مواتا فهي له

Artinya: “Tuan (Amirul Mukminin) boleh membaginya kepada orang yang tuan suka atau yang tuan kenal. Tuan bisa juga menyuruh orang yang tuan gaji untuk mengelolanya menurut pertimbangan kemaslahatan tuan. Setiap orang yang menghidupkan bumi mati, maka bumi tersebut adalah haknya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Pendapat Abu Yusuf ini rupanya disandarkan kepada pernyataan Imam Abu Hanifah rahimahûllâh yang menyatakan bahwa: 

من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك 

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi mati maka baginya hak bumi tersebut dengan catatan apabila ada Imam membolehkan. Menghidupkan bumi mati tanpa seizin Imam maka bagi orang tersebut tidak berhak atas bumi tersebut. Imam boleh mencabut hak pengelolaan darinya atau menarik sewa darinya, atau menetapkan ketentuan-ketentuan atasya, dan lain sebagainya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Perhatikan pada penggalan يصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك, yaitu Imam menetapkan skema sewa kepada orang tersebut, atau menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan atas pengelolaan tanah tersebut kepadanya. 

Mari kita cermati dengan baik! Dalam dunia modern, apa istilah lain dari ketetapan baku yang ditetapkan oleh negara kepada pengelola tanah yang dibukanya sendiri bila tanpa seizin Imam?

Kuncinya ada kesimpulan yang disampaikan oleh Abû Yûsuf bahwa:

الإحياء لايكون إلا بإذن الإمام

Artinya: “Menghidupi bumi mati tidak ada tanpa seidzin Imam.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Ada beberapa poin yang harus kita catat dalam hal ini:

1. Bumi yang menjadi taklukan wilayah Islam, secara otomatis dikuasai oleh negara 

2. Hak pengelolaan bumi dikendalikan oleh negara dan negara berhak menentukan pemanfaatannya. 

3. Bumi yang dikelola dan dimiliki oleh negara adalah bumi yang belum ada tanda-tanda pemiliknya

4. Bumi yang sudah ada pemiliknya, maka negara mengakui hak kepemilikan orang tersebut

5. Muslim boleh membuka bumi yang belum ada pemiliknya namun dengan catatan harus seizin pemerintah

6. Apabila ada orang muslim yang terlanjur membukanya, tanpa didahului dengan izin ke negara, maka berlaku ketetapan:

a. Negara menetapkan beban kepadanya, yaitu berupa hak guna dengan ketetapan ia wajib membayar sewa ke negara, atau
b. Negara menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dengan besaran yang telah ditetapkan, dan pengelolanya berkewajiban membayar besaran-besaran tersebut. 

7. Baik muslim yang membuka lahan mati memiliki izin imam atau tidak, keduanya berlaku beban yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kedua pihak.

8. Ketentuan ini berlaku pada semua wilayah yang ditundukkan baik dengan jalan perang (unwah) atau damai, yang itu berarti berlaku di wilayah yang dibebani kharaj atau ‘usyur. 

Mencermati adanya “ketetapan beban yang ditentukan besarannya oleh pemerintah dan wajib dibayarkan oleh orang yang melakukan ihyâul mawat” , maka inilah cikal bakal bagi tertibnya aturan perpajakan di wilayah non Arab yang ditundukkan setelah masa Nabi Muhammad SAW itu. Istilah sekarang mungkin, adalah cikal bakal bagi pemerintahan untuk bagi-bagi sertifikat tanah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa tahun belakangan ini. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU JATIM serta Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim

Senin 11 Februari 2019 23:0 WIB
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Ilustrasi (via money.it)
Suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid bertanya kepada Abû Yûsuf tentang kaum dari ahli harbi (penduduk kafir yang diperangi) dan ahli bâdiyah (penduduk nomaden) ketika menyerah tanpa syarat, bagaimana Islam memandang diri dan status tanah mereka? Pertanyaan dari khalifah ini cukup beralasan sekali sebab tanah ahli al-harbi apabila mereka kalah dalam peperangan, maka tanah tersebut akan menjadi ghanimah, tergantung pada ditinggalkan atau tidaknya oleh sang pemilik. 

Untuk tanahnya kafir dzimmy, maka status tanahnya jelas. Ia berubah menjadi kharâj. Kafir dzimmy merupakan orang non-Muslimin yang menyatakan tinggal di wilayah kekuasaan Islam dan bersedia hidup bersama secara damai dengan orang Islam. Namun, kali ini, lokasi tanahnya ada di wilayah perang. Mereka tetap pada keyakinan agamanya, namun menyatakan diri menyerah. Bagaimana status tanah yang dimilikinya? Apakah masuk kharaj ataukah dijadikan sebagai ghanîmah (harta rampasan perang)? Pertanyaan ini seolah menunjukkan kehati-hatian dari seorang pemimpin kepala negara agar dirinya tidak berlaku dhalim kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Jika diberlakukan sebagai tanah kharâj, maka tidak ada dasar ketentuan nashnya, karena dhahir nash menyebut kharaj hanya berlaku untuk kafir dzimmi dan berlaku di wilayah Islam. Bila tanah tersebut disebut ghanimah, namun pemiliknya sudah menyerah. 

Menjawab pertanyaan khalifah ini, Abû Yûsuf menjelaskan:

فإن دمائهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم وكذلك أرضوهم لهم وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله ﷺ وكانت أرضهم أرض عشر وكذلك الطائف والبحران

Artinya: “Sesungguhnya darah mereka adalah haram, dan harta yang ada di tangan mereka saat menyerahkan diri maka itu adalah miliknya. Demikian halnya dengan bumi mereka adalah milik mereka. Bumi itu menjadi bumi ‘usyur, menempati derajat yang sama dengan Madinah saat masyarakatnya masuk Islam di masa Rasulullah SAW, dan Rasul menjadikan bumi mereka sebagai bumi ‘usyur. Hal yang sama juga berlaku pada qabilah Thaif dan Bahran.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 62-63)

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan bumi usyur oleh Syekh Abû Yûsuf di sini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ungkapannya sebagai berikut:

فإن كانت في أرض العشر أدى عنها العشر وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج

Artinya: “Jika tanah tersebut terdapat pada bumi ‘usyur maka ditunaikan kewajiban ‘usyur (10 persen) dan jika tanah itu berada di bumi kharâj, maka berlaku baginya hukum kharâj.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Lantas bagaimana dengan status tanah yang dimiliki oleh ahli badiyah? Apakah wajib mengeluarkan kharaj ataukah ‘usyur? Ahli bâdiyah adalah penduduk yang tinggal nomaden, selalu berpindah-pindah tempat guna mencari air dan padang rumput untuk memberi pakan ternaknya. 

Terhadap ahli bâdiyah ini, Abû Yûsuf dalam kitab yang sama menjelaskan, bahwa:

وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في ذلك شيئا يستحق به منه شيئا , ولا يحفر فيه بئرا يستحق به شيئا , وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا حافرا ولا خفا في تلك البلدة , وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونها وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها

Artinya: “Demikian halnya dengan ahli bâdiyah, apabila mereka pasrah atas mata air dan negaranya, maka hal tersebut dikembalikan kepada mereka. Tidak ada hak bagi seorang pun dari ahli qabilah yang boleh mengganggu miliknya dan menguasai harta mereka. Demikian juga, tidak boleh seorang pun dari ahli qabilah menggali sumur agar bisa dimilikinya, Tidak ada yang boleh melarang mereka atas padang rumput, menggembala dan memberi air hewan ternak mereka. Tidak ada galian dan tidak ada kekhawatiran bagi negara tersebut. Bumi mereka adalah bumi ‘usyur serta tidak dikenai tanggungan kharâj setelahnya. Mereka bisa mewariskan dan bermuamalah jual beli atasnya. Hal ini berlaku untuk semua wilayah yang penduduknya menyerahkan diri dan berlaku atas kepemilikan di atasnya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Berdasarkan keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa tanah ahli bâdiyah (penduduk nomaden) diterapkan kebijakan yang sama dengan tanah ‘usyur. Para ahli bâdiyah tidak ditarik kharaj. Seluruh hak tanah dan kepemilikan di atasnya diserahkan kembali kepada pemilik asal dan boleh diwariskan, atau diperjualbelikan. 

Bagaimana dengan perlakuan khalifah terhadap pemeluk agama lain - seperti kaum majusy (penyembah api) – yang menyerah. Bagaimana dengan status kepemilikan tanahnya? Abu Yûsuf al-Kûfi menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسط وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه ويوفى لهم ولا يزاد عليهم

Artinya: “Dan terhadap kaum dari kalangan ahli syirik, maka imam menerapkan prinsip kemaslahatan terhadap mereka mengikut pada hukum dan prinsip keadilan berupa kewajiban kharaj sebagaimana berlaku atas ahli dzimmah. Bumi mereka adalah bumi kharâj dan dipungut dengan proporsi yang disesuaikan dan ditetapkan oleh Imam kepada mereka, tidak lebih.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1979: 63)

Berdasarkan keterangan ini, hal yang perlu digarisbawahi dari penjelasan Abû Yûsuf al-Kufi adalah bahwa:

1. Status non-Muslimin dari kalangan selain ahli harbi disamakan dengan ahli dzimmi

2. Kepada non-Muslimin dari kalangan selain ahli harbi (Yahudi dan Nashrani) diberlakukan atasnya kewajiban kharaj dan bukan ‘usyur. Jadi berbeda dengan non-Muslimin yang berasal dari ahli harbi yang diberlakukan atasnya ‘usyur

3. Besarnya kharaj ditentukan secara proporsional menurut kemampuan yang dimiliki oleh mereka menurut hitungan kharaj

4. Prinsip proporsional didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dan ditentukan besarannya oleh imam

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, bagaimana ketentuan ini berlaku di kalangan ulama mazhab lain, semisal Al-Maliki, Al-Syafii, dan Hanbali? Apakah juga mengikuti ketentuan yang sama, ataukah ada ketentuan lain yang berbeda? Kita simak pada kajian berikutnya! Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim

Rabu 6 Februari 2019 22:0 WIB
Faktor Pendorong Reformasi Sistem Keuangan di Masa Khalifah Umar
Faktor Pendorong Reformasi Sistem Keuangan di Masa Khalifah Umar
Pemerintahan Umar bin Khathab berlangsung kurang lebih 10 tahun. Pada masa itu, umat Islam di bawah kepemimpinan Umar mengalami kemajuan yang pesat. Perluasan wilayah berlangsung hingga masuk ke wilayah Irak, Syam (Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania), Mesir, Armenia, Azerbijan, Kurdistan dan Persia. Pada akhirnya, perluasan wilayah itu memiliki banyak konsekuensi dan bersifat kompleks. 

Luasnya wilayah secara tidak langsung membutuhkan penyerapan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besar pula. Kurang lebihnya sama dengan orang yang punya rumah luas 10 x 30 meter dibandingkan dengan orang yang punya rumah seluas lahan 1 hektar. Sudah pasti biaya perawatan dan operasionalnya menjadi lebih besar. Demikian pula dengan wilayah Islam, semakin luas wilayah tersebut, maka semakin banyak pula dibutuhkan perangkat guna melakukan kewajiban ri’ayah (penjagaan) masyarakat yang dinaunginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
 
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ingatlah! Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas kepemimpinan itu.” (Hadits Riwayat Bukhari-Muslim)

Ada beberapa sektor yang musti diperhatikan oleh pemerintahan Khalifah Umar tersebut seiring hak dan kewajiban melakukan ri’ayah. Pertama adalah sektor militer. Kedua, sektor ekonomi, dan ketiga, sektor demografi dan geografis.

Baca juga:
Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah
Pajak Tanah di Masa Nabi dan di Masa Umar bin Khathab
Di sektor militer, bagaimanapun juga, angkatan perang dibentuk sudah pasti harus melalui jalan mobilisasi massa di kalangan orang Islam pada waktu itu. Luasnya wilayah kekhalifahan, secara tidak langsung membutuhkan akomodasi yang besar pula dalam rangka mobilisasi itu. Selain itu, luasnya wilayah dengan kondisi demografis serta geografis wilayah yang beragam mendorong pada pengoptimalan peran baitul maal dengan alokasi finansial yang diperoleh dari zakat, kharraj dan fai’ serta ghanimah

Jika pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa khalifah Abu Bakar,  zakat yang diambil dari umat Islam dan kharraj yang diambil dari kalangan non-Muslimin di wilayah Islam, dan fai’ serta ghanimah bisa digunakan untuk menggaji para tentara ini, maka pada masa Umar sumber fiskal itu menjadi tidaklah mencukupi. Jika hanya untuk tentara saja sih sebenarnya mencukupi. Namun, bagaimanapun juga, sistem kekhalifahan akan berjalan lancar manakala ketimpangan sosial di dalamnya juga berhasil diatasi. Bukankah mengatasi ketimpangan sosial ini merupakan amanat langsung dari nash? Ketimpangan ini terjadi pada masih banyaknya kaum fakir miskin yang hidup di bawah naungan kekhalifahan saat itu. Adanya kebutuhan yang mendesak dan dlarurat di tubuh sistem kenegaraan, melahirkan manajemen fiskal. 

Antara mengatasi ketimpangan dan menjaga kedaulatan sistem kekhalifahan menjadi tugas utama Khalifah Umar. Untuk itu perlu penataan sistem kenegaraan dan penopangnya. Langkah pertama sudah pasti menata sistem penjagaan kedaulatan terlebih dahulu yang berarti membenahi sistem kemiliteran. 

Dalam menata sistem militer, hal tersebut pertama kali dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa masing-masing wilayah yang dikuasai oleh Islam memiliki batas kemampuan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Keberbedaan ini secara tidak langsung juga memiliki efek pada kebutuhan subsidi bagi kebutuhan pengadaan alat perang dan gaji tentara. Jika militer sebelumnya yang berada di daerah kaya sumberdaya masih bisa tercukupi kebutuhannya dari ghanimah dan zakat, namun bagaimana dengan daerah yang miskin sumberdaya? Tentu hal ini akan mengundang ketidakadilan di kalangan pasukan muslimin itu sendiri sehingga rawan penyelewengan. 

Rupa-rupanya, keadaan ini dibaca oleh Khalifah Umar. Akhirnya ia memilih melembagakan militer tersebut dalam suatu badan tersendiri. Risiko militer dilembagakan dan dijadikan sebagai aparatur negara adalah orang-orang yang terjun dan berada di dalamnya, berakibat dirinya menjadikan militer itu sebagai profesi. Keahlian bertempur dipandang sebagai bukan lagi menyerupai akad ju’alah, yang mana apabila mereka mendapatkan ghanimah atau fai’ yang banyak, maka semakin banyak pula perolehannya. Militer dijadikan sebagai badan profesi, seiring kebutuhan akan keterampilan dalam seni berperang dan memasang strategi bertempur di medan perang. Itulah sebabnya, badan ini layak untuk mendapatkan gaji tetap dari pemerintah karena keahlian tersebut. Akhirnya, terjadilah reformasi dalam sistem kemiliteran.

Jika militer digaji, berarti resiko berikutnya adalah seluruh ghanimah, kharaj, fai’ harus dikumpulkan menjadi satu dalam wadah baitul mâl dan dikelola secara bersama-sama dan didistribusikan secara merata. Dengan demikian, terciptalah keadilan dan kesetaraan dalam tubuh militer meski ia ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan sumberdaya ghanimah yang berbeda pula. Dan karena lokasi militer berjauhan antara satu tempat dengan tempat lain, maka dibutuhkan pendirian barak-barak militer. Pendirian barak-barak militer ini dibiayai oleh negara. 

Dengan dikumpulkannya pendapatan negara dari berbagai sumber fiskal tersebut dalam suatu badan tersendiri, maka dibentuklah badan khusus yang menangani perbendaharaan negara dan sekaligus mengatur laju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan ini disebut dengan Diwan Hisbah. Jadi, diwan hisbah ini mirip dengan Menteri Keuangan saat ini. Sementara itu baitul mâl dibentuk menyerupai Bank Central atau setara dengan Bank Indonesia (BI). Dewan Hisbah sendiri tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pasar, mengontrol timbangan/takaran, menjaga tata tertib dan susila, serta mengawasi kebersihan dan keindahan jalan. Semua pegawai yang masuk dalam diwan hisbah ini, digaji oleh negara lewat baitul mâl. Sementara itu, anggaran dan pendapatan belanja negara dirancang sedemikian rupa sehingga nampak terkesan menyerupai bangunan negara modern. 

Di sektor pemerintahan, Khalifah Umar melakukan pemekaran wilayah menjadi wilayah-wilayah propinsi. Beberapa propinsi yang dibentuk adalah Mekkah, Madinah, Palestina, Siria, Basrah, Kufah, dan Mesir. Masing-masing propinsi dikepalai Gubernur. Di masing-masing propinsi diangkat hakim-hakim wilayah untuk menangani kasus permasalahan sengketa yang terjadi di wilayah tersebut. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ghanimah, fai’ dan sejenisnya antara masa Umar dengan masa sebelumnya sudah terjadi peningkatan dan perkembangan sistem yang signifikan. Jika sebelumnya, 4/5 ghanimah dibagi habis ke seluruh tentara, namun hal itu tidak dilakukan pada masa Umar. Ghanimah itu telah diatur dalam suatu bangunan sistem ketatanegaraan. Jadi, ia sudah termasuk di dalam sistem tersebut disebabkan kondisi yang menghendaki demikian. Jadi, al-kharaj sebagai bagian dari fai’ dan al-‘usyur sebagai resiko berdirinya diwan al-hisbah adalah bagian dari resiko administrasi keuangan. Keduanya, yang semula legal berdasar nash, namun belum diatur dalam wadah lembaga di periode kekhalifahan sebelumnya, menjadi legal dan terlembagakan berkat adanya diwan hisbah tersebut. Pelembagaan berbanding lurus dengan resiko luasnya wilayah dan berbeda-bedanya kondisi demografis serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Wallâhu a’lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sumber rujukan: 
Abu al-Faraj Abd al-Rahmân Ibn al-Jawzi, "Manâqib Amîr Al-Mu'minîn 'Umar Ibn Al-Khathâb", Kairo: Maktabah al Khanaji, 1997, hlm. 4-20