IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mengapa Kartel Harus Diawasi?

Ahad 24 Februari 2019 9:30 WIB
Share:
Mengapa Kartel Harus Diawasi?
Ilustrasi
Sudah jadi rahasia umum bahwa lonjakan harga (inflasi) atau kejatuhannya (deflasi) di pasaran produk memiliki hubungan yang erat dengan segelintir pedagang kartel yang bekerja di balik layar dengan bekal skenario pasar. Dalam dunia pangan misalnya, disinyalir sudah berlangsung lama muncul kartel-kartel. Mulai dari hulu sampai ke hilir (konsumen akhir) pedagang kartel ini sudah bercokol dan mempengaruhi harga jual dan beli produk. Petani seolah tidak punya kuasa apa-apa terhadap produknya. Mereka harus senantiasa rela menjadi korban.

Dalam sejarah, Bulog (Badan Urusan Logistik) sendiri didirikan adalah sebagai bentuk penyikapan terhadap kartel yang mempermainkan impor pangan. Hal ini mengingat pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat. Jika sampai ia dikuasai oleh kartel, maka akan muncul yang dinamakan kartel primer sehingga berbahaya bagi masyarakat. Maka dari itu didirikanlah Bulog yang dipercaya sebagai pengimpor tunggal pangan untuk keperluan pengendalian harga pangan di pasaran agar tetap berada dalam ruang jangkau daya beli masyarakat. 

Baca juga: Mengenal Pedagang Kartel dan Permainannya di Pasaran
Meski sudah dibentuk Bulog sebagai importir tunggal, namun kenyataannya masih ditemukan adanya praktik kartel di masyarakat yang menguasai pasar dan acapkali menempuh cara yang dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan kondisi perekonomian makro suatu bangsa. Yang paling berbahaya lagi adalah bila masuk unsur kepentingan politis ke dalam diri pengusaha kartel ini. 

Dengan berbekal persekongkolan, ia dapat mempengaruhi kondisi harga dan barang di pasaran. Itulah sebabnya terbit UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Di dalam Undang-Undang ini ada sebuah amanat dibentuknya sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diperkuat melalui Kepres No. 75 Tahun 1999. Jadi, sampai di sini maka fungsi dan tugas KPPU pada dasarnya adalah mengawal pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, yang itu berarti bahwa tugasnya mencakup dua hal, yaitu: 

1. Mengusahakan ketertiban dalam persaingan usaha
2. Menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif (bebas dari monopoli)

Secara umum, di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan anti persaingan” sehingga dikategorikan sebagai “tidak sehat”, adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada sebuah perjanjian yang sifatnya dilarang
2. Jenis/macam kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan perusahaan sehingga menentukan harga di pasar. 

Lantas di mana posisi kartel dalam UU ini? Berdasar UU No. 5 Tahun 1999, kartel dimasukkan ke dalam kelompok perusahaan yang mengadakan “perjanjian” yang dilarang. Tugas KPPU di sini adalah mengawasi perusahaan-perusahaan/pelaku usaha sekaligus menindak dan membuktikan keberadaan kartel berdasar perjanjian yang dibuatnya. Sudah pasti, usaha KPPU ini diawali dengan menangkap adanya indikasi yang mengemuka di masyarakat. Ibarat tidak ada asap tanpa adanya api. Dengan indikasi, ia mengawali melakukan tindakan penelitian dan penyidikan guna membuktikan fakta tersebut.

Meski sudah memiliki payung hukum berupa UU, namun dalam praktiknya KPPU mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian, meskipun bukti-bukti telah dihadirkan dalam persidangan. 

Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab utama lemahnya KPPU dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap kartel. Semua penyebab ini bermuara pada keterbatasan wewenang KPPU, yang antara lain adalah:

1. KPPU tidak memiliki wewenang menggeledah pelaku usaha yang diindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999

2. Alasan klasik keterbatasan tersebut adalah menyangkut “rahasia perusahaan” sehingga sulit mendapatkan akses data ang diperlukan

3. Rahasia dagang merupakan hak yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Meski KPPU berwenang mengorek keterangan instansi terkait, namun hingga saat ini kerjasama yang baik dalam penyelidikan belum terjalin di antara instansi-instansi ini. Sebenarnya alasannya juga masuk akal, pihak Dirjen HKI tidak berani mengungkap rahasia dagang ke KPPU tersebut karena belum ada payung hukum yang membolehkannya. Akibatnya, penyelidikan lintas sektor belum bisa dilakukan

4. Meskipun KPPU memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan para pelaku usaha atau saksi yang diduga mengetahui praktik kartel, namun KPPU tidak bisa memaksa kehadiran masing-masing pihak. Jadi, serba dilematis, karena ketiadaan wewenang memaksa tersebut.

Itulah beberapa di antara kelemahan KPPU dalam tata laksana mengawal perjalanan UU No. Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. 

Buntut penyelesaian perkara oleh KPPU selalu berakhir di pengadilan. Meski dalam beberapa kasus, KPPU sudah berhasil menyeret pelaku kartel ke ranah pengadilan, namun karena akses data yang kurang serta koordinasi lintas sektoral yang tidak berlangsung maksimal, mengakibatkan KPPU menjadi kurang data. 

Contoh kasus yang pernah diungkap oleh KPPU adalah kartel jasa pemeriksaan kesehatan bagi calon tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, kartel fuel surcharge pada jasa penerbangan domestik Indonesia yang melibatkan beberapa industri jasa penerbangan dan kartel industri farmasi. Menurut hasil penyelidikan dari KPPU, semua kartel-kartel ini terbukti secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Faktanya, hasil penyidikan yang tertuang dalam amar putusan KPPU ternyata dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung disebabkan karena bukti dan data yang dibawa oleh KPPU dianggap belum mampu membuktikan usaha kartel tersebut secara “tegas”. Maksud dari secara “tegas” ini adalah bukti langsung melalui komunikasi ataupun perjanjian tertulis yang melibatkan semua pelaku usaha yang masuk dalam ranah kartel. 

Ingat bahwa, kartel itu terbentuk kadangkala tidak melalui kesepakatan tertulis. Ada kalanya kartel terbentuk melalui perjanjian tidak tertulis. Nah, pembuktian kartel yang melalui kesepakatan tidak tertulis inilah yang paling sulit menghadirkan buktinya, disebabkan harus tegas ditunjukkan fakta komunikasi, yang itu berarti harus ada penyadapan. Sementara itu, KPPU tidak memiliki payung hukum melakukan penyadapan. Jika hal ini mereka lakukan, bukan tidak mungkin ia akan justru dituduh balik telah melanggar pasal transaksi elektronik secara ilegal dan melanggar hak privasi. Dilematis bukan? 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim

Share:
Ahad 24 Februari 2019 19:30 WIB
Pandangan Syariat terhadap Praktik Kartel
Pandangan Syariat terhadap Praktik Kartel
Semua ulama sepakat bahwa setiap praktik jual beli hukum asalnya adalah boleh, kecuali apabila ditemui adanya illat (alasan dasar) yang menyebabkan keharamannya. Contoh illat keharaman adalah disebabkan adanya unsur yang membahayakan (dlarar), menipu, curang, adanya unsur fâkhisy (tidak pantas dilakukan/tabu) dan jual belinya orang yang dipaksa (mukrah). Semua illat hukum ini dalam tahapan berikutnya mengalami diferensiasi menyesuaikan konteks zaman. 

Dilihat dari sisi objek transaksi, jual beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu jual beli muqayyadah (barter), jual beli muthlaq, jual beli sharf (tukar menukar valuta), dan jual beli salam (memesan). Sementara itu, apabila ditinjau dari sisi “harga,” maka jual beli bisa dikelompokkan menjadi empat, antara lain 1) jual beli murâbahah (menguntungkan), 2) jual beli tauliyah (jual beli sesuai harga asal), 3) jual beli khasârah (banting harga), dan 4) jual beli musâwah (jual beli dengan sistem menyembunyikan harga beli aslinya, namun kedua orang yang berakad saling ridha). 
Setiap jual beli di atas, hukum asalnya adalah boleh manakala tidak dijumpai adanya illat keharaman. Permasalahannya adalah bagaimana bila sistem jual beli itu dipergunakan untuk persaingan usaha tidak sehat misalnya masing-masing pelaku jual beli murâbahahtauliyahkhasârah atau musâwah bergabung menjadi satu dalam sebuah kartel? Apakah gabungan ini masuk ke dalam bagian illat keharaman? 

Jika menilik kembali pada asal-muasal timbulnya illat keharaman praktik jual beli, maka ada beberapa kemungkinan timbulnya kecurangan pada praktik kartel, antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya unsur yang membahayakan kemaslahatan umum

2. Adanya niat mempengaruhi harga pasar

3. Adanya niat mematikan usaha lain yang tidak ikut bergabung membentuk komunitas kartel mereka

Praktik kartel yang dapat membahayakan kemaslahatan umum ini bertentangan dengan kaidah utama praktik muamalah, yaitu:

1.  لاضرر ولاضرار (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri dan orang lain), termasuk terhadap pekerjaan orang lain atau kehidupan orang lain, apalagi masyarakat. 

2. Hendaknya bisnis berorientasi pada penyediaan kualitas produk yang baik bagi masyarakat (فاستبقوا الخيرات) (berlomba-lomba dalam kebaikan). 

Jual beli khasârah yang dilakukan dengan jalan membanting harga kadangkala memang diperlukan oleh pengusaha guna mengatasi macetnya barang produksi di gudang. Demikian juga strategi lainnya, seperti jual beli tauliyah, atau musâwah. Keputusan melakukan banting harga ini tentunya mengacu pada pertimbangan kemaslahatan yang harus diputuskan oleh manajemen perusahaan, yaitu menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat barang rusak di gudang (hifdh al-mâl). Menghindari rusaknya barang secara sia-sia hukumnya adalah wajib.

Hal yang berbahaya terhadap praktik jual beli di atas adalah bilamana kebolehan melakukan strategi jual beli itu dimanfaatkan untuk mematikan usaha orang lain. Misalnya, adalah produk yang dijual oleh sebuah perusahaan terdiri atas produk asing (tunggal) yang belum ada penggantinya (substitusi) di dalam negeri. 

Apabila ditemui adanya produsen baru yang bergerak dalam menghasilkan produk yang sejenis dengan produsen lama, lalu secara mendadak tiba-tiba ia menerapkan strategi membanting harga dengan niat merugi sesaat, sehingga produsen pesaing tidak bisa bergerak yang pada akhirnya berujung mematikan langkahnya memasuki pasar, maka praktik seperti ini yang menyebabkan timbulnya keharaman. Keharaman disebabkan adanya niat sejak awal untuk memonopoli usaha dan menghalangi produk baru yang masuk. Qaidah yang dipergunakan tentunya berangkat dari bahwa segala perkara tergantung pada niatnya. Bila niatnya adalah ta’awun ‘ala al-itsm wa al-‘udwân (tolong menolong dalam perbuatan dosa dan persaingan tidak sehat), maka sudah pasti masuk konsep larangan ini berubah menjadi pengharamannya.

Sekadar sebagai gambaran saja (tidak benar-benar terjadi), misalnya ada produk Mie C. Suatu ketika ia menghendaki masuk di pasaran mie Indonesia. Melihat produk ini dengan cepat diterima oleh masyarakat sehingga mengurangi jumlah produk Mie A atau Mie B yang sudah lebih dulu eksis dan laris, maka dilakukanlah sebuah strategi oleh kedua produsen terakhir. Misalkan adalah produsen Mie A bersekongkol dengan Mie B, kedua-duanya melakukan banting harga produk dalam rentang waktu yang lama. Berbekal cita rasa lidah masyarakat yang sudah terbiasa dengan kedua produk ini, maka dengan mudah sekali, masyarakat pada akhirnya tergiring untuk membeli produk Mie A dan Mie B, sembari meninggalkan Mie C. Apalagi bila harga produk dipepet habis. Bila modal pesaing (Mie C) tergolong kecil, kemacetan produk selang waktu beberapa lama ini dapat memicu pada kolapsnya perusahaan disebabkan minimnya input yang bisa didapat dari hasil penjualan. 

Strategi membanting harga selama beberapa waktu lamanya untuk mendapat keuntungan yang besar selama masa waktu tertentu inilah yang kemudian masuk dalam bagian rumpun praktik kecurangan yang dilarang oleh syariat karena unsur dlarar-nya dalam mematikan pesaing. 

Lantas bagaimana sebenarnya syariat memandang penting persaingan usaha? 

Syariat agama kita sebenarnya menghendaki agar dalam melakukan muamalah, pelaku bisnis senantiasa berorientasi pada etika sosial dan bisnis, serta tidak semata berorientasi pada upaya gain profit (upaya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya). 

Tindakan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan pihak lain yang seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk dalam lingkup persaingan pasar yang sehat merupakan tindakan yang dicela oleh syariat (al-takâtsur). Hal ini sebagaimana tercermin dalam macam-macam jual beli di atas yang hukum asalnya adalah boleh lantas berubah menjadi tidak boleh (haram) karena ditemuinya adanya niat dlarar dan mencurangi orang lain. Inilah bagian dari prinsip etis usaha dalam syariat kita. 

Ada beberapa prinsip lain yang bisa kita temui dalam teks nash dan berhubungan dengan bisnis, sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam muamalah, harus senantiasa menerapkan prinsip kejujuran (QS. Al-Taubah: 119)

2. Menghindari persaingan yang tidak sehat berupa menghindari memakan harta orang lain secara bathil (QS. Al-Baqarah: 188)

3. Berperilaku baik dan simpatik terhadap mitra bisnis dan konsumen (QS. Al-Hijr: 88)

4. Keadilan dalam timbangan dan takaran (QS. Al-Isra: 35)

5. Menganggap pesaing sebagai mitra bisnis. Mengubah mindset pandangan terhadap pesaing sebagai mitra bisnis dan bukan sebagai lawan, dapat berimbas pada munculnya strategi dagang yang lain, yaitu:

a. Lahir strategi dalam menghadapi pelanggan atau mitra bisnis (QS. Al-An’am: 160)
b. Strategi mengupayakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas
c. Terjadi upaya melakukan inovasi produk berbasis pada kualitas barang
d. Menghindari monopoli

Inilah beberapa alasan bagi haramnya kartel masuk dalam sistem niaga. Selain lewat argumentasi syariat, kita juga bisa temukan bahwa dalam produk legislasi kita, Indonesia, kita bisa lihat bahwa kartel merupakan tindakan yang juga dilarang. Pada Pasal 17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di sana disebutkan bahwa: 

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan.atau persaingan tidak sehat.” 

Di dalam ayat 2 dari UU yang sama juga disebutkan bahwa: 

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atau produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila:

1. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
2. Mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/jasa yang sama; atau
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Inilah bagian dari persaingan yang tidak dikehendaki baik oleh syariat maupun oleh hukum positif kita. Bahkan, dalam sistem legislasi kita juga dicantumkan bahwa penguasaan 50% pangsa pasar oleh satu / sekelompok produsen merupakan indikasi telah timbulnya kartel yang menguasai pasar. Wallahu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 22 Februari 2019 23:0 WIB
Mengenal Pedagang Kartel dan Permainannya di Pasaran
Mengenal Pedagang Kartel dan Permainannya di Pasaran
Ilustrasi (via pepperlaw.com)
Dalam pasar bebas (free market), persaingan merupakan hal yang biasa terjadi. Dengan persaingan ini, lahir pasar sempurna. Semua harga berlangsung kompetitif sehingga dapat memicu inovasi-inovasi produk. Hasil akhirnya, adalah lahir banyak variasi produk. 

Dengan adanya produk yang variatif, maka konsumen memiliki banyak alternatif pilihan guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang bisa disesuaikan dengan kapasitas cost yang dimilikinya. Namun, yang patut disayangkan adalah ada produsen yang tidak siap dengan iklim persaingan usaha tersebut. Imbasnya, lahir kemudian upaya mempengaruhi harga di pasaran. Jika mereka tidak mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan legislasi yang dihasilkan, maka dilakukanlah sebuah kerja sama membentuk sebuah sindikasi ilegal. 

Sindikasi yang terbentuk, masing-masing memiliki kesadaran terhadap tabiat pasar, bahwa “harga produk” berbanding lurus dengan “supply and demand” (jumlah produk dan banyaknya permintaan barang). Berbekal dua komponen inilah, maka sindikasi yang terbentuk beroperasi dengan jalan mempermainkan jumlah stock product (persediaan barang). Tujuannya, tidak lain adalah mendapatkan keuntungan pribadi (sekongkol) yang sebesar-besarnya, tanpa peduli terhadap gejolak yang berlangsung di masyarakat. Komunitas sindikasi (persekongkolan) ini dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah “kartel.”

Walhasil, kartel ditandai oleh adanya:

1. Kerja sama antara dua atau lebih produsen independen

2. Permainan terjadi dalam jumlah stok

3. Tujuannya, mempengaruhi harga produk di pasaran sehingga memperoleh kekuatan pasar.

Karena kartel dilakukan oleh produsen independen, dan tujuannya adalah mempengaruhi harga produk di pasaran, maka jenis produk yang dijual dan hendak direkayasa harganya biasanya merupakan produk homogen (sejenis). Ciri khas utama operasional persekongkolan ini dilakukan dengan jalan membuat “langka produk” di pasaran. Ketersediaan produk yang terbatas, dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga. 

Melihat scope bidang pemasaran produk, maka kartel ini sebenarnya memiliki banyak ragam, antara lain (1) kartel harga, (2) kartel harga pokok, (3) kartel rayon, (4) kartel kontigentering, (5) kartel syarat, (6) kartel penjualan, dan (7) kartel laba.

Kartel harga merupakan persekongkolan untuk mengatur harga produk yang diproduksi. Cirinya ditandai oleh adanya penentuan harga jual minimum produk di atas kertas. Namun, dalam praktiknya, produk dijual justru dengan harga lebih rendah dari harga yang tertera dan disepakati bersama-sama. Namun, tidak ada larangan bagi produsen lainnya untuk menjual harga di atas harga minimum yang tertera, namun dengan risiko jika tidak laku di pasaran, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing produsen.

Kartel harga pokok merupakan persekongkolan dalam penentuan rasio laba yang boleh diambil dan harus dipatuhi oleh anggota kartel. Perbedaan yang terjadi pada tingkat laba dapat melahirkan kompetisi. Dan kompetisi inilah yang hendak dihindari oleh masing-masing pihak produsen. Pernah mendengar istilah win-win solution (sama-sama menang). Itulah ciri utama dari kartel harga pokok ini. 

Kartel rayon ditandai dengan ciri pembagian wilayah. Masing-masing produsen tidak boleh menjual produknya ke wilayah operasional produsen yang lain. Tujuan dari penetapan wilayah ini adalah, agar masing-masing pedagang sama-sama memiliki kekuatan dan penguasaan pasar. Adanya substitusi produsen lain ke wilayah produsen sejenisnya dianggap dapat mengurangi penetrasi kekuatan pasar bagi produsen yang sudah terlebih dahulu menjangkaunya, disebabkan karena ada pesaing.

Kartel kontigentering ditandai oleh penetapan volume produksi. Produsen yang lebih rendah volume produksinya berhak mendapatkan hadiah berupa premi yang diperoleh dari produsen lainnya yang lebih besar skala volumenya. Dengan demikian, hadiah ini ibarat sebuah palak/denda bagi produsen lain yang menguasai wilayah produsen tertentu (anggota kartel) yang memiliki skala volume lebih rendah. 

Kartel  syarat ditandai oleh adanya kesepakatan bersama anggota kartel dalam hal ketentuan tampilan produk, kemasan, kualitas barang, atau bahkan pengiriman sehingga terkesan seragam. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan kesepakatan ini adalah menghilangkan persaingan di lingkup pasar.

Kartel penjualan ditandai oleh kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah kantor pusat penjualan atau tempat berjualan itu sendiri. Dengan keberadaan kantor ini, semua produk dijual pada satu tempat yang sama (tunggal) sehingga meminimalisir penjualan. 

Kartel laba ditandai dengan adanya kesepakatan pembagian laba. Ciri utama dari kartel jenis ini adalah bahwa semua laba kotor (gross profit) dari hasil penjualan setiap anggota kartel dikumpulkan bersama-sama menjadi satu dalam satu kas umum (tersentralisasi). Selanjutnya, laba bersih (net profit) yang didapatkan dibagi ke seluruh anggota kartel dengan proporsi tertentu sesuai kesepakatan. 

Menilik dari mekanisme kartel terakhir, maka “kartel laba” ini dalam syariat kita menyerupai suatu modifikasi akad syirkah abdan. Di satu sisi ada yang membolehkan, namun dalam madzhab Syafii, syirkah semacam ini diputus sebagai haram. 

Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan dasar diperbolehkannya syirkah abdan, adalah karena ada beberapa keuntungan yang dinilai bisa diterima, yaitu:

1. Memungkinkan relasi antara pihak manajemen kartel (syirkah) dengan pelaku usaha (baca: anggota kartel) menjadi lebih kondusif disebabkan karena tuntutan laba dan keuntungan bersama-sama antara masing-masing perusahaan dapat dengan mudah dicapai

2. Risiko persaingan yang dapat mematikan usaha lain yang sama-sama bergerak di bidang industri yang sama dapat diminimalisir

3. Kerugian yang dialami masing-masing anggota kartel akibat rendahnya daya jual di pasaran juga bisa diminimalisasi

Sementara itu, dampak negatif dari syirkah abdan (kartel) ini, antara lain:

1. Berkurangnya langkah untuk pengembangan inovasi produk disebabkan karena tantangan yang dihadapi oleh anggota kartel rata-rata adalah seimbang sehingga laba yang didapat oleh setiap anggota cenderung stabil

2. Akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat antar masing-masing anggota kartel, perusahaan minim melakukan inovasi dan melakukan terobosan ekspansi usaha. 

3. Secara tidak langsung, masyarakat dirugikan karena mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Sepenuhnya harga ada di tangan kartel. Masyarakat selaku konsumen hanya berperan pasif selayaknya korban.

4. Iklim usaha menjadi tidak kondusif karena dengan adanya kartel, timbul kecurangan-kecurangan lain yang dirahasiakan dari anggota kartel lainnya. 

Pernah dengar ada istilah ketagihan pada produk tertentu? Apa sebabnya? Ada kemungkinan karena adanya usaha sejenis membutuhkan langkah terobosan bagi produsen tertentu dengan mempengaruhi psikis dari konsumen. Caranya dengan membuat agar konsumen menjadi tergantung pada produknya. Salah satu caranya (yang semoga hal itu tidak terjadi di Indonesia) adalah dengan memasukkan unsur candu atau narkoba ke dalamnya dalam taraf yang samar dan tidak diindikasi berbahaya. Namun, imbasnya adalah tercapainya ketergantungan itu. Wallahu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim

Senin 18 Februari 2019 15:30 WIB
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
Ilustrasi (via timeslive.co.za)
Suatu ketika Abû Yûsuf al-Kufi (731-798 M) ditanya oleh Amîrul Mukminin tentang status bumi yang tidak ditemukan adanya tanda-tanda kepemilikan sebelumnya, apa solusi yang bisa diberikannya untuk pengelolaan bumi tersebut? Abû Yûsuf dalam hal ini menyebutkan ciri-ciri dari bumi jenis ini sebagai berikut:

عن الأرضين التي افتتحت عنوة أوصولح عليها أهلها وفي بعض قراها أرض كثيرة لايرى أثر زراعة ولابناء لأحد

Artinya: “Permasalahan tentang bumi yang ditundukkan dengan jalan peperangan (unwah) atau penduduknya menyatakan damai, sementara di sebagian wilayah tersebut terdapat banyak belahan bumi lain yang tidak diketahui adanya tanaman atau bangunan yang menyatakan milik seseorang.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63)

Baca juga:
Pemikiran Abu Yusuf soal Ekonomi Negara dalam Kitab Al-Kharaj
Sumber Keuangan Pajak Menurut Abu Yusuf dan Adam Smith
Pandangan Abu Yusuf al-Kufi soal Status Pajak Ahli Harbi
Abû Yûsuf menjawab bahwa apabila tidak ditemukan adanya tanda-tanda bangunan atau tanaman, atau tanda-tanda bahwa bumi tersebut adalah harta fai’ (harta terlantar yang ditinggalkan pemiliknya yang melarikan diri), tidak ada batas-batas tanah yang dijumpai, bukan tempat pemakaman, bukan tempat penggembalaan ternaknya kaum di wilayah tersebut, tidak dijumpai adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadapnya, maka demikian ini disebut bumi mati. 

فمن أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi dengan ciri-ciri tersebut, atau mengelolanya sebagian, maka ia menjadi milik bagi orang yang mengelolanya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 63-64)

Status bumi yang sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung menjadi milik negara dan Imam boleh membaginya kepada orang yang dikehendakinya. 

ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل فيه ترى أنه صلاح وكل من أحيا أرضا مواتا فهي له

Artinya: “Tuan (Amirul Mukminin) boleh membaginya kepada orang yang tuan suka atau yang tuan kenal. Tuan bisa juga menyuruh orang yang tuan gaji untuk mengelolanya menurut pertimbangan kemaslahatan tuan. Setiap orang yang menghidupkan bumi mati, maka bumi tersebut adalah haknya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Pendapat Abu Yusuf ini rupanya disandarkan kepada pernyataan Imam Abu Hanifah rahimahûllâh yang menyatakan bahwa: 

من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك 

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan bumi mati maka baginya hak bumi tersebut dengan catatan apabila ada Imam membolehkan. Menghidupkan bumi mati tanpa seizin Imam maka bagi orang tersebut tidak berhak atas bumi tersebut. Imam boleh mencabut hak pengelolaan darinya atau menarik sewa darinya, atau menetapkan ketentuan-ketentuan atasya, dan lain sebagainya.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Perhatikan pada penggalan يصنع فيها مارأى من الإجارة والأقطاع وغير ذلك, yaitu Imam menetapkan skema sewa kepada orang tersebut, atau menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan atas pengelolaan tanah tersebut kepadanya. 

Mari kita cermati dengan baik! Dalam dunia modern, apa istilah lain dari ketetapan baku yang ditetapkan oleh negara kepada pengelola tanah yang dibukanya sendiri bila tanpa seizin Imam?

Kuncinya ada kesimpulan yang disampaikan oleh Abû Yûsuf bahwa:

الإحياء لايكون إلا بإذن الإمام

Artinya: “Menghidupi bumi mati tidak ada tanpa seidzin Imam.” (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya’qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Ma’rifah li al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, 1979: 64)

Ada beberapa poin yang harus kita catat dalam hal ini:

1. Bumi yang menjadi taklukan wilayah Islam, secara otomatis dikuasai oleh negara 

2. Hak pengelolaan bumi dikendalikan oleh negara dan negara berhak menentukan pemanfaatannya. 

3. Bumi yang dikelola dan dimiliki oleh negara adalah bumi yang belum ada tanda-tanda pemiliknya

4. Bumi yang sudah ada pemiliknya, maka negara mengakui hak kepemilikan orang tersebut

5. Muslim boleh membuka bumi yang belum ada pemiliknya namun dengan catatan harus seizin pemerintah

6. Apabila ada orang muslim yang terlanjur membukanya, tanpa didahului dengan izin ke negara, maka berlaku ketetapan:

a. Negara menetapkan beban kepadanya, yaitu berupa hak guna dengan ketetapan ia wajib membayar sewa ke negara, atau
b. Negara menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dengan besaran yang telah ditetapkan, dan pengelolanya berkewajiban membayar besaran-besaran tersebut. 

7. Baik muslim yang membuka lahan mati memiliki izin imam atau tidak, keduanya berlaku beban yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kedua pihak.

8. Ketentuan ini berlaku pada semua wilayah yang ditundukkan baik dengan jalan perang (unwah) atau damai, yang itu berarti berlaku di wilayah yang dibebani kharaj atau ‘usyur. 

Mencermati adanya “ketetapan beban yang ditentukan besarannya oleh pemerintah dan wajib dibayarkan oleh orang yang melakukan ihyâul mawat” , maka inilah cikal bakal bagi tertibnya aturan perpajakan di wilayah non Arab yang ditundukkan setelah masa Nabi Muhammad SAW itu. Istilah sekarang mungkin, adalah cikal bakal bagi pemerintahan untuk bagi-bagi sertifikat tanah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa tahun belakangan ini. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU JATIM serta Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim