IMG-LOGO
Trending Now:
Fiqih Perbandingan

Beda Pendapat Ulama soal Dua Shalat Jumat dalam Satu Desa

Selasa 26 Februari 2019 15:30 WIB
Share:
Beda Pendapat Ulama soal Dua Shalat Jumat dalam Satu Desa
Ilustrasi (ibtimes.co.uk)
Saat masih kecil, penulis sering menyaksikan perdebatan antara penduduk desa terkait hukum dua shalat Jumat dalam satu desa. Pasalnya, di desa sebelah terdapat dua masjid; masjid barat dan masjid timur. Kedua masjid sama-sama besar dan memiliki takmir masing-masing. Takmir kedua masjid merasa berhak untuk menyelenggarakan shalat Jumat.

Untuk menghentikan polemik tersebut, para perangkat desa, takmir kedua masjid, dan tokoh masyarakat berkumpul serta bermusyawarah. Kemudian mereka sepakat untuk menggunakan salah satu masjid sebagai tempat shalat Jumat, sebab menurut keyakinan mereka tidak boleh ada dua shalat Jumat dalam satu desa. 

Menurut hemat penulis, kejadian semacam ini tidak hanya dialami oleh penduduk desa dimaksud, melainkan banyak penduduk desa yang lain. Karenanya, kita perlu memahami hukum dua shalat Jumat atau lebih dalam satu desa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan ini. Pertama, Imam Abu Hanifah, Amr bin Dinar dan ulama mazhab Dzahiriyyah menegaskan bahwa melaksanakan dua atau lebih shalat Jumat dalam satu desa hukumnya boleh. 

Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wata’ala:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ   

Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS. Al-Haj: 78).

Ayat ini menyatakan, segala kesulitan dalam beragama dihilangkan, terutama terkait aturan yang menyangkut orang banyak, seperti shalat Jumat. Sementara, mewajibkan umat Islam berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan shalat Jumat merupakan sebuah kesulitan, apalagi bagi orang yang tinggal jauh dari masjid. Karenanya, kesulitan itu harus dihilangkan dengan memperbolehkan mendirikan shalat Jumat lebih dari satu.     

Selain itu, mereka juga berpegangan pada ucapan Ali radhiyallahu anhu:

 لَا جُمْعَةَ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ

Tidak ada shalat Jumat kecuali di pemukiman (desa) yang ada masjidnya (Abdullah bin Abi Syaibah, Al-Mushnaf, Darul Fikr, Juz 2, Halaman 545).

Hadis di atas menjelaskan, shalat Jumat dianggap sah jika dikerjakan di pemukiman. Artinya, shalat Jumat tetap dihukumi sah, sekalipun didirikan di dua tempat atau lebih, selama tempat-tempat itu berada di pemukiman penduduk.

Kedua, menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Syafi’i dalam salah satu riwayat yang kuat, tidak boleh ada dua shalat Jumat atau lebih dalam satu desa. Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wata’ala:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا.  

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. (QS. At-Taubah: 107-108).

Ayat ini menjelaskan keharaman membangun masjid berdekatan dengan masjid lain, sebab dapat memecah belah umat Islam. Sedangkan, mendirikan dua shalat Jumat dalam satu desa juga berpotensi memecah belah umat Islam, maka tidak boleh.

Di samping itu, mereka juga berpegangan pada riwayat Bukair bin al-Asyaj:

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّوْنَ فِي تِسْعِ مَسَاجِدَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُوْنَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسْوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: Guru-guru kami bercerita kepadaku bahwa pada masa Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam masih hidup, mereka mengerjakan shalat di Sembilan masjid, padahal mereka mendengar azan Bilal. Tetapi, setiap hari Jumat datang, mereka semua datang ke masjid Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam. (Baihaki, Makrifatus Sunan wal Atsar, Juz 5, halaman 157).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa para sahabat senantiasa mengerjakan shalat Jumat di masjid Nabi shallallahu a’laihi wasallam meskipun ada banyak masjid lain. Dari sini dapat difahami bahwa melaksanakan dua shalat Jumat dalam satu desa tidak boleh. Seandainya hal ini terjadi, maka shalat Jumat pertama dianggap sah dan yang kedua dianggap batal.

Ketiga, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi’i, dalam satu desa tidak boleh ada lebih dari satu shalat Jumat, kecuali ada kebutuhan (hajat), seperti: Masjid sempit dan tidak mungkin diperluas, desa sangat luas, jarak yang sangat jauh antara satu masjid ke masjid lainnya, dan adanya permusuhan antar penduduk.  

Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wata’ala:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kaum Muslimin. Sementara, membolehkan mendirikan dua shalat Jumat karena ada kebutuhan merupakan bentuk kemudahan yang dikehendaki oleh Allah.

Mereka juga berpedoman pada fatwa (atsar) Atho’ yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَأَيْتَ أَهَلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُوْنَ فِيْهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ 

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atho’: Apakah kamu melihat penduduk Bashrah, masjid paling besar tidak muat untuk mereka,apa yang mereka perbuat ? Ia berkata: Setiap kaum memiliki masjid tempat mereka berkumpul (untuk shalat Jumat). Lalu bagi mereka, hal itu sudah cukup.

Pada atsar di atas, Atho’ membolehkan mendirikan dua shalat Jumat sebab ada hajat dan darurat, yaitu masjid terbesar di Bashrah tidak mampu menampung seluruh jama’ah. (Lihat: Hasyim Jamil, Masa’il Minal Fiqhil Muqaran, Damaskus, Darus Salam, halaman 164-168).

Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat ketiga yang menyatakan kebolehan mendirikan dua shalat Jumat dalam satu desa, karena ada hajat atau darurat, merupakan pendapat yang kuat. Sebab, pendapat ini selaras dengan prinsip al-taysir (memberikan kemudahan) dalam Islam. Pendapat ini juga lebih membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin, dan syiar Islam, mengingat saat ini jumlah masjid semakin banyak. Wallahu a’lam.


Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung, dan Pengurus LDNU Jombang.
Tags:
Share:
Ahad 27 Januari 2019 14:30 WIB
Beda Pendapat Ulama soal 'Mendekati' Istri Sebelum Mandi Besar
Beda Pendapat Ulama soal 'Mendekati' Istri Sebelum Mandi Besar
Ilustrasi (bsnscb.com)
Bagi banyak orang, berhubungan seksual merupakan hiburan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, aktivitas itu kadang terhenti karena istri menstruasi. Saat menstruasi datang, suami-istri dituntut bersabar untuk tidak berhubungan seksual, sampai datang masa suci, sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artiya: “Janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka (istri-istri) telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS al-Baqarah: 222)

Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang makna suci dalam ayat tersebut. Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa maksud suci adalah berhentinya darah menstruasi. Artinya, jika darah menstruasi telah berhenti maka diperbolehkan melakukan hubungan seksual, sekalipun sang istri belum mandi besar.

Imam Abu Hanifah memaknai kata “Yathurna” dan “Tatahharna” pada ayat di atas dengan “berhentinya darah menstruasi”. Dengan demikian, larangan menyetubuhi istri hanya sampai batas waktu berhentinya darah menstruasi. Setelah darah berhenti, diperbolehkan menyetubuhinya.

Kedua, mayoritas ulama meliputi Imam Malik, Imam Syafi’i,dan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan, makna suci adalah bersuci dengan air atau mandi besar. Artinya, agar diperbolehkan melakukan hubungan seksual, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: berhentinya darah, dan sudah mandi besar.

Mereka memahami kata “Yathurna” dan “Tatahharna” pada ayat tersebut dengan “mandi besar”. Dengan demikian, larangan menyetubuhi istri bukan hanya sampai berhentinya darah menstruasi, melainkan sampai dia telah mandi. Setelah dia mandi, baru diperbolehkan menyetubuhinya.

Pendapat kedua ini diperkuat oleh qira’ah Imam Hamzah dan Imam Al-Kisa’i “Hatta Yattahharna”; menggunakan harakat tasydid, yang berarti mandi. Di samping itu, Allah subhanahu wata’ala mensyaratkan dua hal agar istri boleh digauli, yaitu berhentinya darah dan mandi, maka kedua syarat itu harus dipenuhi.

Ketiga, Imam Thawus dan Imam Mujahid menyatakan, istri boleh disetubuhi setelah ia membasuh kemaluannya dan berwudhu.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat kedua yang menegaskan kewajiban mandi besar sebagai syarat diperbolehkannya berhubungan seksual, tampaknya merupakan pendapat yang kuat. Karena Allah subhanahu wata’ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya:

  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri, termasuk orang yang menyucikan diri dari kotoran darah menstruasi dengan cara mandi. Selain itu, fitrah manusia membenci kotoran dan menyukai kebersihan. (Lihat: Muhammad Ali As-Shabuni, Rawa’iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur’an, halaman 301-302). Wallahu a’lam.


Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.

Rabu 23 Januari 2019 20:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama tentang Kotoran Hewan yang Halal Dimakan
Ragam Pendapat Ulama tentang Kotoran Hewan yang Halal Dimakan
Ilustrasi (via spunfish.com)
Kotoran yang dikeluarkan dari pencernaan hewan, selain dianggap menjijikkan (mustaqdzar) juga dikategorikan sebagai salah satu perkara yang najis. Sehingga ketika kotoran ini menempel pada badan atau pakaian orang yang sedang shalat, dapat berakibat pada batalnya shalat yang dilakukan.

Status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, ayam, dan lainnya; atau hewan yang haram dimakan dagingnya, seperti anjing, babi, tikus, dan lainnya.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’i serta dijadikan sebagai pengamalan dan ketetapan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. 

Namun jika kita menelusuri lebih mendalam tentang persoalan status kotoran hewan ini, rupanya terdapat ulama yang berpendapat lain. Salah satu ulama mazhab Syafi’I, Imam Abu Said Al-Ustukhri dan Imam Ar-Rawyani, berpandangan bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang najis. Pendapat serupa juga dimiliki mazhab Maliki dan Hanbali. Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:

فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان: أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا .والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر 

“Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dalam hewan, hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, dan ingus, maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewan dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairannya dihukumi suci.”

والثاني كالدم والبول والعذرة والروث والقيء وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران وهو أحد قولي أبي سعيد الأصطخري من أصحابنا واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد والمعروف من المذهب النجاسة

Contoh sesuatu yang keluar dari hewan jenis kedua adalah darah, urin, tinja, dan muntahan, maka seluruhnya dihukumi najis ketika keluar dari seluruh jenis hewan, baik itu hewan yang dapat dikonsumsi dagingya ataupun tidak dapat dikonsumsi. Dalam mazhab Syafi’i terdapat pendapat bahwa urin dan tinja dari hewan yang dapat dimakan dagingnya di hukumi suci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan Syekh Abi Sa’id al-Ustukhri yang berasal dari Ashab (murid) Imam Syafi’i. Pendapat ini dipilih oleh imam Ar-Rawyani dan merupakan pendapat dalam mazhab Maliki dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang lebih dikenal dalam Mazhab Syafi’i adalah najis” (Syekh Khatib asy-Syirbini, al-Iqna’ fi Hilli Alfadz al-Minhaj, juz 1, hal. 5)

Baca juga:
Hukum Mengonsumsi Ikan Beserta Kotorannya
Menyantap Ikan Bakar Pemakan Tinja
Mengenal Barang-barang Najis Menurut Fiqih
Salah satu dalil yang dijadikan pijakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan bukanlah perkara najis adalah beberapa hadits yang mengindikasikan bahwa kotoran tersebut suci. Seperti dalam hadits berikut:

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

“Rasulullah senang Shalat di mana pun waktu shalat tiba. Dan Rasulullah pernah melaksanakan shalat di kandang kambing.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama yang berpendapat kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci menjelaskan bahwa melaksanakan shalat di kandang kambing tentunya pasti akan terkena kotoran kambing, maka menghukumi bahwa kotoran kambing sebagai hal yang najis justru akan menganggap shalat Rasulullah tidak sah karena terkena najis. Begitu juga disamakan dengan hewan kambing, yaitu hewan-hewan lain yang halal dimakan.” (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 40, hal. 92)

Selain hadits di atas, juga terdapat hadits lain yang mengindikasikan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, misalnya seperti hadits yang menjelaskan anjuran meminum kencing unta. 

Meski dalil yang diusung oleh para ulama yang menghukumi sucinya kotoran hewan yang halal dimakan selintas dianggap kuat, namun menurut para ulama yang berpandangan bahwa kotoran tersebut adalah najis, dalil-dalil yang diusung di atas telah mendapat pentakwilan (pengarahan makna hadits) sebab jika dalil di atas tidak ditakwil, maka akan bertentangan dengan beberapa dalil lain. (Imam Ar-Rafi’I, al-Aziz Syarh al-Wajiz, juz 1, hal. 178)

Misalnya pada hadits yang menjelaskan tentang meminum air kencing unta, diarahkan bahwa kasus tersebut hanya diperbolehkan dalam konteks pengobatan, itu pun ketika tidak ditemukan obat lain yang suci dan dapat menyembuhkan. Sebab hadits yang menjelaskan halalnya kecing unta dijelaskan dalam  konteks pengobatan, sehingga tidak dapat dimaknai secara umum. 

Sedangkan dalam menanggapi hadits Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing, para ulama yang berpendapat najisnya kotoran hewan yang halal dimakan menakwil bahwa Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing dengan keadaan tidak mengenai kotoran kambing yang terdapat di kandang tersebut. Sebab jika tidak diarahkan dalam konteks demikian mestinya tidak ada perbedaan antara melaksanakan shalat di kandang kambing dengan kandang unta karena sama-sama menganggap bahwa kotoran keduanya adalah suci. Padahal dalam kesempatan lain, Rasulullah justru membedakan di antara keduanya:

صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل

“Shalatlah kalian di kandang kambing, janganlah kalian shalat di kandang unta.” (HR. Tirmidzi)

Hal lain yang patut dipahami bahwa Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing sama sekali tidak merendahkan terhadap martabat Rasulullah yang agung, sebab melaksanakan shalat di kandang kambing pada masa itu tidak sama dengan gambaran shalat di kandang kambing pada masa sekarang. Sehingga dalil anjuran shalat di kandang kambing harus diarahkan pada pemahaman yang tepat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan status hukum kotoran hewan yang halal dimakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun dalam konteks pengamalan, langkah yang paling bijak adalah mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab mazhab Syafi’i: status hukum kotoran adalah najis. Hal demikian selain dalam rangka kehati-hatian (ihtiyath) dalam mengamalkan hukum syariat, juga untuk menyesuaikan dengan pandangan umum masyarakat sekitar (muwafaqah an-nas) yang secara umum langsung memahami bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah menjijikkan dan najis. Wallahu a’lam.


(Ustadz Ali Zainal Abidin)

Ahad 20 Januari 2019 17:0 WIB
Perbedaan Pendapat Ulama seputar Qadha Shalat
Perbedaan Pendapat Ulama seputar Qadha Shalat
Ilustrasi (via Pinterest)
Shalat adalah kewajiban umat Muslim. Perintah shalat disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, hadits, serta dapat kita simak kalam ulama tentang keutamaan shalat dan hal-hal buruk yang bisa terjadi jika shalat ditinggalkan.

Jika shalat terlewat atau bahkan ditinggalkan secara sengaja, kita mengenal bahwa shalat yang terlewat mesti diganti, atau lebih kita kenal dengan qadha shalat.

Secara umum, ulama bersepakat bahwa mengganti shalat, lebih-lebih shalat fardhu yang terlewatkan, hukumnya wajib. Kesepakatan ini ada dalam masalah shalat yang tertinggal akibat ketiduran atau terlupa–semisal, karena saking sibuknya.

Dalam sebuah riwayat hadits yang dinilai shahih:

إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: “Jika kalian tertidur atau terlupa dari suatu shalat maka hendaknya shalat jika telah teringat/terbangun.” (HR. Abu Dawud)

Begitu pula dalam riwayat hadits lain, Nabi menyebutkan bahwa amal manusia dicatat saat tiga hal ini: jika seorang anak telah balig; orang tidur telah terbangun; dan orang lupa yang teringat.

Rupanya, ada persoalan yang menarik: apakah meninggalkan shalat secara sengaja, juga meninggalkan shalat akibat kondisi pingsan atau gangguan kesadaran lainnya, juga diwajibkan mengqadha shalat? Mengingat keduanya tidak terjelaskan secara gamblang dalam teks-teks sumber hukum.

Jumhur (mayoritas) ulama, sebagaimana dicatat oleh Imam Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu “berdosa”. Bahkan dalam pendapat mazhab lain, hukum meninggalkan shalat secara sengaja itu bisa sampai berstatus kafir.

Meninggalkan shalat jelas kudu menggantinya. Satu kaul menarik dari mazhab Zhahiri, dalam hal ini Imam Muhammad bin Hazm – yang kini mungkin mazhabnya sudah tidak eksis – menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tidak wajib mengqadhanya.

Imam Ibnu Hazm ini, sebagaimana cara ijtihad ulama mazhab Zhahiri lain, tidak menggunakan qiyas dalam usaha menggali hukum. Karena tidak ditemukan keterangan yang sharih (eksplisit) seputar bagaimana hukum meninggalkan shalat, kecuali untuk orang yang tertidur atau terlupa, maka qadha untuk orang yang meninggalkan shalat secara sengaja ini tidak wajib.

Jawaban itu mungkin asing bagi kita, tapi demikianlah keragaman pendapat ulama. Sebagai argumen seputar qadha shalat, ulama menggunakan analogi ini: jika syariat sudah memberi aturan qadha shalat untuk orang lupa, apalagi untuk yang sengaja jelas lebih wajib mengganti shalat. Hal ini dikenal dengan qiyas aulawi –menganalogikan dengan hal-hal yang lebih berat atau tinggi kedudukannya. 

Kemudian soal pelaksanaannya, bagaiamana qadha shalat itu dilaksanakan? Secara prinsip, “sesuatu yang mengganti” jelas berbeda dengan “yang digantikan”. Shalat qadha, karena merupakan shalat wajib yang menggantikan yang shalat yang terlewat, masuk waktu shalat sebagai salah satu syarat sah menjadi tidak terpenuhi. Karena itulah qadha baiknya mesti segera dilakukan dan tidak berbatas waktu.

Sebagian ulama ada yang mensyaratkan tartib dalam qadha shalat. Tertib di sini maksudnya adalah melakukan sesuai urutan shalat yang tertinggal, atau mendahulukannya sebelum shalat fardlu di waktu tersebut. 

Mazhab Maliki mensyaratkan shalat yang ditinggal untuk dilakukan secara tartib. Seperti semisal dalam sehari ketinggalan shalat Subuh, Zhuhur dan Ashar, maka meng-qadhanya pun mesti berurutan sesuai waktunya. Namun ulama lainnya, seperti Imam Asy-Syafi’i, tidak mewajibkan berurutan dalam pelaksanaan shalat qadha ini.

Selain itu, ada perbedaan pula soal cara mengqadhanya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa meski dalam perjalanan yang membolehkan untuk qashar atau jama’, shalat mesti diganti sebagaimana asalnya. Berbeda dengan Imam Malik, yang dalam hal ini qadha shalat boleh menyesuaikan kondisi yang ada – maka shalat boleh di-qadha secara qashar atau jama’ jika syarat kebolehannya terpenuhi.

Perbedaan ini disebabkan pandangan yang berbeda seputar status shalat yang ditinggalkan: apakah ia sama dengan shalat yang dikerjakan secara ada’ di waktu normal sehingga bisa menyesuaikan kondisi, ataukah berstatus sebagaimana utang yang mesti dibayar serupa dengan kondisi awal ia ditinggalkan. Sikap lebih hati-hati (ihtiyath) yang diambil adalah shalat yang tertinggal itu, diganti sebagaimana asalnya.

Demikian beberapa hal seputar ragam pendapat ulama mengenai qadha shalat, khususnya shalat fardlu. Shalat menjadi sarana wajib untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mengganti yang telah terlewat, tentu dapat menjadi bentuk instropeksi diri akan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Semoga Allah selalu menjaga shalat kita. Wallahu a’lam.

(Ustadz Muhammad Iqbal Syauqi)