IMG-LOGO
Syariah

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (4): Pemerkosaan

Sabtu 9 Maret 2019 12:0 WIB
Share:
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (4): Pemerkosaan
Ilustrasi (via alarabiya.net)
Allah SWT  mengharamkan perbuatan zina. Di dalam QS. Al-Nûr: 2, Allah SWT berfirman:
 
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ  وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2)

Di dalam ayat di atas, Allah SWT sekaligus menyinggung soal had (hukuman) bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Ibnu Katsir di dalam Kitab Tafsirnya menyampaikan penjelasan dari ayat tersebut sebagai berikut: 

يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج، أو محصنًا وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك إما أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللّه فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرب

Artinya: “Ayat yang mulia ini menghendaki penjelasan tentang had pezina, dan para ulama dalam hal ini memiliki perincian. Yang dinamakan pezina, tidak mengenyampingkan kondisi yang kadangkala pelakunya adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, dan adakalanya merupakan orang yang terjaga kehormatannya, yaitu orang yang melakukan pernikahan secara shahih sementara ia adalah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Jika pelaku adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, maka had baginya adalah 100 kali cambukan sebagaimana bunyi ayat. Had ini ditambah adakalanya dengan cara mengasingkannya selama satu tahun dari negaranya, sebagaimana hal ini adalah kesepakatan jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanîfah rahimahu allah. Menurut Abu Hanifah, pandangan perlu diasingkan atau tidak adalah mengikut pada pandangan Imam. Jika imam memutus perlu pengasingan maka diasingkan, namun jika diputus tidak perlu, maka tidak diasingkan.” (Ismâ’îl ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-‘Adhîm, Beirut: Dâr Thayibah, 2002: Juz 6, halaman 10)

Bagaimana bila kedua bunyi teks ayat dan tafsirnya di atas kita bawa ke ranah kekerasan seksual misalnya pemerkosaan? Penting sebelumnya untuk diketahui bahwa dalam ranah kekerasan seksual, yang wajib terkena had zina adalah pelaku kekerasan (mukrih) dan bukan korban (mukrah/mustakrah) sebagaimana hal ini diketahui berdasarkan hadits: ليس على المستكرهة حد (tidak had bagi perempuan yang dipaksa/diperkosa). 

Jika mengikut bunyi  teks di atas, maka pihak yang berlaku sebagai mukrih/mustakrih/pemerkosa, dapat dihukum menurut dua jalur perzinaan, tergantung pada kondisi mukrih itu sendiri. Kondisi yang dipertimbangkan, adalah:

1. Pertimbangan status perkawinan. Apakah pelaku merupakan seorang yang sudah menikah atau belum

2. Usia pelaku pemerkosaan. Terkait dengan usia pelaku, dalam syariat dikenal dengan hukum taklifi yaitu hukum yang hanya berlaku untuk orang yang sudah mukallaf. Maksud dari mukallaf adalah mereka yang telah berusia baligh, berakal, dan merdeka sehingga wajib mengikuti ketentuan nash syariat. 

3. Pertimbangan faktor agama. Dalam hal ini, kadang pelaku dan korban adalah pihak yang memiliki status agama berbeda. Menikahkan pelaku dan korban yang memiliki status agama yang berbeda merupakan kebijakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. 

Dilihat dari segi status perkawinan, maka ada dua kategori pelaku, yaitu:


1. mereka dikelompokkan sebagai pezina ghairu muhshan, yakni pelaku belum nikah sama sekali

2. mereka dikelompokkan sebagai pezina muhshan, yakni pelaku merupakan orang yang sudah menikah 

Pelaku sendiri juga bisa dikelompokkan menurut hubungan familinya, yaitu: 

1. adakalanya masih ada hubungan famili dengan korban (misalnya: kakak, paman, bapak), dan 
2. adakalanya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan famili dengan korban. 

Terkadang dalam tradisi masyarakat sering dilakukan upaya jalan pintas yaitu menikahkan kedua pelaku dan korban apabila tidak ada hubungan famili. Solusi ini kadang berjalan efektif, namun di sisi yang lain juga bisa membawa mudarat bagi korban karena 1) dapat berakibat pada semakin leluasanya pelaku memperalat korban, 2) apalagi bila antara pelaku dan korban adalah pihak yang berbeda agama/keyakinan, ditambah lagi 3) apabila sebelumnya ada permusuhan antara kedua pelaku dan korban.

Untuk pelaku yang masih ada hubungan famili, tidak mungkin diambil cara kekeluargaan melalui jalan menikahkan keduanya karena pernikahan tersebut bertentangan dengan nash agama. Sementara di sisi yang lain, pihak korban harus menerima keadilan. 

Had untuk pezina ghairu muhshan berdasarkan nash, dapat dikenai hukuman berupa:

1. Dicambuk sebanyak 100 kali
2. Diasingkan (taghrib) selama satu tahun

Adapun untuk had pelaku zina muhshan, yang mana pelaku merupakan pihak yang sudah pernah menikah, sementara korban ada kemungkinan sudah menikah dan ada kalanya juga belum, maka dalam teks nash syariat ditetapkan had bagi pelaku adalah rajam (hukuman mati). Apabila memaksa bahwa penjenjangan hukum harus diberlakukan terhadap kasus pemerkosaan zina muhshan, maka ada beberapa pertimbangan lain untuk hukum bagi pelaku zina muhshan ini yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Tebusan akibat penghilangan keperawanan (arsy al-bikarah), yang akan disampaikan dalam tulisan mendatang

2. Had hukuman yang sebanding dengan hukuman mati (misalnya: penjara seumur hidup)

Kembali ke soal zina ghairu muhshan, khusus untuk taghrib (pengasingan), ada dua pandangan hukum dalam syariat. Pertama, menurut jumhur ulama adalah muthlaq perlu pengasingan. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, diserahkan keputusannya kepada hakim, apakah hakim perlu melakukan pengasingan atau tidak. Jika hakim memandang perlu dilakukan pengasingan, maka pihak pemerkosa diasingkan keluar dari wilayah tempatnya berada. Namun, apabila imam memutuskan tidak perlu diasingkan, maka tidak dilakukan pengasingan. Sudah pasti dalam hal ini yang dijadikan bahan pertimbangan adalah sisi keadilan. Di satu sisi pihak korban mengalami kerugian psikis dan fisik berupa hilangnya kehormatan yang bisa jadi akan terus membekas terhadap dirinya. Sementara itu, pihak pelaku juga memiliki pertimbangan yang sama, bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. 

Yang harus menjadi catatan adalah bahwa setiap individu pelaku memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu: (1) hak untuk bertaubat (2) hak untuk diterima kembali di masyarakat manakala ia sudah selesai menjalani masa hukuman (sanksi). Khusus untuk hak yang terakhir ini akan disampaikan dalam tulisan terkait dengan masalah publikasi pelaku pemerkosaan oleh pemerintah. Wallahu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Tags:
Share:
Sabtu 9 Maret 2019 7:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
Ilustrasi (via Pixabay)
Dewasa ini, pelecehan dan kekerasan seksual memiliki banyak ragam dan rupa bentuk. Adakalanya bentuk itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus SMS/chatting mesum, adalah masuk kategori pelecehan seksual.  

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

Artinya: Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu’ammar ibn Sulaimân al-Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban. Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu al-Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi 
korban pemaksaan (pelecehan/pemerkosaan) adalah tidak adanya had.” (Syekh Abd al-Rahmân al-Mubarakfury, Tuhfatu al-Ahwadzy, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.: 14)

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual harus disertai dengan adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, maka pelaku masuk kategori mukrih/mukrihah, sementara korban adalah mustakrah atau mukrah. Karena setiap kekerasan adalah disertai dengan perbuatan aniaya (dhulm), maka pelaku juga bisa disebut dhâlim/dhalimah, sementara korban disebut sebagai madhlûm atau madhlûmah.

Dalam kaitannya dengan masalah status hukum orang yang melakukan pelecehan, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radliyallâhu anhu:. 

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {ﷺ} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya, “Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

Di dalam hadits ini disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi zina tersebut. Mata, mulut, hati, sebagaimana digambaarkan dalam hadits tersebut, hanyalah merupakan sebuah perumpamaan kecil saja. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka termasuk bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum. Apabila tayangan tersebut dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada sosok terhormat, maka tayangan tersebut bisa masuk unsur pelecehan seksual. 

Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthy mengategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai zina majâzi, sehingga pelakunya masuk kategori pezina majâzi. Lebih jauh ia menjelaskan di dalam kitabnya:

إن الله سبحانه تعالى كتب على بن آدم حظه من الزنى الحديث معناه أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا) بالنظر الحرام ونحوه من المذكورات فكلها أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي إما أن يحقق الزنى بالفرج أو لا يحققه بأن لا يولج وإن قارب ذلك وجعل بن عباس هذه الأمور وهي الصغائر تفسيرا للمم فإن في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم عمر فتغفر باجتناب الكبائر

Artinya, “Maksud hadits ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina’ adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi. Sedangkan alat kelamin membuktikan (membenarkannya) atau mendustakannya, bisa jadi dengan merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikannya dengan tidak memasukkan alat kelaminnya meski hanya mendekati. Ibnu Abbas memahami tindakan itu semua sebagai dosa kecil sebagai tafsiran atas kata ‘al-lamam’ atau kesalahan kecil. Allah berfirman, ‘Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ pada surat An-Najm. Kesalahan kecil itu dapat diampuni dengan menjauhi dosa besar,” (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Ad-Dibaj, Saudi: Dâr Ibni Affân: 1996 M/1416 H, juz VI, halaman 20)

Apakah pelaku zina majâzi ini bisa dikenai had (pidana)? Tentu dalam hal ini kembali kepada dasar syariah dalam menetapkan ta’zir (sanksi) yaitu dengan menimbang kepada besar kecilnya jenjang kesalahan. Bentuk ta’zir yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan visual adalah masuk kategori maksiat. Sementara itu bentuk ta’zir yang lain adalah menjauhinya dari pergaulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Thabary dalam menjelaskan maksud firman Allah SWT pada QS. Al-Anfaal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Takutlah kalian terhadap fitnah yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang yang zalim dan berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfâl: 25)

Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan  الذين ظلموا di dalam kitabnya Jâmi’u al-Bayan fi ayi Al-Qurân, sebagai berikut:

وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله, إما أجْرام أصابوها، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية، أو يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه عقوبة

Artinya: Yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Adakalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai (jarîmah) ke pihak tertentu sehingga terjadilah perbuatan dosa di antara dia dan korbannya dan di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukannya. Allah SWT memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang dilakukan sehingga mereka berhak menerima siksa dari Allah SWT.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: Juz 13, halaman: 474)

Berdasarkan penafsiran ini, maka tindakan menjauhi untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks sekarang bisa dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, seluruhnya harus didasarkan pada pertimbangan dari hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Wallâhu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Rabu 6 Maret 2019 22:0 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual
Untuk menetapkan status hukum bagi pelaku dan korban kekerasan seksual, penting artinya kita memahami definisi kekerasan itu sendiri. Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim). Jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur khususnya bila dikaitkan dengan syariat, sebab memerlukan banyak perincian dan penjelasan. 

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kekerasaan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan. 

Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi “pelaku” persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah). 

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada “pelaku” dan “penderita” – karena keduanya sama-sama lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinaan. 

Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman: 

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ  إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qurân: 353: 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  ﷺم: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) ـ

Artinya: “Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka).” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 353)

Namun, tidak semua pandangan ke lawan jenis juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual. Sebagaimana ini tercermin dari QS. Al-Nûr: 31, Allah SWT berfirman: 

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan –pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur ayat 31)

Berdasarkan ayat ini, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu (fâhisyah) bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk dalam rumpun pihak sebagaimana disebutkan dalam teks ayat. 

Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya dalam kondisi normal adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar’i itu diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual. 

Untuk mengetahui batasan syar’i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىَٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغي ورآء ذلك فأولئك هم العادون

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ابتغي di dalam ayat ini adalah:

ـ (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له 

Artinya: “Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sementara itu yang dimaksud dengan العادون adalah:

 فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه 

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang al-âdûn, yaitu orang yang melampaui batas yang diperbolehkan.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, adalah bahwa pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. 

Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: (1) orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan. Wallâhu a’lam.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Rabu 6 Maret 2019 21:0 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (1): Apa itu Kekerasan?
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (1): Apa itu Kekerasan?
Ilustrasi (via Pinterest)
Kekerasan yang disertai fisik dalam kamus bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai violence. Kekerasan yang berbasis sosial sering memakai istilah social harrashment. Kadang kekerasan sering juga diawali dengan sebuah tindakan pelecehan. Pelecehan ini sering disematkan dalam istilah abusement. Itulah sebabnya, maka kekerasan yang berbasis seksual, sering diperkenalkan dalam literatur Inggis sebagai sexual abusement. Namun, tidak jarang pula bahwa yang dinamakan kekerasan adalah senantiasa diawali oleh tindakan pemaksaan (ikrah).

Yang menjadi pokok persoalan adalah ketika tindakan ini dihadapkan pada sejumlah teks nash syariat. Misalnya, keberadaan wali mujbir, yaitu wali yang bisa memaksa seorang anak perempuan untuk menikah dengan calon yang sudah ditentukan oleh kedua orang tuanya. Apakah tindakan wali mujbir ini masuk kategori kekerasan? Belum lagi tindakan suami yang memaksa istri untuk melakukan persetubuhan di kala istri sedang payah. Apakah tindakan suami juga bisa masuk dalam kategori kekerasan? Bagaimanapun juga, konsep wali mujbir adalah diakui dalam teks fiqih empat mazhab. Demikian pula dengan hak suami terhadap istrinya, keduanya juga diakui dalam teks nash syariat. 

Jadi, yang diperlukan di sini sekarang adalah mencari definisi dari kekerasan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan agama dan sekaligus bisa diterima secara universal dan diberlakukan sebagai bentuk legislasi bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila khususnya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD Republik Indonesia 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa negara menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat pemeluknya, mau tidak mau harus terikat pada perlindungan hak beragama dan pengamalan ajaran agama bagi warganya. 

Untuk mengetahui definisi kekerasan dalam syariat, mari kita tinjau beberapa nash berikut! Pertama, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abû Tsa’labah:

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن النبي  ﷺم قال: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) حديث حسن رواه الدارقطني وغيره 

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan faraidl (kewajiban-kewajiban), maka jangan sia-siakan! Allah juga telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan melampauinya! Allah telah haramkan suatu perkara, maka jangan melanggarnya! Dan Allah telah mendiamkan perkara lainnya sebagai rahmat bagi kalian dan bukan karena lupa, maka jangan mengorek-ngoreknya!” (HR Al-Dâraquthny dan lainnya) 

Secara umum, berdasar hadits di atas, Nabi SAW mengecam tindakan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Bunyi pesan ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa : 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

Artinya: “Katakan (Muhammad), sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan fâhisyah baik lahir maupun batin, serta tindakan yang berada diluar batas tanpa hak, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjah atasnya, serta berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan mengatasnamakan Allah.” (QS. Al-A’raf: 33)

Inti dari kedua teks nash di atas adalah bahwa umat Islam dilarang melakukan perkara yang melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan oleh syara’. Dengan demikian berlaku qaidah bahwa: 

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya: “Dalil asal muamalah adalah menunjukkan makna kebolehan kecuali disertai adanya dalil yang menunjukkan makna keharamannya”

Di dalam hadits yang lain, Rasûlullah SAW menjelaskan bahwa setiap individu muslim memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijaga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله  ﷺم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته. متفق عليه

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar ra. Dia berkata: saya mendengar Rasûlullâh saw. Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggunganjawaban tentang kepemimpinannya, seoarang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadits di atas, dijelaskan mengenai pembagian tugas individu yang diakui oleh syariat. Tugas ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Seorang yang menjalankan amanah, berhak atas sarana mewujudkan amanah tersebut. Misalnya, amanah dalam melakukan pendidikan. Dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits Rasulullah SAW, bahwa:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله  ﷺم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

Artinya: Dari ‘Amr ibn syua’ib dari bapaknya dari kakekknya, beliau bersabda: Bersabda Rasûlullâh saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalât ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalât ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan). (HR. Abû Dâwud dengan sanad yang baik)

Pemukulan terukur yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk perkara yang baik dan dalam rangka mendidik (ta’dib) tidak masuk kategori melampaui batas, karena ada syariat yang menggariskannya. Untuk itu tindakan pemukulan ini tidak masuk kategori kekerasan.

Dalam lingkup rumah tangga, ketika ditemui adanya tindakan nusyuz (durhaka) dari istri, ternyata juga ada sebuah nash yang membenarkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada suaminya dalam rangka mendidik. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو ابن الاحوص انه سمع رسول الله  ﷺم يقول : ... الى ان قال : فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تجعلوا عليهن سبيلا ..... رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

Dari ‘Amr ibn al- Ahwash, ia mendengar Rasûlullâh saw., bersabda…: Apabila ia (istri) tersebut nusyûz maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR.al-Turmudzî)

Menurut hadits di atas, bentuk ta’dib (pendidikan) suami terhadap istri tidak serta merta dilakukan melalui pemukulan. Ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan, antara lain pisah ranjang selama selang beberapa waktu, dan apabila masih ada tindakan pembangkangan maka diperbolehkan untuk memukul namun dengan pemukulan yang tidak melukai. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya syariat Islam mengajarkan beberapa hal terkait dengan tugas pokok dan fungsi individu mukallaf, sebagai berikut: 

1. Syariat mengajarkan bahwa dalam perjalanan hidup, antara individu satu dengan individu yang lain saling membutuhkan. Untuk itu setiap individu mukallaf dibebani oleh sebuah amanah dan tanggung jawab

2. Adanya amanah dan tanggung jawab itu mendorong pada adanya batasan-batasan yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan demi keterlaksanaan amanah

3. Selama tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan amanah tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat, maka tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran. 

4. Syariat mencela tindakan yang berada di luar batas kewajaran (melampaui batas kewenangan syariat)

Berdasarkan beberapa batasan di atas, jika kita tarik dalam upaya mendefinisikan kekerasan, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Islam adalah suatu unsur tindakan yang bersifat melukai baik secara fisik, psikis maupun mental, yang dilakukan oleh pihak/pelaku (dhâlim) yang tidak memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap korban (al-madhlûm) sehingga berujung pada perbuatan dhâlim/aniaya dan melanggar batas ketentuan syariat.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim