IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Hukum Bercadar, antara Perintah Agama dan Budaya?

Rabu 13 Maret 2019 12:30 WIB
Hukum Bercadar, antara Perintah Agama dan Budaya?
(Foto: @reuters)
Batas aurat perempuan terdapat khilafiyah pendapat di kalangan ulama’ fiqih. Secara literal kata aurat memiliki dua makna; pertama celah yang terbuka, makna ini merujuk pada Surat Al-Ahzab ayat 13. Sedang makna lainnya adalah anggota tubuh yang harus ditutupi dan akan membuat malu jika dilihat orang lain, arti ini merujuk pada Surat An-Nur ayat 31.

Dalam ilmu fiqih, aurat yang dimaksud adalah yang termaktub dalam Surat An-Nur:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ 

Artinya, “Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung pada dadanya,” (Surat An-Nur ayat 31).

Menurut Ibnu Rusyd dan As-Syaukani, semua ulama’ fiqih merujuk pada ayat ini dalam menentukan batas aurat perempuan. Hanya saja letak perbedaan kemudian ada pada kalimat: 

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا Kecuali yang memang biasa terbuka.

Banyak interpretasi yang kemudian muncul dari pengecualian tersebut. Sebagian mengatakan, “Kecuali yang biasa terbuka” adalah muka dan kedua telapak tangan. Dari tafsir tersebut bisa diambil simpulan bahwa muka dan telapak tangan perempuan bukanlah aurat. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi’i, Hanafi dan Maliki. Ayat yang menunjukkan batasan tersebut diperkuat oleh interpretasi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas RA:

عن عا ءشة ان اسماء بنت ابو بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاءعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اءسماء ان المراءه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى وجهه وكفه .اخرجه ابو داود. 

Artinya, “Dari Aisyah RA bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke rumah/kamar Rasulullah SAW, dia memakai pakaian yang tipis, kemudian Rasul berpaling darinya seraya berkata, ‘Wahai Asma, sesungguhnya, perempuan jika sudah haid tidak boleh diperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini,’ Rasul menunjuk pada muka dan telapak tangan,” (HR Abu Dawud).

Kendati demikian, banyak Ulama’ yang silang pendapat berkenaan dengan aurat perempuan yang masuk dalam kategori (Kecuali yang memang biasa terbuka). Sebagian Ulama’ lain berkata jika muka, telapak tangan dan kaki termasuk dalam pengecualian tubuh yang tidak harus ditutupi, yakni bukan termasuk aurat.

Berbeda dari ketiga Imam, yakni Syafi’I, Hanafi dan Maliki, Imam Hanbali berhujjah sebaliknya yakni “Tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali” dan Imam Hanbali merujuk pada teks hadits:

قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: المرءة عورة مستورة

Artinya, “Nabi Saw bersabda, ‘Perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup.’”

Namun dalam menjelaskan hadits yang termaktub di atas, Imam Hanbali tetap mengecualikan (takhshish) muka dan telapak tangan adalah anggota yang tidak wajib ditutup.

Perbedaan pendapat Ulama’ tentang batasan aurat perempuan memiliki banyak tafsir dengan rujukan hadist yang berbeda hingga kemudian ada yang menggunakannya sebagai dalil untuk memakai cadar. 

Perintah menutup aurat perempuan adalah dari agama (teks syara’) namun batasan berkenaan dengan aurat ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan konteksnya.

Dengan demikian, hal yang tidak bisa dihilangkan adalah realitas menentukan batasan atau interpretasi aurat perempuan. Beberapa Ulama’ memperbolehkan wajah, telapak tangan dan kaki tidak ditutupi karena suatu keperluan (lil hajah) atau menutup anggota tersebut menjadi suatu kesulitan atau memberatkan (daf’an lil haraj wal masyaqqah).

Sama halnya, jika menutup seluruh wajah (memakai cadar) menjadi sebuah kebutuhan atau karena dihawatirkan dengan alasan tertentu, semisal di Arab Saudi cadar menjadi budaya dan kebutuhan perempuan Arab maka memakai cadar sah-sah saja dilakukan.

Khilafiyah ulama’ atas batasan aurat perempuan tentu sudah masyhur dan dibahas di kitab fiqih klasik, bagi perempuan boleh memakai pendapat Imam Syafii, Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan muka, telapak tangan dan kaki tidak tertutup atau memakai pendapat ulama’ lain yang mengharuskan menutup seluruh tubuh. Wallahu a'lam.


(Ustadzah Diana Manzila)
Rabu 13 Maret 2019 14:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan
Ilustrasi (via Pinterest)
Berkaitan dengan hasil identifikasi 15 Jenis kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Komite Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), ada dua poin utama yang menjadi sorotan oleh musyawirin pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 di Kota Banjar beberapa waktu lalu, yaitu elemen Pemaksaan Perkawinan dan Pemaksaan Kehamilan. Kita fokus terlebih dahulu pada komponen kekerasan berupa pemaksaan perkawinan. 

Poin kekerasan pemaksaan perkawinan ini sebenarnya dilatarbelakangi akibat adanya kasus orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak dikehendakinya. Motif pemaksaan ini diakibatkan orang tua memiliki tanggungan utang yang tidak mampu dilunasi, sehingga sebagai tebusannya, si anak dipaksa menikah dengan pihak yang memberi utang tersebut. Persis seperti kisah dalam novel Siti Nurbaya. 

Sebenarnya hal ini bukan satu-satunya yang menjadi latar belakang sebab diadopsinya konsep pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, ada banyak faktor latar belakang yang lain yang menjadi faktor penyebab. Itulah sebabnya, para ulama yang terkumpul dalam forum pembahasan tidak menolak dengan diadopsinya klausul ini sebagai bagian kekerasan seksual. Namun, tentu saja harus disertai dengan banyak catatan, mengingat konsep fiqih kita juga mengadopsi bolehnya hak pemaksaan tersebut. Hak itu dimiliki oleh wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak paksa menikahkan. Pemegang hak ini adalah ayah (أب) dan ayahnya ayah (kakek dari jalur ayah). 

Bagaimana kita mendudukkan konsep fiqih ini dalam aturan hukum positif semacam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu? Inilah yang merupakan fokus tulisan ini.

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Pancasila yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga aturan yang berlaku dalam agama warga negaranya wajib untuk diperhatikan dalam setiap kebijakannya. Al-Qur’an—sebagai pedoman hidup umat Islam – telah menetapkan aturan soal pernikahan dalam banyak ayatnya. Terdapat kurang lebih 104 ayat, 23 kali disebut dengan kata nikah, dan 80 kali disebut dalam konsep zauj. Jika diringkas, dari 104 ayat ini, ada 5 hal yang menjadi topik pembahasannya, yang kemudian dikenal sebagai maqashid (tujuan utama) dari pernikahan, yaitu: (1) berbicara soal monogami dan poligami, (2) upaya mewujudkan mawaddah wa rahmah, (3) prinsip saling melengkapi dan melindungi (libâs/pakaian), (4) prinsip mu’asyarah bil ma’ruf (bergaul dalam lingkup rumah tangga secara baik), dan (5) prinsip memilih jodoh. Khusus untuk memilih jodoh ini, diuraikan dalam hadits. 

Kaitannya dengan memilih jodoh yang menjadi salah satu prinsip perkawinan, terkadang terjadi benturan antara pelaku sendiri dengan hak ijbâr (“memaksa”) oleh wali. Karena faktor kemungkinan benturan ini, maka hak ijbâr oleh wali terhadap anak perempuan tidak bisa dikategorikan sebagai hak mutlak (bisa dalam segala kondisi), melainkan ia bersifat muqayyad (terbatas oleh kondisi). Namun, karena konsep fiqih juga bersifat menguatkan terhadap konsep ijbâr ini, maka untuk konsep aplikasi umumnya dalam aturan hukum positif, mutlak harus memperhatikan konsep mafsadah dan maslahahnya mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang itu. 

Penyalahgunaan wewenang ijbâr oleh wali dapat berakibat penderitaan lahir batin kepada anak perempuan yang semestinya dilindungi. Dalam konteks nash, tindakan penyalahgunaan wewenang ini disebut dengan istilah ibtagha dan âdûn yang memiliki konotasi tindakan melampaui batas. Ijbâr yang memuat potensi merugikan bagi anak perempuan yang menjadi korban kawin paksa ini masuk dalam kategori ikrâh. Sebagaimana telah disebutkan di dalam tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa ikrâh (memaksa) merupakan unsur utama dari kekerasan seksual sehingga bersifat dhulm (aniaya). Inilah yang patut dihindari. 

Lantas bagaimana seharusnya hal ini disikapi? Maka, dalam hal ini perlu memperhatikan konsep ijbâr itu sendiri menurut fuqahâ. Beberapa catatan yang berhasil dikumpulkan adalah bahwa konsep ijbâr oleh wali boleh dilakukan dengan syarat: 

1. Tidak ada perselisihan yang nyata (‘adâwah) antara anak dengan wali dan antara anak dengan calon suami

2. Ijbar boleh dilakukan dengan ketentuan calon pendamping si anak harus sekufu. 

3. Minimal mahar yang diberikan dalam kasus ijbâr ini adalah menggunakan mahar mitsil

4. Ijbâr tidak berpotensi pada merugikan atau membahayakan/menyengsarakan si anak

Syarat ketiadaan ‘adâwah (permusuhan) sebagaimana diungkapkan di atas adalah berangkat dari pemahaman terhadap teks hadits berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها (رواه الجماعة إلا البخاري) ـ 

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sementara anak perawan berhak dimintai izin atas dirinya. Adapun (bagian) dari izinnya adalah diamnya.” (Hadits Riwayat Jama’ah kecuali Imam Bukhari) 

Di dalam hadits ini, khusus untuk anak perempuan yang masih perawan, ada hak untuk dimintai izin. Terkait dengan meminta izin ke anak perawan, ada catatan dari para fuqaha’ terdahulu, yaitu bahwa untuk anak perempuan, konsep izin adalah bentuk penerapan konsep istihsân. Dengan kata lain bahwa, hak sebenarnya untuk ijbâr masih mutlak berada di tangan ayah dan kakek, sementara itu, bentuk permintaan izin, sifatnya hanyalah merupakan kesunahan. Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak, maka diterapkan pendapat lain yang sekira lebih hati-hati dan lebih maslahat bagi perlindungan anak tersebut. Secara rinci, pandangan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah pendapat yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa, baik oleh ayah maupun oleh pihak lainnya. Kedudukan anak perempuan yang sudah dewasa dalam pendapat ini disetarakan dengan tsayyibah (yaitu janda yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga). Bahkan dalam mazhab ini disampaikan bahwa akad nikah tidak sah tanpa diawali dengan permintaan izin terhadap anak perempuan tersebut. Pendapat ini merupakan “pendapat alternatif”, yaitu apabila terjadi kasus perselisihan antara anak dan wali atau antara anak dan calon mempelai pasangannya. 

Sebagai qaul alternatif, maka kualitas dari pendapat ini adalah lemah. Pendapat yang terkuat adalah dari mazhab Syafii yaitu didasarkan pada mafhum dari qaul alternatif tersebut, yaitu bahwa hak ijbâr wali tidak gugur, namun dengan syarat ketiadaan ‘adâwah (permusuhan) antara anak dengan wali dan anak dengan calon pasangannya.

2. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak ijbar, maka disyaratkan pula sifat kufunya (status setara) calon mempelai pilihan orang tua. Ukuran dari kufu ini adalah mampu bekerja dan memberi nafkah dan tidak jauh berbeda dengan si anak dari sisi usia. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Bahkan, orang tua bisa menolak calon yang disodorkan oleh si anak manakala dijumpai ketidak-kufuan antara kedua calon mempelai. 

3. Bila ijbar dengan syarat ketiadaan permusuhan dan syarat kufu terpenuhi, maka mahar yang merupakan “hak setiap calon mempelai perempuan” dalam syariat, harus ditentukan minimal menurut mahar mitsil setempat. Tidak diperkenankan bagi wali mujbir untuk menetapkan mahar di bawah mahar mitsil. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak yang dimiliki anak. 

4. Bila ketiganya telah tercapai, maka syarat berikutnya adalah tidak boleh memaksa anak menikah dengan orang yang dikhawatirkan dapat membahayakan terhadap agama, jiwa, aqal dan kehormatannya. Misalnya, memaksanya menikah dengan orang yang telah lanjut usia, tidak beriman, tidak mampu bekerja, orang yang rusak akal dan jiwanya, dan yang semisal.  

Pendapat yang lebih lengkap dan merangkum dari semua pendapat di atas dapat ditemukan pada kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzâhib al-Arba’ati, sebagai berikut: 

الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة : الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه. الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح. الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأ. الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق. وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى به. الشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلها. الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد. الشرط السابع : أن يكون حالا. وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد فلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد

Artinya: “Ulama’ kalangan Syafiiyah berkata: Berlaku syarat khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridla darinya, yaitu: 1) Jika tidak terdapat permusuhan yang nyata antara kedua pihak anak dan walinya. Seumpama ada potensi permusuhan namun tidak nampak nyata, maka potensi tersebut tidak dapat menggugurkan hak wali mujbir. 2) Apabila tidak ada permusuhan antara Si anak dengan bakal suaminya yang bersifat kekal dan secara dhahir dan secara bathin bisa diketahui oleh orang hidup di sekelilingnya. Semisal si anak hendak dinikahkan dengan orang yang dibencinya atau orang yang menghendaki keburukan dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. 3) Apabila calon suami sekufu. 4) Apabila calon mempelai adalah orang yang mampu memberinya mahar. Keempat syarat ini merupakan syarat wajib bagi sahnya akad pernikahan. Jika terjadi kekosongan salah satu dari keempatnya, maka batallah akad pernikahan itu apabila ia tidak dimintai izin dan menyatakan ridla dengannya. 5). Jika menikahkan sang anak dengan mahar mitsil, 6) jika mahar mitsil tersebut terdiri atas barang berharga negara, dan 7) apabila mahar tersebut dibayar tunai. Tiga syarat yang terakhir adalah syarat untuk bolehnya wali mengakadkan. Dengan demikian, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tersebut sama sekali kecuali bila nyata bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Dan bila ia memaksa tetap melakukannya, maka ia berdosa, meskipun akadnya tetap sah.” [Syeikh Abd Al-Rahmân al-Jazîrî, al Fiqh ‘ala Madzâhib al-Arba’ati li al-Jazîri, Beirut: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.: 4/24]

Wallâhu a’lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Senin 11 Maret 2019 22:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (5): Penghilangan Keperawanan dengan Sex Toys?
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (5): Penghilangan Keperawanan dengan Sex Toys?
Ilustrasi (via idiva.com)
Ada banyak motif kasus kekerasan seksual. Setidaknya ada kurang lebih 14 motif yang berhasil didata, yaitu: (1) perkosaan, (2) pelecehan seksual, (3) eksploitasi seksual, (4) penyiksaan seksual, (5) perbudakan seksual, (6) intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, (7) prostitusi paksa, (8) pemaksaan kehamilan, (9) pemaksaan aborsi, (10) pemaksaan perkawinan, (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12) kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuanasa seksual dan (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan. 

Dari kesekian motif  kekerasan itu yang cenderung banyak mendapatkan penekanan dalam kajian fiqih masih sebatas kategori (1) perkosaan, (2) prostitusi, (3) pemaksaan perkawinan, dan (4) perselingkuhan (perzinaan). 

Para ulama masih belum banyak masuk dalam kajian tentang kontrol seksual, pemaksaan kehamilan, perbudakan seksual, dan lain-lain. Termasuk yang belum banyak disampaikan secara umum adalah konsepsi penghilangan keperawanan dan eksploitasi seksual serta bagaimana fiqih menjawab permasalahan ini. Tidak terhitung banyaknya teks fiqih ulama terdahulu yang mengkaji masalah sebagaimana disebut terakhir, namun ajaran itu masih berkutat pada teks akademis.

Pada tulisan kali ini penulis mencoba membahas mengenai aspek fiqih kasus penghilangan keperawanan sebagai bagian dari tema kekerasan seksual. Sebagaimana banyak diketahui lewat media massa bahwa kasus ini merupakan paling banyak terjadi. Tidak hanya dalam ranah privat, akan tetapi di ruang publik pun tak lepas dari kasus yang sama. Fokus kajian ini pada aspek kehilangan keperawanan akibat pelecehan seksual dalam ranah privasi, yaitu oleh suami. 

Maksud dari kehilangan keperawanan dalam tulisan ini adalah kehilangan yang bukan disebabkan oleh tindakan pemerkosaan yang cenderung bernuansa akibat terjadinya hubungan persenggamaan atas dasar pemaksaan atau intimidasi. Yang dimaksudkan dengan penghilangan keperawanan dalam tulisan ini adalah akibat memasukkan suatu alat selain alat vital ke organ kelamin korban pelecehan. Masuk dalam kategori alat di sini adalah jari, sex toys atau benda lain yang bisa berakibat pada hilangnya keperawanan korban. Adakah teks fiqih membicarakan hal ini? Berikut penjelasannya!

Para ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwasanya qaul yang paling sahih (ashah) untuk kasus penghilangan keperawanan istri oleh suami dengan jalan selain senggama, adalah tidak apa-apa (tidak ada denda maupun ta’zir). 

ووجهه عند الحنفيّة‏:‏ أنّه لا فرق بين آلةٍ وآلةٍ في هذه الإزالة‏.‏ وورد في أحكام الصّغار في الجنايات‏:‏ أنّ الزّوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن، ويعزّر، ومقتضاه أنّه مكروه فقط‏.‏ وقال الحنابلة‏:‏ إنّه أتلف ما يستحقّ إتلافه بالعقد، فلا يضمن بغيره‏.‏ وأمّا الشّافعيّة فقالوا‏:‏ إنّ الإزالة من استحقاق الزّوج‏.‏ والقول الثّاني لهم‏:‏ إن أزال بغير ذكرٍ فأرش‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ إذا أزال الزّوج بكارة زوجته بأصبعه تعمّداً، يلزمه حكومة عدلٍ ‏(‏أرش‏)‏ يقدّره القاضي، وإزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدّب الزّوج عليه

Artinya: “Dasar dari pendapat ini menurut kalangan Hanafiyah adalah: Sesungguhnya tidak ada beda antara menggunakan alat yang ini (alat vital) dengan alat yang itu (sex toys dan sejenisnya) dalam urusan menghilangkan keperawanan istri. Namun di dalam bab Al-Shighar pasal jinayat disebutkan bahwa suami yang menghilangkan keperawanan istrinya dengan jari, baginya tidak ada pertanggungan. Ia hanya berhak dita’zir sebab  hukum asal penghilangan keperawanan selain perantara jima’ adalah makruh saja. Kalangan Hanabilah berpendapat: Suami itu telah merusak sendiri apa yang telah menjadi haknya untuk dirusak dengan akad, oleh karenanya tidak ada tanggungan baginya. Kalangan Syafiiyah berpendapat: menghilangkan keperawanan adalah hak suami. Namun, qaul kedua dari setiap mazhab ini menyebut bahwa: Sesungguhnya menghilangkan keperawanan tanpa dzakar wajib berlaku arsyun (tebusan). Pendapat senada dengan qaul tsani dari kalangan Malikiyah yang menyebut bahwa apabila seorang suami menghilangkan keperawanan istri dengan menggunakan jari secara sengaja, maka baginya wajib menerima hukum atas nama keadilan (ganti rugi/tebusan) yang ditentukan oleh hakim. Menghilangkan keperawanan dengan jari adalah haram sehingga suami yang melakukannya wajib dita’zir karenanya” [Departemen Kepementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wazâratu al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyah, tt.: Juz 8, halaman: 181]

Mengingat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait soal penghilangan keperawanan istri dengan alat seks, jari, dan sejenisnya, maka pendapat yang mana adalah ditentukan menurut sisi kemaslahatan yang dipandang perlu. Bila keputusan yang lebih maslahat adalah memakai qaul tsani (pendapat kedua selain al-ashah), maka berlaku hukum sebagai berikut:

Pertama, apabila tindakan menghilangkan keperawanan tersebut tanpa disertai persetujuan istri sehingga timbul kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan istri tidak terima terhadap hal ini, maka ia bisa mengajukan permohonan ganti rugi/denda (arsyun) kepada suaminya yang besarannya ditetapkan oleh hakim. Kedua, bentuk ta’zir (bila dilakukan oleh suami) yang paling maksimal bagi suami yang melakukan tindakan di atas adalah penjara atau yang setimbang dengan maksud membuatnya jera (ta’dib) dan hal ini kadarnya ditentukan oleh hakim.

Berapa besar tebusan yang harus dibayarkan oleh suami akibat tindakan penghilangan keperawanan dengan alat seks tersebut?

Di dalam kitab Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah juz 8 halaman 181-182, disebutkan beberapa ketentuan dari para ulama empat mazhab antara lain sebagai berikut: 

 يرى الحنفيّة أنّ الزّوج إذا أزال بكارة زوجته بغير جماعٍ، ثمّ طلّقها قبل المسيس، وجب لها جميع مهرها، إن كان مسمًّى ولم يقبض، وباقيه إن قبض بعضه، لأنّ إزالة البكارة بأصبعٍ ونحوه لا يكون إلاّ في خلوةٍ‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ لو فعل الزّوج ما ذكر لزمه أرش البكارة الّتي أزالها بأصبعه، مع نصف صداقها‏.‏ وقال الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ يحكم لها بنصف صداقها، لمفهوم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم‏}‏ إذ المراد بالمسّ‏:‏ الجماع، ولا يستقرّ المهر باستمتاعٍ وإزالة بكارةٍ بلا آلةٍ، فإن طلّقها وجب لها الشّطر دون أرش البكارة، وعلّل الحنابلة زيادةً على الآية بأنّ هذه مطلّقة قبل المسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصّداق المسمّى، ولأنّه أتلف ما يستحقّ إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره  ‏

Artinya: “Ulama hanafiyah berpendapat bahwa apabila suami telah menghilangkan keperawanan istrinya tanpa terjadinya jima, kemudian ia mentalaqnya sebelum menjimaknya, maka hak bagi istri adalah seluruh mahar yang telah diberikan oleh suaminya, meskipun apabila mahar itu masih hanya sekedar disebutkan saja sehingga belum diserahkan sebelumnya (kepada istri) atau masih diserahkan sebagiannya sehingga ada sisa yang belum dibayar (maka ia berhak atas sisanya itu). Alasan dari hal ini adalah kasus penghilangan keperawanan dengan jari atau alat sejenisnya tersebut dilakukan dalam kondisi khalwah (bersepi/privasi).

Kalangan Malikiyah berpendapat: jika suami melakukan sebagaimana hal itu, maka wajib baginya tebusan keperawanan akibat jari ditambah dengan separuh dari mahar yang diberikan. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat: Diputus bahwasanya hak istri adalah menerima separuh dari maharnya berdasarkan mafhum dari firman Allah SWT: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم (apabila kamu menceraikannya sebelum sempat menyentuhnya, maka bagi istrimu hak bagian yang diwajibkan atas kalian, yaitu separuh dari apa yang telah kalian berikan sebagai mahar). Mafhum dari diksi “menyentuh” adalah menjimak. Jadi, mahar tidak wajib dibayarkan hanya sebab istimta’ atau penghilangan keperawanan dengan alat, sehingga apabila si suami menceraikan istri yang dalam kondisi kehilangan keperawanan akibat jari suami tersebut, bagi suami hanya wajib membayar separuh mahar dan bukan tebusan penghilangan keperawanan.

Kalangan Hanabilah menambahkan argumentsinya bahwa penghilangan keperawanan ini adalah berlaku mutlak sebelum terjadinya persenggamaan (jima’) dan bersepi-sepi (khalwah) sehingga tiada hak lain yang bisa diberikan kepada istri yang tertalak selain separuh mahar yang dijanjikan. Lebih dari itu, suami memang berhak merusak atas apa yang menjadi haknya untuk merusak sebab akad, sehingga baginya tidak ada hak pertanggungan lain selain separuh mahar tersebut.” [Departemen Kepementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wazâratu al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyah, tt.: juz 8, halaman 181-182]

Kesimpulan yang bisa diambil dari keterangan ini adalah bahwa ulama telah menetapkan status minimal besaran tebusan sebagai berikut:

1. Menurut kalangan Malikiyah: suami wajib membayar separuh mahar ditambah dengan tebusan penghilangan keperawanan akibat sex toys yang dipergunakannya

2. Kalangan Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah hanya mewajibkan separuh mahar

Karena ada kemungkinan bahwa suami juga melakukan pemaksaan kekerasan seksual kepada istrinya menggunakan alat bantu seks yang tidak dikehendaki oleh istri sehingga berujung penderitaan lahir batin bagi istri, maka langkah yang lebih maslahat dalam hal ini adalah menentukan pemeringkatan sanksi kepada suami akibat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam kasus di atas adalah wajib membayar tebusan (arsyun). Tindakan ini bisa dikelompokkan ke dalam pasal jariimah, yaitu melukai korban dengan suatu benda/alat sehingga menyebabkan luka fisik berupa keperawanan yang harusnya diberikan dengan jalan yang halal lagi baik. Allah SWT berfirman:

وعاشروهن بالمعروف

Artinya: “Pergaulilah istri kalian dengan jalan yang ma’ruf.” 

Wallâhu a’lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim dan Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 yang salah satunya menyoroti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Senin 11 Maret 2019 21:30 WIB
Mengonsumsi Laron, Halal atau Haram?
Mengonsumsi Laron, Halal atau Haram?
Ilustrasi (via Pinterest)
Laron termasuk salah satu jenis serangga yang biasa muncul pada musim penghujan. Ciri fisiknya sedikit menyerupai semut dengan tubuh yang lunak dan bagian belakang lebih besar. Sebelum memiliki sayap, laron biasa disebut dengan rayap yang merupakan pemakan kayu dan memilih menetap di bagian dalam kayu. Hewan ini memiliki kebiasaan mengerubungi tempat-tempat yang terang, terutama di lampu-lampu. 

Pada saat masa munculnya hewan laron, saking banyaknya jumlah laron yang berkeliaran, sebagian orang memanfaatkannya untuk dikonsumsi dengan cara digoreng, tanpa mengerti terlebih dahulu tentang halal-haramnya mengonsumsi hewan laron ini. Pertanyaannya, sebenarnya laron termasuk hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi?

Laron atau rayap dalam istilah Arab dikenal dengan kata ardlah. Hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram karena tergolong hewan yang menjijikkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Hayawan al-Kubra:

الآرضة- دويبة صغيرة كنصف العدسة ، تأكل الخشب ، وهي التي يقال لها السرفة ، بالسين والراء المهملة والفاء . وهي دابة الأرض التي ذكرها الله تعالى في كتابه - ولما كان فعلها في الأرض أضيفت إليها . قال القزويني في الأشكال : إذا أتى على الأرضة سنة ، تنبت لها جناحان طويلان ، تطير بهما - ومن شأنها أنها تبني لنفسها بيتا حسنأ ، من عيدان تجمعها مثل غزل العنكبوت ، متخرطا من أسفله إلى أعلاه
الحكم : يحرم أكلها لاستقذارها

Ardlah (rayap/laron) adalah hewan kecil seukuran separuh dari biji ‘adas (sejenis kacang), pemakan kayu dikenal juga dengan nama sarfah, hewan ini adalah hewan merayap di bumi yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an. Hewan ini disebut dengan ardlah karena tingkah khasnya di tanah, maka namanya disandarkan pada tanah (ardl). Imam al-Qazwiny berkata dalam kitab al-Isykal, ‘Ketika ardlah memasuki umur 1 tahun, maka tumbuh dua sayap panjang yang ia gunakan untuk terbang. Sebagian karakternya, ia mampu membangun untuk dirinya sarang yang bagus dari potongan-potongan kayu yang ia kumpulkan, sebagaimana pintalan sarang laba-laba yang terkatung dari bawah ke atas. Hukum mengonsumsi hewan ardlah adalah haram karena hewan ini dianggap menjijikkan (menurut orang Arab).” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz I, hal. 35)

Sebagian kalangan beranggapan bahwa laron adalah hewan yang halal dimakan karena dianggap sebagai salah satu jenis belalang, sehingga bangkainya pun boleh untuk dimakan. Hal ini berdasarkan hadits:

أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : الجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua darah yaitu limpa dan hati” (HR. Baihaqi)

Jika ditelisik lebih dalam, anggapan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pengertian belalang yang dijelaskan dalam berbagai kitab-kitab mazhab Syafi’iyyah. Misalnya seperti yang terdapat dalam kitab Hasyiyah I’anah at-Thalibin:

قوله ويحل أكل ميتة الجراد أي للحديث المار والجراد مشتق من الجرد وهو بري وبحري وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أحمر وله ديدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره

“Halal mengonsumsi bangkai belalang berdasarkan hadis yang telah dijelaskan. Belalang adalah hewan darat dan laut, sebagian tubuhnya berwarna kuning, putih dan merah. Ia memiliki dua penyangga pada dadanya yang menegakkan bagian tubuh yang tengah dan memiliki dua kaki pada bagian belakang tubuhnya.” (Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha’, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, juz II, hal. 353) 

Berdasarkan referensi tersebut maka sangat jelas sekali bahwa laron bukanlah bagian dari jenis hewan belalang karena perbedaan ciri-ciri yang terdapat pada kedua hewan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi hewan laron adalah haram karena dianggap sebagai hewan yang menjijikkan menurut pandangan orang Arab. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining, Jember, Jawa Timur