IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Standar Menjijikkan atau Tidaknya Hewan adalah Orang Arab, Mengapa?

Jumat 15 Maret 2019 19:0 WIB
Standar Menjijikkan atau Tidaknya Hewan adalah Orang Arab, Mengapa?
Ilustrasi (via five.vn)
Allah menghalalkan berbagai macam jenis makanan pada manusia dan mengharamkan sebagian jenis makanan yang lain. Salah satu jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah berbagai macam daging hewan. Dalam menjelaskan halal-haramnya mengonsumsi hewan, syariat ada kalanya menyebutkan nama hewan tersebut lalu memberi status hukum mengonsumsinya secara tegas. Misalnya, tentang halalnya ikan dan belalang dan haramnya daging babi. 

Dalam kesempatan lain, syariat juga tidak menyebut nama hewan tertentu, melainkan kriteria-kriterianya. Seperti yang terjadi pada haramnya hewan yang memiliki gigi taring (dzi nabin) dari beberapa hewan buas dan memiliki kuku yang bercakar (dzi mikhlab) dari berbagai jenis burung.

Adakalanya juga syariat menjelaskan halal-haram suatu makanan dari jenis hewan tanpa menyebutkan nama spesifik hewan dan tanpa menyebut pula kriterianya, melainkan berdasarkan sifat baik-buruknya suatu makanan yang salah satunya mencakup terhadap berbagai macam jenis hewan. Hal ini misalnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik’.” (QS. Al-Maidah Ayat: 4)

Dalam menjelaskan salah satu sifat orang mukmin, Al-Qur’an juga menyinggung hal ini:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

“Orang yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (QS Al-A’raf Ayat: 157)

Dalam berbagai kitab fiqih klasik dijelaskan bahwa yang menjadi pijakan baik-buruknya suatu hewan sehingga layak dimakan atau tidak adalah berdasarkan penilaian orang Arab, bukan berdasarkan penilaian dari golongan selain Arab. Sehingga ketika terdapat pertentangan antara penilaian orang Arab dengan penilaian orang selain dari bangsa Arab dalam menilai suatu hewan tentang layak dimakan atau tidak, maka yang dimenangkan adalah penilaian orang Arab. 

Pertanyaannya, mengapa yang menjadi pijakan penilaian baik-buruknya (menjijikkan atau tidak) suatu hewan ditentukan oleh orang Arab? Mengapa masyarakat dari bangsa lain tidak berhak untuk memiliki penilaiannya sendiri?

Dalam berbagai referensi disebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena orang Arab-lah yang pertama kali mendapatkan tuntutan syariat Islam dan kepada merekalah Rasulullah ﷺ menjadi utusan Allah, serta dikarenakan Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka yang tak lain agar mereka dapat memahaminya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib:

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اِسْتَخْبَثَتْهُ اَلْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ اِلّا مَا وَرَدَ اَلشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ, وَاعْتُبِرَ عُرْفُ الْعَرَبِ ِلأَنَّهُمْ اَلَّذِيْنَ خُوطِبُوا بِالشَّرْعِ أَوَّلًا وَفِيْهِمْ بُعِثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلاَّمَ وَنَزَلَ اَلْقُراَنُ.

“Setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syara’ tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan tak lain dikarenakan mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab (tuntutan agama) oleh syara’ dan kepada merekalah Nabi Muhammad (pertama kali) diutus dan Al-Qur’an turun.” (Syekh Musthofa Dib ad-Dimsyiqi, at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib, hal. 239)

Alasan lain mengapa orang Arab yang menjadi pijakan penialaian baik-buruknya sesuatu adalah dikarenakan mustahil sepakatnya penilaian semua watak manusia dalam menilai menjijikkan atau tidaknya suatu hewan. Status hukumnya menjadi relatif. Sehingga dalam menilai suatu hewan harus berdasarkan penilaian golongan tertentu yang dalam hal ini adalah orang Arab. Penjelasan tersebut seperti yang dijelaskan dalam kitab Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib:

ـ (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ) أَيْ الطَّيِّبَاتِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ وَهُمْ الْعَرَبُ لَا كُلِّ النَّاسِ لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ طَبَائِعِ النَّاسِ عَلَى اسْتِطَابَةِ حَيَوَانٍ أَوْ اسْتِخْبَاثِهِ

“Halal bagi manusia segala hewan yang dianggap bagus, maksudnya dianggap bagus menurut sebagian orang yaitu orang Arab, bukan dianggap bagus oleh semua orang, sebab mustahil sepakatnya semua watak manusia dalam menentukan bagus atau menjijikkannya hewan.” (Syekh Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib, juz IV, hal. 406) 

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka segala hewan yang dianggap baik oleh orang Arab maka dihukumi halal untuk dimakan, meskipun tidak ada dalil Al-Qur’an atau hadits yang menjelaskan secara khusus tentang kehalalan hewan tersebut. Misal: halalnya mengonsumsi ayam, bebek, dan hewan lainnya. Sebaliknya, segala hewan yang dianggap buruk atau menjijikkan menurut pandangan orang Arab maka dihukumi haram untuk mengonsumsinya, meskipun sebagian orang menganggap bahwa mengonsumsi hewan ini bukanlah hal yang menjijikkan, misalnya seperti mengonsumsi hewan bekicot, laron, kepompong, dan hewan-hewan lainnya yang dianggap buruk atau menjijikkan untuk dikonsumsi. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur 

Tags:
Jumat 15 Maret 2019 20:30 WIB
Mengonsumsi Jangkrik, Halal atau Haram?
Mengonsumsi Jangkrik, Halal atau Haram?
Ilustrasi (iStock)
Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga. Hewan ini biasanya hidup di berbagai tempat yang basah dan dingin. Jangkrik dapat kita temukan lewat suara khas yang keluar dari hewan tersebut, terutama pada saat malam hari.

Selain berguna sebagai salah satu pakan dari burung, jangkrik rupanya sudah mulai dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai makanan yang juga dikonsumsi orang, baik dalam bentuk jangkrik goreng, keripik, atau sejenisnya.  Sebelum hal ini merambah semakin luas, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang status kehalalan atau keharaman dari hewan ini.

Di antara jenis hewan yang diharamkan oleh syariat adalah segala jenis hewan yang dipandang menjijikkan oleh orang Arab, termasuk dari bagian hewan ini adalah segala jenis hasyarat yaitu hewan-hewan kecil yang melata di tanah, seperti tikus, kumbang, ular dan hewan-hewan lainnya. Selain haram mengonsumsi hewan hasyarat, menjual-belikan hewan ini juga diharamkan dan dihukumi tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj:

ـ (فلا يصح بيع الحشرات) وهى صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل

“Tidak sah menjual hewan-hewan hasyarat yakni hewan-hewan kecil yang melata di tanah seperti tikus, kumbang, ular, kalajengking dan lebah” (Syekh SyamsuddinMuhammad  bin Abi al-Abbas bin Syihabuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz IV, hal. 395)

Hewan jangkrik tanpa diragukan lagi termasuk dalam kategori hewan hasyarat ini, sehingga hukum mengonsumsi jangkrik adalah haram, sebab dipandang sebagai hewan yang menjijikkan menurut orang Arab, hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra:

الصرصر - حيوان فيه شبه من الجراد ، قفاز يصيح صياحاً رقيقاً ، وأكثر صياحه بالليل ولذلك سمي صرار الليل ، وهو نوع من بنات وردان عري عن الأجنحة . وقيل : إنه الجدجد وقد تقدم أن الجوهري فسر الجدجد بصرار الليل ، ولا يعرف مكانه إلا بتتبع صوته ، وأمكنته المواضع الندية ، وألوانه مختلفة فمنه ما هو أسود ، ومنه ما هو أزرق ومنه ما هو أحمر ، وهو جندب الصحارى والفلوات 
وحكمه : تحريم الأكل لاستقذاره 

Sharshar (jangkrik) adalah hewan yang menyerupai belalang, terkadang hewan tersebut bersuara dengan suara yang lirih. Seringkali hewan ini bersuara pada saat malam hari, karena hal tersebut maka hewan ini juga disebut dengan shurrarul laili. Hewan ini merupakan bagian dari jenis bintu wardan yang tidak memiliki sayap (yang bisa terbang). Hewan ini juga disebut judjud, seperti halnya yang dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu bahwa Syekh al-Jauhari mengartikan judjud dengan hewan jangkrik. Keberadaan jangkrik tidak akan dapat diketahui kecuali dengan meneliti dari suaranya, hewan ini menyukai tempat-tempat yang basah. Warnanya berbeda-beda, ada yang berwarna hitam, biru dan merah. Hewan ini hampir sama dengan belalang yang sering ditemukan di hutan belantara. Hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram karena dianggap hewan yang menjijikkan.” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 2, hal. 86)

Yang menjadi pijakan tentang menjijikkan atau tidaknya suatu hewan adalah menurut cara pandang orang Arab. Jika terdapat sebagian orang yang menganggap bahwa hewan jangkrik bukanlah hewan yang menjijikkan untuk dimakan, hal tersebut sama sekali tidak dapat mengubah terhadap keharaman jangkrik yang berpijak pada cara pandang orang Arab secara umum. Dalam kitab-kitab fiqih, orang Arab menjadi standar menjijikkan atau tidaknya suatu hewan, sebab kepada merekalah yang pertama kali menjadi khitab wahyu (sasaran dakwah Islam masa awal). Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur 

Kamis 14 Maret 2019 18:30 WIB
Hukum Menjawab Salam dalam Hati
Hukum Menjawab Salam dalam Hati
Memberikan salam kepada saudara Muslim adalah anjuran. Rasulullah ﷺ bahkan mewajibkan kita untuk menjawab salam, minimal dengan perkataan yang sama, dan lebih baik dengan perkataan yang lebih baik.

Suatu hari ada teman yang sedang sibuk dengan gadget-nya. Ia mungkin sedang main game online atau sedang membalas chat lewat aplikasi berbagi pesan. Beberapa saat kemudian datanglah temannya dengan memberikan salam. 

Alih-alih menjawab, teman yang sedang sibuk dengan smartphone-nya tersebut malah diam saja dan melanjutkan kesibukannya dengan gadget-nya.

Teman yang memberikan salam tersebut agak kesal karena salamnya diabaikan begitu saja. Saat ditanya, teman yang mengabaikan salam itu menjawab bahwa salamnya sudah dijawab dalam hati.

Lalu bagaimana jika kita menjawab salam dalam hati; apakah yang demikian diperbolehkan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan atau menggugurkan kewajiban menjawab salam?

Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar an-Nawawi menyebutkan bahwa orang yang masih mendapatkan keutamaan atau menggugurkan kewajiban saat menjawab salam adalah minimal suaranya terdengar oleh muslim lain walaupun lirih.

Namun jika suaranya tidak sampai terdengar oleh orang lain, maka kewajiban menjawab salam tersebut masih ada.

فصل: وأقل السلام الذى يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث  يسمع المسلم عليه ،فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام ،فلا يجب الرد  عليه،وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم ،فإن لم  يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ،ذكرهما المتولى  وغيره 

Artinya, “Pasal: Salam yang paling sedikit (minimal), yang menjadikan seorang muslim mendapatkan keutamaan dan kesunahan mengucapkan salam adalah dengan mengeraskan suaranya sekiranya muslim lain (yang diberi salam) dapat mendengarnya. Jika muslim yang lain tidak dapat mendengarnya maka salam tersebut tidak bisa diketegorikan sebagai salam (yang disunnahkan), dan tidak wajib menjawab salam tersebut. Sedangkan menjawab salam yang minimalis, yang menjadikan seseorang (yang diberikan salam) gugur kewajibannya untuk menjawab salam adalah dengan mengeraskan suaranya sekiranya muslim lain mendengar. Jika tidak mendengar, maka kewjiban menjawab salam tersebut tidak gugur. Hal ini sebagaimana pendapat al-Mutawalli dan ulama lain.” (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 262)

Imam an-Nawawi mengutip pendapat Abu Muhammad al-Qadhi Husain dan Imam Abu al-Hasan al-Wahidi dan beberapa ulama Syafi’iyah yang lain menyebutkan bahwa hendaknya menjawab salam itu langsung setelah salam diucapkan. Jika ada jeda yang terlalu lama, maka jawaban salam tersebut tidak terhitung sebagai jawaban dan tidak menggugurkan kewajiban menjawab salam.

قال الإمام أبو محمد القاضي حسين ، والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا : ويشترط أن يكون الجواب على الفور ، فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا ، وكان آثما بترك الرد 

Artinya, “Imam Abu Muhammad al-Qadhi Husain dan Imam Abu al-Hasan al-Wahidi dan para ulama syafiiyah yang lain berpendapat bahwa disyaratkan jawaban salam itu segera (langsung setelah diucapkan salam). Jika jawaban salam itu diakhir-akhirkan (ditunda-tunda) kemudian baru menjawabnya setelah beberapa lama, maka tidak dianggap sebagai jawaban. Dan orang yang menunda jawaban salam tersebut berdosa karena dianggap meninggalkan kewajiban menjawab salam.” (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 262)

Oleh karena itu, jika ada orang yang memberikan salam kepada kita, hendaknya kita menyambutnya dengan baik, dengan cara menjawabnya dengan suara yang jelas dan jangan ditunda-tunda. Karena salam adalah sebuah ungkapan doa dari orang lain kepada kita. Salah satu cara untuk membalas doa tersebut adalah menjawabnya. Wallahu A’lam.

Ustadz Muhammad Alvin Nur Choironi, Pegiat Kajian Tafsir dan Hadits

Rabu 13 Maret 2019 14:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan
Ilustrasi (via Pinterest)
Berkaitan dengan hasil identifikasi 15 Jenis kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Komite Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), ada dua poin utama yang menjadi sorotan oleh musyawirin pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 di Kota Banjar beberapa waktu lalu, yaitu elemen Pemaksaan Perkawinan dan Pemaksaan Kehamilan. Kita fokus terlebih dahulu pada komponen kekerasan berupa pemaksaan perkawinan. 

Poin kekerasan pemaksaan perkawinan ini sebenarnya dilatarbelakangi akibat adanya kasus orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak dikehendakinya. Motif pemaksaan ini diakibatkan orang tua memiliki tanggungan utang yang tidak mampu dilunasi, sehingga sebagai tebusannya, si anak dipaksa menikah dengan pihak yang memberi utang tersebut. Persis seperti kisah dalam novel Siti Nurbaya. 

Sebenarnya hal ini bukan satu-satunya yang menjadi latar belakang sebab diadopsinya konsep pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, ada banyak faktor latar belakang yang lain yang menjadi faktor penyebab. Itulah sebabnya, para ulama yang terkumpul dalam forum pembahasan tidak menolak dengan diadopsinya klausul ini sebagai bagian kekerasan seksual. Namun, tentu saja harus disertai dengan banyak catatan, mengingat konsep fiqih kita juga mengadopsi bolehnya hak pemaksaan tersebut. Hak itu dimiliki oleh wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak paksa menikahkan. Pemegang hak ini adalah ayah (أب) dan ayahnya ayah (kakek dari jalur ayah). 

Bagaimana kita mendudukkan konsep fiqih ini dalam aturan hukum positif semacam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu? Inilah yang merupakan fokus tulisan ini.

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Pancasila yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga aturan yang berlaku dalam agama warga negaranya wajib untuk diperhatikan dalam setiap kebijakannya. Al-Qur’an—sebagai pedoman hidup umat Islam – telah menetapkan aturan soal pernikahan dalam banyak ayatnya. Terdapat kurang lebih 104 ayat, 23 kali disebut dengan kata nikah, dan 80 kali disebut dalam konsep zauj. Jika diringkas, dari 104 ayat ini, ada 5 hal yang menjadi topik pembahasannya, yang kemudian dikenal sebagai maqashid (tujuan utama) dari pernikahan, yaitu: (1) berbicara soal monogami dan poligami, (2) upaya mewujudkan mawaddah wa rahmah, (3) prinsip saling melengkapi dan melindungi (libâs/pakaian), (4) prinsip mu’asyarah bil ma’ruf (bergaul dalam lingkup rumah tangga secara baik), dan (5) prinsip memilih jodoh. Khusus untuk memilih jodoh ini, diuraikan dalam hadits. 

Kaitannya dengan memilih jodoh yang menjadi salah satu prinsip perkawinan, terkadang terjadi benturan antara pelaku sendiri dengan hak ijbâr (“memaksa”) oleh wali. Karena faktor kemungkinan benturan ini, maka hak ijbâr oleh wali terhadap anak perempuan tidak bisa dikategorikan sebagai hak mutlak (bisa dalam segala kondisi), melainkan ia bersifat muqayyad (terbatas oleh kondisi). Namun, karena konsep fiqih juga bersifat menguatkan terhadap konsep ijbâr ini, maka untuk konsep aplikasi umumnya dalam aturan hukum positif, mutlak harus memperhatikan konsep mafsadah dan maslahahnya mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang itu. 

Penyalahgunaan wewenang ijbâr oleh wali dapat berakibat penderitaan lahir batin kepada anak perempuan yang semestinya dilindungi. Dalam konteks nash, tindakan penyalahgunaan wewenang ini disebut dengan istilah ibtagha dan âdûn yang memiliki konotasi tindakan melampaui batas. Ijbâr yang memuat potensi merugikan bagi anak perempuan yang menjadi korban kawin paksa ini masuk dalam kategori ikrâh. Sebagaimana telah disebutkan di dalam tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa ikrâh (memaksa) merupakan unsur utama dari kekerasan seksual sehingga bersifat dhulm (aniaya). Inilah yang patut dihindari. 

Lantas bagaimana seharusnya hal ini disikapi? Maka, dalam hal ini perlu memperhatikan konsep ijbâr itu sendiri menurut fuqahâ. Beberapa catatan yang berhasil dikumpulkan adalah bahwa konsep ijbâr oleh wali boleh dilakukan dengan syarat: 

1. Tidak ada perselisihan yang nyata (‘adâwah) antara anak dengan wali dan antara anak dengan calon suami

2. Ijbar boleh dilakukan dengan ketentuan calon pendamping si anak harus sekufu. 

3. Minimal mahar yang diberikan dalam kasus ijbâr ini adalah menggunakan mahar mitsil

4. Ijbâr tidak berpotensi pada merugikan atau membahayakan/menyengsarakan si anak

Syarat ketiadaan ‘adâwah (permusuhan) sebagaimana diungkapkan di atas adalah berangkat dari pemahaman terhadap teks hadits berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها (رواه الجماعة إلا البخاري) ـ 

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sementara anak perawan berhak dimintai izin atas dirinya. Adapun (bagian) dari izinnya adalah diamnya.” (Hadits Riwayat Jama’ah kecuali Imam Bukhari) 

Di dalam hadits ini, khusus untuk anak perempuan yang masih perawan, ada hak untuk dimintai izin. Terkait dengan meminta izin ke anak perawan, ada catatan dari para fuqaha’ terdahulu, yaitu bahwa untuk anak perempuan, konsep izin adalah bentuk penerapan konsep istihsân. Dengan kata lain bahwa, hak sebenarnya untuk ijbâr masih mutlak berada di tangan ayah dan kakek, sementara itu, bentuk permintaan izin, sifatnya hanyalah merupakan kesunahan. Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak, maka diterapkan pendapat lain yang sekira lebih hati-hati dan lebih maslahat bagi perlindungan anak tersebut. Secara rinci, pandangan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah pendapat yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa, baik oleh ayah maupun oleh pihak lainnya. Kedudukan anak perempuan yang sudah dewasa dalam pendapat ini disetarakan dengan tsayyibah (yaitu janda yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga). Bahkan dalam mazhab ini disampaikan bahwa akad nikah tidak sah tanpa diawali dengan permintaan izin terhadap anak perempuan tersebut. Pendapat ini merupakan “pendapat alternatif”, yaitu apabila terjadi kasus perselisihan antara anak dan wali atau antara anak dan calon mempelai pasangannya. 

Sebagai qaul alternatif, maka kualitas dari pendapat ini adalah lemah. Pendapat yang terkuat adalah dari mazhab Syafii yaitu didasarkan pada mafhum dari qaul alternatif tersebut, yaitu bahwa hak ijbâr wali tidak gugur, namun dengan syarat ketiadaan ‘adâwah (permusuhan) antara anak dengan wali dan anak dengan calon pasangannya.

2. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak ijbar, maka disyaratkan pula sifat kufunya (status setara) calon mempelai pilihan orang tua. Ukuran dari kufu ini adalah mampu bekerja dan memberi nafkah dan tidak jauh berbeda dengan si anak dari sisi usia. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Bahkan, orang tua bisa menolak calon yang disodorkan oleh si anak manakala dijumpai ketidak-kufuan antara kedua calon mempelai. 

3. Bila ijbar dengan syarat ketiadaan permusuhan dan syarat kufu terpenuhi, maka mahar yang merupakan “hak setiap calon mempelai perempuan” dalam syariat, harus ditentukan minimal menurut mahar mitsil setempat. Tidak diperkenankan bagi wali mujbir untuk menetapkan mahar di bawah mahar mitsil. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak yang dimiliki anak. 

4. Bila ketiganya telah tercapai, maka syarat berikutnya adalah tidak boleh memaksa anak menikah dengan orang yang dikhawatirkan dapat membahayakan terhadap agama, jiwa, aqal dan kehormatannya. Misalnya, memaksanya menikah dengan orang yang telah lanjut usia, tidak beriman, tidak mampu bekerja, orang yang rusak akal dan jiwanya, dan yang semisal.  

Pendapat yang lebih lengkap dan merangkum dari semua pendapat di atas dapat ditemukan pada kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzâhib al-Arba’ati, sebagai berikut: 

الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة : الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه. الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح. الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأ. الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق. وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى به. الشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلها. الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد. الشرط السابع : أن يكون حالا. وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد فلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد

Artinya: “Ulama’ kalangan Syafiiyah berkata: Berlaku syarat khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridla darinya, yaitu: 1) Jika tidak terdapat permusuhan yang nyata antara kedua pihak anak dan walinya. Seumpama ada potensi permusuhan namun tidak nampak nyata, maka potensi tersebut tidak dapat menggugurkan hak wali mujbir. 2) Apabila tidak ada permusuhan antara Si anak dengan bakal suaminya yang bersifat kekal dan secara dhahir dan secara bathin bisa diketahui oleh orang hidup di sekelilingnya. Semisal si anak hendak dinikahkan dengan orang yang dibencinya atau orang yang menghendaki keburukan dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. 3) Apabila calon suami sekufu. 4) Apabila calon mempelai adalah orang yang mampu memberinya mahar. Keempat syarat ini merupakan syarat wajib bagi sahnya akad pernikahan. Jika terjadi kekosongan salah satu dari keempatnya, maka batallah akad pernikahan itu apabila ia tidak dimintai izin dan menyatakan ridla dengannya. 5). Jika menikahkan sang anak dengan mahar mitsil, 6) jika mahar mitsil tersebut terdiri atas barang berharga negara, dan 7) apabila mahar tersebut dibayar tunai. Tiga syarat yang terakhir adalah syarat untuk bolehnya wali mengakadkan. Dengan demikian, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tersebut sama sekali kecuali bila nyata bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Dan bila ia memaksa tetap melakukannya, maka ia berdosa, meskipun akadnya tetap sah.” [Syeikh Abd Al-Rahmân al-Jazîrî, al Fiqh ‘ala Madzâhib al-Arba’ati li al-Jazîri, Beirut: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.: 4/24]

Wallâhu a’lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim