IMG-LOGO
Syariah

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (7): Pencabulan oleh Non-Mahram dan Sanksinya

Sabtu 16 Maret 2019 7:30 WIB
Share:
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (7): Pencabulan oleh Non-Mahram dan Sanksinya
Ilustrasi (via ahram.org)
Dalam sebuah jurnal penelitian yang dipublikasikan oleh Lex Crimen Volume II Nomor 1, terbit pada bulan Januari-Maret tahun 2013 disebutkan bahwa latar belakang terjadinya perkosaan dan pencabulan adakalanya bukan disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan. Perkosaan kadangkala akibat adanya peluang yang diciptakan oleh korban sendiri dengan menyanggupi keinginan pelaku untuk jalan-jalan atau naik ke mobil. Di suatu tempat pada saat posisi korban tidak berdaya dan tidak ada orang lain yang bisa menolong, di situlah modus pencabulan dan pemerkosaan terjadi. 

Beberapa kasus memiliki modus operandi yang sama, yakni seringkali korban percaya kepada pelaku. Saat ditawarkan minuman beralkohol, korban lalu percaya dan menerimanya, tanpa ada kecurigaan sedikitpun kepada pelaku yang sudah mempunyai niat untuk melakukan perkosaan/pencabulan. Ini yang akan menjadi fokus kajian fiqih kita pada kasus pencabulan kali ini.

Berdasarkan publikasi Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2 Desember 2003, diinformasikan bahwa tindakan pencabulan kadangkala dilakukan oleh pelaku dengan jalan menyentuh organ vital dengan tangan, atau rabaan, menggelitik, remasan, mendekap, mencium atau dengan modus lain berupa memasukkan suatu alat ke kelamin korban. Catatan kasus yang terjadi di rumah sakit Surabaya oleh salah seorang perawat beberapa waktu lalu hanya merupakan salah satu contoh saja. Namun untuk kasus pencabulan dengan alat ini, yang kadangkala sulit dideteksi. Untuk kasus rabaan, ciuman, sentuhan, remasan, dan lain-lain sudah kita bahas pada tulisan terdahulu. Kali ini fokus utama kita adalah pada kajian fiqih untuk kasus pencabulan yang melibatkan hilangnya keperawanan.

Perlu digarisbawahi bahwa kasus ini kadang tidak hanya terjadi pada perempuan saja, akan tetapi juga kadang menimpa kaum laki-laki. Saudara pernah mendengar istilah laki-laki amrad? Laki-laki amrad adalah laki-laki yang memiliki wajah cantik, namun ia laki-laki dan berjiwa laki-laki. Dalam beberapa teks fiqih disebutkan bahwa laki-laki amrad dilarang bepergian tanpa disertai mahram

Kajian terdahulu menyebut bahwa perempuan yang menjadi korban dengan modus operandi pencabulan ini disebut sebagai mustakrahah (yang dipaksa). Untuk korban, telah disepakati oleh ulama sebagai yang tidak berlaku pidana atau hukuman baginya. Bagaimana dengan pelakunya? 

Untuk pelaku pencabulan semacam ini, had bagi pelaku harus tetap menilik pada syarat pelaku yaitu: 

1. Sebagai orang yang telah baligh, 
2. Berakal, 
3. Merdeka yang dalam istilah kontemporer sering dimaknai sebagai memiliki kebebasan berbuat
4. Ia tahu bahwa zina adalah diharamkan. 

Bentuk hukuman yang ditawarkan syariat terhadap kejahatan pencabulan yang menghilangkan keperawanan ini, ada beberapa segi, sesuai dengan hierarki pidana sanksi pelukaan (had jarîmah). Dalam kasus pencabulan yang melibatkan hilangnya keperawanan, berlaku jarimah ta’zir (sanksi yang mengandung unsur pidana penjeraan). Dalam literatur fiqih terdapat dua had yang bisa diberikan, yaitu: 

1. Ganti rugi/denda sebab penghilangan keperawanan (arsyun bikarah) yang ditetapkan oleh hakim (diyat hukumah)
2. Apabila sampai terjadi penghilangan fungsi anggota tubuh dan kelamin (menghilangkan fungsi kenikmatan jima’) maka berlaku pidana qishash. Beberapa kalangan ada yang menyebutnya sebagai hukum pengebirian dengan qiyas kepada penghilangan fungsi mata, tangan, gigi, dan sejenisnya. 

Karena dalam kasus pencabulan ini tidak ada unsur persenggamaan di dalamnya, maka pidana pengasingan (taghrib) dan dera cambuk (untuk pelaku yang belum menikah) dan rajam (untuk pelaku yang sudah menikah) tidak bisa diterapkan. Karena, bagaimanapun juga, syarat pelaku bisa disebut zina adalah selain ia sudah berusia mukallaf, ada syarat lain juga harus terjadi pertemuan dua khitan. 

Jika demikian lantas apa kedudukan alat yang dipergunakan untuk memaksakan penghilangan keperawanan bagi gadis tersebut dalam syariat, dan apa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku? 

Sudah pasti bahwa alat ini sifatnya adalah sama dengan kedudukan alat bukti melakukan pelukaan. Itulah sebabnya, kategori kekerasan seksual pencabulan yang melibatkan perusakan keperawanan ini masuk unsur jarîmah. Salah satu dasar yang bisa dipergunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

ـ (فرع : في إزالة بكارة أجنبية بأصبع) مثلا (لا بذكر حكومة) ؛ لأنها جراحة (ويقتص بالبكارة من بكر مثلها) ـ

Artinya: “Permasalahan cabang: Menjelaskan tentang berlakunya diyat hukumah pada kasus penghilangan keperawanan perempuan ajnaby dengan jari dan bukan dengan dzakar, karena penghilangan dengan jalan ini adalah masuk delik pelukaan (jirâhah). Besarnya diyat hukumah keperawanan dikalkulasi menurut perempuan yang semisal.” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Asna al-Mathâlib Syarh Raudli al-Thalib, Kairo: Mauqi’u al-Islâmy, tt.: 19/92)

Di dalam kelanjutan ibarat ini, Syeikh Zakaria juga menegaskan bahwa:

ـ ( فإن أفضاها) غير الزوج مع إزالة بكارتها (دخل أرش البكارة في الدية) ؛ لأنهما وجبا للإتلاف فيدخل الأقل في الأكثر بخلاف المهر لاختلاف الجهة فإن المهر للتمتع والأرش لإزالة الجلدة

Artinya: “(Wajibnya tebusan ini diberikan) jika yang membedah dara keperawanan adalah bukan suami, maka masuk hukum tebusan keperawanan (arsyu al-bikarah) dalam rupa diyat. Baik suami atau bukan suami, keduanya sama-sama wajib mengeluarkan tebusan itu disebabkan karena perusakan yang dilakukannya, sehingga masuk unsur minimal dan maksimalnya, hanya berbeda sebutan. Jika suami maka wajib mahar disebabkan jalur penyaluran seksualnya, namun bila bukan suami, maka masuk unsur wajib sebab perobekan selaput dara.” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Asna al-Mathâlib Syarh Raudli al-Thalib, Kairo: Mauqi’u al-Islâmy, tt.: 19/92)

Sampai di sini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya, jika kasus pencabulan terjadi hingga menyebabkan kerusakan organ vital fungsi seksual kaum hawa, maka menurut Syeikh Abu Yahya Zakaria al-Anshary, pelaku dikenakan diyat hukumah. Diyat hukumah adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan karena kasus pidana dan diberikan kepada korban (untuk diyat ringan) dan keluarganya (untuk diyat berat, seperti pembunuhan). Besaran diyat ini ditentukan oleh hakim, dan secara teknis dikalkulasi menurut harga budak. Misalnya, harga budak yang masih perawan dan dengan kualitas kecantikan yang mirip dengan korban adalah seharga 100 juta, namun akibat hilangnya keperawanannya ia menjadi berharga 80 juta, maka besaran diyat yang harus ditanggung oleh pelaku pencabulan tersebut adalah sebesar 20 juta, yang menjadi harga selisih antara keduanya. Dewasa ini, karena budak sudah tidak ada lagi, maka besaran tersebut sepenuhnya diserahkan oleh hakim menurut pertimbangan sisi keadilan. 

Tentu, apa yang menjadi ketentuan di sini tidak berlaku, apabila pihak korban ridha dalam melakukan hal tersebut, meskipun wujudnya dalam kasus perzinaan. Ridhanya pihak korban mendudukkan ia sebagai salah satu pelaku.

فكأنها رضيت بإزالتها

Artinya: “Seolah-olah sang perempuan ridla dengan kehilangan selaput daranya.” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Asna al-Mathâlib Syarh Raudli al-Thalib, Kairo: Mauqi’u al-Islâmy, tt.: 19/92)

Diyat hukûmah, juga berlaku untuk kasus wathi syubhat atau sebab nikah yang rusak, namun teradi pemaksaan pemakaian alat lain dalam penghilangan dara keperawanan, sehinggaa hilangnya keperawanan tidak dilakukan dengan jalan wathi (menggauli dengan zakar). Perlu ditegaskan, bahwa dalam kasus ini rincian yang harus dipahami, adalah bahwa Si perempuan pada dasarnya adalah ridla jika selaput daranya robek akibat wathi. Oleh karenanya, bila dipergunakan alat lain, maka penggunaan alat tersebut merupakan bentuk pemaksaan sehingga berlaku diyat yang dibebankan oleh hakim kepada laki-laki pelakunya, ditambah dengan besaran mahar mitsil bagi perempuan janda. 

Untuk kasus sebagaimana tersebut terakhir, Syeikh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menegaskan:

لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء (أو) وهي (مكرهة أو) زالت (بشبهة) من نكاح فاسد أو غيره (فحكومة ، ومهرها ثيبا) يجبان

Artinya: “Karena si perempuan ridha dengan bedahnya dara keperawanan akibat wathi dan bukan sebab selain wathi, atau ia diperkosa atau hilang sebab cara syubhat semisal nikah yang rusak atau lainnya, maka dalam hal ini berlaku diyat hukûmah. Maharnya setara dengan mahar janda yang wajib dibayar oleh kedua laki-laki (yang membedah keperawanannya baik dengan jallan syubhat atau pemaksaan/pencabulan) .” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Asna al-Mathâlib Syarh Raudli al-Thalib, Kairo: Mauqi’u al-Islâmy, tt.: 19/92)

Demikian, sekilas ulasan mengenai hilangnya keperawanan akibat kasus pencabulan dengan menggunakan alat seks dan sejenisnya yang dilakukan oleh pihak lain selain suami, atau oleh suami namun dari hasil nikah yang rusak dan penghilangannya dilakukan tidak dengan jalan wathi (menggauli). Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus Bahtul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Jatim

Tags:
Share:
Jumat 15 Maret 2019 20:30 WIB
Mengonsumsi Jangkrik, Halal atau Haram?
Mengonsumsi Jangkrik, Halal atau Haram?
Ilustrasi (iStock)
Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga. Hewan ini biasanya hidup di berbagai tempat yang basah dan dingin. Jangkrik dapat kita temukan lewat suara khas yang keluar dari hewan tersebut, terutama pada saat malam hari.

Selain berguna sebagai salah satu pakan dari burung, jangkrik rupanya sudah mulai dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai makanan yang juga dikonsumsi orang, baik dalam bentuk jangkrik goreng, keripik, atau sejenisnya.  Sebelum hal ini merambah semakin luas, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang status kehalalan atau keharaman dari hewan ini.

Di antara jenis hewan yang diharamkan oleh syariat adalah segala jenis hewan yang dipandang menjijikkan oleh orang Arab, termasuk dari bagian hewan ini adalah segala jenis hasyarat yaitu hewan-hewan kecil yang melata di tanah, seperti tikus, kumbang, ular dan hewan-hewan lainnya. Selain haram mengonsumsi hewan hasyarat, menjual-belikan hewan ini juga diharamkan dan dihukumi tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj:

ـ (فلا يصح بيع الحشرات) وهى صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل

“Tidak sah menjual hewan-hewan hasyarat yakni hewan-hewan kecil yang melata di tanah seperti tikus, kumbang, ular, kalajengking dan lebah” (Syekh SyamsuddinMuhammad  bin Abi al-Abbas bin Syihabuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz IV, hal. 395)

Hewan jangkrik tanpa diragukan lagi termasuk dalam kategori hewan hasyarat ini, sehingga hukum mengonsumsi jangkrik adalah haram, sebab dipandang sebagai hewan yang menjijikkan menurut orang Arab, hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra:

الصرصر - حيوان فيه شبه من الجراد ، قفاز يصيح صياحاً رقيقاً ، وأكثر صياحه بالليل ولذلك سمي صرار الليل ، وهو نوع من بنات وردان عري عن الأجنحة . وقيل : إنه الجدجد وقد تقدم أن الجوهري فسر الجدجد بصرار الليل ، ولا يعرف مكانه إلا بتتبع صوته ، وأمكنته المواضع الندية ، وألوانه مختلفة فمنه ما هو أسود ، ومنه ما هو أزرق ومنه ما هو أحمر ، وهو جندب الصحارى والفلوات 
وحكمه : تحريم الأكل لاستقذاره 

Sharshar (jangkrik) adalah hewan yang menyerupai belalang, terkadang hewan tersebut bersuara dengan suara yang lirih. Seringkali hewan ini bersuara pada saat malam hari, karena hal tersebut maka hewan ini juga disebut dengan shurrarul laili. Hewan ini merupakan bagian dari jenis bintu wardan yang tidak memiliki sayap (yang bisa terbang). Hewan ini juga disebut judjud, seperti halnya yang dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu bahwa Syekh al-Jauhari mengartikan judjud dengan hewan jangkrik. Keberadaan jangkrik tidak akan dapat diketahui kecuali dengan meneliti dari suaranya, hewan ini menyukai tempat-tempat yang basah. Warnanya berbeda-beda, ada yang berwarna hitam, biru dan merah. Hewan ini hampir sama dengan belalang yang sering ditemukan di hutan belantara. Hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram karena dianggap hewan yang menjijikkan.” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 2, hal. 86)

Yang menjadi pijakan tentang menjijikkan atau tidaknya suatu hewan adalah menurut cara pandang orang Arab. Jika terdapat sebagian orang yang menganggap bahwa hewan jangkrik bukanlah hewan yang menjijikkan untuk dimakan, hal tersebut sama sekali tidak dapat mengubah terhadap keharaman jangkrik yang berpijak pada cara pandang orang Arab secara umum. Dalam kitab-kitab fiqih, orang Arab menjadi standar menjijikkan atau tidaknya suatu hewan, sebab kepada merekalah yang pertama kali menjadi khitab wahyu (sasaran dakwah Islam masa awal). Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur 

Jumat 15 Maret 2019 19:0 WIB
Standar Menjijikkan atau Tidaknya Hewan adalah Orang Arab, Mengapa?
Standar Menjijikkan atau Tidaknya Hewan adalah Orang Arab, Mengapa?
Ilustrasi (via five.vn)
Allah menghalalkan berbagai macam jenis makanan pada manusia dan mengharamkan sebagian jenis makanan yang lain. Salah satu jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah berbagai macam daging hewan. Dalam menjelaskan halal-haramnya mengonsumsi hewan, syariat ada kalanya menyebutkan nama hewan tersebut lalu memberi status hukum mengonsumsinya secara tegas. Misalnya, tentang halalnya ikan dan belalang dan haramnya daging babi. 

Dalam kesempatan lain, syariat juga tidak menyebut nama hewan tertentu, melainkan kriteria-kriterianya. Seperti yang terjadi pada haramnya hewan yang memiliki gigi taring (dzi nabin) dari beberapa hewan buas dan memiliki kuku yang bercakar (dzi mikhlab) dari berbagai jenis burung.

Adakalanya juga syariat menjelaskan halal-haram suatu makanan dari jenis hewan tanpa menyebutkan nama spesifik hewan dan tanpa menyebut pula kriterianya, melainkan berdasarkan sifat baik-buruknya suatu makanan yang salah satunya mencakup terhadap berbagai macam jenis hewan. Hal ini misalnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik’.” (QS. Al-Maidah Ayat: 4)

Dalam menjelaskan salah satu sifat orang mukmin, Al-Qur’an juga menyinggung hal ini:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

“Orang yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (QS Al-A’raf Ayat: 157)

Dalam berbagai kitab fiqih klasik dijelaskan bahwa yang menjadi pijakan baik-buruknya suatu hewan sehingga layak dimakan atau tidak adalah berdasarkan penilaian orang Arab, bukan berdasarkan penilaian dari golongan selain Arab. Sehingga ketika terdapat pertentangan antara penilaian orang Arab dengan penilaian orang selain dari bangsa Arab dalam menilai suatu hewan tentang layak dimakan atau tidak, maka yang dimenangkan adalah penilaian orang Arab. 

Pertanyaannya, mengapa yang menjadi pijakan penilaian baik-buruknya (menjijikkan atau tidak) suatu hewan ditentukan oleh orang Arab? Mengapa masyarakat dari bangsa lain tidak berhak untuk memiliki penilaiannya sendiri?

Dalam berbagai referensi disebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena orang Arab-lah yang pertama kali mendapatkan tuntutan syariat Islam dan kepada merekalah Rasulullah ﷺ menjadi utusan Allah, serta dikarenakan Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka yang tak lain agar mereka dapat memahaminya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib:

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اِسْتَخْبَثَتْهُ اَلْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ اِلّا مَا وَرَدَ اَلشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ, وَاعْتُبِرَ عُرْفُ الْعَرَبِ ِلأَنَّهُمْ اَلَّذِيْنَ خُوطِبُوا بِالشَّرْعِ أَوَّلًا وَفِيْهِمْ بُعِثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلاَّمَ وَنَزَلَ اَلْقُراَنُ.

“Setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syara’ tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan tak lain dikarenakan mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab (tuntutan agama) oleh syara’ dan kepada merekalah Nabi Muhammad (pertama kali) diutus dan Al-Qur’an turun.” (Syekh Musthofa Dib ad-Dimsyiqi, at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib, hal. 239)

Alasan lain mengapa orang Arab yang menjadi pijakan penialaian baik-buruknya sesuatu adalah dikarenakan mustahil sepakatnya penilaian semua watak manusia dalam menilai menjijikkan atau tidaknya suatu hewan. Status hukumnya menjadi relatif. Sehingga dalam menilai suatu hewan harus berdasarkan penilaian golongan tertentu yang dalam hal ini adalah orang Arab. Penjelasan tersebut seperti yang dijelaskan dalam kitab Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib:

ـ (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ) أَيْ الطَّيِّبَاتِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ وَهُمْ الْعَرَبُ لَا كُلِّ النَّاسِ لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ طَبَائِعِ النَّاسِ عَلَى اسْتِطَابَةِ حَيَوَانٍ أَوْ اسْتِخْبَاثِهِ

“Halal bagi manusia segala hewan yang dianggap bagus, maksudnya dianggap bagus menurut sebagian orang yaitu orang Arab, bukan dianggap bagus oleh semua orang, sebab mustahil sepakatnya semua watak manusia dalam menentukan bagus atau menjijikkannya hewan.” (Syekh Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib, juz IV, hal. 406) 

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka segala hewan yang dianggap baik oleh orang Arab maka dihukumi halal untuk dimakan, meskipun tidak ada dalil Al-Qur’an atau hadits yang menjelaskan secara khusus tentang kehalalan hewan tersebut. Misal: halalnya mengonsumsi ayam, bebek, dan hewan lainnya. Sebaliknya, segala hewan yang dianggap buruk atau menjijikkan menurut pandangan orang Arab maka dihukumi haram untuk mengonsumsinya, meskipun sebagian orang menganggap bahwa mengonsumsi hewan ini bukanlah hal yang menjijikkan, misalnya seperti mengonsumsi hewan bekicot, laron, kepompong, dan hewan-hewan lainnya yang dianggap buruk atau menjijikkan untuk dikonsumsi. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur 

Kamis 14 Maret 2019 18:30 WIB
Hukum Menjawab Salam dalam Hati
Hukum Menjawab Salam dalam Hati
Memberikan salam kepada saudara Muslim adalah anjuran. Rasulullah ﷺ bahkan mewajibkan kita untuk menjawab salam, minimal dengan perkataan yang sama, dan lebih baik dengan perkataan yang lebih baik.

Suatu hari ada teman yang sedang sibuk dengan gadget-nya. Ia mungkin sedang main game online atau sedang membalas chat lewat aplikasi berbagi pesan. Beberapa saat kemudian datanglah temannya dengan memberikan salam. 

Alih-alih menjawab, teman yang sedang sibuk dengan smartphone-nya tersebut malah diam saja dan melanjutkan kesibukannya dengan gadget-nya.

Teman yang memberikan salam tersebut agak kesal karena salamnya diabaikan begitu saja. Saat ditanya, teman yang mengabaikan salam itu menjawab bahwa salamnya sudah dijawab dalam hati.

Lalu bagaimana jika kita menjawab salam dalam hati; apakah yang demikian diperbolehkan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan atau menggugurkan kewajiban menjawab salam?

Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar an-Nawawi menyebutkan bahwa orang yang masih mendapatkan keutamaan atau menggugurkan kewajiban saat menjawab salam adalah minimal suaranya terdengar oleh muslim lain walaupun lirih.

Namun jika suaranya tidak sampai terdengar oleh orang lain, maka kewajiban menjawab salam tersebut masih ada.

فصل: وأقل السلام الذى يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث  يسمع المسلم عليه ،فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام ،فلا يجب الرد  عليه،وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم ،فإن لم  يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ،ذكرهما المتولى  وغيره 

Artinya, “Pasal: Salam yang paling sedikit (minimal), yang menjadikan seorang muslim mendapatkan keutamaan dan kesunahan mengucapkan salam adalah dengan mengeraskan suaranya sekiranya muslim lain (yang diberi salam) dapat mendengarnya. Jika muslim yang lain tidak dapat mendengarnya maka salam tersebut tidak bisa diketegorikan sebagai salam (yang disunnahkan), dan tidak wajib menjawab salam tersebut. Sedangkan menjawab salam yang minimalis, yang menjadikan seseorang (yang diberikan salam) gugur kewajibannya untuk menjawab salam adalah dengan mengeraskan suaranya sekiranya muslim lain mendengar. Jika tidak mendengar, maka kewjiban menjawab salam tersebut tidak gugur. Hal ini sebagaimana pendapat al-Mutawalli dan ulama lain.” (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 262)

Imam an-Nawawi mengutip pendapat Abu Muhammad al-Qadhi Husain dan Imam Abu al-Hasan al-Wahidi dan beberapa ulama Syafi’iyah yang lain menyebutkan bahwa hendaknya menjawab salam itu langsung setelah salam diucapkan. Jika ada jeda yang terlalu lama, maka jawaban salam tersebut tidak terhitung sebagai jawaban dan tidak menggugurkan kewajiban menjawab salam.

قال الإمام أبو محمد القاضي حسين ، والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا : ويشترط أن يكون الجواب على الفور ، فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا ، وكان آثما بترك الرد 

Artinya, “Imam Abu Muhammad al-Qadhi Husain dan Imam Abu al-Hasan al-Wahidi dan para ulama syafiiyah yang lain berpendapat bahwa disyaratkan jawaban salam itu segera (langsung setelah diucapkan salam). Jika jawaban salam itu diakhir-akhirkan (ditunda-tunda) kemudian baru menjawabnya setelah beberapa lama, maka tidak dianggap sebagai jawaban. Dan orang yang menunda jawaban salam tersebut berdosa karena dianggap meninggalkan kewajiban menjawab salam.” (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 262)

Oleh karena itu, jika ada orang yang memberikan salam kepada kita, hendaknya kita menyambutnya dengan baik, dengan cara menjawabnya dengan suara yang jelas dan jangan ditunda-tunda. Karena salam adalah sebuah ungkapan doa dari orang lain kepada kita. Salah satu cara untuk membalas doa tersebut adalah menjawabnya. Wallahu A’lam.

Ustadz Muhammad Alvin Nur Choironi, Pegiat Kajian Tafsir dan Hadits