IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Hukum Noda Bekas Darah Haid pada Pakaian

Senin 18 Maret 2019 16:15 WIB
Share:
Hukum Noda Bekas Darah Haid pada Pakaian
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya sering mendapati bercak (noda) darah haid yang tersisa pada pakaian setelah dicuci. Bagaimana kedudukan pakaian tersebut, apakah sudah terbilang suci atau belum? Pasalnya, pakaian ini biasanya celana dalam dan pakaian luar yang sempat tembus juga dipakai untuk shalat. Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Nurhayati)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Darah termasuk darah haid adalah salah satu zat najis yang harus dibersihkan secara tuntas dari pakaian dan benda lain dalam rangka menjaga kesucian, terlebih untuk ibadah shalat.

Rasulullah SAW pada hadits riwayat Asma binti Abu Bakar RA menyatakan keharusan penyucian tuntas pakaian yang terkena najis sebelum dipakai shalat. 

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: - "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya, “Dari Asma binti Abu Bakar RA, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada darah haid yang mengenai pakaian, kau mengoreknya, menggosoknya dengan air, membasuhnya, dan melakukan shalat dengannya,’” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits ini, pakaian yang terkena najis darah haid harus dicuci secara sungguhan. Dengan demikian, noda tersebut dapat dihilangkan secara total hingga hilang rasa, warna, dan baunya.

Lalu bagaimana dengan noda bekas darah haid yang tersisa di pakaian meski telah dicuci? Apakah pakaian dengan noda darah haid ini masih terbilang mengandung najis yang tidak bisa digunakan untuk shalat?

Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam Kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, mengatakan bahwa sisa noda darah haid pada pakaian yang telah dicuci ditoleransi secara syariat.

يعفى عما بقي من أثر اللون بعد الاجتهاد في الغسل بدليل (ولا يضرك أثره) الآتي في الحديث الذي بعده

Artinya, “Bekas warna (najis) yang tersisa pada pakaian dimaafkan setelah pakaian dicuci secara serius dengan dalil hadits selanjutnya yang berbunyi, ‘Bekasnya tidak masalah bagimu,’” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz I, halaman 54).

Adapun hadits yang dimaksud oleh Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki adalah hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ? قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Khawlah RA berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika darah itu tidak hilang?’ ‘Cukup bagimu (mencuci dengan) air itu. Bekasnya tidak masalah bagimu,’” (HR At-Tirmidzi).

Hadits yang dimasukkan dalam Kitab Bulughul Maram, kumpulan hadits-hadits hukum ini menunjukkan ketiadaan masalah dalam mengenakan pakaian yang masih mengandung noda sisa darah haid setelah dicuci secara sungguhan.

يقف الإنسان أمام ربه طاهر البدن فيجب عليه أن يكون كذالك طاهر الملبس إذا سقطت على ملبوساته إحدى النجاسات كالدم أن يزيل ذلك بكل ما في وسعه ممن مجهود، فإذا تعسرت عليه إزالة لون النجاسة  في الثوب فيغتفر له ذلك (ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه) وهذا من سماحة الإسلام وتيسير أحكامه... لا يضر بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا تعسرت إزالة ذلك

Artinya, “Seseorang berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi suci secara fisik sehingga ia juga wajib berdiri dalam kondisi suci di pakaian. Bila salah satu jenis najis seperti darah mengenai pakaiannya, maka ia wajib menyucikan najis tersebut secara sungguhan. Bila penghilangan warna najis di pakaian secara total itu sulit, maka itu dimaafkan sebagaimana hadits ‘Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama, kecuali agama itu yang menyulitkannya.’ Ini menjadi bagian dari toleransi Islam dan kemudahan hukum Islam… Sisa bau dan sisa warna najis tidak masalah bila sulit dihilangkan,” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz I, halaman 55).

Dari penjelasan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa pakaian yang masih tersisa noda darah haid tidak masalah digunakan untuk shalat dan kepentingan ibadah lainnya yang mengharuskan kesucian pada badan, pakaian, dan tempat ibadah.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Tags:
Share:
Kamis 14 Maret 2019 15:15 WIB
Hukum Bermakmum kepada Imam yang Beristri Non-Muslim
Hukum Bermakmum kepada Imam yang Beristri Non-Muslim
(Foto: @pixabay)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, di kampung teman saya ada seorang Muslim yang saleh tapi menikah dengan wanita non-Muslim. Karena kesalehannya akhirnya laki-laki itu sering menjadi imam di mushalla. Tapi sebagian jamaah kurang yakin jika ia yang menjadi imam karena istrinya non-Muslim. Bagaimana hukum bermakmum shalat kepada laki-laki tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (M Najikun/Sidoarjo)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Shalat berjamaah merupakan ibadah penting yang mendapat kemuliaan dari Allah bagi mereka yang mengerjakannya. Begitu penting shalat ini, imam memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Oleh karenanya posisi imam memiliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim.

عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا 

Artinya, “Dari Abu Masud Al-Anshari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Yang menjadi imam suatu kaum adalah ia yang paling mahir membaca Al-Qur’an. Jika kemahiran beberapa orang umumnya berdekatan, maka imamnya adalah ia yang paling mengerti sunnah. Jika kemampuan mereka berdekatan, maka imamnya adalah ia yang lebih dahulu hijrah, dan yang lebih dahulu memeluk Islam. Seseorang tidak mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Ia juga tidak menduduki sebuah tempat tertentu yang terhormat di mata tuan rumah tanpa seizinnya.’ Al-Asyaj dalam riwayatnya mengatakan, ‘yang lebih tua’ sebagai pengganti ‘yang lebih dahulu memeluk Islam,’” (HR Muslim).

Secara umum dapat dipahami bahwa posisi imam merupakan kedudukan yang seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kriteria tertentu, minimal adalah pelafalan Al-Qur’an yang baik. Lalu bagaimana kalau orang yang memiliki kriteria tersebut juga bukan orang yang dikenal baik di masyarakat, orang yang jahat, zalim, atau tidak menjaga diri dari dosa besar atau kecil. Apakah sah bermakmum kepada orang seperti ini?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat berjamaah dengan seorang imam yang dikenal tidak baik di masyarakat tetap sah karena para sahabat juga menjadi makmum shalat berjamaah atas imam yang zalim. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan keadilan (kesalehan atau integritas) sebagai syarat keimaman.

قال الجمهور بصحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة لأن العدالة عندهم غير شرط في الإمامة ويقويه حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله

Artinya, “Mayoritas ulama menyatakan keabsahan shalat berjamaah dengan imam yang fasik meski makruh karena keadilan (integritas) seseorang bagi mereka bukan syarat keimaman. Pandangan ini diperkuat oleh hadits, ‘Shalatlah kalian di belakang orang yang berkata ‘La ilaha illallah,’’” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 21).

Di luar pandangan mayoritas ulama, kalangan ulama dari mazhab Hanbali mensyaratkan mensyaratkan keadilan (kesalehan atau integritas) sebagai syarat keimaman. Dengan demikian, shalat berjamaah dengan imam yang fasiq–bagi kalangan mereka–tidak sah.

Lalu bagaimana status shalat berjamaah dengan imam yang beristrikan seorang non-Muslim seperti pertanyaan di atas? Apakah shalat berjamaahnya tetap sah, tidak sah, makruh, atau khilaful aula (sekadar menyalahi yang utama)?

Pertama sekali, kita perlu hati-hati mendudukkan seorang Muslim yang beristrikan seorang perempuan non-Muslim. Hal ini menurut kami perlu kajian lebih lanjut. Tetapi terkait shalat berjamaah ini, kami perlu mengutip pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli yang menyebut imam yang berbeda pandangan dalam soal furuiyah (partikular) dalam agama sebagai berikut.

وتجوز إمامة بعض الأشخاص مع كونها خلاف الأولى في كل ما يأتي: فتجوز كما بينا إمامة الأعمى، وإمامة مخالف في الفروع، وإمامة ألكن: وهو من لايكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها، مثل أن يقلب الحاء هاء، أو الراء لاماً، أو الضاد دالاً

Artinya, “(Kita) Boleh bermakmum kepada individu tertentu meski menyalahi yang utama sebagai berikuti: (kita) sebagaimana telah kami jelaskan boleh bermakmum kepada seorang disabilitas netra, seseorang yang berbeda pandangan dalam soal furuiyah (partikular) dalam agama, atau seseorang yang ‘kurang fasih’, yaitu orang yang hampir-hampir tidak dapat menyebutkan makhraj secara tepat karena faktor keajaman (non-Arab), atau faktor lain seperti orang yang mengubah pelafalan ‘ha’ kecil menjadi ‘ha’ besar, ‘ra’ menjadi ‘lam’, atau ‘dhad’ menjadi ‘dal’,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1305], cetakan kedua, juz II, halaman 193-194).

Dari keterangan Syekh Wahbah ini, kita dapat menarik simpulan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan gelisah atas status shalat berjamaah dengan imam ini. Shalat berjamaah dengan imam ini tetap sah tanpa makruh, terlebih lagi imam ini dikenal masyarakat sebagai orang saleh dalam kesehariannya.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 13 Maret 2019 13:0 WIB
Hukum Menafkahi Kedua Orang Tua yang Non-Muslim
Hukum Menafkahi Kedua Orang Tua yang Non-Muslim
(Foto: @twitter)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, sahabat saya dan istrinya alhamdulillah sudah memeluk Islam sejak empat tahun lalu. Tetapi kedua orang tuanya yang sudah tua itu tetap pada agamanya. Sementara ia juga menjadi tulang punggung orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah ia tetap harus mencukupi kebutuhan hidup kedua orang tuanya? Terima kasih. (Singkawang)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Pencukupan kebutuhan hidup sehari-hari atau biasa disebut nafkah merupakan kewajiban dalam Islam bagi mereka yang memiliki hubungan darah.

Kewajiban pemberian nafkah itu berlaku bagi orang tua terhadap anak dan/atau cucu; bagi anak terhadap orang tua dan/atau kakek-nenek dalam konteks pertanyaan di atas, selain tuan terhadap budaknya dan suami terhadap istrinya.

وهو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية وهي الأصول والفروع فيجب للوالد على الولد وإن علا وللولد على الوالد وإن سفل لصدق الأبوة والبنوة

Artinya, “Yaitu faktor kerabat sehingga mewajibkan setiap mereka member nafkah bagi yang lain karena meliputi aspek bagian (sedarah) dan rasa sayang. Oleh karenanya nafkah menjadi wajib sebab kerabat bagian (sedarah), yaitu orang tua ke atas dan anak ke bawah. Dengan demikian, anak wajib menafkahi ayahnya dan turunan ke atasnya. Ayah pun wajib menafkahi anaknya dan turunan ke bawahnya karena faktor riil status bapak dan anak,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz II, halaman 113).

Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah dalam Islam merupakan sebuah kewajiban seseorang terhadap anak dan/atau kedua orang tuanya. Penerima nafkah berhak menerima pemberian tersebut tanpa pandang jenis kelamin dan mereka yang berhak atau tidak berhak menerima waris karena sebab tertentu.

Adapun soal perbedaan agama antara pemberi dan penerima nafkah, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama syafiiyah memandang kewajiban nafkah tetap berlaku meski kedua pihak berbeda agama atau berbeda sekte dalam sebuah agama. Sedangkan pandangan sebagian ulama mengharamkan pemberian nafkah terhadap anak atau orang tua yang berbeda keyakinan dengan pihak pemberi.

ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ولا بين الوارث وغيره ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه وفي وجه لا تجب على مسلم نفقه كافر والدليل على وجوب الانفاق على الوالدين قوله تعالى وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوْفًا وقوله تعالى وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya, “Dalam  hal (kewajiban nafkah) ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ahli waris dan bukan ahli waris, kesamaan agama yang dianut dan yang berbeda agama. Tetapi satu pendapat mengatakan bahwa seorang Muslim tidak wajib memberi nafkah kepada orang kafir. Dalil atas kewajiban nafkah terhadap kedua orang tua adalah firman Allah Surat Lukman ayat 15 ‘Bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik,’ dan firman Allah Surat Al-Ankabut ayat 8 ‘Kami berpesan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya,’” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz II, halaman 113).

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa anak tetap berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang tidak mampu meski kedua orang tuanya adalah non-Muslim.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 13 Maret 2019 10:30 WIB
Hukum Bertaqiyah menurut Kelompok Aswaja
Hukum Bertaqiyah menurut Kelompok Aswaja
(Foto: @youtube)
Assalamu 'alaikum, semoga keberkahan Allah senantiasa menyertai rubrik ini dalam perjuangannya berdakwah lewat medsos. Pertanyaan saya, bagaimana bertaqiyah menurut Aswaja Nahdlatul Ulama (NU)? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu 'alaikum. (Enang Suwarman).

Jawaban
Wa alaikum salam wr. wb. Terima kasih atas apresiasinya terhadap rubrik Bahtsul Masail ini. Penanya dan pembaca yang budiman. Istilah taqiyyah adalah istilah yang populer dan merupakan rukun dalam Syi’ah Itsna ’Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam/Rafidhah), yang berbeda dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

Dalam Syiah, taqiyyah adalah menyembunyikan kebenaran (kitmânul haqq), menutupi keyakinan (satrul i‘tiqâd fîh), dan merahasiakan dari para lawan (mukâtamatul mukhâlifîn), serta tidak menerima bantuan lawan yang bisa merugikan agama atau urusan dunia.

Singkatnya taqiyyah menurut Syiah, seseorang menampakkan sesuatu perkataan atau perbuatan keagamaan yang bertentangan dengan kebenaran dan keyakinan Syiahnya, yang berbeda dengan keyakinanlawannya, termasuk di sini Aswaja (Sunni).

Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Shahîhil Bukhârî menjelaskan pengertian dan kebolehan ber-taqiyyah:

ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية.... قال ابن بطال تبعالابن المنذر: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان: أنه لا يحكم عليه بالكفر"....قال ابن بطال: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل: أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة". 

Artinya, “Makna taqiyyah adalah menghindari dari menampakkan kepada orang lain mengenai sesuatu yang ada dalam hati, berupa keyakinan dan selainnya. Kata taqiyyah berasal dari kata waqyah sepadan dengan kata hamzahfa‘lah bermakna al-wiqâyah (memelihara diri)....Ibnu Bathâl mengikuti Ibnu Mundzir menuturkan, bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir, ketika ia khawatir terhadap keselamatan jiwanya, kemudian ia mengucapkan kata-kata kafir dengan hati yang tetap teguh dalam keimanannya, maka ia tidak dihukumi sebagai kafir... Ibnu Bathal berkata, ‘Ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir, akan tetapi ia rela memilih untuk dibunuh, maka baginya pahala yang besar di sisi Allah, daripada memilih rukhshah/ dispensasi,” (Lihat Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Fathul Bârî bi Syarhi Shahîhil Bukhârî [Riyad, Dârut Thaibah: 2005], juz XVI, halaman 216 dan 221).

Jadi, pengertian taqiyyah dalam Islam, dalam pandangan Aswaja, biasanya diberlakukan terhadap orang-orang kafir, berdasarkan firman Allah SWT:

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاۧء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ.

Artinya, “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali,” (Surat Ali Imran ayat 28).

Ibnu Jarir At-Thabari menafsirkan bahwa taqiyyah yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah taqiyyah terhadap orang-orang kafir, bukan selain orang kafir. Oleh karena itu, ada ulama salaf yang berpendapat tidak ada taqiyyah setelah Allah memuliakan dan memberikan kemenangan bagi Islam.

Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa Mu’ad bin Jabal dan Mujahid menuturkan, “Taqiyyah berlaku pada masa awal-awal Islam, sebelum umat Islam kuat. Sedangkan sekarang, Allah telah memberikan kemenangan kepada umat Islam sehingga hendaknya mereka tidak perlu lagi merasa takut”.

Pandangan ini jelas berbeda dengan taqiyyah menurut Syiah karena mereka ber-taqiyyah terhadap kaum Muslimin (Ahlussunnah), dan terus berlangsung.

Dalam Aswaja, ber-taqiyyah adalah dispensasi (rukhshah) atau keringanan yang diberikan kepada seseorang pada saat keadaan darurat. Sebab itu, Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 28 mengecualikan taqiyyah dari dasar larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali/pemimpin, yang bila larangan ini dilakukan akan diancam tidak mendapat pertolongan-Nya, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.

Orang yang berada di suatu daerah atau pada suatu waktu ketika ia cemas terhadap perbuatan suatu hukum, maka ia boleh melakukan taqiyyah secara lahir saja, bukan secara batin/niat.

Dengan demikian, taqiyyah menurut Aswaja (Sunni) berbeda dengan taqiyyah menurut Syiah. Menurut Syiah, sebagaimana disebutkan oleh syekh mereka, Al-Mufid dalam Tashhîhul I‘tiqâd, taqiyyah bukanlah dispensasi, melainkan salah satu rukun agama mereka, yang hukumnya wajib sebagaimana shalat fardhu. Padahal, taqiyyah dalam Islam, tidak mencerminkan aturan umum dalam perilaku seorang Muslim, dan bukan karakteristik masyarakat Islami, melainkan taqiyyah --biasanya-- adalah kondisi individual yang bersifat temporer, disertai keadaan darurat terkait dengan ketidakmampuan berhijrah.

Taqiyyah akan hilang bersamaan hilangnya kondisi darurat atau keterpaksaan itu. Sedangkan taqiyyah menurut Syiah dianggap sebagai karakteristik pribadi dalam landasan dasar bermazhab; sebagai suatu kondisi yang bersifat kontinu; dan merupakan perilaku kolektif (jamaah) yang langgeng hingga munculnya Imam Mahdi (al-Qâ’im). Oleh karena itu, dalam pandangan Aswaja, taqiyyah yang dilakukan Syiah tidak lain merupakan kebohongan (al-kidzb) dan bentuk kemunafikan (nifaq). Padahal, sangat ditekankan hukum yang berlandaskan pada prinsip kejujuran (as-shiqd) dan keadilan (al-‘adl), bukan berpijak pada kedustaan (al-kidzbu) dan kemunafikan.

Hanya saja, ada perbedaan konteks: bila dalam taqiyyah Syiah, seseorang menampakkan sesuatu secara lahir yang sejatinya batil (salah), berbeda dengan keyakinannya yang dipandangnya benar; sementara perbuatan munafik justru menampakkan sesuatu yang benar menurut Islam, tetapi diingkari oleh hatinya.

Jadi bagi Aswaja NU: Taqiyyah hukumnya boleh, karena untuk menjaga diri, tetapi merupakan bentuk perkecualian dan dispensasi (rukhshah), sifatnya temporer (tidak langgeng), yang hakikatnya berlawanan dengan hukum asalnya (tidak boleh taqiyyah); kebolehan ber-taqiyyahpun berakhir saat faktor yang mendorong untuk taqiyyah telah hilang; dan taqiyyah biasanya diberlakukan terhadap orang-orang kafir, tetapi bisa pula terhadap selain orang kafir.

Demikian penjelasan ini semoga dapat dipahami dengan baik. Kami terbuka dalam menerima masukan dari pembaca yang budiman.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu ’alaikum wr.wb.


(Ustadz Ahmad Ali MD, pengurus Lembaga Dakwah PBNU)