IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Hukum Memakai Softlens saat Wudhu

Rabu 24 April 2019 9:35 WIB
Share:
Hukum Memakai Softlens saat Wudhu
(Foto: @alodokter)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, sekarang ini softlens, lensa mata, atau lensa kontak telah menjadi kebutuhan mereka yang mengalami masalah pada penglihatan. Mereka menggunakan softlens sebagai alternatif kacamata. Yang saya tanyakan bagaimana dengan wudhu orang yang memakai softlens. Sementara wajah termasuk bagian yang wajib dibasuh dengan air wudhu? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Rahmi Nurul Aini/Jakarta Selatan).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Wudhu adalah syarat sah shalat. Jika wudhunya tidak sah, maka shalatnya tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, jika wudhunya tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi, maka shalatnya tidak sah.

Perintah wudhu ini dapat ditemukan pada Surat Al-Maidah ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Artinya, “Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan shalat, basuhlah wajah kalian,” (Surat Al-Maidah ayat 6).

Lalu bagaimana dengan hukum memakai soflens yang mencegah sampainya air wudhu ke mata?

Sebagaimana diketahui pembasuhan wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang wajib dibasuh dengan air saat wudhu. Sedangkan mata terletak di bagian wajah. Bagaimana dengan softlens yang mencegah air wudhu?

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah mata termasuk bagian yang wajib dibasuh saat wudhu sebagaimana kewajiban pembasuhan wajah. Jika pertanyaan ini terjawab, maka hukum memakai softlens saat wudhu akan terjawab, yaitu yang terkait dengan keabsahan wudhunya.

Dari Mazhab Syafi’i, kita menemukan keterangan bahwa mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh meski posisi terletak di wajah. Keterangan ini dapat ditemukan di Kitab Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi.

ولا تغسل العين ومن اصحابنا من قال يستحب غسلها لان ابن عمر رضى الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمى والاول أصح لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون ولان غسلها يؤدى إلى الضرر

Artinya, “Mata tidak dibasuh. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa mata dianjurkan untuk dibasuh karena Sahabat Ibnu Umar RA dulu membasuh matanya hingga daya penglihatannya berkurang. Pendapat pertama lebih shahih karena tidak ada keterangan nukilan berupa penyataan atau perbuatan dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, ini menjadi dalil bahwa pembasuhan mata tidak dianjurkan dan pembasuhannya dapat mengakibatkan mudharat,” (Lihat Abu Ishaq Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab dalam Al-Majemuk, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 389).

Dalam Kitab Al-Majemuk yang mensyarahkan Al-Muhadzdzab, Imam An-Nawawi menegaskan, ulama menyepakati bahwa mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal kesunnahan pembasuhan mata.

أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الجمهور لا يستحب

Artinya, “Adapun hukum masalah ini, ulama sepakat atas ketidakwajiban (seseorang) membasuh bagian dalam mata. Perihal kesunahan membasuh mata, terdapat dua pendapat ulama. Kedua pendapat ini disebutkan oleh penulis, Abu Ishaq As-Syairazi. Pendapat yang paling sahih adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu tidak ada kesunahan membasuh mata,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majemuk, Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 389).

Imam An-Nawawi menambahkan terkait kewajiban pembasuhan dua sudut mata yang menjadi tempat aliran air mata. Sudut mata tetap dibasuh, terutama bila ada kotoran mata yang mencegah sampainya air. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa pembasuhan sudut mata dianjurkan secara mutlak baik ada atau tidak ada kotoran mata.

هذا الذى ذكرناه انما هو في غسل داخل العين أما مآقى العينين فيغسلان بلا خلاف فان كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فمسحهما مستحب هكذا فصله الماوردى وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب

Artinya, “Ini yang kita sebutkan adalah hukum perihal pembasuhan mata bagian dalam. Sedangkan bagian saluran air mata tetap wajib dibasuh tanpa khilaf ulama. Jika di bagian saluran air mata terdapat kotoran (tahi) mata yang yang mencegah sampainya air ke tempat yang wajib di basuh di wajah, maka saluran air mata yang tertutup tahi mata wajib dibasuh. Jika tidak (mencegah sampainya air), maka pembasuhan keduanya dianjurkan sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Imam Al-Mawardi. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa pembasuhan saluran air mata bersifat sunnah secara mutlak,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majemuk, Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 390).

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa wudhu orang yang memakai softlens tetap sah karena mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh, apalagi misalnya jika pemakaian softlens sama sekali tidak mencegah air masuk ke dalam mata. Kalau pun softlens mencegah air ke dalam mata, maka itu pun tidak masalah.

Adapun perihal pilihan antara kacamata dan softlens berpulang kepada kenyamanan setiap individu yang memiliki masalah pada penglihatan. Sedangkan perihal, penggunaan secara teknis softlens untuk menghindari efek sampingnya dapat dikonsultasikan ke pihak medis yang ahli di bidang mata.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Rabu 17 April 2019 11:15 WIB
Bagaimana Sikap Golput dalam Pandangan Islam?
Bagaimana Sikap Golput dalam Pandangan Islam?
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, tahun politik tidak sedikit kita melihat postingan di media sosial yang berisi kampanye untuk bersikap apatis terhadap pemilihan umum atau kerap disebut golput dengan pelbagai alasan. Meski pemilihan di TPS adalah hak, bukan kewajiban, pertanyaan saya adalah apa pandangan agama perihal sikap golput? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Novian/Yogyakarta).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Pemilihan umum dengan segenap prosedurnya merupakan sebuah mekanisme di alam demokrasi dalam rangka menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Suara masyarakat dibutuhkan untuk menentukan pemimpin yang akan memegang pemerintahan yang sah secara konstitusional. Masyarakat mendapat undangan untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditunjuk oleh petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lalu bagaimana mereka yang memilih untuk bersikap golput?

Secara konstitusional, kehadiran masyarakat untuk mencoblos kertas suara di TPS merupakan hak masyarakat. Tidak ada hukum positif yang menyebutkan sanksi bagi mereka yang tidak hadir di TPS.

Namun demikian, kita perlu memandang bahwa undangan pihak KPU agar masyarakat hadir di TPS merupakan sebuah keharusan yang bersifat darurat untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah meski tidak ada sanksi secara konstitusional sebagaimana keterangan berikut.

قوله (وواجب نصب إمام عدل) أي نصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق... ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة

Artinya, “(Wajib menegakkan pemerintah yang adil) maksudnya, umat diwajibkan untuk menegakkan pemerintahan yang adil ketika tidak ada nash dari Allah atau rasul-Nya pada pribadi tertentu, dan tidak ada penunjukkan pengganti dari pemerintah sebelumnya… Tidak ada perbedaan soal kewajiban menegakkan pemerintahan di zaman kaos/fitnah atau situasi stabil-kondusif-normal sebagaimana pandangan Mazhab Ahlussunnah dan mayoritas ulama Muktazilah,” (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] halaman 118).

Secara jelas, Syekh M Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di tengah masyarakat. Kewajiban ini bersifat syari, bukan aqli.

قوله (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فاعلم ذلك

Artinya, “(Berdasarkan perintah syariat, patut diketahui, bukan berdasarkan hukum logika), maksudnya, penegakan pemerintahan merupakan kewajiban sesuai perintah syariat bagi kalangan Ahlussunnah wal jamaah. Pahamilah hal demikian,” (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] halaman 118).

Dengan demikian, kehadiran kita di TPS merupakan sebuah kewajiban menurut syariat dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah. Dengan kata lain, sikap golput adalah sikap yang bertentangan dengan pandangan Islam terkait perintah tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Apapun alasannya, sikap golputnya tidak dibenarkan. Bayangkan kalau 80% masyarakat di Indonesia mengambil sikap golput? Situasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain bidang lainnya akan menjadi berbahaya atau mudharat yang sangat besar karena tidak sesuai dengan dinamika demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum memang bukan menyulap keadaan yang buruk menjadi baik. Pemilu diadakan dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah sehingga aktivitas ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum tetap berjalan. Meski demikian, kita tentu berharap pemilu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik dalam semua bidang.

Kami juga mengimbau mereka untuk menggunakan semaksimal mungkin hak pilih mereka dengan cara memilih para calon di TPS yang telah ditentukan. Jangan sampai tidak mencoblos atau golput. Semoga Allah memberikan pemimpin dan anggota dewan yang terbaik untuk masyarakat.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 17 April 2019 7:40 WIB
Hukum Memilih Calon yang Pernah Korupsi atau Tersandung Kasus Cabul
Hukum Memilih Calon yang Pernah Korupsi atau Tersandung Kasus Cabul
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, tahun politik kita memilih calon pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, dan calon anggota dewan dengan pelbagai latar belakang. Pertanyaannya, bagaimana bila kita dihadapkan pada calon yang pernah tersandung kasus korupsi atau kasus asusila, cabul, mesum? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ja’far/Jakarta).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Di alam demokrasi masyarakat memiliki hak untuk memilih langsung calon pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, dan calon anggota dewan baik DPR, DPRD, atau DPD yang mereka kehendaki.

Problemnya, kita perlu melihat perjalanan hidup para calon dan kandidat itu. Kita perlu mengetahui rekam jejak mereka baik prestasi maupun jalan buruk yang pernah mereka lalui. Dengan pengetahuan itu, kita dapat menentukan pilihan yang terbaik dari calon yang ada.

Dalam kaitan memilih, kita memang diperintahkan untuk memberikan pilihan atau dukungan kepada calon pemimpin atau calon dewan yang berhak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya, “Sungguh, Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada yang berhak,” (Surat An-Nisa ayat 58).

Adapun calon yang terbukti pernah melakukan korupsi, mengabaikan tanggung jawab, pernah tersandung kasus cabul atau mesum, atau pernah bermasalah, maka kita sebaiknya tidak memilih mereka bila ada calon atau kandidat lainnya yang lebih layak.

Kami tidak mengatakan semua calon yang ada tidak layak. Semua calon pemimpin yang ada di hadapan para pemilih adalah calon yang layak karena telah melalui proses administrasi lembaga pemilu, yaitu KPU. Hanya saja kita diharuskan untuk memilih calon yang terbaik dan lebih layak di antara para calon pemimpin dan kandidat anggota dewan yang ada.

الحال الثاني أن يكون هناك غيره ممن يصلح فذلك الغير إما أن يكون أصلح وأولى منه وإما مثله وإما دونه فإن كان أصلح منه بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل بالانعقاد فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته وحرم عليه الطلب والقبول

Artinya, “Kondisi kedua, jika di sana ada calon atau kandidat lain yang layak, maka calon atau kandidat lainnya bisa jadi lebih layak dan lebih utama, setara, atau lebih rendah daripadanya. Jika calon atau kandidat lain lebih layak darinya, maka kita mengikuti logika pengangkatan pejabat tertinggi atau presiden/raja perihal berlakunya jabatan calon yang kurang layak di samping calon yang lebih layak. Jika kita tidak membolehkan calon yang kurang layak untuk mengemban jabatan hakim, maka kita diharamkan untuk mengangkat (mendukung atau memilih) calon yang kurang layak dan calon itu diharamkan untuk mengejar dan menerima jabatan tersebut,” (Lihat Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, [Beirut, Darul Fikr: 2005 M/1425-1426 H], juz IX, halaman 263-264).

Perihal pemilihan calon bermasalah ini pernah diangkat dalam Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Forum ini mengharamkan kita untuk mendukung calon pemimpin atau kandidat anggota dewan yang terbukti korupsi, gagal dalam mengemban jabatan sebelumnya, mengabaikan kepentingan rakyat, dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Semua bukti itu menjadi indikasi bahwa para calon itu tidak memiliki keahlian, kejujuran, tidak terpercaya, dan cenderung khianat.

Kami mengimbau agar masyarakat untuk selektif dalam menentukan pilihan di TPS karena mereka dalam masa jabatan itu cukup memegang peran terkait kemaslahatan umum. Kami berharap mereka mengenali calon yang akan mereka pilih.

Kami juga mengimbau mereka untuk menggunakan semaksimal mungkin hak pilih mereka dengan cara memilih para calon di TPS yang telah ditentukan. Jangan sampai tidak mencoblos atau golput. Semoga Allah memberikan pemimpin dan anggota dewan yang terbaik untuk masyarakat.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Selasa 16 April 2019 8:0 WIB
Telat Mengqadha Puasa Ramadhan karena Faktor Menyusui
Telat Mengqadha Puasa Ramadhan karena Faktor Menyusui
Ilustrasi (via Pinterest)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Istri saya pada Januari lalu alhamdulillah melahirkan putra pertama kami. Nah, sekarang istri masih harus menyusui sampai 6 bulan, dan terkadang dia shalat kadang juga tidak karena masih ada darah yang keluar. Sekarang dia masih punya utang puasa tahun lalu, sedangkan sebentar lagi mau masuk bulan Ramadhan. Pertanyaan saya, bagaimana cara bayar puasa tahun lalu? Apakah bisa diqadha lagi tahun depan lantaran keadaan yang saya jelaskan tadi; atau membayar fidyah? Mohon jawabannya. Terima kasih. (Fathur)

Jawaban:

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
Penanya yang budiman, semoga Anda senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wata’ala. Kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadhan secara tegas disampaikan dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah, Ayat: 183-184)

Hukum tidak berpuasa Ramadhan atau tidak berpuasa untuk mengqadha puasa-wajib secara umum diperinci sesuai dengan motif yang melatarbelakanginya. Beberapa uzur yang menyebabkan seseorang tidak berpuasa secara umum terbagi dalam tiga kondisi. Tiga keadaan ini secara umum terangkum dalam penjelasan Syekh Muhammad Nawawri al-Jawi:

فللمريض ثلاثة أحوال إن توهم ضررا يبيح التيمم كره له الصوم وجاز له الفطر وإن تحقق الضرر المذكور أو غلب على ظنه أو انتهى به العذر إلى الهلاك أو ذهاب منفعة عضو حرم الصوم ووجب الفطر وإن كان المرض خفيفا بحيث لا يتوهم فيه ضررا يبيح التيمم حرم الفطر ووجب الصوم ما لم يخف الزيادة وكالمريض الحصادون والملاحون والفعلة ونحوهم ومثله الحامل والمرضع

“Bagi orang yang sakit terdapat tiga keadaan. Pertama, jika ia menduga akan terjadi bahaya (pada dirinya) yang sampai memperbolehkan tayammum, maka makruh baginya untuk berpuasa dan boleh baginya untuk membatalkan puasanya. Kedua, jika bahaya itu benar-benar akan terjadi atau ia menduga kuat (terjadinya bahaya itu) atau uzur yang dia miliki akan menyebabkan kematian atau hilangnya fungsi tubuh maka haram baginya untuk berpuasa. Ketiga, jika sakitnya hanya ringan sekiranya ia tidak menduga terjadinya bahaya yang sampai memperbolehkan tayammum maka haram baginya untuk membatalkan puasa dan wajib berpuasa selama ia tidak takut bertambah sakit. Seperti halnya orang yang sakit (dalam klasifikasi hukum di atas), hukum ini berlaku untuk orang yang memanen, pelaut, pekerja dan profesi sejenis. Begitu juga (hal di atas) berlaku bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui.” (Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, Nihayah az-Zein, hal. 189)

Dalam kalimat terakhir dalam referensi tersebut dijelaskan bahwa ketiga keadaan di atas juga berlaku bagi orang yang menyusui, persis seperti yang ditanyakan oleh penanya di atas. Sehingga dapat dipahami, hukum mengakhirkan qadha pada bulan setelah Ramadhan selanjutnya tergantung istri penanya termasuk dalam keadaan yang pertama, kedua atau ketiga.

Jika ternyata istri penanya sebenarnya masih kuat untuk berpuasa sebab tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan pada dirinya atau sang bayi karena sudah ada susu bayi yang menggantikannya, misalnya; atau istri hanya khawatir terjadinya suatu hal yang hanya bersifat ringan maka tetap wajib baginya untuk mengqadha puasa sebelum datangnya Ramadhan di tahun berikutnya. Jika mengqadha puasanya tetap saja diakhirkan setelah datangnya bulan Ramadhan, padahal tidak ada bahaya yang mengancam dirinya dan bayinya maka hal tersebut jelas tidak diperbolehkan. Konsekuensinya, selain berkewajiban mengqadha, sang istri juga wajib membayar kafarat, yakni satu mud makanan pokok yang diberikan pada fakir miskin pada setiap satu hari qadha puasa yang diakhirkan. Satu mud ini setara dengan 0,6 Kg beras atau ¾ liter beras.

Namun jika ternyata sang istri ketika mengqadha puasa khawatir terjadinya bahaya yang sampai memperbolehkan tayammum—misalnya memparah keadaan atau membuat sembuh semakin lama dan kekhawatiran ini terus-menerus sampai masuknya bulan Ramadhan—maka dalam keadaan demikian boleh baginya untuk mengakhirkan puasanya setelah masuknya Ramadhan selanjutnya sampai kekhawatiran tersebut tidak lagi ada. 

Terkait wajibnya membayar fidyah dalam keadaan ini, masih dilihat terlebih dahulu; jika dahulu sebelum bayi lahir pernah ada waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasanya maka selain berkewajiban mengqadha, ia juga berkewajiban membayar kafarat. Kafarat dibebankan karena ia dianggap teledor atas kesempatan yang ada. Namun, jika dalam masa satu tahun benar-benar tidak ada waktu baginya untuk mengqadha puasanya karena sakit yang dialami secara terus-menerus misalnya (dan hal ini jarang sekali terjadi), maka ia hanya berkewajiban mengqadha puasanya saja tanpa perlu membayar kafarat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Hawi al-Kabir:

إذا أفطر أياما من شهر رمضان لعذر أو غيره ، فالأولى به أن يبادر بالقضاء وذلك موسع له ما لم يدخل رمضان ثان ، فإن دخل عليه شهر رمضان ثان صامه عن الفرض ، لا عن القضاء فإذا أكمل صومه قضى ما عليه ثم ينظر في حاله ، فإن كان أخر القضاء لعذر دام به من مرض أو سفر ، فلا كفارة عليه ، وإن أخره غير معذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام ، وهو إجماع الصحابة

“Ketika seseorang membatalkan puasa bulan Ramadhan beberapa hari karena faktor uzur atau hal yang lain, maka hal yang utama baginya adalah segera mengqadha puasanya. Mengqadha ini bersifat muwassa’ (luas/panjang) selama tidak sampai masuk Ramadhan selanjutnya. Jika sampai masuk waktu Ramadhan selanjutnya maka ia berpuasa fardhu, bukan puasa qadha. Ketika puasa Ramadhan pada tahun tersebut telah sempurna, baru ia mengqadha puasanya yang lalu dan dilihat keadaannya: jika ia mengakhirkan qadha karena ada uzur yang terus-menerus berupa sakit atau perjalanan maka tidak wajib kafarat baginya. Jika ia mengakhirkan qadha tanpa adanya uzur maka wajib baginya untuk mengqadha puasa sekaligus membayar kafarat pada setiap hari (yang belum diqadha) senilai satu mud makanan, hal ini telah menjadi konsensus para sahabat.” (Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz 10, hal. 42)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengqadha puasa harus dilaksanakan sesegera mungkin, terlebih ketika istri mengetahui nantinya akan mengalami keadaan yang  tidak mungkin untuk mengqadha puasanya karena faktor menyusui atau uzur lainnya. Jika puasa tidak segera diqadha sampai masuknya bulan Ramadhan di tahun selanjutnya maka selain berkewajiban mengqadha, istri juga wajib untuk membayar kafarat satu mud makanan pokok untuk setiap satu hari puasa yang qadhanya diakhirkan. Wallahu a’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah Kaliwining Rambipuji Jember