IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Dualisme Kepemimpinan dalam Fiqih Politik

Rabu 1 Mei 2019 4:0 WIB
Share:
Dualisme Kepemimpinan dalam Fiqih Politik
(Foto: @theatlantic.com)
Dualisme Kepemimpinan dalam Fiqih Politik
Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin lain ke bawah hanya boleh ada satu dalam sebuah periode kepemimpinan dan dalam sebuah teritorial. Tidak boleh ada matahari kembar atau bahkan lebih dari dua matahari secara syariat sebagaimana keterangan Imam Al-Mawardi berikut ini:

فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد ، وبلد واحد فلا يجوز إجماعا

Artinya, “Adapun pengangkatan dua atau tiga pemimpin pada periode pemerintahan yang sama dan untuk wilayah tertorial yang sama tidak boleh menurut ijmak ulama,” (Lihat Imam Al-Mawardi, Adabud Dunia wad Din, [Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], halaman 97).

Imam Al-Mawardi mengutip pandangan mayoritas ulama bahwa pengangkatan dua pemimpin atau lebih di satu periode kepemimpinan dilarang dalam agama. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadits Rasulullah SAW berikut ini:

وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع أميران فاقتلوا أحدهما.

Artinya, “Mayoritas ulama mengatakan bahwa pengangkatan dua pemimpin pada periode pemerintahan yang sama tidak boleh menurut syariat Islam karena ada riwayat hadits dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah salah satunya,’” (Lihat Imam Al-Mawardi, Adabud Dunia wad Din, [Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], halaman 97).

Larangan Islam atas keberadaan matahari kembar jelas menyebabkan kaos karena adanya dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan jelas menyebabkan kaos karena adanya dua orang pemimpin yang memiliki kewenangan dan otoritas yang sama.

Kita sulit membayangkan bagaimana jika terdapat lebih dari dua pemimpin yang memiliki otoritas yang sama dalam periode kepemimpinan yang sama.

Sejarah juga membuktikan bahwa dualisme kepemimpinan berujung pada perebutan pengaruh dengan segala cara, kaos atau kacau-balau. Pasalnya, dalam dualisme kepemimpin tentu terdapat konflik kepentingan yang hampir tidak mungkin didamaikan.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahaya dualisme kepemimpinan dengan mengingatkan agar menciptakan kondisi kepemimpinan tunggal dengan cara mematuhi seorang pemimpin yang sah di zamannya.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله عز وجل ضعيفا في بدنه. وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا.

Artinya, “Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika kalian mengangkat Abu Bakar RA, niscaya kalian akan menemukan pemimpin yang kuat dalam agama Allah SWT dan lemah fisiknya. Tetapi jika kalian mengangkat Umar RA, niscaya kalian mendapati orang yang kuat agamanya dan kuat fisiknya. Sedangkan jika kalian mengangkat Ali RA, niscaya kalian menemukan pemimpin yang dapat memberi petunjuk dan pemimpin yang mendapat petunjuk (dari Allah),’” (Lihat Imam Al-Mawardi, Adabud Dunia wad Din, [Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], halaman 97).

Menurut Al-Mawardi, hadits ini memberikan amanat secara tersurat bahwa pengangkatan dua atau bahkan lebih pemimpin dilarang dalam agama karena mudharatnya akan berpulang kepada semua pihak, termasuk masyarakat umum.

فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح، ولو صح لأشار إليه، ولنبه عليه

Artinya, “Dengan hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pengangkatan mereka sekaligus sebagai pemimpin dalam satu periode kepemimpinan tidak sah. Andaikata pengangkatan mereka sekaligus itu sah, niscaya Rasulullah SAW memberi isyarat dan mengingatkan,” (Lihat Imam Al-Mawardi, Adabud Dunia wad Din, [Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], halaman 97).

Dari sini kemudian, ulama Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengakui satu kepemimpinan yang sah dan legal menurut mekanisme demokrasi dan peraturan suksesi yang berlaku. Para ulama mendukung upaya pemerintah dalam menguatkan lembaga pemilu yang netral.

Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendorong terciptanya kepemimpinan tunggal yang terlegitimasi karena ongkos kaos yang dialami masyarakat terlampau mahal untuk dipertaruhkan.

Padahal kaos karena kekosongan pemimpin atau dualisme kepemimpinan biasanya memakan korban jiwa dan menciptakan situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tidak menentu sebagaimana konflik berkepanjangan yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah.

Konflik-konflik tersebut melumpuhkan aktivitas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti kegiatan pendidikan, pertanian, kesehatan, olahraga, pasar, dan pelbagai aktivitas penting masyarakat lainnya. Wallahu a’lam. (Alhafiz K)
Tags:
Share:
Jumat 19 April 2019 12:0 WIB
Hukum Mengonsumsi Daging Kelinci
Hukum Mengonsumsi Daging Kelinci
Ilustrasi (via omlet.co.uk)
Mengonsumsi daging kelinci merupakan pemandangan yang tak sulit dijumpai di masyarakat. Banyak dari mereka yang menyukai ciri khas dari daging ini. Bahkan, ada sebagian rumah makan yang khusus menyediakan masakan dari daging ini. Di antara beberapa masakan daging kelinci yang kita temui misalnya seperti sate kelinci, kelinci gulai, tongseng kelinci, rica-rica kelinci dan beberapa masakan-masakan lain yang berasal dari daging kelinci.

Hal yang patut dipertanyakan, apakah daging kelinci termasuk hewan yang halal dimakan?

Menurut mayoritas ulama yang meliputi Madzahib al-Arba’ah, mengonsumsi daging kelinci adalah hal yang diperbolehkan, sebab kelinci merupakan bagian dari hewan yang halal untuk dikonsumsi. Hanya saja menurut Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash dan Ibnu Abi Laila, mengonsumsi kelinci adalah hal yang tidak disenangi (karahah). Ketentuan tersebut sesuai dengan hal yang dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra:

يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمروبن العاص ، وابن أبي ليلى رضي الله عنهم ، أنهما كرها أكلها

“Halal mengonsumsi kelinci menurut seluruh ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash dan Ibnu Abi Laila, bahwa beliau berdua tidak senang mengonsumsi kelinci.” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 1, hal. 37)

Mengutip pandangan ulama dengan bahasa hikayah (cerita pengalaman) mengindikasikan bahwa pendapat tersebut lemah. Sehingga dapat dipahami bahwa pandangan dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash dan Ibnu Abi Layla di atas tentang daging kelinci adalah pendapat yang lemah.

Sedangkan dalil yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama atas kehalalan daging kelinci adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا - فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata: ‘Kami pernah disibukkan menangkap kelinci di lembah Marru adz-Dzahran. Banyak orang berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku berhasil menangkapnya lalu aku bawa pada Abu Thalhah dan ia menyembelihnya lalu dikirim daging paha depan atau dua paha belakang pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau lalu menerimanya’. Aku (Anas) berkata: ‘Dan Rasulullah mengonsumsi dari daging tersebut’.” (HR Bukhari)

Kehalalan daging kelinci ini juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ dengan berlandaskan ketentuan bahwa kelinci termasuk sebagai hewan yang baik (untuk dikonsumsi) menurut pandangan orang arab, berikut referensi tersebut:

ويحل أكل الارنب لقوله تعالى (ويحل لهم الطيبات) والارنب من الطيبات

“Halal mengonsumsi kelinci, berdasarkan Firman Allah “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka” (QS. Al-A’raf: 157). Kelinci merupakan sebagian dari hal yang baik (thayyibat)” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, Juz 9, Hal. 10)

Walhasil, mengonsumsi kelinci bukanlah hal yang perlu dipersoalkan sebab kelinci termasuk sebagian hewan yang halal untuk dikonsumsi, tinggal bagaimana daging kelinci disembelih secara syar’i agar hewan tersebut bukan malah menjadi bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur

Ahad 31 Maret 2019 14:30 WIB
Hukum Mengonsumsi Daging Kuda
Hukum Mengonsumsi Daging Kuda
Ilustrasi (via horsefund.org)
Kuda merupakan salah satu jenis hewan yang disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Qur’an. Penyebutan kata “al-khayl” yang merupakan nama kuda dalam bahasa Arab umumnya disebutkan dalam Al-Qur’an ketika menerangkan tentang suatu kenikmatan. Misalnya seperti yang terdapat dalam Surat An-Nahl:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan.” (QS An-Nahl, Ayat: 8)

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa kuda merupakan salah satu harta dunia yang disenangi oleh manusia:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَأَبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang di inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan shallallahu ‘alaihi wasallamah ladang. Itulah  kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (QS. Ali Imran, Ayat: 14)

Meski menyebutkan hewan kuda secara khusus, ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan perihal tentang kehalalan mengonsumsi daging kuda, sebab secara umum hal yang paling dominan dalam hal ketertarikan pada hewan kuda adalah tatkala hewan ini dijadikan sebagai kendaraan, hiasan atau koleksi bagi seseorang.

Tentang hukum mengonsumsi kuda, secara tegas dijelaskan dalam hadits:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل

“Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radliyallahu ‘anh bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang pada saat perang Khaibar mengonsumsi daging keledai yang jinak dan memperbolehkan mengonsumsi daging kuda.” (HR Muslim)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi daging kuda adalah hal yang diperbolehkan. Namun memutuskan tentang hukum mengonsumsi kuda belum selesai hanya berdasarkan satu hadits di atas saja. Kita perlu menengok pandangan para ulama Madzahib al-Arba’ah tentang hukum mengonsumsi daging kuda, sebab pijakan para ulama jelas berdasarkan pertimbangan berbagai macam dalil secara matang, tidak hanya berdasarkan satu-dua dalil saja. 

Hal ini misalnya seperti yang dijelaskan dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah bahwa tentang hukum mengonsumsi daging kuda, para ulama terjadi perbedaan pendapat, di antaranya ada yang menghalalkan, memakruhkan, dan mengharamkan. Berikut perincian tentang perbedaan pendapat tersebut:

ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية إلى إباحة أكل لحم الخيل لحديث جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل 
وذهب الحنفية - وعليه الفتوى عندهم - وهو قول ثان للمالكية إلى حل أكلها مع الكراهة التنزيهية لاختلاف الأحاديث المروية في الباب لاختلاف السلف
والمذهب عند المالكية أن أكل لحم الخيل محرم

“Ulama Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian pendapat Malikiyah berpandangan bahwa boleh mengonsumsi daging kuda, berdasarkan hadits sahabat Jabir: ‘Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daging keledai yang jinak pada saat perang Khaibar dan memberi keringanan (kehalalan) pada daging kuda.’ Ulama Hanafiyah berpandangan halalnya mengonsumsi daging kuda disertai hukum makruh tanzih—pendapat ini adalah pendapat kedua dalam Mazhab Malikiyah. Hal tersebut dikarenakan berbeda-bedanya hadits yang diriwayatkan tentang kehalalan daging kuda dan berbeda dengan pengamalan ulama salaf. Sedangkan pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah bahwa mengonsumsi daging kuda adalah hal yang diharamkan.” (Kementrian wakaf dan urusan keagamaan Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 35, hal. 210)

Kehalalan daging kuda menurut para ulama yang menghalalkan tetap harus berdasarkan syarat-syarat yang mu’tabar seperti harus disembelih secara syar’i, masih terdapat sisa nyawa yang menetap (hayat al-mustaqirrah) dalam kuda dan menyembelih dengan mengucapkan basmalah menurut tiga mazhab selain  mazhab Syafi’iyah.

Walhasil, kuliner daging kuda yang biasa kita temukan di berbagai sudut jalanan dengan menu sate kuda dan berbagai masakan lainnya adalah hal yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Bagi orang yang terbiasa mengonsumsi daging ini hendakanya bertaqlid pada ulama yang memperbolehkan yakni menurut mazhab Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi. Namun jika ingin memilih jalan hati-hati (ihtiyath) dengan tidak mengonsumsi daging kuda, juga merupakan hal yang baik, selama tetap menghormati dan menghargai pandangan yang dianut oleh orang lain. Wallahu a’lam


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur

Kamis 28 Maret 2019 17:0 WIB
Hukum Mengonsumsi Daging dengan Darah yang Masih Tersisa
Hukum Mengonsumsi Daging dengan Darah yang Masih Tersisa
(Foto: @pinterest)
Sebagian orang yang setiap harinya memiliki aktivitas memasak secara rutin sering kali mengalami problem dalam hal memasak daging hewan, baik itu daging ayam, sapi, kambing serta berbagai daging halal lainnya, yaitu darah yang melakat tersisa di daging.

Darah tersisa pada daging ketika daging sudah dibasuh dengan air. Bahkan tak jarang sisa darah ini tetap wujud meskipun daging sudah di masak dan siap untuk dijadikan sebagai lauk-pauk.

Melihat realita di atas, apakah sisa darah yang melekat pada daging dihukumi sebagai najis yang tidak dima’fu sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi?

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an bahwa salah satu  makanan yang haram untuk dimakan adalah makanan yang masih mengandung darah yang mengalir:

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ 

Artinya, “Katakanlah, ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi–karena semua itu kotor–atau  hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,’” (Surat Al-An’am ayat 145).

Namun, ayat di atas tidak berlaku pada permasalahan darah yang melekat pada daging yang memang sulit untuk dibersihkan seperti dalam kasus yang sering terjadi di atas. Sebab makanan yang diharamkan dalam Al-Qur’an adalah makanan yang mengandung darah yang mengalir. Sedangkan darah yang biasa melekat dalam daging yang sudah dibersihkan, sama sekali tidak mengalir, maka darah tersebut dihukumi najis yang dima’fu.

Salah satu ulama’ syafi’iyah yang menegaskan tentang ke-ma’fuan darah yang melekat pada daging adalah Imam Abu Ishaq At-Tsa’labi dan Al-Hulaimi. Alasan mendasar yang dijadikan dalil tentang kema’fuan darah ini adalah dikarenakan wujudnya sisa darah yang melekat pada daging adalah hal yang sulit untuk dihindari sehingga najisnya darah dalam daging adalah hal yang dimaafkan (dima’fu).

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Kitab Al-Majmu’ ala Syarhil Muhadzdzab:

قوله (فرع) مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من اصحابنا فقد ذكره أبو إسحق الثعلبي المفسر من اصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين انه لا بأس به ودليله المشقة في الاحتراز منه وصرح احمد واصحابه بان ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبى يوسف واحمد واسحق وغيرهم واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالي (الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) قالوا فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل

Artinya, “Cabang Permasalahan. Sebagian hal yang umum terjadi adalah darah yang tersisa pada daging dan tulang hewan. Sedikit sekali ulama yang menjelaskan tentang hal ini dari para Ashab. Permasalahan ini dijelaskan oleh Abu Ishaq Ats-Tsa’labi, pakar tafsir dari golongan Ashabus Syafi’i, dan dinukil dari segolongan ulama tabi’in bahwa darah tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Adapun dalilnya adalah sulitnya menghindari darah ini. Imam Ahmad dan para Ashab Ahmad menjelaskan bahwa darah yang menetap pada daging dihukumi ma’fu (dimaafkan), meskipun warna merah dari darah mendominasi pada cawan (untuk mewadahi daging). Ketentuan tersebut juga diceritakan dari Sayyidah A’isyah, ‘Ikrimah, Ats-Tsauri, Ibnu ‘Uyainah, Abu Yusuf, Imam Ahmad, Ishaq dan ulama-ulama yang lain. Sayyidah A’isyah RA dan para ulama tersebut mendalilkan ke-ma’fuan darah yang ada pada daging ini dengan ayat ‘Kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir’ para ulama berkata, ‘Allah tidak mencegah (mengonsumsi) semua jenis darah, tapi pada darah yang mengalir saja,’” (Lihat An-Nawawi, Al-Majmu’ ala Syarhil Muhadzdzab, juz II, halaman 557).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sisa darah yang biasa melekat pada daging tergolong najis yang dima’fu atau dimaafkan sehingga ketika daging sudah dibersihkan dengan sungguh-sungguh namun darah ini tetap melekat dalam daging maka darah tersebut bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan dan daging tetap dapat dikonsumsi. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Jember Jawa Timur