IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Beda Menabung, Investasi, dan Asuransi

Kamis 2 Mei 2019 20:0 WIB
Share:
Beda Menabung, Investasi, dan Asuransi
Ilustrasi (via npost.tw)
Terkadang kita menemui pihak yang beranggapan bahwa menabung itu adalah sama dengan investasi, dan investasi adalah bagian dari asuransi. Itulah sebabnya banyak yang kemudian berusaha mempermasalahkan ketiga istilah ini. Bahkan ada yang bilang: “Saya setiap bulan setor uang sekian ribu ke pihak jasa asuransi, akan tetapi ketika saya mengalami kecelakaan, saya kok hanya dapat segini, lebih kecil dibanding total premi yang sudah saya bayarkan.”

Tak pelak lagi, akhirnya mereka menjelek-jelekkan perusahaan asuransi sebagai yang telah berlaku menipu (gharar). Sejatinya, permasalahan ini dapat diatasi asalkan mau mempelajari apa itu konsep menabung, investasi, dan asuransi. Jangan sampai ketidakpahaman ini justru malah memelencengkan dari tujuan semula berdirinya lembaga tempat menabung, investasi, dan asuransi. Dan jika hal ini justru terjadi pada akad asuransi yang sudah kita ambil, tak pelak lagi, maka akad tersebut menjadi batal dan justru menjadi haram buat sosok peserta asuransi tersebut untuk ikut terus dalam produk asuransi. 

Perlu diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara apa itu menabung, investasi dan asuransi. Menabung dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah saving (pengamanan). Yang diamankan adalah harta kita, yang daripada disimpan sendiri lantas bisa hilang dicuri orang, atau menjadikan pola tabiat hemat kita menjadi hilang bila disimpan secara cash di laci almari rumah, maka perlu agar rasa hemat itu bisa kembali muncul, maka harus dipicu dengan jalan menitipkan harta kita pada perbankan. Menitipkan ini dalam istilah perbankan syariah dikenal dengan istilah akad wadî’ah.  

Karena menabung pada dasarnya adalah mengikut akad wadî’ah, maka sudah pasti uang yang dititipkan bisa diambil kembali. Besarnya sudah pasti juga sesuai dengan besaran uang yang kita tabungkan. Mungkin bisa jadi berkurang sedikit akibat biaya administrasi bulanan yang sudah disepakati antara nasabah dan perbankan, tapi tidak menutup pula uang tersebut bertambah, mengikut derajat inflasi mata uang yang direpresentasikan dalam bentuk bunga bank.

Ingat bahwa, bunga bank yang berasal dari tabungan ini pada hakikatnya hanyalah sebuah strategi atau metode pemasaran yang dilakukan oleh bank. Tujuannya hanya memancing, membujuk, merayu dan menarik calon nasabah agar mau menabung di bank tersebut. hakikatnya, bunga berfungsi menjaga nilai inflasi, mengikut pada ketentuan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Baca juga:
Mengenal Prisip dan Manfaat Asuransi dalam Islam
Hukum Mengonsumsi Uang Deposito Bank
Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank
Berbeda halnya dengan investasi. Investasi dalam istilah fikihnya adalah sama dengan produk kemitraan, yang mana nasabah selaku rabbu al-mâl (pemilik harta) berhak mendapatkan nisbah bagi hasil dari uang yang diinvestasikannya melalui produk perbankan yang diambil. Adakalanya lewat deposito, dan adakalanya pula lewat reksadana. Karena di dalam investasi dibutuhkan waktu bagi penggunaan harta, maka sudah pasti pula, uang yang diikutkan produk investasi hanya bisa diambil manakala sudah mencapai hitungan periode tertentu. Misalkan, periode triwulan, periode trimester, 6 bulanan, bahkan satu tahunan. Di luar itu, dana nasabah tidak bisa diambil. Inilah investasi. 

Adapun asuransi, tidaklah sama dengan akad investasi atau bahkan tabungan. Basis dari akad asuransi adalah proteksi (perlindungan/takâful) dan ta’awun (tolong-menolong). Ada yang mendefinisikan bahwa asuransi adalah pengorbanan untuk sekarang, demi kemungkinan adanya risiko tak terduga di masa yang akan datang. Namun definisi ini cenderung sering disalahartikan, bahwa dengan asuransi, maka hakikatnya kita sama dengan menabung untuk risiko yang akan datang. Ini adalah pengertian yang salah namun kaprah. Kaprahnya kesalahan ini sering berakibat pada salahnya niat peserta dalam mengambil program asuransi yang dikehendaki. 

Seseorang yang mengambil asuransi kecelakaan untuk 1 bulan ke depan, bukan berarti kita berharap terjadinya kecelakaan pada diri kita. Dalam pelayaran dan pengapalan barang, pihak perusahaan perkapalan yang mengambil inisiatif Insurance Claim All Risk (IC A), bukan berarti ia berharap terjadinya kecelakaan selama perjalanan pengapalan barang. Jika risiko kecelekaan ini pada akhirnya tidak terjadi, lantas di akhir asuransi, ia bergegas mengambil premi yang sudah dibayarkan. Tidak demikian berlakunya. Memang ada beberapa produk asuransi menyandingkan produknya dengan beberapa unit yang terhubung dengan reksadana sehingga nasabah pengguna jasa sekaligus menjadi dua peserta, yaitu asuransi dan investasi. Namun, percayalah bahwa ini hanya gimmick pemasaran semata. Itu hanya strategi pemasaran dari perusahaan jasa asuransi. Dalam praktiknya tidak begitu. 

Jadi, sekali lagi, penting bagi kita memahami perbedaan di antara ketiga istilah menabung, investasi dan asuransi. Dengan memahami ketiganya, besar kemungkinan kita tidak menjadi salah dalam mengartikan dan khususnya salah dalam niat ketika mengikut masing-masing produk. Semula produk ditujukan untuk ta’âwun, e... malah menjadi bisnis. Atau semula produk ditujukan untuk fasilitator ibadah sosial, e malah dianggap sebagai lembaga investasi. Itu salah. Anda keliru. Belajarlah!


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur

Share:
Rabu 1 Mei 2019 20:0 WIB
Mengenal Prisip dan Manfaat Asuransi dalam Islam
Mengenal Prisip dan Manfaat Asuransi dalam Islam
Kehidupan tak selalu mulus. Usia tak selalu muda. Badan tak selalu sehat dan kuat bekerja. Sudah berhati-hati di jalan, e... kecelakaan juga. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Demikianlah sebuah pepatah bilang, menggambarkan liku-liku kehidupan seorang insan yang mungkin akan dihadapinya kelak. Semua itu membutuhkan penyikapan. 

Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Karena kelemahannya itu, maka ia dianjurkan agar senantiasa memperhatikan hari esok. Ia harus mengantisipasi perjalanan usianya. Ia tidak selalu muda, dan selalu kuat bekerja. Demikian juga ia tidak selalu sehat, adakalanya dia harus menghadapi sakit. Jika sakitnya masih di usia muda, ada harapan untuk pulih kembali secara normal dan kembali berkarya. Namun tidak jarang pula, ia tidak dapat pulih. Bagi yang tidak mampu mengantisipasi dan menghargai waktu, dia kelak akan menyesal dan merugi. Isi hidupnya akan dipenuhi dengan rasa frustasi. Itulah sebabnya, Allah subhanahu wata‘ala mengingatkan dalam QS. Al-‘Ashr: 1-4:

وَالْعَصْر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dalam perkara haq dan kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 1-3)

Tahapan hidup manusia itu pada dasarnya ada empat, yaitu: (1) tahap anak-anak, (2) tahap remaja, (3) tahap berkeluarga, dan (4) tahap usia tua. Dari empat periode hidup ini, tahap yang paling produktif adalah tahap remaja dan tahap berkeluarga. Tahap ini ada pada kisaran usia 15 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Masing-masing individu berbeda dalam siklus hidupnya. Adakalanya usia produktif itu baru terjadi pada kisaran usia 21 tahun, sementara akhir dari usia produktifnya 50 tahun. Ada pula, individu yang sampai usia 60 tahun, terbukti masih produktif. Adanya perbedaan pada usia produktif ini membutuhkan kearifan dalam menyikapi. Jangan sampai terlambat dalam menyikapinya, karena penyesalan itu selalu ada di akhir kemudian. Allah subhanahu wata‘ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mengantisipasi apa yang akan terjadi besok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Dzat Yang Maha Pemberi Kabar terhadap apa yang kalian lakukan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat ini secara tegas menyarankan agar tiap-tiap individu (tanpa kecuali) agar memperhatikan kehidupan hari esoknya. Jangan hanya berburu kesenangan sesaat, akan tetapi senantiasa waspadalah terhadap kemungkinan yang tak terduga. Pada saat itu kita membutuhkan: (1) pertolongan orang lain, (2) membutuhkan biaya pengobatan, (3) membutuhkan biaya menyekolahkan dan memondokkan putra-putri, dan lain-lain. Masih banyak yang tidak bisa disebutkan. 

Sudah barang tentu, untuk mendapatkan pertolongan terhadap orang lain, kita butuh sikap sosial yang baik. Kita perlu menjalin silaturahim dengan sesama. Bersedekah kepada orang yang lemah. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Menunaikan kewajiban zakat juga merupakan bagian dari realitas ibadah membina relasi sosial terhadap sesama. Namun, yang lebih mengena, biasanya adalah sedekah, infaq, uluran tangan, bantu membantu, ini merupakan senjata yang paling ampuh guna mewujudkan ibadah berupa membina kerukunan sosial itu. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadits:

عنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقَالَ : أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

Artinya: “Dari Mu’adz Ibn Jabal, ia berkata: Suatu ketika aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Dan suatu hari aku berjalan berada sangat dekat dengan Rasulullah, lalu beliau bersabda: “Mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa ibarat tameng, sedekah dapat melebur kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan bara, dan sholatnya seorang laki-laki tatkala tengah malam.” (Ibn Rajab al-Hanbaly, Syurûh al-Hadîts Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hukm, Beirut: Muassisah al-Risâlah, 2001: 134)

Di dalam naskah hadits di atas, Rasulullah menyampaikan bahwa sedekah dapat memadamkan bara api akibat kesalahan. Sebagai seorang insan, kita tidak luput dari kesalahan, bukan? Leburlah kesalahan itu dengan sedekah, insyaallah keridhaan akan senantiasa mengiringi langkah kita dari orang yang tidak sengaja menerima imbas akibat kesalahan kita itu. 

Lebih dari itu, bagaimana apabila sedekah ini disistemkan? Di dalam QS. Al-Mâidah: 2, Allah SWT memerintahkan:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya: “Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah! Sesungguhnya Allah Dzat Yang Maha Pedih siksa-Nya.” (QS. Al-Mâidah: 2)

Ayat ini mengandung makna perintah agar saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Ada sebuah fakta di masyarakat, bahwa tolong-menolong adalah bagian dari tradisi masyarakat kita. Misalnya, ada orang yang sedang menikahkan anaknya, dan ia tidak punya harta untuk melakukan resepsinya. Kadang para tetangga tidak segan datang ke rumah orang yang bersangkutan dengan membawa uang 10 ribu sampai dengan 20 ribu guna meringankan kebutuhan shahibu al-hajat. Ada tetangga meninggal, tak segan dan tanpa diminta, para tetangga datang dengan membawa beras untuk keperluan ta’ziyah dan meringankan beban dari tuan rumah yang tengah dirundung duka. Semua ini adalah gambaran tolong-menolong. Alangkah sangat bagusnya bila hal ini dikembangkan dalam ranah yang lain. Misalnya apabila ada tetangga yang sakit, kita bantu dengan memberikan uluran bantuan biaya pengobatan. Apabila hal ini dijadikan sebagai sebuah kegiatan rutin iuran bulanan sesama warga masyarakat, dengan niat kelak apabila ada warga yang dilanda sakit, maka akan diambilkan dari kas yang terkumpul untuk membantu meringankan biaya pengobatannya, betapa sangat mulia sekali perilaku seperti ini. Ini adalah sebuah gambaran upaya membina kerukunan di tengah warga melalui prinsip tolong-menolong. Tentu saja dalam hal ini sangat membantu sekali terhadap tugas perangkat desa dalam menjaga kerukunan di antara warganya. Indah sekali, bukan?

Demikianlah kiranya gambaran asuransi secara sederhana. Ada upaya untuk saling menanggung beban derita di antara sesama pesertanya. Sudah barang pasti, tidak sesederhana apa yang dicontohkan di atas, karena contoh di atas adalah berangkat dari sebuah upaya mensistemkan sedekah yang diperuntukkan untuk tolong-menolong saja. Dalam asuransi ada gambaran sistem yang lebih kompleks, yang kelak kita akan bahas dan kupas satu per satu. Insyaallah. 

Ilustrasi Lembaga Asuransi Sederhana

Di desa Sumber Makmur, Pak Kepala Desa mengadakan iuran rutin bersama warganya. Hasil dari iuran yang terkumpul, dicatat dan dilaporkan setiap tahunnya oleh petugas yang diserahi untuk mengumpulkan. Sudah pasti, ada gaji sebagai pengganti uang lelah bagi petugas tersebut yang diambil dari kas yang terkumpul setiap bulan. Dari hasil musyawarah desa, ditetapkan bahwa gaji petugas pengumpul adalah 500 ribu rupiah. Maklum, perangkat desa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia hanya rakyat biasa yang dipercaya untuk mengurusi warganya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu warga yang menjadi peserta iuran rutin ketika ia dilanda sakit.

Sejak awal didirikan, Pak Kepala Desa selaku pembina dari perkumpulan tersebut sudah memberitahukan bahwa: Pertama, dana tersebut digunakan hanya untuk menolong warga peserta perkumpulan yang tengah kesulitan dalam pengobatan akibat sakit keras, seperti karena kecelakaan atau operasi. Sudah barang tentu dalam hal ini, jika sakitnya hanya sekedar sakit ringan (misal sakit kepala), maka claim yang diberikan warga tidak akan diterima. Jadi, ada syarat ketentuan jenis sakitnya. Kedua, agar dana yang terkumpul tetap aman, maka dana tersebut sebagian didepositokan atau ditabungkan ke sebuah bank. Ketiga, untuk mengantisipasi bilamana terjadi hal yang sekira mendadak membutuhkan pengambilan dana, maka sebagian dari dana yang terkumpul, dibelikan emas dan dititipkan ke pegadaian. Semua ketentuan ini disampaikan dalam forum musyawarah desa dan disetujui oleh masyarakat. 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengajuan klaim, maka diatur syarat-syarat pengajuan, misalnya: 

1. Warga yang mengajukan klaim biaya pengobatan karena sakit keras, harus menyertakan surat atau resep dokter ke bendahara dan diketahui oleh kepala desa

2. Klaim boleh diajukan selama yang bersangkutan (pihak yang sakit) masih berada di rumah sakit, dan diwakili oleh keluarganya. 

3. Besar biaya yang bisa diberikan diatur dan disepakati secara bersama-sama dalam forum musyawarah desa. Misalnya, untuk warga yang sakit karena operasi, maka diberikan santunan sebesar 2 juta rupiah. Untuk warga yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami cacat, maka diberi santunan sebesar 5 juta. Untuk warga yang mengalami kecelakaan dan besar kemungkinan bisa kembali normal, maka diberi santunan 2 juta. 

Semua contoh di atas merupakan contoh praktis dari proses asuransi sederhana. Berdasar contoh di atas, ada unsur ta’awun (saling tolong-menolong), dan ada juga unsur kafâlah (pengambil alihan tanggung jawab korban atas biaya pengobatan oleh petugas yang diwakili oleh Kepala Desa). Sederhana, bukan? 

Karena di dalam asuransi ada kafâlah, maka lembaga asuransi sering disebut juga sebagai takâful. Prinsip takâful syarî’ah adalah ta’âwun (saling tolong-menolong). Dengan begitu, tidak boleh ada harapan bagi peserta untuk menarik kembali dana yang sudah diserahkan. Dana yang diserahkan ke petugas penarik selama satu bulan sekali, dalam istilah asuransi modern, dikenal sebagai premi. Umumnya besarnya premi ini ditentukan oleh pihak lembaga asuransi. Misalnya, premi ditarik sebesar 70 ribu sebulan. Untuk kasus asuransi sederhana di desa, sudah barang tentu tidak sebesar ini. Tentu pihak Kepala Desa menentukannya atas dasar kemampuan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya. Namun untuk lembaga asuransi modern, premi ini biasanya ditetapkan agak sedikit lebih tinggi. 

Setiap premi yang dibayarkan kepada petugas, selalu dicatat dalam sebuah dokumen. Dokumen ini disebut dengan istilah polis asuransi. Kalau tingkatan desa, mungkin setara dengan kwitansi. Dari premi yang terkumpul inilah, akad kafâlah bisa dilakukan oleh Pak Kepala Desa terhadap korban yang memiliki kewajiban membayar biaya pengobatan sesuai dengan yang sudah disepakati. 

Ada kalanya, besaran biaya premi itu ditentukan berdasarkan besar kecilnya risiko yang dimiliki oleh seseorang. Pak Raden sering berada di perjalanan, sudah pasti dia lebih besar risikonya untuk mengalami kecelakaan dibanding Pak Ogah yang setiap harinya berada di sawah. Karena risiko Pak Raden lebih besar dibanding Pak Ogah, maka Pak Raden bisa dipungut biaya premi bulanan lebih tinggi dibanding Pak Ogah. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan. Untuk itu, petugas harus pandai-pandai dalam melakukan stratifikasi dan mengenali risiko pihak yang menjadi peserta. Stratifikasi premi ini bisa dikelompokkan berdasar kelas masyarakat. Misalnya seperti ini: 

- Masyarakat Kelas Karyawan/Pegawai: Sering berada di jalan dan memakai kendaraan
- Masyarakat Kelas Pedagang: Sering di jalan, namun tidak sesering kelas karyawan/pegawai
- Masyarakat Petani: Tidak sering di jalan

Berdasarkan tingkat keseringan ini, besaran premi bisa dipungut dengan besaran yang berbeda antara kelas satu dengan kelas lainnya. 

Terkadang premi kesehatan juga ditetapkan berdasarkan risiko yang sering muncul. Orang dengan kebiasaan merokok akan lebih rentan terserang penyakit jantung dibanding orang yang tidak merokok. Untuk itu, premi perokok lebih tinggi dibanding premi bukan perokok. Orang yang sering panjat tebing, atau berolahraga tinju dan bela diri, akan lebih rentan melakukan operasi dibanding orang yang kerja hariannya ada di kantor. Itulah sebabnya, premi masing-masing pihak ini senantiasa ditetapkan dan dipungut berbeda dibanding peserta lainnya. Model pemungutan demikian ini sudah diterapkan sejak lama oleh lembaga asuransi modern. 

Demikianlah umumnya premi dipungut untuk setiap produk asuransi. Bahkan asuransi rumah, kendaraan, seluruhnya menggunakan prinsip yang sama, yaitu berbasis risiko. Semakin besar risiko yang mungkin terjadi, semakin besar pula biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh peserta yang mengambil program tersebut. Bagaimana kiranya dengan asuransi jiwa? Asuransi Pendidikan? Apakah juga mengikut prinsip yang sama? 

الخراج بالضمان

Artinya: “Pengeluaran berbanding lurus dengan tanggung jawab risiko.”

Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur

Selasa 26 Februari 2019 14:30 WIB
Politik Pangan dan Pengaruhnya terhadap Impor Indonesia
Politik Pangan dan Pengaruhnya terhadap Impor Indonesia
Ilustrasi (via bangkokpost.com)
Pemasaran produk dalam pasar bebas (free market) menciptakan timbulnya iklim persaingan. Karena di dalam pasar ada kemungkinan ditemui produk-produk yang memiliki kemiripan atau bahkan sama, maka timbullah yang dinamakan strategi pemasaran. Strategi yang baik adalah strategi yang dikelola. Upaya pengelolaan strategi pemasaran diwadahi dalam satu divisi tersendiri oleh sebuah organisasi perusahaan, yang dalam perkembangannya, dikenal sebagai manajemen pemasaran (marketing management). 

Ada empat komponen utama penyusun manajemen, antara lain: (1) kebijakan organisasi, (2) manajemen pengetahuan, (3) berfikir skenario dan (4) strategi eksekusi di lapangan. 

Sebuah strategi lahir pasti didahului oleh sebuah skenario. Dasar dari skenario ini adalah bahwa di dalam sebuah aksi, maka akan terbentuk yang dinamakan reaksi yang merupakan landasan bagi aksi selanjutnya. Inilah skenario itu. 

Sebagai contoh misalnya tahun 1968, Presiden Soeharto pernah menelurkan kebijakan impor terigu dari Amerika Serikat. Awal mulanya impor dilakukan hanya sebesar 390 ribu ton saja sebagai antisipasi kebutuhan sandang dan pangan jelang lebaran. 

Maksud utama pemerintah saat itu dalam menerapkan kebijakan impor ini adalah baik, yaitu sebagai faktor pengendali harga pangan di pasaran. Banyak dipuji, bahwa kebijakan tersebut dinilai berhasil mengendalikan harga terigu di pasaran. Namun, disadari atau tidak, justru jumlah inilah rupanya yang menjadi stimulan bagi impor gandum ke Indonesia secara besar-besaran pasca tahun 1970. 

Gandum merupakan bahan baku terigu. Ia dipergunakan sebagai bahan dasar pembuat roti dan mie instan. Semula Indonesia memanfaatkan bahan dasar roti dari tapioka yang memiliki bahan dasar berupa tepung singkong. Dengan masuknya terigu ke Indonesia, yang saat itu dijual lebih murah dari tapioka, apalagi terigu memiliki cita rasa yang hampir mirip dengan beras yang merupakan bahan dasar makanan pokok Indonesia, maka dengan mudah terigu menjadi diterima oleh cita rasa lidah Indonesia. Lambat laun, tapioka menjadi terpinggirkan dan tergantikan oleh terigu yang berbahan dasar gandum. 

Dengan alasan ilmiah, yaitu menjaga stabilitas harga terigu di Indonesia, maka Amerika Serikat mengirimkan para pakar pengetahuannya untuk meyakinkan para pembuat keputusan dan kaum teknokrat bahwa jumlah pasokan gandum di dunia sangatlah besar. Tidak hanya dari Amerika, melainkan juga dari Timur Tengah. Seolah tidak ada skenario monopoli di sini. Inilah awal bagi manajemen pengetahuan. Meyakinkan pemimpin negara tertentu dengan argumentasi ilmiah dan sistematis namun berbasis skenario. Apa skenarionya? Produk gandum Amerika Serikat menemukan pasar baru.

Dengan motif pertama berupa hibah lunak harga terigu ditambah mulai didirikannya tiga buah pabrik pengolahan biji gandum, pada tahun 1970, maka mulailah sedikit demi sedikit bantuan hibah Amerika tersebut dikurangi. Jadilah kemudian, Indonesia bertindak selaku konsumen pengimpor gandum yang besar. Besarnya impor ini dari tahun ke tahun naik sekitar 5-6% seiring perubahan demografi penduduk Indonesia yang lahir dari darah gandum. Bagaimana hal ini terjadi?

Substitusi pengetahuan tentang gandum lewat pakar pangan Amerika rupanya mempengaruhi banyak para akademisi dan teknokrat Indonesia untuk mendorong pengembangan inovasi produk dengan bahan baku gandum. Popularitas gandum ini semakin naik seiring muncul produk-produk baru berbahan baku gandum, salah satunya adalah mie instan.. Makanan cepat saji ini menjadi tidak asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia. Bahkan menurut data yang dihimpun oleh World Instant Noodles Association (WINA), total kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap mie instan ini mencapai 14,8 Miliar bungkus, pada tahun 2016. Angka konsumsi ini dikabarkan meningkat sebesar 13,2 Miliar bungkus dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2017 saat itu diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 16 miliar bungkus. Padahal kita tahu, bahwa mie instan ini berbahan baku tidak dari hasil pertanian Indonesia. 

Pergeseran gandum, dari semula sebagai produk kelas tersier sebagai substitusi pengendalian harga tapioka di pasaran jelang lebaran (yang berbahan baku singkong) menjadi produk kelas utama dan harian, menjadikan Indonesia merupakan negara yang harus mengikuti skenario politik pangan gandum negara pengekspor lainnya, dalam hal ini adalah Amerika Serikat (USA). 

Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk turunan gandum mendorong impor gandum dari hari ke hari menjadi semakin meningkat. Padahal, kita tahu bahwa gandum bukan termasuk jenis tanaman yang bisa diproduksi di wilayah subtropis dan jenis tanah alluvial seperti di Indonesia. Akibatnya, meskipun Indonesia sudah menggiatkan diri melakukan alternatif penelitian dan upaya inokulasi penanaman gandum, namun angka yang mampu diproduksinya tidak bisa sesukses di negeri-negeri produsen aslinya. Impor pada akhirnya tidak bisa dihindari. 

Data tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) menyebutkan bahwa impor gandum pada paruh 2016 telah mencapai 8,2 juta ton. Prediksi impor ini akan meningkat di tahun 2017 yakni sebesar 5-6%, sehingga berkisar antara 8,7-8,8 juta ton , di tahun 2017. Dengan demikian, pada tahun 2018, perkiraan angka impor gandum terjadi sebesar 9,3-9,4 juta ton, dan tahun 2019 mencapai 9,9-10 juta ton per tahun. Terakhir, angka produksi gandum Indonesia, hanya mencapai 500 ribu ton per tahun. Angka impor ini masih diprediksi akan terus meningkat seiring berdirinya industri baru pembuat tepung berbahan baku gandum. 

Kita bersyukur, hari ini sudah mulai dilakukan penelitian pangan dengan tema dasar mencari alternatif pengganti gandum. Penelitian dilakukan terhadap beberapa jenis tanaman pokok yang mampu hidup dengan baik di Indonesia. Beberapa di antaranya ada yang memfokuskan diri pada cassava (ubi kayu). Segi keuntungan dari penelitian ini adalah selain cassava merupakan tanaman endemik Indonesia, keberadaannya selama ini masih kurang maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai di sini, kita berharap bahwa penelitian ini berhasil dilakukan sebagai solusi mengurangi impor gandum. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Ahad 24 Februari 2019 19:30 WIB
Pandangan Syariat terhadap Praktik Kartel
Pandangan Syariat terhadap Praktik Kartel
Semua ulama sepakat bahwa setiap praktik jual beli hukum asalnya adalah boleh, kecuali apabila ditemui adanya illat (alasan dasar) yang menyebabkan keharamannya. Contoh illat keharaman adalah disebabkan adanya unsur yang membahayakan (dlarar), menipu, curang, adanya unsur fâkhisy (tidak pantas dilakukan/tabu) dan jual belinya orang yang dipaksa (mukrah). Semua illat hukum ini dalam tahapan berikutnya mengalami diferensiasi menyesuaikan konteks zaman. 

Dilihat dari sisi objek transaksi, jual beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu jual beli muqayyadah (barter), jual beli muthlaq, jual beli sharf (tukar menukar valuta), dan jual beli salam (memesan). Sementara itu, apabila ditinjau dari sisi “harga,” maka jual beli bisa dikelompokkan menjadi empat, antara lain 1) jual beli murâbahah (menguntungkan), 2) jual beli tauliyah (jual beli sesuai harga asal), 3) jual beli khasârah (banting harga), dan 4) jual beli musâwah (jual beli dengan sistem menyembunyikan harga beli aslinya, namun kedua orang yang berakad saling ridha). 
Setiap jual beli di atas, hukum asalnya adalah boleh manakala tidak dijumpai adanya illat keharaman. Permasalahannya adalah bagaimana bila sistem jual beli itu dipergunakan untuk persaingan usaha tidak sehat misalnya masing-masing pelaku jual beli murâbahahtauliyahkhasârah atau musâwah bergabung menjadi satu dalam sebuah kartel? Apakah gabungan ini masuk ke dalam bagian illat keharaman? 

Jika menilik kembali pada asal-muasal timbulnya illat keharaman praktik jual beli, maka ada beberapa kemungkinan timbulnya kecurangan pada praktik kartel, antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya unsur yang membahayakan kemaslahatan umum

2. Adanya niat mempengaruhi harga pasar

3. Adanya niat mematikan usaha lain yang tidak ikut bergabung membentuk komunitas kartel mereka

Praktik kartel yang dapat membahayakan kemaslahatan umum ini bertentangan dengan kaidah utama praktik muamalah, yaitu:

1.  لاضرر ولاضرار (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri dan orang lain), termasuk terhadap pekerjaan orang lain atau kehidupan orang lain, apalagi masyarakat. 

2. Hendaknya bisnis berorientasi pada penyediaan kualitas produk yang baik bagi masyarakat (فاستبقوا الخيرات) (berlomba-lomba dalam kebaikan). 

Jual beli khasârah yang dilakukan dengan jalan membanting harga kadangkala memang diperlukan oleh pengusaha guna mengatasi macetnya barang produksi di gudang. Demikian juga strategi lainnya, seperti jual beli tauliyah, atau musâwah. Keputusan melakukan banting harga ini tentunya mengacu pada pertimbangan kemaslahatan yang harus diputuskan oleh manajemen perusahaan, yaitu menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat barang rusak di gudang (hifdh al-mâl). Menghindari rusaknya barang secara sia-sia hukumnya adalah wajib.

Hal yang berbahaya terhadap praktik jual beli di atas adalah bilamana kebolehan melakukan strategi jual beli itu dimanfaatkan untuk mematikan usaha orang lain. Misalnya, adalah produk yang dijual oleh sebuah perusahaan terdiri atas produk asing (tunggal) yang belum ada penggantinya (substitusi) di dalam negeri. 

Apabila ditemui adanya produsen baru yang bergerak dalam menghasilkan produk yang sejenis dengan produsen lama, lalu secara mendadak tiba-tiba ia menerapkan strategi membanting harga dengan niat merugi sesaat, sehingga produsen pesaing tidak bisa bergerak yang pada akhirnya berujung mematikan langkahnya memasuki pasar, maka praktik seperti ini yang menyebabkan timbulnya keharaman. Keharaman disebabkan adanya niat sejak awal untuk memonopoli usaha dan menghalangi produk baru yang masuk. Qaidah yang dipergunakan tentunya berangkat dari bahwa segala perkara tergantung pada niatnya. Bila niatnya adalah ta’awun ‘ala al-itsm wa al-‘udwân (tolong menolong dalam perbuatan dosa dan persaingan tidak sehat), maka sudah pasti masuk konsep larangan ini berubah menjadi pengharamannya.

Sekadar sebagai gambaran saja (tidak benar-benar terjadi), misalnya ada produk Mie C. Suatu ketika ia menghendaki masuk di pasaran mie Indonesia. Melihat produk ini dengan cepat diterima oleh masyarakat sehingga mengurangi jumlah produk Mie A atau Mie B yang sudah lebih dulu eksis dan laris, maka dilakukanlah sebuah strategi oleh kedua produsen terakhir. Misalkan adalah produsen Mie A bersekongkol dengan Mie B, kedua-duanya melakukan banting harga produk dalam rentang waktu yang lama. Berbekal cita rasa lidah masyarakat yang sudah terbiasa dengan kedua produk ini, maka dengan mudah sekali, masyarakat pada akhirnya tergiring untuk membeli produk Mie A dan Mie B, sembari meninggalkan Mie C. Apalagi bila harga produk dipepet habis. Bila modal pesaing (Mie C) tergolong kecil, kemacetan produk selang waktu beberapa lama ini dapat memicu pada kolapsnya perusahaan disebabkan minimnya input yang bisa didapat dari hasil penjualan. 

Strategi membanting harga selama beberapa waktu lamanya untuk mendapat keuntungan yang besar selama masa waktu tertentu inilah yang kemudian masuk dalam bagian rumpun praktik kecurangan yang dilarang oleh syariat karena unsur dlarar-nya dalam mematikan pesaing. 

Lantas bagaimana sebenarnya syariat memandang penting persaingan usaha? 

Syariat agama kita sebenarnya menghendaki agar dalam melakukan muamalah, pelaku bisnis senantiasa berorientasi pada etika sosial dan bisnis, serta tidak semata berorientasi pada upaya gain profit (upaya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya). 

Tindakan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan pihak lain yang seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk dalam lingkup persaingan pasar yang sehat merupakan tindakan yang dicela oleh syariat (al-takâtsur). Hal ini sebagaimana tercermin dalam macam-macam jual beli di atas yang hukum asalnya adalah boleh lantas berubah menjadi tidak boleh (haram) karena ditemuinya adanya niat dlarar dan mencurangi orang lain. Inilah bagian dari prinsip etis usaha dalam syariat kita. 

Ada beberapa prinsip lain yang bisa kita temui dalam teks nash dan berhubungan dengan bisnis, sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam muamalah, harus senantiasa menerapkan prinsip kejujuran (QS. Al-Taubah: 119)

2. Menghindari persaingan yang tidak sehat berupa menghindari memakan harta orang lain secara bathil (QS. Al-Baqarah: 188)

3. Berperilaku baik dan simpatik terhadap mitra bisnis dan konsumen (QS. Al-Hijr: 88)

4. Keadilan dalam timbangan dan takaran (QS. Al-Isra: 35)

5. Menganggap pesaing sebagai mitra bisnis. Mengubah mindset pandangan terhadap pesaing sebagai mitra bisnis dan bukan sebagai lawan, dapat berimbas pada munculnya strategi dagang yang lain, yaitu:

a. Lahir strategi dalam menghadapi pelanggan atau mitra bisnis (QS. Al-An’am: 160)
b. Strategi mengupayakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas
c. Terjadi upaya melakukan inovasi produk berbasis pada kualitas barang
d. Menghindari monopoli

Inilah beberapa alasan bagi haramnya kartel masuk dalam sistem niaga. Selain lewat argumentasi syariat, kita juga bisa temukan bahwa dalam produk legislasi kita, Indonesia, kita bisa lihat bahwa kartel merupakan tindakan yang juga dilarang. Pada Pasal 17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di sana disebutkan bahwa: 

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan.atau persaingan tidak sehat.” 

Di dalam ayat 2 dari UU yang sama juga disebutkan bahwa: 

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atau produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila:

1. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
2. Mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/jasa yang sama; atau
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Inilah bagian dari persaingan yang tidak dikehendaki baik oleh syariat maupun oleh hukum positif kita. Bahkan, dalam sistem legislasi kita juga dicantumkan bahwa penguasaan 50% pangsa pasar oleh satu / sekelompok produsen merupakan indikasi telah timbulnya kartel yang menguasai pasar. Wallahu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur