IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Perangkat Hukum Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Ekonomi Indonesia

Sabtu 4 Mei 2019 20:30 WIB
Share:
Perangkat Hukum Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Ekonomi Indonesia
Ilustrasi (via due.com)
Indonesia ini dihuni oleh mayoritas umat Islam. Data statistik BPS (Badan Pusat Statistik) yang dirilis tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk Muslim Indonesia mencakup 82% dari penduduk yang tinggal di Indonesia. Kaitannya dengan bahasan ekonomi, berdasarkan konstitusi, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah wajib dengan dasar mengacu pada Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Melalui pentakwilan terhadap pasal ini, selanjutnya dalam wilayah ekonomi, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukumnya adalah wajib diupayakan.

Setidaknya ada tiga pemaknaan terhadap Pasal 29 ayat (1) Batang Tubuh UUD 1945 oleh para ekonom syariah di Indonesia, yaitu: 

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya

3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kritik Islam terhadap perbankan konvensional di Indonesia bukan terletak dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan karena di dalam operasional perbankan tersebut ada unsur yang dianggap sebagai yang dilarang oleh syara’, yaitu bunga. Di samping itu, dimungkinkan adanya unsur lain berupa unsur maisir (spekulatif), gharar (ketidakpastian) dan bathil. Dan ini tidak hanya berlaku pada perbankan konvensional, melainkan juga semua lembaga ekonomi yang ada di Indonesia.

Sekali lagi ini berangkat dari penakwilan di atas. Sudah barang tentu, setiap kritik selalu ada solusinya. Islam menawarkan akad-akad sebagai solusi menggantikan unsur-unsur sebagaimana dimaksud sebagai dasar dalam operasional perbankan dan lembaga ekonomi menurut prinsip syariah (Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia”, Makalah Kuliah Tamu Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Yogyakarta, 14 Juni 2017, h. 1)

Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank Islam sendiri sering disebut dengan istilah bank syariah atau bank dengan sistem tanpa bunga (free-interest based system). Sebagian pihak ada yang mengistilahkan dengan bank tanpa riba (lariba bank). Secara yuridis, Indonesia mengistilahkan bank Islam ini sebagai Bank Syariah, atau secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah.” (Syamsudin, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia", Makalah seminar Ekonomi Syariah, STAIHA Bawean, 04 Maret 2018).

Prinsip utama perbankan syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis trasaksi. Aktivitas bisnis perbankan diterapkan dengan berpedoman pada kesetaraan (equality), keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan (perseroan); serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Dalam UU Perbankan Syariah, telah ditegaskan bahwa bank-bank syariah di Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UU Perbankan Syariah adalah prinsip Syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indoneisa (PBI). (Anonim, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014, hlm. 103)

Lebih lanjut lagi bahwa Prinsip Syariah Perbankan - yang mana dalam kedudukannya telah berubah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UU Perbankan Syariah - merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun Unit Usaha Syariah. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (null and void) (Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014: 2-3).

Prinsip syariah ini diterapkan guna mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Pasal 2 UU Perbankan Syariah mmenegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, yang mana hal tersebut dielaborasi dalam Penjelasan Pasal 2 UU sebagai berikut:

(1) Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 

a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);

b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 

c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

(2) Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. 

(3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PBI a quo dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba,  dhalim, dan objek haram. (Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Di sini disebutkan bahwa Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, “Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.”)

Selanjutnya dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI berdasarkan amanah Pasal 26 UU Perbankan Syariah telah dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) melalui keputusan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 1 PBI a quo menyebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa dengan terbentuknya OJK selaku otoritas pengawasan jasa keuangan, maka fungsi dan tugas Komite Perbankan Syariah termasuk bagian yang diamanahkan untuk dialihkan kepada OJK yang mana sesuai dengan lingkup kewenangannya mencakup keseluruhan industri keuangan konvensional dan syariah yang tidak hanya meliputi sektor perbankan namun juga Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar Modal, sehingga di OJK, KPS diformulasikan dalam bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK. Pembentukan KPJKS melalui Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Nomor 120/MS1/2013, tanggal 18 Desember 2013. Realisasi dari RDK adalah dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 47/PDK.02/2013 tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) di OJK, tanggal 30 Desember 2013. Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner OJK. Keanggotaan KPJKS terdiri dari unsur OJK, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang.

Tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan jasa keuangan syariah. Sampai di sini tugas KPJKS adalah membantu pihak OJK dalam:

a. Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan keuangan syariah

b. Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam POJK, dan

c. Melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 104)

Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang terdiri dari internal OJK dan eksternal OJK dan berbagai keahlian dan kepakaran terkait. Harapan dengan terbentuknya KPJKS adalah akan memberikan kemudahan bagi regulator (OJK) dalam mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN – MUI. Keanggotaan KPJKS yang terdiri dari berbagai elemen keahlian, diharapkan akan lebih mampu menghadirkan prinsip syariah Islam di bidang ekonomi yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit dan implementatif.

Demikian sekilas pengetahuan tentang perangkat hukum penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Pengetahuan ini penting demi menumbuhkan rasa cinta kita kepada pemerintah negara Indonesia, yang telah mengadopsi kepentingan umat Islam untuk terhindar dari segala praktik muamalah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Selebihnya kita dukung, demi restorasi dan reservasi sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean; Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Sabtu 4 Mei 2019 16:30 WIB
Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank
Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank
Sebagai sumbangsih terhadap khazanah pemikiran sarjanawan Muslim, tidak ada salahnya bila dalam kanal Ekonomi Syariah NU Online ini juga dihadirkan sebuah konsep karya pemikiran sarjanawan Muslim modern lainnya, yang barangkali tidak sejalan dengan konsep NU, khususnya terhadap beberapa konsep ekonomi, yang hingga detik ini selalu diperdebatkan dan diperselisihkan. Penghadiran wacana bunga bank agaknya sudah banyak dimuat, tapi khazanah pemikiran ekonom lain, tampaknya juga penting untuk kita sodorkan di hadapan pembaca sebagai bagian dari memperkaya wawasan keilmuan.

Penting diketahui bahwa para sarjana Muslim modern dewasa ini telah banyak melakukan debat karena berbeda pandangan terhadap konsepsi riba. Perbedaan itu terjadi pada aspek: apakah larangan riba sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an, juga berlaku untuk bunga perbankan atau tidak? Fokus perbedaan terjadi pada salah satu dari dua wilayah pemikiran berikut ini.

Pertama, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Dengan menitiktekankan pada pemahaman ini, unsur ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem riba merupakan fokus utama penalaran. Jika bunga bank tidak memuat unsur menindas kepada nasabah, melainkan justru meningkatkan perekonomiannya, maka bunga bank bukan termasuk yang dilarang. 

Kedua, larangan praktik riba dipahami menurut teks literalnya (sesuai bunyi teks). Jika mengacu pada model pemahaman semacam ini, maka semua konsep perbankan harus dibenahi dari sisi akad yang dibangun, sebagaimana ini menjadi titik tekan nash secara literal. Dalam hal ini, semua bentuk pertambahan nilai, sekecil apapun nilai itu, maka ia tetap disebut sebagai riba. Dengan demikian, menurut aliran kedua ini, disimpulkan bahwa bunga bank adalah riba.

Kedua model pemahaman ini setidaknya telah menggiring pada munculnya dua kelompok besar sarjana Muslim. Pertama, adalah kalangan sarjana modernis yang acap menggunakan pola pandangan rasionalis. Kedua, kaum neo-revivalis yang condong pada pandangan terakhir. Neo-Revivalis adalah kelompok yang memberikan respon terhadap pemikiran modernis klasik. Pandangan Neo-Revivalis berpijak pada penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.

Salah satu ulama kontemporer dewasa ini adalah Syeikh Wahbah Musthafa al-Zuhaiiy. Dalam sebuah jurnal, ia mendefinisikan riba sebagai berikut: 

“Riba is a surplus of a commodity without counter-value in the commutative transaction of property for properrty. The intent of such a transaction is a surplus of commodities. Therefore, the definition of riba includes both credit riba and invalid sales, since postponement in either of the indemnities is a legal surplus without perceivable material recompense, the daley usually due to an increase in compentation. In Islam, money-money transactions are not allowed and there is no time value of money concept.”  
(Artinya: “Riba adalah sebuah kelebihan pada satu komoditas tanpa disertai nilai tukar yang terjadi di dalam akad pertukaran barang dengan barang. Fokus utama dari transaksi semacam adalah kelebihan yang terjadi pada komoditas. Definisi riba semacam ini umumnya berlaku untuk kedua kategori riba, yaitu riba nasîah dan jual beli yang tidak sah (riba al-yad), yang mana kelebihan diberikan sebagai konsekuensi dari penundaan serah terima barang dan harga (recompense). Dalam Islam, transaksi uang dengan uang tidak diperbolehkan, dan juga tidak dikenal konsep tambahan nilai berbasis waktu)”. (Wahba Al Zuhayli dalam Camille Paldi, “Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance” Journal of Islamic Banking & Finance, Vol. 31 July-Sept 2014 No. 3, International Association of Islamic Banks Karachi, Pakistan, 36-37).

Syeikh Qâdli Abu Bakr Ibn Al-‘Araby di dalam karyanya Ahkâm Al-Qur’an mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan). Lebih lanjut, ia mengambil kesimpulan bahwa “bunga tunggal” yang dipraktikkan oleh bank selama ini adalah dibolehkan dan tidak haram hukumnya. Menurut Syeikh Rashid Ridha, riba yang dilarang dalam al-Sunnah, adalah riba yang terkait dengan perdagangan, khususnya barter (riba al-fadhly). Untuk riba selain perdagangan, maka konsep riba masih harus diperinci dan diteliti kembali. (Lihat: Al-Arabi dalam Zaim Saidi, Tidak Syar’inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat,  Yogyakarta: Delokomotif. 2010, 88!)

Pembaruan definisi riba senantiasa terus dikembangkan oleh para “ekonom syariah” pasca Syeikh Rashid Ridla yang merupakan murid kesayangan dari Muhammad Abduh, guru dari KH. Muhammad Dahlan, salah satu pendiri Organisasi Masyarakat di Indonesia. Semua ekonom ini pada dasarnya sama dengan Syeikh Rashid Ridla, akan tetapi kebanyakan menolak pembedaan antara “bunga majemuk” dan “bunga tunggal.” Baik “bunga majemuk” maupun “bunga tunggal”, menurut para ekonom syariah dinilai sebagai sama, yakni tidak diperbolehkan sehingga hukumnya haram. Kesamaan konsep ekonom syariah dan Syeikh Rashid Ridla ini adalah bahwa bunga diperbolehkan atas dasar konsep keterpaksaan (dlarûrah). (Lihat: Al-Arabi dalam Zaim Saidi, Tidak Syar’inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat,  Yogyakarta: Delokomotif. 2010: 140!)

Pendapat lain yang layak dicermati adalah pendapat Muhammad Syahrur mengenai teori batas hukum. Konsep teori batas Muhammad Syahrur ini memperkenalkan adanya haddul-a’lâ (batas atas) yang tidak boleh dilewati dan haddul-adnâ (batas bawah) yang boleh dilewati. Teori ini diterapkan dalam masalah wilayah distribusi (tasharruf) harta. Menurutnya, ada tiga bentuk distribusi harta, yaitu: zakat, sedekah, dan riba. Menurutnya, haddul-a’lâ yang tidak boleh dilewati adalah riba. Adapun haddul-adnâ yang boleh dilewati adalah zakat. Karena zakat merupakan haddul-adnâ – yakni, sebagai batas minimal harta yang harus / wajib dikeluarkan, - maka bentuk tasharruf yang melewati haddul-adnâ ini adalah sedekah. Posisi ini selain memiliki dua batas, juga memiliki batas tengah yang tepat berada di antara keduanya. Batas tengah ini disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu yang terimplementasikan dalam qardlu al-hasan atau pinjaman dengan bunga 0%. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk memberikan uang, yaitu: zakat, pemberian hutang bebas bunga (0%) dan pemberian hutang dengan bunga (hibbatu al-tsawab) yang ditentukan. 

Mencermati konsep Syahrur ini, maka kajian bunga menjadi dapat dipahami dengan lebih baik secara matematis dan terukur. Dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur’an yang berbicra soal riba, maka Syahrur mendefinisikan riba sebagai “pertumbuhan dan perkembangan” dari kekayaan. Masih menurutnya, umat Islam tidak perlu khawatir dan ragu ketika harus bertransaksi/bermuamalah dengan dunia perbankan dengan menggunakan sistem perbankan konvensional, yang didalamnya memakai sistem bunga, asalkan bunga yang diperoleh belum mencapai 100% dari modal awal (ra’su al-mâl). Sebagai konsekuensi dari analisis ini, maka seolah Syahrur menegaskan bahwa bentuk bunga yang dilarang karena merupakan riba adalah manakala bunga itu mencapai 100 persen. (Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Terjemahan), Yogyakarta: eLSAQ Press,  2012, 45).

Jika mencermati setiap argumen yang dikemukakan oleh sarjana kontemporer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap definisi riba, khususnya apabila dibandingkan dengan definisi dari kutubu al-turats yang dipegang oleh Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Konsep riba menurut sarjana kontemporer berbasis pada kalkulasi ilmiah (hitungan kuantitatif) kebolehan praktik mengambil tsawab (kompensasi pinjaman). Sementara riba dalam konsep turats, dan disampaikan oleh para fuqaha’, mengambil sisi kualitatif ilmiah dengan tidak menoleransi tsawab sekecil apapun, khususnya bila hal tersebut disyaratkan di awal sebelum akad (transaksi). 

Konsekuensi logisnya, pandangan terhadap praktik bunga perbankan konvensional tetap mengacu kepada dua kutub pemahaman yang saling berseberangan ini. Perlu diketahui bahwa, para ulama’ NU tidak menerima setiap konsep yang sudah diutarakan oleh sarjanawan ekonomi syariah di atas. Akan tetapi, para ulama’ menerimanya sebagai bagian dari khazanah berfikir. Baik Abduh, Syeikh Rasyid Ridla, adalah tokoh yang berjasa mengukir jiwa salah satu pendiri Ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Oleh karena itu, pendapatnya tetap harus dihormati meski tidak diterima. Wallâhu a’lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pegiat Ekonomi Syariah;  Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur

Jumat 3 Mei 2019 15:30 WIB
Mau Ikut Asuransi? Tata Dulu Niat Anda!
Mau Ikut Asuransi? Tata Dulu Niat Anda!
Rasulullah shalla llahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Umar ibn Khattab radliyallahu ‘anhu:

إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ، ومنْ كاَنْت هجْرَتُه لدُنْيَا يُصيبُها، أَو امرَأَةٍ يَنْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ» )متَّفَقٌ عليه( ـ

Artinya: “Sesungguhnya amal itu harus dengan niat dan sesungguhnya seseorang tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang bisa didapatinya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi tempat tujuannya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Sempurnanya amal seorang hamba adalah bergantung pada derajat bagusnya niat. Hijrah pada jaman Baginda Rasulullah adalah sebuah perjuangan menuju kepada kejayaan Islam. Seluhur-luhurnya pelaksanaan hijrah karena diperintahkan oleh Rasulullah, namun karena niatnya salah, maka para sahabat bisa berbelok menjadi karena niat keduniaan. Niat keduniaan inilah yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Maka dari itu beliau menyabdakan dengan didahului lafadh innamâ, yang menunjukkan faedah li al-hashr, yaitu membatasi. Sehingga, seolah beliau hendak menegaskan bahwa sesungguhnya sempurnanya amal adalah tergantung kepada niatnya. 

Fokus pada niat, maka asuransi dengan niatan awal sebagai upaya mensistemkan tolong-menolong antar-sesama anggota yang menjadi peserta asuransi, dapat berbelok arah menjadi niat keduniaan. Seluruhnya adalah bergantung kepada peserta saat pertama kali memutuskan ikut serta dalam asuransi. Maka dari itu, tak heran bila kemudian ada pernyataan dari sejumlah pihak, seperti berikut: 

“Seakan-akan masa depan seseorang selalu suram. Akan terjadi kecelakaan, rumah tidak aman dan bisa saja terbakar atau terjadi pencurian, perusahaan pun tidak bisa dijamin berjalan terus, pendidikan anak bisa jadi tiba-tiba membutuhkan biaya besar di tahun-tahun mendatang. Itulah gambaran yang digembosi pihak asuransi. Yang digambarkan adalah masa depan yang selalu suram. Tidak ada rasa tawakal dan tidak percaya akan janji Allah yang akan selalu memberi pertolongan dan kemudahan.”

Pernyataan seperti ini sering kita temui. Maka tidak heran pula, jika di kemudian hari muncul pandangan hukum, seperti: “Ada unsur judi (maysîr) dan menipu (gharar) disebabkan ketidakjelasan produk dalam asuransi.” Bisa jadi, hal semacam ini juga muncul di benak pembaca. Penulis sarankan, jika benar hal ini terjadi, maka lakukanlah untuk bermuhasabah (introspeksi) terhadap niat Anda ketika membidik produk asuransi! Anda telah salah dalam niat. 

Jika kita telusuri lebih jauh, titik tolak munculnya pandangan maisîr (unsur judi) pada asuransi ini pada dasarnya diawali dari kekeliruan pada saat menilai bahwa nasib baik dan buruk di masa yang akan datang adalah tidak pasti. Dengan ikut asuransi, maka seolah peserta sedang membidik kemungkinan nasib buruk itu menimpanya. Misalnya, seorang peserta ikut asuransi kendaraan. Maka menurut pihak yang memandang adanya unsur judi dalam asuransi ini adalah bahwa peserta seolah memilih “sisi kecelakaan di masa yang akan datang,” sehingga ia butuh dana untuk perbaikan atau keamanan kendaraan. Jika ternyata di masa mendatang, tidak terjadi kecelakaan, maka ia dipandang lose (kalah), karena uang premi yang dibayarkannya secara rutin tidak dapat kembali. Sementara itu, jika benar-benar terjadi kecelakaan, maka ia gain (beruntung), karena ia mendapatkan kembalian yang lebih besar dari total premi yang dibayarkan. Posisi antara gain dan lose inilah, letak unsur judi itu disematkan pada asuransi sehingga oleh mereka dipandang sebagai haram. 

Baca juga:
Mengenal Prisip dan Manfaat Asuransi dalam Islam
Beda Menabung, Investasi, dan Asuransi
Lantas di mana letak unsur menipunya (gharar)? Masih menurut mereka, ketidakpastian besaran uang santunan yang diberikan kepada anggota yang menjadi korban kecelakaan, adalah masuk unsur gharar. Harusnya, uang yang diberikan adalah sebesar total premi yang dibayarkan setiap bulannya. 

Menurut Anda, berdasar dua uraian maisir dan gharar ini, di mana letak kesalahannya? Iya tepat. Letak kesalahannya adalah pada kacamata yang digunakan untuk memandang. Kebanyakan mereka yang terjebak pada tuduhan maisir dan gharar pada semua lembaga asuransi ini adalah beranggapan bahwa:

1. Mereka menyamakan asuransi dengan menabung. Padahal jelas berbeda antara asuransi dan menabung. Asuransi dibangun dengan basis tolong-menolong, sementara menabung dibangun dengan basis menitipkan harta. Sudah pasti perlakuan terhadap member dari kedua produk ini akan berbeda. 

2. Kesalahan dalam memahami dasar didirikannya asuransi ini menjadikan salah dalam niatan ikut serta menjadi member di dalamnya. Ikut asuransi dengan niat judi, atau ikut asuransi dengan niat menitipkan harta. Ya jelas salah kalau seperti ini. Orang yang ikut asuransi dengan niat menitipkan harta akan berasumsi bahwa dia akan mendapatkan hartanya kembali saat kecelakaan terjadi. Sementara itu orang yang ikut asuransi dengan niat judi akan merasa merugi saat premi yang dibayarkannya secara rutin tidak bisa kembali. 

3. Kesalahan berikutnya adalah memandang bahwa dalam asuransi terdapa praktik riba. Membayar premi selama 10 bulan dengan besar kewajiban 70 ribu rupiah, lalu mendapatkan santunan kecelakaan sebesar 10 juta rupiah. Padahal akumulasi premi seharusnya masih berkisar 700 ribu rupiah. Selisih antara 10 juta dengan 700 ribu dianggap sebagai riba. Pemahaman ini tak ubahnya juga berangkat dari hal yang sama yakni menabung lalu dapat bunga sehingga uangnya bertambah. Tambahan ini dianggap sebagai riba. 

Sekali lagi bahwa memaknai dengan tepat “apa itu asuransi?” sangat berguna sekali dalam membantu terbitnya kesadaran dan niat yang baik sebagai member asuransi. Jadi, sebagai solusi terakhir bagi pembaca adalah: “perbaiki niat Anda ketika hendak ikut asuransi! Ingat bahwa Anda tidak sedang menabung! Jadi, jangan heran manakala santunan yang diberikan kepada Anda—saat Anda mengalami hal yang tidak diinginkan —santunan itu lebih besar atau bahkan lebih kecil dari total premi yang pernah Anda bayarkan! Saat Anda memilih produk asuransi, maka di saat itulah Anda sebenarnya sedang terjalin dalam sistem saling tolong-menolong dan gotong royong dalam menanggung beban sesama anggota peserta asuransi. Anda tidak sedang bertaruh. Anda juga tidak sedang menabung. Ini adalah kunci utama pemahaman. Dengan begitu, Anda akan terjauhkan dari asumsi gagal faham memandang asuransi sebagai maisir, qimar, gharar dan riba. Wallâhu a’lam biish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur

Kamis 2 Mei 2019 20:0 WIB
Beda Menabung, Investasi, dan Asuransi
Beda Menabung, Investasi, dan Asuransi
Ilustrasi (via npost.tw)
Terkadang kita menemui pihak yang beranggapan bahwa menabung itu adalah sama dengan investasi, dan investasi adalah bagian dari asuransi. Itulah sebabnya banyak yang kemudian berusaha mempermasalahkan ketiga istilah ini. Bahkan ada yang bilang: “Saya setiap bulan setor uang sekian ribu ke pihak jasa asuransi, akan tetapi ketika saya mengalami kecelakaan, saya kok hanya dapat segini, lebih kecil dibanding total premi yang sudah saya bayarkan.”

Tak pelak lagi, akhirnya mereka menjelek-jelekkan perusahaan asuransi sebagai yang telah berlaku menipu (gharar). Sejatinya, permasalahan ini dapat diatasi asalkan mau mempelajari apa itu konsep menabung, investasi, dan asuransi. Jangan sampai ketidakpahaman ini justru malah memelencengkan dari tujuan semula berdirinya lembaga tempat menabung, investasi, dan asuransi. Dan jika hal ini justru terjadi pada akad asuransi yang sudah kita ambil, tak pelak lagi, maka akad tersebut menjadi batal dan justru menjadi haram buat sosok peserta asuransi tersebut untuk ikut terus dalam produk asuransi. 

Perlu diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara apa itu menabung, investasi dan asuransi. Menabung dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah saving (pengamanan). Yang diamankan adalah harta kita, yang daripada disimpan sendiri lantas bisa hilang dicuri orang, atau menjadikan pola tabiat hemat kita menjadi hilang bila disimpan secara cash di laci almari rumah, maka perlu agar rasa hemat itu bisa kembali muncul, maka harus dipicu dengan jalan menitipkan harta kita pada perbankan. Menitipkan ini dalam istilah perbankan syariah dikenal dengan istilah akad wadî’ah.  

Karena menabung pada dasarnya adalah mengikut akad wadî’ah, maka sudah pasti uang yang dititipkan bisa diambil kembali. Besarnya sudah pasti juga sesuai dengan besaran uang yang kita tabungkan. Mungkin bisa jadi berkurang sedikit akibat biaya administrasi bulanan yang sudah disepakati antara nasabah dan perbankan, tapi tidak menutup pula uang tersebut bertambah, mengikut derajat inflasi mata uang yang direpresentasikan dalam bentuk bunga bank.

Ingat bahwa, bunga bank yang berasal dari tabungan ini pada hakikatnya hanyalah sebuah strategi atau metode pemasaran yang dilakukan oleh bank. Tujuannya hanya memancing, membujuk, merayu dan menarik calon nasabah agar mau menabung di bank tersebut. hakikatnya, bunga berfungsi menjaga nilai inflasi, mengikut pada ketentuan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Baca juga:
Mengenal Prisip dan Manfaat Asuransi dalam Islam
Hukum Mengonsumsi Uang Deposito Bank
Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank
Berbeda halnya dengan investasi. Investasi dalam istilah fikihnya adalah sama dengan produk kemitraan, yang mana nasabah selaku rabbu al-mâl (pemilik harta) berhak mendapatkan nisbah bagi hasil dari uang yang diinvestasikannya melalui produk perbankan yang diambil. Adakalanya lewat deposito, dan adakalanya pula lewat reksadana. Karena di dalam investasi dibutuhkan waktu bagi penggunaan harta, maka sudah pasti pula, uang yang diikutkan produk investasi hanya bisa diambil manakala sudah mencapai hitungan periode tertentu. Misalkan, periode triwulan, periode trimester, 6 bulanan, bahkan satu tahunan. Di luar itu, dana nasabah tidak bisa diambil. Inilah investasi. 

Adapun asuransi, tidaklah sama dengan akad investasi atau bahkan tabungan. Basis dari akad asuransi adalah proteksi (perlindungan/takâful) dan ta’awun (tolong-menolong). Ada yang mendefinisikan bahwa asuransi adalah pengorbanan untuk sekarang, demi kemungkinan adanya risiko tak terduga di masa yang akan datang. Namun definisi ini cenderung sering disalahartikan, bahwa dengan asuransi, maka hakikatnya kita sama dengan menabung untuk risiko yang akan datang. Ini adalah pengertian yang salah namun kaprah. Kaprahnya kesalahan ini sering berakibat pada salahnya niat peserta dalam mengambil program asuransi yang dikehendaki. 

Seseorang yang mengambil asuransi kecelakaan untuk 1 bulan ke depan, bukan berarti kita berharap terjadinya kecelakaan pada diri kita. Dalam pelayaran dan pengapalan barang, pihak perusahaan perkapalan yang mengambil inisiatif Insurance Claim All Risk (IC A), bukan berarti ia berharap terjadinya kecelakaan selama perjalanan pengapalan barang. Jika risiko kecelekaan ini pada akhirnya tidak terjadi, lantas di akhir asuransi, ia bergegas mengambil premi yang sudah dibayarkan. Tidak demikian berlakunya. Memang ada beberapa produk asuransi menyandingkan produknya dengan beberapa unit yang terhubung dengan reksadana sehingga nasabah pengguna jasa sekaligus menjadi dua peserta, yaitu asuransi dan investasi. Namun, percayalah bahwa ini hanya gimmick pemasaran semata. Itu hanya strategi pemasaran dari perusahaan jasa asuransi. Dalam praktiknya tidak begitu. 

Jadi, sekali lagi, penting bagi kita memahami perbedaan di antara ketiga istilah menabung, investasi dan asuransi. Dengan memahami ketiganya, besar kemungkinan kita tidak menjadi salah dalam mengartikan dan khususnya salah dalam niat ketika mengikut masing-masing produk. Semula produk ditujukan untuk ta’âwun, e... malah menjadi bisnis. Atau semula produk ditujukan untuk fasilitator ibadah sosial, e malah dianggap sebagai lembaga investasi. Itu salah. Anda keliru. Belajarlah!


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur