IMG-LOGO
Haji, Umrah, dan Kurban

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Senin 19 November 2007 14:8 WIB
Share:
Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial
Ilustrasi (printablehd.host)

Bagi beberapa kalangan, haji bukanlah hal sulit; baik dari sisi keuangan maupun administrasi. Beberapa kalangan tidak perlu antri untuk bisa mendapatkan kuota haji. Para ahli agama Islam terkemuka, para pejabat pemerintahan, dan para saudagar teras atas menjadikan haji sebagai rutinitas tahunan. Ada banyak sekali alasan mengapa semua berpacu menjalankan ibadah haji, termasuk alasan bahwa haji menjadi arena pertaubatan setelah setahun lamanya merasa sering melakukan dosa.

Namun apakah haji berkali-kali itu lebih utama? Forum Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyyah pada Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo, 8-12 Desember 1984 membahas tentang keutamaan dana “haji ghairu wajib” untuk membiayai amaliyah yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Dipertanyakan: “Bagaimana pandangan Muktamar terhadap keutamaan penggunaan dana haji ghairu wajib dibandingkan dengan untuk membiayai amaliyah yang bersifat sosial kemasyarakatan?"

Muktamirin mendefinisikan haji ghoiru wajib sebagai haji yang dihukumi fardlu kifayah atau sudah cukup jika diwakilkan kepada orang lain saja, yakni bagi para mukallaf (orang Islam yang telah dibebani kewajiban agama) yang menjalankan haji pada kedua kalinya, ketiga kali dan seterusnya.

Haji ghoiru wajib dapat pula berarti haji sunnah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Muktamirin juga menegaskan definisi amal sosial kemasyarakatan. Sama dengan haji ghairu wajib, amal sosial itu ada kalanya fardlu kifayah, dan ada pula yang sunnah.

Dikatakan, melaksanakan haji ghairu wajib dan amal sosial pada suatu waktu sama-sama fardlu kifayah dan kadangkala sama-sama sunnah. Lalu manakan yang lebih utama?

Sebagian Muktamirin berpendapat bahwa haji, sekalipun ghairu wajib, tetap utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, karena mencakup harta dan badan. Alasan lainnya, bahwa haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah. Orang yang berhaji seakan-akan melaksanakan serangkaian ibadah, entah shalat, puasa, i’tikaf, juga amal sosial, dan bahkan berjuang di jalan Allah. Demikian antara lain mengutip pendapat Qadhi Husain dalam kitab Mughnil Muhtaj.

Sementara itu Muktamirin yang berpendapat bahwa menyalurkan dana haji ghairu wajib untuk kepentingan sosial itu mesti lebih utama berpegang pada taushiyah Imam Syafi’i seperti dikutip dalam kitab Idhahu Muhyis Sunnah karya Ibnu Hajar Al-Haitami berikut ini:

فَرْضُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ وَنَفْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِهِ

Bahwa kewajiban menyalurkan dana sosial itu lebih utama dari pada kewajiban haji, dan kesunnahan menyalurkan dana sosial itu lebih utama dari pada haji sunnah.

Nah, pada saat jumlah jamaah haji dibatasi karena alasan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji mengingat terlau berjubelnya umat Islam yang ingin mengerjakannya, dan pada saat masyarakat lebih membutuhkan dana sosial dari pada melihat orang berhaji berkali-kali, maka bukan tidak mungkin pendapat yang kedua itu lebih utama. (A Khoirul Anam)

Tags:
Share:
Senin 4 Desember 2006 15:41 WIB
Haji dengan Uang Kredit
Haji dengan Uang Kredit
Ilustrasi (Saudi Gazette)

Beberapa bank dan usaha perkreditan menawarkan model pembayaran haji secara kredit. Proses pelunasan umumnya berlangsung sampai jamaah haji tiba dari tanah suci, artinya haji dilangsungkan dengan cara berutang. Ada semacam semangat untuk berupaya memudahkan umat Islam untuk berhaji: “Haji itu rukun Islam, buat apa dibuat sulit.”

Di Indonesia kelihatannya “haji kredit” ini belum dibincang meski banyak juga yang telah berhaji dengan model utang ini. Namun, di Malaysia, haji kredit ini hampir menjadi tren. Seorang bahkan bisa saja memanfaatkan pinjaman yang disediakan oleh perbankan atau institusi lainnya untuk berhaji.

Ya, haji memang kewajiban manusia kepada Allah, dan tentu harus dimudahkan. Lalu bagaimana dengan persyaratan bahwa yang wajib menjalankan haji itu harus “istitha’ah” atau berkemampuan melakukannya? “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali- Imran : 97)

Istitha’ah dalam hal pembiayaan dimaksudkan sebagai kecukupan untuk membayar biaya perjalanan dan biaya untuk dirinya saat pergi ke tanah suci dan balik ke negeri asalnya. Selain itu istitha’ah juga dimaksudkan sebagai kecukupan atas keperluan nafkah bagi keluarga atau orang di bawah tanggungan orang yang hendak berhaji.

Pada titik ini para tokoh dan pakar ekonomi Islam yang memperbolehkan haji kredit berpandangan bahwa pola pekerjaan dan pendapatan pada zaman dahulu berbeda dengan pola pekerjaan pada zaman sekarang dimana telah ada kontrak kerja dengan tempo dan penghasilan yang jelas. Sehingga kredit pun bukan sesuatu yang menghawatirkan dan merupakan bagian dari pola pekerjaan atau aktivitas ekonomi zaman ini.

”Tidak ada pula nash Al-Qur’an dan Hadits yang jelas-jelas melarang seseorang yang bakal menunaikan haji dengan uang cara kredit untuk tujuan memudahkannya, dan mungkin memudahkan keluarganya untuk menunaikan haji,” kata Tokoh ekonomi Islam Malaysia, Dr. Mohd. Daud Bakar, Direktur Eksekutif International Institute of Islamic Finance Inc yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Sepertinya, pendapat mengenai kebolehan “haji kredit” dengan berbagai alasannya tidak perlu diterima begitu saja. Kita perlu bimbang apakah keinginan untuk “memudahkan diri untuk menjalankan perintah Allah” bukan sekadar keinginan agar mudah melakukan kunjungan dan rekreasi keluarga ke tanah suci. Dari pihak bank atau instansi kredit, kita pun sulit membedakan antara keinginan untuk “memudahkan umat Islam menjalankan perintah Allah” dan keinginan mencari keuntungan dari usaha kredit.

Para ulama memang memperbolehkan membayar haji secara kredit tapi harus diselesaikan menjelang keberangkatan haji. Hal ini untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat orang melaksanakan haji. Adapun hukum haji yang dilaksanakan tetap syah namun tidak diwajibkan. Artinya yang dilakukan bukanlah haji yang diwajibkan Allah kepada hambanya, namum umrah biasa yang disunnahkan. (A Khoirul Anam)