IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya

Jumat 10 Mei 2019 13:45 WIB
Share:
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
Money game termasuk sebuah usaha menggalang dana masyarakat yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok dengan niat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari anggota (member)-nya dengan jalan tidak sah. Tidak sahnya muamalah ini secara syariah adalah ditengarai karena keuntungan yang diperoleh anggota tidak berdasarkan beban kerja (kulfah), dan/atau ada beban kerja akan tetapi antara bonus dan beban kérja tidak berimbang. 

Kerja yang dilakukan oleh member seolah hanya sebagai bentuk pengelabuan saja, sementara inti utama yang dicari adalah besaran bonus yang dijanjikan. Untuk itulah money game ditengarai. Jadi, dalam money game, pada dasarnya yang bekerja adalah uang. Skema kerja money game adalah menyerupai unsur piramida, yang mana bagian puncak piramida adalah bagian upline. Sementara bagian bawahnya yang semakin melebar merupakan downline. Setiap upline mendapatkan bonus dengan besaran tertentu.

Ciri khas dari muamalah money game ini ditandai dengan: 

1. Adanya pungutan kepada peserta yang mendaftar dengan besaran tertentu. Uang yang disetor kadang disertai dengan produk tertentu, namun jika ditotal, harga produk kadang tidak sebanding dengan jumlah uang.

2. Kadang ada iming-iming bahwa kelak produk tersebut akan sangat dibutuhkan di masa depan. Padahal, produknya  sama sekali tidak dikenal masyarakat. 

3. Peserta yang menjadi anggota diminta mencari anggota lain untuk direkrut, 

4. Anggota baru dipungut sesuai dengan besaran yang dipersyaratkan,

5. Dari setiap anggota yang menjadi anak buahnya ini, pihak yang merekrut mendapat besaran bonus berupa uang sebanyak besaran tertentu pula. Semakin banyak ia mendapat anggota, semakin besar pula pendapatan yang ia terima. 

6. Penghasilan yang diberikan kepada penyetor awal (upline) berasal dari anggota baru yang menjadi downlinenya.

7. Jasa money game pasti akan tutup karena jumlah manusia kepada produknya adalah bersifat terbatas, sementara jumlah anggota yang menjadi downlinenya senantiasa bertambah hingga pada puncaknya downline terakhir tidak mendapatkan anggota.

8. Perusahaan yang menginisiasi money game tidak memiliki produk, atau ia memiliki produk namun produknya tidak memiliki nilai apapun yang krusial. 

9. Biasanya produk ini hanya bisa dijual kepada member baru saja yang terlibat di dalam keanggotaan. Sementara untuk member di luar anggota, kebanyakan sulit

Ketika anggotanya ini mendapatkan anggota lagi yang menjadi anak buahnya, pihak yang menjadi rujukan, tetap mendapatkan bonus tertentu pula, meski ia tidak ikut mencari. Penghasilan ini merupakan penghasilan pasif tanpa beban kerja (tanpa kulfah). Untuk itulah ia dihukumi haram. 

Istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam money game antara lain:

1. Bonus yang diperoleh dari merekrut anggota
2. Upline, yaitu pihak yang menjadi referensi untuk ikut dalam bisnis money game
3. Downline, yaitu pihak yang direkrut oleh upline dan secara otomatis menjadi anak buah dari upline.
4. Referensi, yaitu rujukan berupa orang yang mengarahkan

Beberapa produk yang sering diidentikkan dengan money game

1. Arisan berantai
2. Investasi tolong menolong
3. Skema Ponzi
4. Multi Level Marketing (MLM)
5. MMM (Mavrodi Mondial Moneybox)
6. Bisnis Piramida

Keenam model sistem bisnis ini memiliki struktur yang sama dengan yang sudah disampaikan di atas, yaitu tipe piramida dalam struktur bisnisnya yang dicirikan dengan pola 1) upline-downline, 2) bonus perekrutan (pendapatan fiktif) dan 3) penyerahan sejumlah uang ketika masuk dengan alasan pembelian produk dan 4) berbekal referensi saja ia mendapat penghasilan.

Cara lepas dari jeratan money game

Ada beberapa kecenderungan seseorang terjerat dengan bisnis money game ini. Biasanya pola kecenderungan ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Suka bermimpi

Kecenderungan yang dimiliki oleh member ini adalah termakan jargon harus berani bermimpi. Mimpi yang ditawarkan biasanya adalah berupa pendapatan pasif. Tidak bekerja, tapi dapat uang dan bisa traveling ke sana ke mari. Ini adalah sebuah tindakan yang salah. Boleh bermimpi, tapi jangan lupa bermimpilah yang realistis. Misalnya, Anda bergerak di bidang investasi. Setelah sekian waktu Anda mendapatkan nisbah pembagian keuntungan dari dana yang Anda investasikan. Bermimpi mendapat keuntungan semacam ini sah, karena ada mekanisme investasinya. Namun, dalam investasi juga tidak menutup kemungkinan adanya rugi disebabkan perusahaan tempat melakukan investasi mengalami kebamgkrutan atau pailit. 

2. Gemar berjudi

Kadang orang tersebut tahu bahwa money game adalah sebuah cara mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Berhubung pihak yang ikut menjadi member memiliki kegemaran berjudi, kadang justru malah dimanfaatkan guna mengeruk keuntungan dari pihak lain ini secara masif.

3. Tergiur dengan janji-janji yang besar

Umumnya pelaku yang mengalami hal ini terdiri dari orang yang kurang terampil dalam bekerja. Ia tidak bisa membaca sistem. Yang disodorkan ke hadapannya hanya seputar keuntungan-keuntungan yang besar dan dibuat wah. Kebiasaan tidak mau berfikir realistis dalam mendapatkan keuntungan ini kerap menjadi modal utama industri money game untuk menjeratnya. 

Dari paparan di atas, penulis berharap agar kader muslim kita mengenali pola money game ini. Jika Anda mau berinvestasi, maka carilah perusahaan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teliti dulu sebelum ikut bisnis tertentu. Jangan-jangan, Anda sedang terjerat di money game itu. Sudah banyak pelakunya masuk penjara, jangan sampai berikutnya adalah Anda! 



Ustadz Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Tags:
Share:
Jumat 10 Mei 2019 20:30 WIB
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Kadang ada orang yang tidak mengerti dengan menyebut bahwa asuransi adalah bagian dari money game. Padahal, dilihat dari akadnya saja, kedua model ini sejatinya sudah jauh berbeda. Asuransi memiliki alasan dasar berupa rasa empati untuk turut menanggung derita orang lain dengan jalan saling tolong menolong, sementara money game alasan dasarnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui jalan mempermainkan uang. Namanya saja sudah game, yang artinya permainan. 

Untuk lebih jelasnya, kita lakukan pemetaan letak perbedaan kedua tipe ini antara lain terdapat pada: (1) akad, (2) berdasar sifat keanggotaan, dan 3) tujuan akhir transaksi. 
Lembaga Jasa Asuransi

Ditinjau dari sisi motif didirikannya lembaga, badan jasa, asuransi memiliki tujuan dasar yaitu memberi jaminan dan perlindungan terhadap member dari suatu risiko yang belum terjadi. Jaminan yang dimaksud di sini adalah mengikut akad kafâlah. Jika terjadi risiko pada member seumpama akibat kerusakan atau kecelakaan, maka pihak perusahaan jasa ini langsung tampil selaku kafîl  (penjamin) dan mengambil alih semua bentuk tanggung jawab yang tersisakan. Misalnya, jika mobilnya belum lunas, maka kafîl bertindak selaku yang bertanggung jawab atas pelunasannya. Seolah-olah, di dalam jasa asuransi ini, perusahaan tampil sebagai pihak ketiga atas nama membernya yang  berwenang mengambil alih. Jadi, di dalam asuransi, terdapat unsur:

1. Penanggung jawab risiko yang terjadi yang diakibatkan member

2. Selaku pihak ketiga yang memberi jaminan urusan dibalik risiko. Misalnya, biaya pengobatan dan lain sebagainya. Sudah pasti, orang sakit susah mencari biaya berobat. Namun, dengan keberadaan kafil ini, biaya pengobatan diambil alih oleh perusahaan jasa asuransi. Mungkin tidak seluruhnya, namun bisa membantu meringankan pengobatan si korban yang menjadi anggotanya.

Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud di atas, member setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu:

1. Ia rutin membayar premi. Pengertian premi ini mirip dengan menabung, tapi jauh berbeda. Premi dibayar dengan sifat tidak bisa diambil lagi. Semua ini berangkat dari filosofi bahwa asuransi didirikan adalah untuk keperluan saling tolong menolong. Jadi, harta yang sudah diserahkan tidak bisa diambil karena terikat dengan syarat hendak tolong menolong. Meskipun, dalam asuransi syariah, premi ini statusnya masih milik member.

2. Terdapat polis asuransi sebagai bukti selesai membayar premi

3. Adanya klaim. Klaim ini boleh diajukan oleh member kepada pihak perusahaan dengan syarat terpenuhinya risiko

4. Risiko merupakan sesuatu yang sifatnya tidak terprediksi dan menjadi jalur / program pilihan yang diambil oleh member

Perlu diketahui bahwa tidak semua risiko bisa ditanggung perusahaan. Ada syarat dari risiko tersebut, antara lain:

1. Risiko harus bisa diukur dengan uang

2. Risiko harus berupa risiko yang murni terjadi sebagai unsur ketidaksengajaan. Jika terdapat unsur kesengajaan, maka klaim biasanya ditolak

3. Produk asuransi berbasis risiko ini memiliki standart kriteria yang sama. Tujuannya adalah memudahkan kalkulasi pertanggungan

4. Risiko bisa dibuktikan oleh member

5. Risiko menyimpan klaim unsur kerugian bagi anggota

Dengan melihat berbagai unsur tersebut di atas, maka produk akhir dari jasa asuransi adalah: 

1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada anggota yang akibat terjadinya risiko, ada pihak yang membantu menanggung bebannya

2. Adanya kepastian bagi tertanggungnya kerugian yang diakibatkan anggota dengan adanya jaminan sejumlah nominal yang diketahuinya

3. Asuransi sekaligus bisa menjadi tempat menabung dan investasi meskipun dengan basic utama ia didirikan adalah atas nama kemanusiaan dan kekeluargaan.

4. Asuransi bersifat tidak menjual produk, melainkan ia berbasis amanah, hibah dana dan kekeluargaan.

Produk Money Game

Salah satu ciri utama dari perusahaan yang menerapkan money game adalah adanya pungutan wajib (biaya pendaftaran) yang dibebankan kepada anggota baru yang mendaftar. Pungutan ini dipergunakan untuk membayar sebagai bonus anggota yang sudah mendaftar duluan. Semakin banyak anggota yang dijaring, semakin besar pula bonus yang diterima oleh anggota lama yang menjadi atasannya. 

Jadi, dengan melihat modelnya dalam memberikan bonus ini, maka money game ini masuk kategori akad ju'alah (sayembara). Namun, karena sifatnya hanya didasarkan pada perputaran uang saja, tanpa ada kulfah (beban kerja/prestasi) nyata yang dibebankan kepada anggota lama ataupun baru, maka akad ju'alah ini ditengarai fâsidah (rusak). Dengan demikian, ia batal secara syariat. 

Sebagai ilustrasi misalnya Si A mendaftar ikut money game, dengan membayar sebesar 400 ribu, kemudian ia berhasil mendapatkan downline sebanyak 5 orang yang masing-masing menyerahkan uang sebesar 400 ribu, maka uang dari masing-masing anggota ini langsung dipotong sebesar 75 ribu (suatu misal), sehingga terkumpul dana 300 ribu sebagai bonus dari Si A. Sisa uang diserahkan kepada upline dari Si A. Sampai di sini, seolah yang membayar Si A sebagai bonus adalah downline-nya. Demikian seterusnya jika kelima orang tadi mendapatkan anggota, maka bonus kelima orang ini berasal dari anggota yang dijaringnya lagi. Si A yang sudah punya anggota mendapat kucuran 25 ribu dari tiap-tiap downline yang dimiliki anak buahnya sebagai bonus pasif. Garis besarnya, dalam money game, yang membayar atasan sebagai bonus adalah anggota baru. Inilah sebabnya disebut game (permainan semata). 

Bagaimana seharusnya konsep bonus yang benar? Konsep bonus yang benar dalam praktik muamalah adalah didasarkan pada prestasi kerja. Dengan demikian yang memberi bonus adalah atasan. Jadi, arah bonus adalah dari atasan ke bawahan. Sangat berbeda dengan money game, bukan?

Itulah sebabnya, money game selalu saja memiliki motif kerja sebagai berikut:

1. Untuk bergabung, kita harus membayar.

2. Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samaran).

3. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya).

4. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non member.

Sampai di sini, pembaca bisa membedakan, mana muamalah yang benar dan yang tidak benar secara syariat. Asuransi hukumnya adalah boleh dengan catatan tidak ada unsur batil, sementara money game hukumnya haram. Semoga bermanfaat!


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Selasa 7 Mei 2019 15:0 WIB
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Pada tulisan yang lalu pernah penulis singgung bahwa berdasarkan UU Perbankan Syariah, “prinsip syariah” hukumnya menjadi wajib diadopsi oleh semua lembaga ekonomi yang melabeli dirinya sebagai syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji bagaimana pergulatan badan/institusi asuransi bisa berprinsip syariah sehingga dilabeli sebagai “asuransi syariah”. Tentu saja tulisan ini hanya berkutat pada pergulatan hukum dan kelembagaan lembaga tersebut di Indonesia.  Untuk negara lain, insyaallah dibahas di lain kesempatan.

Istilah asuransi syariah (al-takâful) pada dasarnya telah dikenal oleh warga masyarakat Indonesia sejak tahun 1994. Kilas balik sejarah, pada tahun itu berdirilah sebuah lembaga asuransi yang dinamakan PT Asuransi Takâful Keluarga. Di awal berdirinya, kondisi hukum di Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang bisa menaungi kegiatan perasuransian dengan prinsip syariah tersebut. Saat itu, Undang-Undang yang berlaku untuk payung hukum institusi perasuransian adalah UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-Peraturan Turunannya. Ketiadaan hukum tidak menghalangi lembaga tersebut untuk terus berjalan, dengan beban tidak tunduk sepenuhnya terhadap peraturan yang berlaku. Pola yang sama diikuti oleh lembaga perasuransian syariah yang lain, yang kemudian bermunculan setelahnya. 

Baca juga:
•  Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Alasan Beda Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Asuransi
Sebagai lembaga yang berdiri di Indonesia, ada kewajiban untuk masuk di pasar keuangan dan industri perasuransian. Sudah barang tentu, lembaga yang baru seumur jagung ini harus berhadapan dengan pialang-pialang kawakan yang sebelumnya telah lebih dulu berjaya dengan lembaga perasuransiannya. Para pialang ini menerapkan sistem asuransi konvensional. Sudah barang tentu produk yang ditawarkan juga produk dan jasa perasuransian konvensional. Tekanan demi tekanan dihadapi oleh lembaga baru ini. Ketiadaan payung hukum, belum ada fatwa ulama’, bahkan MUI saat itu sama sekali belum kepikiran sama sekali ke arah memberi payung hukum produk asuransi syariah. Namun NU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, sudah memberi secercah harapan amanat payung hukum pengembangan produk syariah lewat keputusan Munas tahun 1992. 

Seiring berjalannya waktu dan bergantinya tahun, tujuh tahun kemudian, keluarlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Arti penting dari Fatwa ini adalah setidaknya dapat dijadikan dasar pijakan secara de facto Lembaga Asuransi Syariah, meski payung hukum berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah belum juga ada. Arti penting lainnya dari fatwa ini adalah sebagai dasar acuan dan pedoman menghindari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar dan maysîr yang sudah barang tentu diharamkan secara hukum oleh syara’. 

Namun demikian, terbitnya fatwa tersebut masih belum bisa menghilangkan beban lain yang juga tidak mudah dan ringan. Bagaimanapun juga, lembaga asuransi syariah harus berjuang guna mendapatkan tempat dan pangsa pasar dalam bidang perasuransian di dalam negeri di tengah kecondongan masyarakat yang sudah terbiasa bermuamalah dengan lembaga asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang saat itu meragukan dengan kesyariahan asuransi syariah. Demi menjawab keraguan masyarakat tersebut, MUI menerbitkan beberapa fatwa lain berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. Beberapa fatwa tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Fatwa Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asuransi Haji
2. Fatwa Nomor 51 Tahun 2006 tentang Mudlârabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
3. Fatwa Nomor 52 Tahun 2006 tentang Wakâlah bi al-ujrah pada Asuransi Syariah
4. Fatwa Nomor 53 Taun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah. 

Beberapa fatwa ini setidaknya menjawab permasalahan masyarakat saat itu di tengah ikhtilaf para ahli fiqih menyangkut halal haramnya asuransi. 

Namun, apakah terbitnya fatwa-fatwa ini sudah menjawab beban perusahaan asuransi syariah? Ternyata belum. Sekali lagi masalahnya adalah terletak pada payung hukum yang mengikat dan memberi perlindungan keabsahan bagi perjalanan Asuransi Syariah. Untuk itulah diperlukan upaya positifisasi keputusan fatwa. Upaya menjadikan fatwa sebagai hukum positif ini diperlukan perjuangan di tingkat legislatif. Ketiadaan payung hukum ini berlangsung sampai kurang lebih 20 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya tahun 2014, yaitu saat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disahkan, barulah lembaga Asuransi Syariah ini mendapatkan tempat dan diakui secara legal formal. Hal ini tentu saja memberi pengaruh atmosfer iklim usaha asuransi syariah yang bertambah baik di Indonesia. Karena tidak saja diakui secara legal formal, akan tetapi legalitas syariat juga sudah dipunyai oleh lembaga perasuransian ini. 

Bagaimana dengan perkembangan kelembagaan asuransi syariah di Indonesia ini? 

Tahun 2010-2014, terdata bahwa jumlah perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia bertambah sebanyak 45 perusahaan, dari sebelumnya hanya 4 perusahaan. Jadi total lembaga asuransi ini, hingga tahun 2014, adalah sebanyak 49 perusahaan. Tahun 2014-2017, jumlah perusahaan asuransi meningkat sebanyak 18 perusahaan, dengan total general sebanyak 63 perusahaan. Proporsi ini sebenarnya masih kalah jauh dari lembaga asuransi konvensional karena hanya 40,4 persennya saja untuk tahun 2017. Namun, angka pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding lembaga asuransi konvensional yaitu rata-rata sebanyak 4,9% per tahunnya. Sementara itu, angka pertumbuhan lembaga asuransi konvensional hanya tumbuh berkisar 0,2% rata-rata per tahun. Jauh sekali, bukan? Bukan tidak menutup kemungkinan, usaha asuransi syariah ini akan menyusul lembaga asuransi konvensional, apabila pertumbuhannya tetap bisa istiqamah demikian. 

Perkembangan yang menggembirakan lagi dari sisi kelembagaan adalah angka pertambahan jumlah perusahaan yang beroperasi secara murni syariah (full pledge). Bila pada kisaran periode  2010-2014 hanya terdiri atas 5 perusahaan yang mengoperasikannya, namun pada periode 2014-2017, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, angka perusahaan bertambah sebanyak 9 perusahaan (tahun 2015) dan 13 perusahaan (tahun 2017). Ini artinya, beberapa perusahaan asuransi syariah yang tergabung dalam Unit Usaha Syariah (UUS) itu, ada yang belum sepenuhnya menggunakan sistem dengan prinsip murni syariah. Dengan kata lain, ada yang masih “gado-gado” (bercampur). 

Bila ditilik dari sisi jenis usaha perasuransian, jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami pertambahan sebanyak 3 perusahaan pada periode 2010-2014. Dan tahun 2017, terjadi pertambahan kembali sebanyak 7 perusahaan. Angka pertambahan ini juga diikuti oleh pertambahan UUS asuransi jiwa, yang asalnya 17 unit pada tahun 2010, menjadi 18 unit pada tahun 2014 dan kemudian bertambah lagi menjadi 23 unit pada tahun 2017. Untuk jasa perusahaan asuransi syariah yang bergerak dalam asuransi umum/kerugian syariah, sebelumnya hanya terdiri atas 2 perusahaan pada periode 2010-2014, menjadi 5 perusahaan pada akhir tahun 2017, sementara UUS-nya bertambah dari 20 unit tahun 2010 menjadi 23 unit tahun 2014 dan 25 unit pada tahun 2017. 

Sebenarnya, angka-angka yang menggembirakan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada perkembangan aset perusahaan juga yang berdasarkan data dari OJK sebagai menunjukkan trend positif. Selain itu tingkat trend positif juga ditunjukkan pada kontribusi dan klaim bruto, premi bruto, nilai dan hasil investasi, yang tentunya akan menjadi sangat panjang bila disampaikan dalam forum singkat ini. Namun, apa yang penulis sampaikan di atas, setidaknya memuat gambaran, bahwa trend perkembangan usaha jasa syariah di Indonesia adalah meningkat dari tahun ke tahun. Tentu, alangkah baiknya trend ini disikapi dengan penerimaan dan kontribusi nyata dalam percaturan dan pergulatan hukumnya. Sudah barang tentu, karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya terdiri atas muslim. Partisipasi aktif menyuarakan adalah bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam muamalah pada lingkup warganya. Katanya mau Indonesia bersyariah? Mari sumbang pemikiran! Jangan hanya berdebat tanpa berkesudahan! Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sumber: 
1. Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Asuransi (beberapa tahun terbitan), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018a.
2. OJK., Roadmap IKNB Syariah 2015 - 2019. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2015
3. Nizar, M.A. Hubungan antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Basuki Purwadi,Syaifullah & Nizar, M.A. Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016: hal. 265–299

Selasa 7 Mei 2019 1:0 WIB
Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Premi merupakan kewajiban penyerahan sebuah harta kepada pihak lain. Adakalanya penyerahan ini  berupa pemberian cuma-cuma, dan adakalanya hanya merupakan amanah titipan agar dikelola dan disalurkankan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. 

Konsep pemberian kepada orang lain dalam Islam dikenal melalui 11 istilah, yaitu wakaf, hibah, zakat, sedekah, nafaqah, 'athiyah, hadiah, ujrah (upah jasa), denda (iwadl bil maal), dan mewakilkan (tawkil). Di dalam jasa asuransi, istilah yang paling tepat dalam hal ini adalah tawkil (perwakilan). 
Melalui konsep tawkil, maka sifat harta yang diserahkan oleh pihak yang mewakilkan (muwakkil) kepada wakil, harus disikapi sebagai berikut:

1. Pihak wakil kedudukannya sama dengan muwakkil dalam pengelolaan harta. 

2. Wakil memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola harta yang diserahkan dan bertanggungjawab terhadap muwakkil (orang yang memberi amanah)

3. Wakil tidak boleh menyalahi amanah dari muwakkil khususnya dalam menyalurkan harta. Tidak boleh bagi wakil menyalurkannya di wilayah di luar bunyi amanah

4. Wakil tidak boleh menyalurkan harta amanah ke wilayah yang rawan dan bisa menyebabkan harta yang diwakilkan menjadi rusak/hangus

5. Hakikatnya adalah harta titipan masih milik muwakkil. Jadi, wakil tidak memiliki hak kepemilikan sama sekali dalam harta yang diamanahkan. 

6. Bentuk pentasharufan (pengelolaan) harta ke wilayah lain yang sudah disepakati, harus sepengetahuan muwakkil

Inilah konsepsi dasar dari akad wakalah. Jadi, garis besarnya adalah bahwa dalam wakâlah, tidak ada perpindahan kepemilikan.

Dalam sebuah asuransi, wakâlah terjadi demi tertanggungnya resiko member yang bersama-sama bersepakat untuk mengadakan perjanjian saling tolong-menolong ini. Kesepakatan menanggung menandakan adanya akad kafâlah. Pengelolanya disebut kafîl yang terdiri dari perusahaan asuransi. 

Pokok masalahnya adalah, bahwa yang dikelola merupakan harta bersama. Oleh karena rumitnya pengelolaan, maka berdasar kesepakatan, Si kafìl mendapatkan gaji dari harta tersebut, implementasi dari wakâlah bi al-ujrah (akad perwakilan berbasis gaji). 

Sebagai pihak yang mendapatkan amanah, maka Kafîl memiliki kewajiban menjaga agar harta yang diamanahkan tidak habis di makan zakat atau habis hanya untuk menggaji dirinya. Untuk itu diperlukan langkah protektif. Satu-satunya langkah yang bisa menyelamatkan adalah apabila harta tersebut diinvestasikan. Investasi ini dalam istilah fiqih, disebut sebagai akad mudlarabah.

Salah satu bentuk sederhana investasi adalah dengan jalan mendepositokan atau mengikutkannya dalam jalur investasi lain yang dirasa aman, seperti mengikutkan harta investasi ke dalam saham. Sudah pasti hasilnya akan dikembalikan kepada member dengan nisbah sebesar nisbah premi yang diserahkan kepada kafîl dibanding dengan total premi member lainnya. Misalnya, total premi yang dimiliki member A sebesar 10 juta, sementara total aset premi member pemegang polis perusahaan asuransi adalah 100 juta, maka nisbah yang diterimakan kepada member A, adalah sebesar 10% dari hasil yang didapat dari akad bagi hasil. 

Sampai di sini, maka harta yang dibawa oleh Kafîl terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Harta yang berasal dari premi

2. Harta yang didapat dari akad bagi hasil dengan perusahaan tempat menanam saham. 

Bila menilik dari dua sifat harta ini, maka efek yang timbul adalah pihak member memiliki jumlah harta yang dilibatkan dalam asuransi menjadi sejumlah premi yang dibayarkan, ditambah dengan hasil nisbah bagi hasil. 

Karena sebelum mengikuti asuransi, niat member adalah saling ta'âwun dalam menanggung resiko member yang tengah mengalami sesuatu yang tidak terpediksi sebelumnya, maka harta premi member tidak bisa diambil melainkan hasil dari nisbah bagi hasilnya saja. Mengapa? Karena premi adalah bagian yang terlibat dalam akad dasar takâful (asuransi). Sementara itu, nisbah bagi hasil adalah bagian dari akad baru sebagai cabang dan bersifat menjaga harta premi yang dilibatkan agar tidak musnah saja. Dengan demikian, kaidah yang berlaku tidak mengikut pada kaidah al tâbi'u tâbi'un (hukum pengikut adalah mengikuti) melainkan harus mengikut pada konsep dasar yaitu: al-ashlu baqâu mâ kâna 'alâ mâ kâna (hukum asal sesuatu adalah tetapnya hukum di atas konsensus asal disepakatinya). Jika konsensus asal yang disepakati adalah berupa 'harta yang boleh dikelola sebagai bagian takâful adalah harta premi, maka nisbah bagi hasil dari hasil investasi tidak masuk dalam bagian dari yang harus diincludekan ke dalam bagian premi. Harta itu adalah milik member murni dan lepas dari akad kafâlah, kecuali bila member meminta agar nisbah bagi hasil yang didapatnya dimasukkan saja sebagai bagian dari premi. 

Sampai di sini, biasanya pihak member asuransi memiliki dua catatan: 

1. Dia memiliki catatan premi berupa polis
2. Dia memiliki catatan nisbah bagi hasil yang dimilikinya. Berarti, dalam hal ini, dia memiliki bagian untuk diambil sebagai bagian dari tabungan. 

Melihat dua catatan ini, umumnya yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah mencantumkannya dalam dua model buku. Buku pertama berupa polis wajib bagi member. Isinya berupa catatan setoran premi. Sifat harta hakikatnya adalah milik member, namun tidak bisa diambil mengingat ia sudah dilibatkan dalam bagian akad kafâlah.

Buku kedua adalah berupa rekening investasi. Isi dari rekening investasi ini berupa catatan perkembangan harta hasil dari pembagian nisbah bagi hasil oleh perusahaan. Harta ini murni milik member asuransi. Harta hanya bisa digunakan oleh perusahaan dengan catatan harus seijin member. Sifat dari harta ini boleh diambil oleh member, manakala dia menghendaki untuk mengambilnya. Pengambilan ini bisa sewaktu-waktu, bisa juga ditetapkan dengan masa jatuh tempo. Bila member menghendaki bisa diambil sewaktu-waktu, maka rekening yang dipergunakan adalah rekening tabungan. Akan tetapi bila pengambilannya ditetapkan berdasar jatuh tempo, maka bisa dirupakan rekening investasi seperti deposito.

Ada juga pihak jasa asuransi yang menggabungkannya dalam satu rekening saja, lalu disebutnya sebagai portofolio investasi. Portofolio investasi ini sifatnya sederhana, hanya perlu membagi dua model pembukuan di atas saja, yaitu pembukuan premi asuransi dan pembukuan rekening investasi/tabungan.

Mencermati akan kedua mekanisme pembukuan ini, selanjutnya kita bisa menjawab apabila ada pertanyaan: 

1. Bagaimana bila member asuransi memutuskan berhenti untuk mengikut dalam organisasi takâful

2. Apakah dia boleh menerima harta yang sudah diserahkan sebagai premi ataukah ia hanya berhak menerima dari hasil nisbah bagi hasil?"

Sekali lagi, penulis mengingatkan agar jangan lupakan hal yaitu ketika anda ikut jasa asuransi, maka anda harus menetapkan niat terlebih dahulu. Anda itu sedang ikut asuransi. Anda tidak sedang berinvestasi. 

Yang dinamakan dengan niat itu berarti mencakup juga pengetahuan. Setidaknya, pengetahuan yang wajib diketahui adalah dasar-dassr dari asuransi sebagaimana yang sudah kita singgung dalam dua tulisan terakhir, sistematisasi tolong menolong. Wallâhu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim.