IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan

Sabtu 11 Mei 2019 16:0 WIB
Share:
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
APLI yang memiliki kepanjangan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, merupakan sebuah asosiasi yang beranggotakan para praktisi perusahaan yang menangani praktik pemasaran produk secara langsung berjenjang di Indonesia. Rekam jejak organisasi ini sepertinya menarik untuk disimak. Perlu diketahui bahwa ternyata APLI ini juga membawahi para pelaku MLM (Multi-level Marketing). Padahal di antara jargon yang diusung oleh APLI adalah memerangi segala praktik money game

Dengan melihat organisasi yang dibawahinya adalah melibatkan pula pelaku pemasaran langsung berjenjang atau MLM (Multi-level Marketing) tapi ternyata ruang gerak asosiasi ini memerangi money game, tampak bahwa:

1. Meskipun MLM sering diidentikkan dengan money game, tapi tidak semua MLM adalah money game

2. Jika money game merupakan alasan utama diharamkannya MLM, berarti ada MLM yang diperbolehkan dalam syariat

Nah, yang penting untuk diketahui adalah MLM yang bagaimanakah yang tidak dilarang dalam syariat?

Jika kita cermati dengan sungguh-sungguh alur pemasaran Multi-level Marketing (MLM), maka sebenarnya hampir tidak ada beda antara MLM dengan money game atau skema Ponzi. Masing-masing menyerupai bangunan piramida di mana bagian atas merupakan upline dan bagian yang melebar adalah downline. Akan tetapi, upline dan downline bukanlah illat keharaman dalam suatu praktik muamalah. Kebolehan menarik anggota juga bukan merupakan illat keharaman. 

Illat keharaman sesungguhnya dari praktik MLM yang masuk kelompok money game adalah adanya passive income berupa bonus yang diperoleh tidak berdasarkan akad prestasi dalam kerja atau capaian target kerja. Prestasi yang didasarkan capaian target kerja ini disebut dengan istilah akad ju'alah. Ciri khas akad prestasi ini gampang sekali dikenali. 

Misalnya PT Luxindo Raya, salah satu produsen mesin cuci dan vacuum cleaner dengan merek Lux, memiliki skema pemasaran langsung sebagai  berikut:

1. Cabang perusahaan yang berada di tiap-tiap kabupaten dipimpin oleh seorang Branch Manager
2. Setiap manajer mengepalai 5 - 10 Kepala Divisi Pemasaran
3. Setiap Kepala Divisi Pemasaran membawahi 5 tenaga Marketing Executive. 

Dengan demikian, total tenaga marketing executive adalah sebanyak 50 orang untuk 10 Divisi yang dipimpin oleh 1 orang Branch Manager. Jika kondisi ini digambarkan, maka menyerupai struktur piramida. Struktur seperti ini juga dikenal dengan istilah MLM (Multi-level Marketing). Namun, ia tidak bisa disebut sebagai money game disebabkan ada target operasional dan capaian. Capaian yang ditarget adalah banyaknya penjualan mesin cuci dan vacuum cleaner

Suatu misal, setiap anggota yang berhasil menjual 1 unit mesin cuci atau vaacuum cleaner, maka dia akan mendapatkan bonus sebesar 300 ribu. Semakin banyak ia menjual, semakin banyak pula bonus yang ia terima. Tipe pemasaran semacam ini adalah masuk akad wan prestasi (ju'alah). Hukumnya boleh, disebabkan tidak ada passive income yang terlibat. 

Andaikata ada target capaian lainnya, misalnya barangsiapa bisa menjual 10 mesin cuci, maka dia akan mendapatkan gaji ekstra di luar bonus penjualan sebesar 1 juta rupiah. Target seperti ini juga tidak masuk sebagai passive income, sebab ada kulfah dan batasan sayembara/musâbaqah yang jelas dan diketahui oleh semua peserta yang terlibat. Dalam konteks syariah, bonus ekstra ini dikenal dengan istilah ja'lu

Apakah dengan sistem MLM yang baru kita sebutkan ini tidak menutup kemungkinan adanya unsur maisir (judi)?

Perlu diketahui bahwa, maisir itu ada manakala setiap anggota yang masuk harus dipungut 'iwadl (biaya pendaftaran). Selanjutnya, biaya pendaftaran ini dipertaruhkan. Bagi pihak yang kalah, maka dia tidak mendapat apa-apa. Sementara bagi pihak yang menang, dia bisa memboyong seluruh iwadl yang dipertaruhkan tersebut. Inilah maisir. Dalam kelompok MLM semacam Luxindo Raya ini tidak ada unsur penyerahan 'iwadl

Akhir-akhir ini marak diperbincangkan soal Paytren yang merupakan salah satu produk dari Ustadz Yusuf Mansur. Apakah Paytren masuk kelompok MLM? Jawabnya adalah iya, karena ada bukti sistem upline dan downline-nya. Namun, apakah MLM yang dipraktikkan Paytren ini sama dengan MLM yang merupakan money game? Inilah yang perlu dicari jawabannya dengan jalan meneliti masing-masing komponen yang terlibat.

Untuk mengenali adanya money game ini pertanyaan pertama yang harus ditemukan jawabannya adalah apakah ada passive income yang turut serta di dalam Paytren tersebut? Apakah ada biaya pendaftaran yang dipungut oleh Paytren ke store-store kecil jaringan anggotanya? Apakah ada produk yang dijual? Bagaimana penentuan akad wan prestasinya? Semua ini memerlukan telaah yang mendalam.

Paytren Memiliki Produk yang Dijual

Menurut situs resmi Paytren, Paytren pada dasarnya menjual produk aplikasi. Harga produk ini adalah sebesar 350 ribu. Melalui pembelian produk ini, maka pembeli langsung dinyatakan sebagai mitra Paytren. Melalui aplikasi ini, mitra Paytren sudah langsung bisa menjalankan produk tersebut untuk bisnis. 

Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap mitra, Paytren menjanjikan bonus dan cashback langsung. Cashback yang dimaksud di sini menurutnya adalah fee (ujrah) yang diberikan perusahaan saat si mitra atau jaringan yang dimiliki mitra melakukan transaksi. Misalnya A (upline 1) memiliki aplikasi bermitra dengan B (downline 1) dan B bermitra dengan C (downline 2 anggota B). Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh C, si A mendapat cashback (passive income) dengan besaran tertentu. Demikian pula dengan si B yang menjadi upline dari si C, ia mendapat cashback karenai referensi yang dimilikinya. 

Sampai di sini, jika kita telaah lebih lanjut, memang benar bahwa ada passive income uang dimiliki oleh A atau B akibat pekerjaan yang dilakukan oleh C melalui transaksi. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu tentang makna transaksi yang dilakukan oleh si C ini. Apakah maksud transaksi ini adalah mencari anak buah, atau berasal dari penjualan produk?

Jika berasal dari mencari anak buah, maka hakikatnya benar bahwa Paytren adalah berbasis money game. Namun, jika berbasis penjualan produk, maka Paytren tidak bisa dikategorikan sebagai money game, karena cashback hasil penjualan produk yang berasal dari anak buah ini kedudukannya sama dengan ja'lu (bonus penjualan). 

Transaksi dalam Paytren

Berdasar penelusuran penulis, menurut situs resmi Paytren, ternyata Paytren memiliki bisnis Fintech yang bisa dipergunakan menyerupai bisnis PPoB. PPoB ini adalah aplikasi yang bisa dipergunakan untuk membeli tiket atau tagihan bulanan, baik dilakukan untuk keperluan sendiri maupun orang lain. Berbagai tagihan ini meliputi PDAM, Telepon, Pulsa, Paket data, TV berbayar, cicilan mulfinance dan lain sebagainya. Yang membedakan antara Paytren dan PPoB, aplikasi tidak didapatkan dengan jalan membeli. Aplikasi PPoB bisa didapat secara gratis berikut sandinya. Sementara itu, aplikasi Paytren harus didapatkan dengan jalan membeli password terlebih dahulu agar bisa login dan memanfaatkan produk Treni. 

Mencermati akan hal ini, maka yang patut ditelusuri apa manfaat dari uang 350 ribu yang dipergunakan oleh Paytren? Setelah penulis telusuri, ternyata uang tersebut dipergunakan untuk memberikan passive income terhadap upline 1 dan 2, dengan besaran masing-masing adalah sebesar 25 ribu untuk upline 1 dan 75 ribu untuk upline 2. Selebihnya uang tersebut masuk ke rekening perusahaan. Uang yang masuk ke upline 1 dan 2 ini secara otomatis masuk ke rekening upline 1 dan 2 dari perusahaan setelah terjadinya transaksi pendaftaran mitra anggota. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang inilah yang masuk kategori money game itu. 

Tentu saja pandangan ini kunci utamanya adalah fokus pada harga password aplikasi yang diperjualbelikan. Jika benar bahwa aplikasi tersebut hakikatnya bisa didapat secara gratis, maka uang 350 ribu adalah murni biaya pendaftaran kemitraan dan aplikasi hanyalah berperan sebagai pengelabuhan semata. Hukum akan berlaku sebaliknya, jika aplikasi Paytren memiliki nilai lebih dibanding PPoB. Walhasil, pembacalah yang harus menilai. 

Hukum Bonus yang Dihasilkan dari Penjualan Produk Paytren

Bonus yang didapat oleh mitra Paytren diperoleh dari hasil penjualan aplikasi Treni. Melihat sumber asal produk ini, maka semakin sering transaksi produk dilakukan oleh mitra, maka semakin sering ia mendapat bonus. Karena berasal dari penjualan produk, maka bonus dalam Paytren ini masuk akad ja'lu (bonus) yang sah karena berbasis penjualan, sementara kita tahu bahwa penjualan ini tidak harus mutlak ke anggota saja, melainkan ke orang di luar mitra paytren. 

Sampai di sini, pembaca digiring untuk bisa membedakan antara cashback dengan bonus yang ditawarkan oleh Paytren. Sejauh kajian penulis, cashback itulah yang haram sementara bonus penjualan adalah halal. 

Alhasil, dengan mencermati dua pola penjualan langsung berjenjang ini, sebagaimana dipraktikkan oleh Luxindo Raaya dan Paytren, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua MLM dengan sistem jual beli piramida bisa disamakan kedudukannya sebagai money game yang dilarang syariat. Apa yang dipraktikkan oleh PT Luxindo Raya adalah contoh MLM yang diperbolehkan karena ketiadaan passive income  dan ketiadaan unsur permainan uang didalamnya. Namun, unsur MLM yang dilarang adalah sebagaimana dicontohkan pada penerapan sistem cashback Paytren. Dengan begitu jelas sudah bahwa tidak semua MLM adalah money game dan tidak semua sistem piramida penjualan adalah berbasis money game. Teliti dan cermati! Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:
Jumat 10 Mei 2019 20:30 WIB
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Kadang ada orang yang tidak mengerti dengan menyebut bahwa asuransi adalah bagian dari money game. Padahal, dilihat dari akadnya saja, kedua model ini sejatinya sudah jauh berbeda. Asuransi memiliki alasan dasar berupa rasa empati untuk turut menanggung derita orang lain dengan jalan saling tolong menolong, sementara money game alasan dasarnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui jalan mempermainkan uang. Namanya saja sudah game, yang artinya permainan. 

Untuk lebih jelasnya, kita lakukan pemetaan letak perbedaan kedua tipe ini antara lain terdapat pada: (1) akad, (2) berdasar sifat keanggotaan, dan 3) tujuan akhir transaksi. 
Lembaga Jasa Asuransi

Ditinjau dari sisi motif didirikannya lembaga, badan jasa, asuransi memiliki tujuan dasar yaitu memberi jaminan dan perlindungan terhadap member dari suatu risiko yang belum terjadi. Jaminan yang dimaksud di sini adalah mengikut akad kafâlah. Jika terjadi risiko pada member seumpama akibat kerusakan atau kecelakaan, maka pihak perusahaan jasa ini langsung tampil selaku kafîl  (penjamin) dan mengambil alih semua bentuk tanggung jawab yang tersisakan. Misalnya, jika mobilnya belum lunas, maka kafîl bertindak selaku yang bertanggung jawab atas pelunasannya. Seolah-olah, di dalam jasa asuransi ini, perusahaan tampil sebagai pihak ketiga atas nama membernya yang  berwenang mengambil alih. Jadi, di dalam asuransi, terdapat unsur:

1. Penanggung jawab risiko yang terjadi yang diakibatkan member

2. Selaku pihak ketiga yang memberi jaminan urusan dibalik risiko. Misalnya, biaya pengobatan dan lain sebagainya. Sudah pasti, orang sakit susah mencari biaya berobat. Namun, dengan keberadaan kafil ini, biaya pengobatan diambil alih oleh perusahaan jasa asuransi. Mungkin tidak seluruhnya, namun bisa membantu meringankan pengobatan si korban yang menjadi anggotanya.

Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud di atas, member setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu:

1. Ia rutin membayar premi. Pengertian premi ini mirip dengan menabung, tapi jauh berbeda. Premi dibayar dengan sifat tidak bisa diambil lagi. Semua ini berangkat dari filosofi bahwa asuransi didirikan adalah untuk keperluan saling tolong menolong. Jadi, harta yang sudah diserahkan tidak bisa diambil karena terikat dengan syarat hendak tolong menolong. Meskipun, dalam asuransi syariah, premi ini statusnya masih milik member.

2. Terdapat polis asuransi sebagai bukti selesai membayar premi

3. Adanya klaim. Klaim ini boleh diajukan oleh member kepada pihak perusahaan dengan syarat terpenuhinya risiko

4. Risiko merupakan sesuatu yang sifatnya tidak terprediksi dan menjadi jalur / program pilihan yang diambil oleh member

Perlu diketahui bahwa tidak semua risiko bisa ditanggung perusahaan. Ada syarat dari risiko tersebut, antara lain:

1. Risiko harus bisa diukur dengan uang

2. Risiko harus berupa risiko yang murni terjadi sebagai unsur ketidaksengajaan. Jika terdapat unsur kesengajaan, maka klaim biasanya ditolak

3. Produk asuransi berbasis risiko ini memiliki standart kriteria yang sama. Tujuannya adalah memudahkan kalkulasi pertanggungan

4. Risiko bisa dibuktikan oleh member

5. Risiko menyimpan klaim unsur kerugian bagi anggota

Dengan melihat berbagai unsur tersebut di atas, maka produk akhir dari jasa asuransi adalah: 

1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada anggota yang akibat terjadinya risiko, ada pihak yang membantu menanggung bebannya

2. Adanya kepastian bagi tertanggungnya kerugian yang diakibatkan anggota dengan adanya jaminan sejumlah nominal yang diketahuinya

3. Asuransi sekaligus bisa menjadi tempat menabung dan investasi meskipun dengan basic utama ia didirikan adalah atas nama kemanusiaan dan kekeluargaan.

4. Asuransi bersifat tidak menjual produk, melainkan ia berbasis amanah, hibah dana dan kekeluargaan.

Produk Money Game

Salah satu ciri utama dari perusahaan yang menerapkan money game adalah adanya pungutan wajib (biaya pendaftaran) yang dibebankan kepada anggota baru yang mendaftar. Pungutan ini dipergunakan untuk membayar sebagai bonus anggota yang sudah mendaftar duluan. Semakin banyak anggota yang dijaring, semakin besar pula bonus yang diterima oleh anggota lama yang menjadi atasannya. 

Jadi, dengan melihat modelnya dalam memberikan bonus ini, maka money game ini masuk kategori akad ju'alah (sayembara). Namun, karena sifatnya hanya didasarkan pada perputaran uang saja, tanpa ada kulfah (beban kerja/prestasi) nyata yang dibebankan kepada anggota lama ataupun baru, maka akad ju'alah ini ditengarai fâsidah (rusak). Dengan demikian, ia batal secara syariat. 

Sebagai ilustrasi misalnya Si A mendaftar ikut money game, dengan membayar sebesar 400 ribu, kemudian ia berhasil mendapatkan downline sebanyak 5 orang yang masing-masing menyerahkan uang sebesar 400 ribu, maka uang dari masing-masing anggota ini langsung dipotong sebesar 75 ribu (suatu misal), sehingga terkumpul dana 300 ribu sebagai bonus dari Si A. Sisa uang diserahkan kepada upline dari Si A. Sampai di sini, seolah yang membayar Si A sebagai bonus adalah downline-nya. Demikian seterusnya jika kelima orang tadi mendapatkan anggota, maka bonus kelima orang ini berasal dari anggota yang dijaringnya lagi. Si A yang sudah punya anggota mendapat kucuran 25 ribu dari tiap-tiap downline yang dimiliki anak buahnya sebagai bonus pasif. Garis besarnya, dalam money game, yang membayar atasan sebagai bonus adalah anggota baru. Inilah sebabnya disebut game (permainan semata). 

Bagaimana seharusnya konsep bonus yang benar? Konsep bonus yang benar dalam praktik muamalah adalah didasarkan pada prestasi kerja. Dengan demikian yang memberi bonus adalah atasan. Jadi, arah bonus adalah dari atasan ke bawahan. Sangat berbeda dengan money game, bukan?

Itulah sebabnya, money game selalu saja memiliki motif kerja sebagai berikut:

1. Untuk bergabung, kita harus membayar.

2. Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samaran).

3. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya).

4. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non member.

Sampai di sini, pembaca bisa membedakan, mana muamalah yang benar dan yang tidak benar secara syariat. Asuransi hukumnya adalah boleh dengan catatan tidak ada unsur batil, sementara money game hukumnya haram. Semoga bermanfaat!


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Jumat 10 Mei 2019 13:45 WIB
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
Money game termasuk sebuah usaha menggalang dana masyarakat yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok dengan niat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari anggota (member)-nya dengan jalan tidak sah. Tidak sahnya muamalah ini secara syariah adalah ditengarai karena keuntungan yang diperoleh anggota tidak berdasarkan beban kerja (kulfah), dan/atau ada beban kerja akan tetapi antara bonus dan beban kérja tidak berimbang. 

Kerja yang dilakukan oleh member seolah hanya sebagai bentuk pengelabuan saja, sementara inti utama yang dicari adalah besaran bonus yang dijanjikan. Untuk itulah money game ditengarai. Jadi, dalam money game, pada dasarnya yang bekerja adalah uang. Skema kerja money game adalah menyerupai unsur piramida, yang mana bagian puncak piramida adalah bagian upline. Sementara bagian bawahnya yang semakin melebar merupakan downline. Setiap upline mendapatkan bonus dengan besaran tertentu.

Ciri khas dari muamalah money game ini ditandai dengan: 

1. Adanya pungutan kepada peserta yang mendaftar dengan besaran tertentu. Uang yang disetor kadang disertai dengan produk tertentu, namun jika ditotal, harga produk kadang tidak sebanding dengan jumlah uang.

2. Kadang ada iming-iming bahwa kelak produk tersebut akan sangat dibutuhkan di masa depan. Padahal, produknya  sama sekali tidak dikenal masyarakat. 

3. Peserta yang menjadi anggota diminta mencari anggota lain untuk direkrut, 

4. Anggota baru dipungut sesuai dengan besaran yang dipersyaratkan,

5. Dari setiap anggota yang menjadi anak buahnya ini, pihak yang merekrut mendapat besaran bonus berupa uang sebanyak besaran tertentu pula. Semakin banyak ia mendapat anggota, semakin besar pula pendapatan yang ia terima. 

6. Penghasilan yang diberikan kepada penyetor awal (upline) berasal dari anggota baru yang menjadi downlinenya.

7. Jasa money game pasti akan tutup karena jumlah manusia kepada produknya adalah bersifat terbatas, sementara jumlah anggota yang menjadi downlinenya senantiasa bertambah hingga pada puncaknya downline terakhir tidak mendapatkan anggota.

8. Perusahaan yang menginisiasi money game tidak memiliki produk, atau ia memiliki produk namun produknya tidak memiliki nilai apapun yang krusial. 

9. Biasanya produk ini hanya bisa dijual kepada member baru saja yang terlibat di dalam keanggotaan. Sementara untuk member di luar anggota, kebanyakan sulit

Ketika anggotanya ini mendapatkan anggota lagi yang menjadi anak buahnya, pihak yang menjadi rujukan, tetap mendapatkan bonus tertentu pula, meski ia tidak ikut mencari. Penghasilan ini merupakan penghasilan pasif tanpa beban kerja (tanpa kulfah). Untuk itulah ia dihukumi haram. 

Istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam money game antara lain:

1. Bonus yang diperoleh dari merekrut anggota
2. Upline, yaitu pihak yang menjadi referensi untuk ikut dalam bisnis money game
3. Downline, yaitu pihak yang direkrut oleh upline dan secara otomatis menjadi anak buah dari upline.
4. Referensi, yaitu rujukan berupa orang yang mengarahkan

Beberapa produk yang sering diidentikkan dengan money game

1. Arisan berantai
2. Investasi tolong menolong
3. Skema Ponzi
4. Multi Level Marketing (MLM)
5. MMM (Mavrodi Mondial Moneybox)
6. Bisnis Piramida

Keenam model sistem bisnis ini memiliki struktur yang sama dengan yang sudah disampaikan di atas, yaitu tipe piramida dalam struktur bisnisnya yang dicirikan dengan pola 1) upline-downline, 2) bonus perekrutan (pendapatan fiktif) dan 3) penyerahan sejumlah uang ketika masuk dengan alasan pembelian produk dan 4) berbekal referensi saja ia mendapat penghasilan.

Cara lepas dari jeratan money game

Ada beberapa kecenderungan seseorang terjerat dengan bisnis money game ini. Biasanya pola kecenderungan ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Suka bermimpi

Kecenderungan yang dimiliki oleh member ini adalah termakan jargon harus berani bermimpi. Mimpi yang ditawarkan biasanya adalah berupa pendapatan pasif. Tidak bekerja, tapi dapat uang dan bisa traveling ke sana ke mari. Ini adalah sebuah tindakan yang salah. Boleh bermimpi, tapi jangan lupa bermimpilah yang realistis. Misalnya, Anda bergerak di bidang investasi. Setelah sekian waktu Anda mendapatkan nisbah pembagian keuntungan dari dana yang Anda investasikan. Bermimpi mendapat keuntungan semacam ini sah, karena ada mekanisme investasinya. Namun, dalam investasi juga tidak menutup kemungkinan adanya rugi disebabkan perusahaan tempat melakukan investasi mengalami kebamgkrutan atau pailit. 

2. Gemar berjudi

Kadang orang tersebut tahu bahwa money game adalah sebuah cara mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Berhubung pihak yang ikut menjadi member memiliki kegemaran berjudi, kadang justru malah dimanfaatkan guna mengeruk keuntungan dari pihak lain ini secara masif.

3. Tergiur dengan janji-janji yang besar

Umumnya pelaku yang mengalami hal ini terdiri dari orang yang kurang terampil dalam bekerja. Ia tidak bisa membaca sistem. Yang disodorkan ke hadapannya hanya seputar keuntungan-keuntungan yang besar dan dibuat wah. Kebiasaan tidak mau berfikir realistis dalam mendapatkan keuntungan ini kerap menjadi modal utama industri money game untuk menjeratnya. 

Dari paparan di atas, penulis berharap agar kader muslim kita mengenali pola money game ini. Jika Anda mau berinvestasi, maka carilah perusahaan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teliti dulu sebelum ikut bisnis tertentu. Jangan-jangan, Anda sedang terjerat di money game itu. Sudah banyak pelakunya masuk penjara, jangan sampai berikutnya adalah Anda! 



Ustadz Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Selasa 7 Mei 2019 15:0 WIB
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Pada tulisan yang lalu pernah penulis singgung bahwa berdasarkan UU Perbankan Syariah, “prinsip syariah” hukumnya menjadi wajib diadopsi oleh semua lembaga ekonomi yang melabeli dirinya sebagai syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji bagaimana pergulatan badan/institusi asuransi bisa berprinsip syariah sehingga dilabeli sebagai “asuransi syariah”. Tentu saja tulisan ini hanya berkutat pada pergulatan hukum dan kelembagaan lembaga tersebut di Indonesia.  Untuk negara lain, insyaallah dibahas di lain kesempatan.

Istilah asuransi syariah (al-takâful) pada dasarnya telah dikenal oleh warga masyarakat Indonesia sejak tahun 1994. Kilas balik sejarah, pada tahun itu berdirilah sebuah lembaga asuransi yang dinamakan PT Asuransi Takâful Keluarga. Di awal berdirinya, kondisi hukum di Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang bisa menaungi kegiatan perasuransian dengan prinsip syariah tersebut. Saat itu, Undang-Undang yang berlaku untuk payung hukum institusi perasuransian adalah UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-Peraturan Turunannya. Ketiadaan hukum tidak menghalangi lembaga tersebut untuk terus berjalan, dengan beban tidak tunduk sepenuhnya terhadap peraturan yang berlaku. Pola yang sama diikuti oleh lembaga perasuransian syariah yang lain, yang kemudian bermunculan setelahnya. 

Baca juga:
•  Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Alasan Beda Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Asuransi
Sebagai lembaga yang berdiri di Indonesia, ada kewajiban untuk masuk di pasar keuangan dan industri perasuransian. Sudah barang tentu, lembaga yang baru seumur jagung ini harus berhadapan dengan pialang-pialang kawakan yang sebelumnya telah lebih dulu berjaya dengan lembaga perasuransiannya. Para pialang ini menerapkan sistem asuransi konvensional. Sudah barang tentu produk yang ditawarkan juga produk dan jasa perasuransian konvensional. Tekanan demi tekanan dihadapi oleh lembaga baru ini. Ketiadaan payung hukum, belum ada fatwa ulama’, bahkan MUI saat itu sama sekali belum kepikiran sama sekali ke arah memberi payung hukum produk asuransi syariah. Namun NU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, sudah memberi secercah harapan amanat payung hukum pengembangan produk syariah lewat keputusan Munas tahun 1992. 

Seiring berjalannya waktu dan bergantinya tahun, tujuh tahun kemudian, keluarlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Arti penting dari Fatwa ini adalah setidaknya dapat dijadikan dasar pijakan secara de facto Lembaga Asuransi Syariah, meski payung hukum berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah belum juga ada. Arti penting lainnya dari fatwa ini adalah sebagai dasar acuan dan pedoman menghindari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar dan maysîr yang sudah barang tentu diharamkan secara hukum oleh syara’. 

Namun demikian, terbitnya fatwa tersebut masih belum bisa menghilangkan beban lain yang juga tidak mudah dan ringan. Bagaimanapun juga, lembaga asuransi syariah harus berjuang guna mendapatkan tempat dan pangsa pasar dalam bidang perasuransian di dalam negeri di tengah kecondongan masyarakat yang sudah terbiasa bermuamalah dengan lembaga asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang saat itu meragukan dengan kesyariahan asuransi syariah. Demi menjawab keraguan masyarakat tersebut, MUI menerbitkan beberapa fatwa lain berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. Beberapa fatwa tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Fatwa Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asuransi Haji
2. Fatwa Nomor 51 Tahun 2006 tentang Mudlârabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
3. Fatwa Nomor 52 Tahun 2006 tentang Wakâlah bi al-ujrah pada Asuransi Syariah
4. Fatwa Nomor 53 Taun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah. 

Beberapa fatwa ini setidaknya menjawab permasalahan masyarakat saat itu di tengah ikhtilaf para ahli fiqih menyangkut halal haramnya asuransi. 

Namun, apakah terbitnya fatwa-fatwa ini sudah menjawab beban perusahaan asuransi syariah? Ternyata belum. Sekali lagi masalahnya adalah terletak pada payung hukum yang mengikat dan memberi perlindungan keabsahan bagi perjalanan Asuransi Syariah. Untuk itulah diperlukan upaya positifisasi keputusan fatwa. Upaya menjadikan fatwa sebagai hukum positif ini diperlukan perjuangan di tingkat legislatif. Ketiadaan payung hukum ini berlangsung sampai kurang lebih 20 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya tahun 2014, yaitu saat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disahkan, barulah lembaga Asuransi Syariah ini mendapatkan tempat dan diakui secara legal formal. Hal ini tentu saja memberi pengaruh atmosfer iklim usaha asuransi syariah yang bertambah baik di Indonesia. Karena tidak saja diakui secara legal formal, akan tetapi legalitas syariat juga sudah dipunyai oleh lembaga perasuransian ini. 

Bagaimana dengan perkembangan kelembagaan asuransi syariah di Indonesia ini? 

Tahun 2010-2014, terdata bahwa jumlah perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia bertambah sebanyak 45 perusahaan, dari sebelumnya hanya 4 perusahaan. Jadi total lembaga asuransi ini, hingga tahun 2014, adalah sebanyak 49 perusahaan. Tahun 2014-2017, jumlah perusahaan asuransi meningkat sebanyak 18 perusahaan, dengan total general sebanyak 63 perusahaan. Proporsi ini sebenarnya masih kalah jauh dari lembaga asuransi konvensional karena hanya 40,4 persennya saja untuk tahun 2017. Namun, angka pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding lembaga asuransi konvensional yaitu rata-rata sebanyak 4,9% per tahunnya. Sementara itu, angka pertumbuhan lembaga asuransi konvensional hanya tumbuh berkisar 0,2% rata-rata per tahun. Jauh sekali, bukan? Bukan tidak menutup kemungkinan, usaha asuransi syariah ini akan menyusul lembaga asuransi konvensional, apabila pertumbuhannya tetap bisa istiqamah demikian. 

Perkembangan yang menggembirakan lagi dari sisi kelembagaan adalah angka pertambahan jumlah perusahaan yang beroperasi secara murni syariah (full pledge). Bila pada kisaran periode  2010-2014 hanya terdiri atas 5 perusahaan yang mengoperasikannya, namun pada periode 2014-2017, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, angka perusahaan bertambah sebanyak 9 perusahaan (tahun 2015) dan 13 perusahaan (tahun 2017). Ini artinya, beberapa perusahaan asuransi syariah yang tergabung dalam Unit Usaha Syariah (UUS) itu, ada yang belum sepenuhnya menggunakan sistem dengan prinsip murni syariah. Dengan kata lain, ada yang masih “gado-gado” (bercampur). 

Bila ditilik dari sisi jenis usaha perasuransian, jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami pertambahan sebanyak 3 perusahaan pada periode 2010-2014. Dan tahun 2017, terjadi pertambahan kembali sebanyak 7 perusahaan. Angka pertambahan ini juga diikuti oleh pertambahan UUS asuransi jiwa, yang asalnya 17 unit pada tahun 2010, menjadi 18 unit pada tahun 2014 dan kemudian bertambah lagi menjadi 23 unit pada tahun 2017. Untuk jasa perusahaan asuransi syariah yang bergerak dalam asuransi umum/kerugian syariah, sebelumnya hanya terdiri atas 2 perusahaan pada periode 2010-2014, menjadi 5 perusahaan pada akhir tahun 2017, sementara UUS-nya bertambah dari 20 unit tahun 2010 menjadi 23 unit tahun 2014 dan 25 unit pada tahun 2017. 

Sebenarnya, angka-angka yang menggembirakan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada perkembangan aset perusahaan juga yang berdasarkan data dari OJK sebagai menunjukkan trend positif. Selain itu tingkat trend positif juga ditunjukkan pada kontribusi dan klaim bruto, premi bruto, nilai dan hasil investasi, yang tentunya akan menjadi sangat panjang bila disampaikan dalam forum singkat ini. Namun, apa yang penulis sampaikan di atas, setidaknya memuat gambaran, bahwa trend perkembangan usaha jasa syariah di Indonesia adalah meningkat dari tahun ke tahun. Tentu, alangkah baiknya trend ini disikapi dengan penerimaan dan kontribusi nyata dalam percaturan dan pergulatan hukumnya. Sudah barang tentu, karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya terdiri atas muslim. Partisipasi aktif menyuarakan adalah bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam muamalah pada lingkup warganya. Katanya mau Indonesia bersyariah? Mari sumbang pemikiran! Jangan hanya berdebat tanpa berkesudahan! Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sumber: 
1. Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Asuransi (beberapa tahun terbitan), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018a.
2. OJK., Roadmap IKNB Syariah 2015 - 2019. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2015
3. Nizar, M.A. Hubungan antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Basuki Purwadi,Syaifullah & Nizar, M.A. Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016: hal. 265–299