IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Kejahatan Skema Piramida dalam Bisnis MLM

Selasa 14 Mei 2019 11:30 WIB
Share:
Kejahatan Skema Piramida dalam Bisnis MLM
Kejahatan memang bisa terjadi kapan saja, bukan hanya karena adanya niat dari pelakunya, akan tetapi karena adanya kesempatam. Demikian dituturkan oleh Bang Napi di sebuah acara yang kerap menghias layar televisi. Nah, kesempatan ini hadir salah satunya akibat ketidaktahuan masyarakat.

Ada banyak pelaku yang dengan tega memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ini guna mengecoh dan mengelabui korban dengan berbagai janji meraup keuntungan yang serba instan dengan tanpa perlu bekerja keras. Dana masyarakat diambil dan dikeruk dengan jalan ajakan bergabung dengan sebuah kegiatan usaha berkedok penjualan langsung berjenjang (multi-level marketing/MLM).

Dalam praktiknya, keuntungan yang dibagikan berupa passive income adalah berasal dari biaya yang digali dan dikumpulkan dari orang baru yang bergabung di kemudian harinya. Mereka yang dibayar umumnya adalah orang yang merekrutnya bersama-sama dengan jaringan di atasnya. Orang yang merekrut ini diistilahkan oleh mereka sebagai penerima jasa referensi (yang memberitahu). Jadilah kemudian skema pemasaran yang demikian ini disebut dengan istilah skema piramida pemasaran, inti utama dari money game.

Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk membayar bonus (passive income) 1 orang dibutuhkan 10 orang yang menyetor dan bergabung sebagai anggota. Kemudian untuk membàyar 10 orang ini, diperlukan 100 orang baru yang ikut bergabung, begitu seterusnya. Dengan demikian, suatu saat uang yang masuk dari orang yang baru tidak mencukupi kecepatannya guna memberikan passive income yang telah masuk sebelumnya. Di sinilah bom waktu itu akan meledak.

Sistem penjualan langsung yang benar adalah "bonus" didapatkan dari produk yang terjual. Model demikian ini adalah bersifat baku bahkan diakui oleh syariat. Lantas mengapa sistem piramida yang terlarang itu marak ada di Indonesia? Untuk menjawab masalah ini dibutuhkan kilas balik terhadap sejarah perundang-undangan sistem dagang di Indonesia. Tapi kiranya, sistem ini sudah mendapat pelarangan melalui penerapan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem Perdagangan. 

Yang perlu diketahui bahwa praktik larangan penggunaan sistem dagang piramida yang terlarang diketahui setelah adanya delik aduan. Ini menandakan bahwa penipuan sudah terjadi dan ada korban sehingga sulit diatasi, apalagi ditanggulangi. Itulah sebabnya butuh adanya peraturan yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta hukuman yang bisa menghentikan praktik ini sebelum jatuh korban-korban berikutnya. Sayangnya hal ini sedikit mengalami keterlambatan. 

Praktik yang umum ditemui di lapangan dari sistem berkedok penjualan langsung ini juga mulai mengalami modifikasi. Jika dulunya hanya berbasis kedok investasi, tapi kali ini berkedok penjualan produk. Pendaftaran dijadikan kedok penarik dana. 

Baca juga:
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
Uang pendaftaran dalam jumlah besar ditarik bersama dengan pengiriman paket produk yang mungkin harganya tidak sebanding dengan nilai uang yang disetorkan. Produk di sini sifatnya hanya kedok belaka untuk penarik dana besar melalui pendaftaran. 

Sudah pasti korban langsungnya adalah masyarakat luas yang dalam beberapa hasil catatan penelitian diketahui mencapai triliunan rupiah. Ini sudah termasuk masif dan merupakan tanggung jawab nasional sehingga tidak cukup hanya melalui perang media. Harus ada sistem regulasi pada tingkatan nasional, yakni lewat Undang-Undang. Secara tidak langsung, dengan maraknya money game lewat praktik-praktik tidak sah semacam itu, mereka yang melakukan sistem penjualan langsung yang sah dan benar justru menjadi korban. Sistem pemasaran yang dipergunakannya dibajak demi meraup keuntungan individu. Citra perusahaan yang menangani "penjualan langsung yang sah" secara otomatis menjadi buruk di mata konsumennya, akibat pembajakan tersebut. Setidaknya, regulasi pemasaran yang diperlukan dalam hal ini adalah:

1. Regulasi yang menyatakan perlunya melindungi produk-produk yang dipasarkan dengan sistem direct selling (penjualan langsung).

2. Perlunya regulasi yang berpihak kepada pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya melalui direct selling.

Sistem direct selling pada dasarnya merupakan praktek penjualan secara langsung dengan niat melindungi pengusaha kecil mandiri dari pengusaha retail konvensional yang menjual dalam sistem gerai-gerai, seperti toko, supermarket, dan minimarket. 

Perbedaan direct selling dengan pengusaha retail konvensional adalah dalam sistem penjualan retail konvensional, gerai-gerai yang dibuka ini bersifat pasif. Mereka menunggu pembeli datang. Pengenalan produknya dilakukan melalui strategi komunikasi massa, misalnya lewat iklan dan lain sebagainya. Hal ini tidak terjadi pada perusahaan direct selling. Mereka aktif menjemput bola ke masyarakat, menerangkan manfaat, cara penggunaan, dan kelebihan dari produknya. Jika produk ini sudah mendapatkan kesadaran (perhatian dan penerimaan) dari masyarakat, maka sudah seharusnya produk tersebut terus dipasarkan secara eksklusif dengan sistem direct selling ini. Efek akhirnya, jerih payah tenaga marketing yang telah bergerilya bertahun-tahun tidak dirugikan oleh gerai-gerai konvensional tersebut. Dengan demikian, penguatan dan perlindungan dalam bentuk regulasi undang-undang. Termasuk di dalam bagian dari regulasi tersebut adalah yang bisa membedakan antara sistem piramida pergadangan yang terlarang dan yang tidak dilarang, khususnya secara syariat. 

Ada beberapa catatan penting guna memenuhi regulasi tersebut, yaitu:

1. Ada pengakuan Undang-Undang terhadap model pemasaran penjualan langsung berjenjang. Sudah pasti hal ini dengan rincian definitif berupa penjualan langsung adalah metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan langsung ke konsumen di luar lokasi tetap penjualan eceran (retail)

2. Agar dapat membedakan antara penjualan langsung yang sah dan tidak, maka perlu ada pengakuan dari mesin regulasi bahwa yang dimaksud dengan penjualan langsung berjenjang (MLM) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus "yang diperoleh berdasarkan hasil penjualan barang dan atau jasa kepada konsumen." Keberadaan penegasan ini setidaknya dapat mengeliminir kemungkinan berlakunya MLM yang menerapkan bonus berbasis pungutan uang pendaftaran dari anggota. 

3. Selanjutnya demi menghindari penyelewengan timbulnya MLM money game, perlu dicantumkan secara tegas tentang pengertian distribusi. Distribusi barang dan atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang, hanya dapat dipasarkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjial yang resmi terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung dan perusahaan penjualan langsung berjenjang. 

Demikian kiranya perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa ada penjualan langsung berjenjang yang sifatnya money game dan tidak. Ke depan, perlu kiranya perlindungan terhadap citra dari perusahaan yang menerapkan sistem penjualan langsung ini yang selama ini dirusak oleh MLM abal-abal. Regulasi diperlukan secara umum adalah untuk melindungi masyarakat dari korban praktik MLM abal-abal ini. Jika perlu, dalam regulasi ini perlu ditetapkan juga tentang sanksi yang bisa memberi efek jera terhadap pelaku asusila sistem perdagangan langsung ini. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim.

Share:
Selasa 14 Mei 2019 16:0 WIB
Mengenal Asuransi Syariah: Definisi dan Pola Transaksinya
Mengenal Asuransi Syariah: Definisi dan Pola Transaksinya
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108, paragraf 7, asuransi syariah didefinisikan sebagai: “Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola."

Menurut definisi ini, dapat digarisbawahi bahwa dalam asuransi syariah itu berlaku:

1. Premi yang dibayarkan peserta adalah masih sepenuhnya milik member secara kolektif. Mari biasakan untuk mencermati pengertian "milik kolektif" yang tentunya berbeda dengan "milik individu". Milik kolektif dapat dimaknai sebagai milik anggota yang secara bersama-sama terkumpul dalam satu kerja sama untuk saling ta'âwun dan takâful.

2. Premi dibayarkan dengan adanya syarat tertentu. Syarat yang dimaksud menyangkut bentuk penggunaan dana premi, dan berikut pengelolaannya agar dana premi tidak rusak.

3. Premi dikembalikan kepada anggota berdasar atas klaim

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat keputusannya bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang berisi tentang pedoman umum asuransi syariah, menjelaskan pengertian asuransi syariah sebagai ".......usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

Menurut definisi dari DSN MUI ini, prinsip kerja dari asuransi adalah:

1. Asuransi dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (ta'âwun) dan saling menanggung (takâful)

2. Premi asuransi dibayar dapat melalui dua macam jalur, yaitu investasi aset atau lewat jalan tabarru'

3. Pertanggungan klaim risiko disalurkan dengan basis akad yang sesuai

Berangkat dari dua pengertian di atas, ada hal penting yang harus digarisbawahi bahwa di dalam asuransi syariah, ada dua jenis akad yang dikembangkan oleh pemegang polis dan perusahaan, yaitu: akad tabarru' dan akad investasi. Semua hasil dana dari penerapan kedua akad ini adalah milik kolektif member

Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad yang digunakan untuk mengikat sesama anggota yang terlibat guna menolong peserta lain yang terkena musibah. Orientasi dari akad ini adalah nonprofit (tidak berorientasi pada laba). 

Melalui penerapan akad ini, seolah semua peserta sepakat bahwa ketika terjadi klaim dari salah satu anggota, mereka akan saling tolong menolong dengan rela mendonasikan premi yang dibayarkan guna membagi risiko yang mungkin terjadi pada salah satu peserta. Menurut khazanah asuransi konvensional, akad tabarru' ini terdapat pada pengertian sharing of risk (berbagi risiko).

Akad tabarru' dalam asuransi syariah dapat disalurkan melalui tiga pola penyaluran:

1. Melalui skema meminjamkan uang

Skema pinjaman yang diberikan oleh jasa asuransi syariah kepada member umumnya dilakukan dengan jalan:: 

a. Skema qardlu hasan, yang mana pihak member tidak diberi syarat apapun selain daripada pengembalian utangnya. 

b. Skema gadai (rahn), yaitu pinjaman dengan jaminan yang kelak harus ditebus lagi oleh member

c. Skema hiwalah. Pihak jasa asuransi berperan selaku mengambil alih tanggung jawab risiko dari member ke pihak lain, yang biasanya terdiri atas biaya pengobatan atau biaya risiko yang disyaratkan

Dengan skema ini, peminjaman dana yang diambil dari premi tabarru', tidak boleh mengambil atau mensyaratkan adanya 'iwadl, sebab adanya 'iwadl ini dapat mendorong pada jatuh ke dalam riba. 

2. Meminjamkan jasa 

Skema ini diterapkan melalui upaya peminjaman jasa terampil dan ahli yang dimiliki perusahaan kepada member

Ada tiga kemungkinan skema akad yang bisa diterapkan oleh pihak asuransi syariah kepada member, yaitu:

a. Akad wakâlah. Akad wakalah mensyaratkan pihak jasa asuransi berperan selaku wakil dari pemegang polis. Jadi dengan akad ini, pihak asuransi hanya boleh bertindak dengan atasnama pemegang polis, tidak lebih dari itu.

b. Akad wadî'ah. Dengan akad ini, pihak asuransi bertindak hanya selaku penjaga keberadaan premi anggota sampai terjadinya risiko yang dipersyaratkan.

c. Akad kafâlah. Akad ini memiliki basis hampir sama dengan akad wakâlah. Akan tetapi, pihak asuransi hanya berlaku sebagai pihak ketiga yang menjamin semua efek risiko yang ditanggung oleh pihak pemegang polis. 

Walhasil, ketiga akad ini pada dasarnya memiliki satu muara yaitu pihak asuransi berperan selaku wakil dari nasabah. Selaku wakil, pihak lembaga berperan hanya menyalurkan dana yang sudah terkumpul.

3. Memberikan sesuatu

Skema ini diterapkan dengan jalan, pihak jasa asuransi memberikan sesuatu kepada member secara cuma-cuma. Ada dua kemungkinan akad yang dipergunakan, yaitu:

a. Akad hibah dan shadaqah. Akad ini biasanya digunakan untuk menyalurkan dana melalui pemberian cuma-cuma kepada anggota asuransi yang terkena risiko. Sifat pemberian tidak membutuhkan pengembalian.

b. Waqaf, umumnya diberikan untuk keperluan umum dan agama. Pemberian ini sifatnya tidak bisa dipindahtangankan, melainkan harus kembali berupa nilai harta.

Akad Investasi

Maksud dari akad investasi adalah akad penanaman modal, yakni pemegang polis rela dengan premi yang dibayarkan untuk disalurkan pada jalur usaha tertentu oleh perusahaan guna memperbesar angka kemampuan pertanggungan risiko oleh perusahaan. Hal ini biasanya berangkat dari sebuah motif bahwa tidak mungkin perusahaan hanya mengandalkan angka premi yang dibayarkan anggota sebagai bagian pertanggungan. Harus ada jalur lain guna mengamankan kemampuan pertanggungan tersebut antara lain melalui pengembangan dana yang terkumpul melalui jalur profit. Hasil pengelolaan, sudah pasti adalah milik peserta asuransi secara kolektif, dan pihak pengelola berhak mendapatkan ujrah sesuai dengan posisinya dalam mekanisme investasi ini. 

Mengingat penyaluran ke jalur profit ini ada kemungkinan risiko laba dan tidak, maka dilihat dari sisi kepastiannya, jalur ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Jalur yang pasti aman dan untung

Biasanya jalur ini diterapkan dengan jalan menyalurkan harta premi yang ada untuk keperluan tijârah (niaga). Laba diperoleh melalui akad murâbahah, yaitu jual beli dengan keuntungan kepada pihak asuransi selaku wakil dari nasabah asuransi

2. Jalur yang adakalanya untung dan adakalanya rugi

Penyaluran akad ini sudah barang tentu harus dengan kesepakatan dari nasabah karena ada potensi kerugian yang memaksa anggota pemilik premi dan pemegang polis untuk turut ikut menanggung risiko investasi. Akad yang dipergunakan adalah akad mudlarabah (bagi hasil) dan akad musyarakah (kemitraan). 

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah bahwa ada satu catatan yang harus diperhatikan khususnya oleh perusahaan asuransi syariah. Catatan itu adalah bahwa kedua jalur skema penyaluran ini tidak boleh saling dipindahtangankan. Misalnya, premi yang sebelumnya untuk akad tabarru' tidak bisa dipindahkan menjadi akad investasi. Demikian pula sebaliknya, akad investasi tidak bisa dialihkan sebagai akad tabarru'. Wallâhu a'lam bish shawâb.

Tulisan ini merupakan hasil dari mencermati berbagai sumber dan sekadar kajian awal penulis. Semoga dapat menambah khazanah pengetahuan kita mengenai perasuransian syariah! Âmîn ya rabbal-'âlamîn.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sabtu 11 Mei 2019 16:0 WIB
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
APLI yang memiliki kepanjangan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, merupakan sebuah asosiasi yang beranggotakan para praktisi perusahaan yang menangani praktik pemasaran produk secara langsung berjenjang di Indonesia. Rekam jejak organisasi ini sepertinya menarik untuk disimak. Perlu diketahui bahwa ternyata APLI ini juga membawahi para pelaku MLM (Multi-level Marketing). Padahal di antara jargon yang diusung oleh APLI adalah memerangi segala praktik money game

Dengan melihat organisasi yang dibawahinya adalah melibatkan pula pelaku pemasaran langsung berjenjang atau MLM (Multi-level Marketing) tapi ternyata ruang gerak asosiasi ini memerangi money game, tampak bahwa:

1. Meskipun MLM sering diidentikkan dengan money game, tapi tidak semua MLM adalah money game

2. Jika money game merupakan alasan utama diharamkannya MLM, berarti ada MLM yang diperbolehkan dalam syariat

Nah, yang penting untuk diketahui adalah MLM yang bagaimanakah yang tidak dilarang dalam syariat?

Jika kita cermati dengan sungguh-sungguh alur pemasaran Multi-level Marketing (MLM), maka sebenarnya hampir tidak ada beda antara MLM dengan money game atau skema Ponzi. Masing-masing menyerupai bangunan piramida di mana bagian atas merupakan upline dan bagian yang melebar adalah downline. Akan tetapi, upline dan downline bukanlah illat keharaman dalam suatu praktik muamalah. Kebolehan menarik anggota juga bukan merupakan illat keharaman. 

Illat keharaman sesungguhnya dari praktik MLM yang masuk kelompok money game adalah adanya passive income berupa bonus yang diperoleh tidak berdasarkan akad prestasi dalam kerja atau capaian target kerja. Prestasi yang didasarkan capaian target kerja ini disebut dengan istilah akad ju'alah. Ciri khas akad prestasi ini gampang sekali dikenali. 

Misalnya PT Luxindo Raya, salah satu produsen mesin cuci dan vacuum cleaner dengan merek Lux, memiliki skema pemasaran langsung sebagai  berikut:

1. Cabang perusahaan yang berada di tiap-tiap kabupaten dipimpin oleh seorang Branch Manager
2. Setiap manajer mengepalai 5 - 10 Kepala Divisi Pemasaran
3. Setiap Kepala Divisi Pemasaran membawahi 5 tenaga Marketing Executive. 

Dengan demikian, total tenaga marketing executive adalah sebanyak 50 orang untuk 10 Divisi yang dipimpin oleh 1 orang Branch Manager. Jika kondisi ini digambarkan, maka menyerupai struktur piramida. Struktur seperti ini juga dikenal dengan istilah MLM (Multi-level Marketing). Namun, ia tidak bisa disebut sebagai money game disebabkan ada target operasional dan capaian. Capaian yang ditarget adalah banyaknya penjualan mesin cuci dan vacuum cleaner

Suatu misal, setiap anggota yang berhasil menjual 1 unit mesin cuci atau vaacuum cleaner, maka dia akan mendapatkan bonus sebesar 300 ribu. Semakin banyak ia menjual, semakin banyak pula bonus yang ia terima. Tipe pemasaran semacam ini adalah masuk akad wan prestasi (ju'alah). Hukumnya boleh, disebabkan tidak ada passive income yang terlibat. 

Andaikata ada target capaian lainnya, misalnya barangsiapa bisa menjual 10 mesin cuci, maka dia akan mendapatkan gaji ekstra di luar bonus penjualan sebesar 1 juta rupiah. Target seperti ini juga tidak masuk sebagai passive income, sebab ada kulfah dan batasan sayembara/musâbaqah yang jelas dan diketahui oleh semua peserta yang terlibat. Dalam konteks syariah, bonus ekstra ini dikenal dengan istilah ja'lu

Apakah dengan sistem MLM yang baru kita sebutkan ini tidak menutup kemungkinan adanya unsur maisir (judi)?

Perlu diketahui bahwa, maisir itu ada manakala setiap anggota yang masuk harus dipungut 'iwadl (biaya pendaftaran). Selanjutnya, biaya pendaftaran ini dipertaruhkan. Bagi pihak yang kalah, maka dia tidak mendapat apa-apa. Sementara bagi pihak yang menang, dia bisa memboyong seluruh iwadl yang dipertaruhkan tersebut. Inilah maisir. Dalam kelompok MLM semacam Luxindo Raya ini tidak ada unsur penyerahan 'iwadl

Akhir-akhir ini marak diperbincangkan soal Paytren yang merupakan salah satu produk dari Ustadz Yusuf Mansur. Apakah Paytren masuk kelompok MLM? Jawabnya adalah iya, karena ada bukti sistem upline dan downline-nya. Namun, apakah MLM yang dipraktikkan Paytren ini sama dengan MLM yang merupakan money game? Inilah yang perlu dicari jawabannya dengan jalan meneliti masing-masing komponen yang terlibat.

Untuk mengenali adanya money game ini pertanyaan pertama yang harus ditemukan jawabannya adalah apakah ada passive income yang turut serta di dalam Paytren tersebut? Apakah ada biaya pendaftaran yang dipungut oleh Paytren ke store-store kecil jaringan anggotanya? Apakah ada produk yang dijual? Bagaimana penentuan akad wan prestasinya? Semua ini memerlukan telaah yang mendalam.

Paytren Memiliki Produk yang Dijual

Menurut situs resmi Paytren, Paytren pada dasarnya menjual produk aplikasi. Harga produk ini adalah sebesar 350 ribu. Melalui pembelian produk ini, maka pembeli langsung dinyatakan sebagai mitra Paytren. Melalui aplikasi ini, mitra Paytren sudah langsung bisa menjalankan produk tersebut untuk bisnis. 

Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap mitra, Paytren menjanjikan bonus dan cashback langsung. Cashback yang dimaksud di sini menurutnya adalah fee (ujrah) yang diberikan perusahaan saat si mitra atau jaringan yang dimiliki mitra melakukan transaksi. Misalnya A (upline 1) memiliki aplikasi bermitra dengan B (downline 1) dan B bermitra dengan C (downline 2 anggota B). Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh C, si A mendapat cashback (passive income) dengan besaran tertentu. Demikian pula dengan si B yang menjadi upline dari si C, ia mendapat cashback karenai referensi yang dimilikinya. 

Sampai di sini, jika kita telaah lebih lanjut, memang benar bahwa ada passive income uang dimiliki oleh A atau B akibat pekerjaan yang dilakukan oleh C melalui transaksi. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu tentang makna transaksi yang dilakukan oleh si C ini. Apakah maksud transaksi ini adalah mencari anak buah, atau berasal dari penjualan produk?

Jika berasal dari mencari anak buah, maka hakikatnya benar bahwa Paytren adalah berbasis money game. Namun, jika berbasis penjualan produk, maka Paytren tidak bisa dikategorikan sebagai money game, karena cashback hasil penjualan produk yang berasal dari anak buah ini kedudukannya sama dengan ja'lu (bonus penjualan). 

Transaksi dalam Paytren

Berdasar penelusuran penulis, menurut situs resmi Paytren, ternyata Paytren memiliki bisnis Fintech yang bisa dipergunakan menyerupai bisnis PPoB. PPoB ini adalah aplikasi yang bisa dipergunakan untuk membeli tiket atau tagihan bulanan, baik dilakukan untuk keperluan sendiri maupun orang lain. Berbagai tagihan ini meliputi PDAM, Telepon, Pulsa, Paket data, TV berbayar, cicilan mulfinance dan lain sebagainya. Yang membedakan antara Paytren dan PPoB, aplikasi tidak didapatkan dengan jalan membeli. Aplikasi PPoB bisa didapat secara gratis berikut sandinya. Sementara itu, aplikasi Paytren harus didapatkan dengan jalan membeli password terlebih dahulu agar bisa login dan memanfaatkan produk Treni. 

Mencermati akan hal ini, maka yang patut ditelusuri apa manfaat dari uang 350 ribu yang dipergunakan oleh Paytren? Setelah penulis telusuri, ternyata uang tersebut dipergunakan untuk memberikan passive income terhadap upline 1 dan 2, dengan besaran masing-masing adalah sebesar 25 ribu untuk upline 1 dan 75 ribu untuk upline 2. Selebihnya uang tersebut masuk ke rekening perusahaan. Uang yang masuk ke upline 1 dan 2 ini secara otomatis masuk ke rekening upline 1 dan 2 dari perusahaan setelah terjadinya transaksi pendaftaran mitra anggota. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang inilah yang masuk kategori money game itu. 

Tentu saja pandangan ini kunci utamanya adalah fokus pada harga password aplikasi yang diperjualbelikan. Jika benar bahwa aplikasi tersebut hakikatnya bisa didapat secara gratis, maka uang 350 ribu adalah murni biaya pendaftaran kemitraan dan aplikasi hanyalah berperan sebagai pengelabuhan semata. Hukum akan berlaku sebaliknya, jika aplikasi Paytren memiliki nilai lebih dibanding PPoB. Walhasil, pembacalah yang harus menilai. 

Hukum Bonus yang Dihasilkan dari Penjualan Produk Paytren

Bonus yang didapat oleh mitra Paytren diperoleh dari hasil penjualan aplikasi Treni. Melihat sumber asal produk ini, maka semakin sering transaksi produk dilakukan oleh mitra, maka semakin sering ia mendapat bonus. Karena berasal dari penjualan produk, maka bonus dalam Paytren ini masuk akad ja'lu (bonus) yang sah karena berbasis penjualan, sementara kita tahu bahwa penjualan ini tidak harus mutlak ke anggota saja, melainkan ke orang di luar mitra paytren. 

Sampai di sini, pembaca digiring untuk bisa membedakan antara cashback dengan bonus yang ditawarkan oleh Paytren. Sejauh kajian penulis, cashback itulah yang haram sementara bonus penjualan adalah halal. 

Alhasil, dengan mencermati dua pola penjualan langsung berjenjang ini, sebagaimana dipraktikkan oleh Luxindo Raaya dan Paytren, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua MLM dengan sistem jual beli piramida bisa disamakan kedudukannya sebagai money game yang dilarang syariat. Apa yang dipraktikkan oleh PT Luxindo Raya adalah contoh MLM yang diperbolehkan karena ketiadaan passive income  dan ketiadaan unsur permainan uang didalamnya. Namun, unsur MLM yang dilarang adalah sebagaimana dicontohkan pada penerapan sistem cashback Paytren. Dengan begitu jelas sudah bahwa tidak semua MLM adalah money game dan tidak semua sistem piramida penjualan adalah berbasis money game. Teliti dan cermati! Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 10 Mei 2019 20:30 WIB
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Membedakan Asuransi dengan Money Game
Kadang ada orang yang tidak mengerti dengan menyebut bahwa asuransi adalah bagian dari money game. Padahal, dilihat dari akadnya saja, kedua model ini sejatinya sudah jauh berbeda. Asuransi memiliki alasan dasar berupa rasa empati untuk turut menanggung derita orang lain dengan jalan saling tolong menolong, sementara money game alasan dasarnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui jalan mempermainkan uang. Namanya saja sudah game, yang artinya permainan. 

Untuk lebih jelasnya, kita lakukan pemetaan letak perbedaan kedua tipe ini antara lain terdapat pada: (1) akad, (2) berdasar sifat keanggotaan, dan 3) tujuan akhir transaksi. 
Lembaga Jasa Asuransi

Ditinjau dari sisi motif didirikannya lembaga, badan jasa, asuransi memiliki tujuan dasar yaitu memberi jaminan dan perlindungan terhadap member dari suatu risiko yang belum terjadi. Jaminan yang dimaksud di sini adalah mengikut akad kafâlah. Jika terjadi risiko pada member seumpama akibat kerusakan atau kecelakaan, maka pihak perusahaan jasa ini langsung tampil selaku kafîl  (penjamin) dan mengambil alih semua bentuk tanggung jawab yang tersisakan. Misalnya, jika mobilnya belum lunas, maka kafîl bertindak selaku yang bertanggung jawab atas pelunasannya. Seolah-olah, di dalam jasa asuransi ini, perusahaan tampil sebagai pihak ketiga atas nama membernya yang  berwenang mengambil alih. Jadi, di dalam asuransi, terdapat unsur:

1. Penanggung jawab risiko yang terjadi yang diakibatkan member

2. Selaku pihak ketiga yang memberi jaminan urusan dibalik risiko. Misalnya, biaya pengobatan dan lain sebagainya. Sudah pasti, orang sakit susah mencari biaya berobat. Namun, dengan keberadaan kafil ini, biaya pengobatan diambil alih oleh perusahaan jasa asuransi. Mungkin tidak seluruhnya, namun bisa membantu meringankan pengobatan si korban yang menjadi anggotanya.

Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud di atas, member setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu:

1. Ia rutin membayar premi. Pengertian premi ini mirip dengan menabung, tapi jauh berbeda. Premi dibayar dengan sifat tidak bisa diambil lagi. Semua ini berangkat dari filosofi bahwa asuransi didirikan adalah untuk keperluan saling tolong menolong. Jadi, harta yang sudah diserahkan tidak bisa diambil karena terikat dengan syarat hendak tolong menolong. Meskipun, dalam asuransi syariah, premi ini statusnya masih milik member.

2. Terdapat polis asuransi sebagai bukti selesai membayar premi

3. Adanya klaim. Klaim ini boleh diajukan oleh member kepada pihak perusahaan dengan syarat terpenuhinya risiko

4. Risiko merupakan sesuatu yang sifatnya tidak terprediksi dan menjadi jalur / program pilihan yang diambil oleh member

Perlu diketahui bahwa tidak semua risiko bisa ditanggung perusahaan. Ada syarat dari risiko tersebut, antara lain:

1. Risiko harus bisa diukur dengan uang

2. Risiko harus berupa risiko yang murni terjadi sebagai unsur ketidaksengajaan. Jika terdapat unsur kesengajaan, maka klaim biasanya ditolak

3. Produk asuransi berbasis risiko ini memiliki standart kriteria yang sama. Tujuannya adalah memudahkan kalkulasi pertanggungan

4. Risiko bisa dibuktikan oleh member

5. Risiko menyimpan klaim unsur kerugian bagi anggota

Dengan melihat berbagai unsur tersebut di atas, maka produk akhir dari jasa asuransi adalah: 

1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada anggota yang akibat terjadinya risiko, ada pihak yang membantu menanggung bebannya

2. Adanya kepastian bagi tertanggungnya kerugian yang diakibatkan anggota dengan adanya jaminan sejumlah nominal yang diketahuinya

3. Asuransi sekaligus bisa menjadi tempat menabung dan investasi meskipun dengan basic utama ia didirikan adalah atas nama kemanusiaan dan kekeluargaan.

4. Asuransi bersifat tidak menjual produk, melainkan ia berbasis amanah, hibah dana dan kekeluargaan.

Produk Money Game

Salah satu ciri utama dari perusahaan yang menerapkan money game adalah adanya pungutan wajib (biaya pendaftaran) yang dibebankan kepada anggota baru yang mendaftar. Pungutan ini dipergunakan untuk membayar sebagai bonus anggota yang sudah mendaftar duluan. Semakin banyak anggota yang dijaring, semakin besar pula bonus yang diterima oleh anggota lama yang menjadi atasannya. 

Jadi, dengan melihat modelnya dalam memberikan bonus ini, maka money game ini masuk kategori akad ju'alah (sayembara). Namun, karena sifatnya hanya didasarkan pada perputaran uang saja, tanpa ada kulfah (beban kerja/prestasi) nyata yang dibebankan kepada anggota lama ataupun baru, maka akad ju'alah ini ditengarai fâsidah (rusak). Dengan demikian, ia batal secara syariat. 

Sebagai ilustrasi misalnya Si A mendaftar ikut money game, dengan membayar sebesar 400 ribu, kemudian ia berhasil mendapatkan downline sebanyak 5 orang yang masing-masing menyerahkan uang sebesar 400 ribu, maka uang dari masing-masing anggota ini langsung dipotong sebesar 75 ribu (suatu misal), sehingga terkumpul dana 300 ribu sebagai bonus dari Si A. Sisa uang diserahkan kepada upline dari Si A. Sampai di sini, seolah yang membayar Si A sebagai bonus adalah downline-nya. Demikian seterusnya jika kelima orang tadi mendapatkan anggota, maka bonus kelima orang ini berasal dari anggota yang dijaringnya lagi. Si A yang sudah punya anggota mendapat kucuran 25 ribu dari tiap-tiap downline yang dimiliki anak buahnya sebagai bonus pasif. Garis besarnya, dalam money game, yang membayar atasan sebagai bonus adalah anggota baru. Inilah sebabnya disebut game (permainan semata). 

Bagaimana seharusnya konsep bonus yang benar? Konsep bonus yang benar dalam praktik muamalah adalah didasarkan pada prestasi kerja. Dengan demikian yang memberi bonus adalah atasan. Jadi, arah bonus adalah dari atasan ke bawahan. Sangat berbeda dengan money game, bukan?

Itulah sebabnya, money game selalu saja memiliki motif kerja sebagai berikut:

1. Untuk bergabung, kita harus membayar.

2. Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samaran).

3. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya).

4. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non member.

Sampai di sini, pembaca bisa membedakan, mana muamalah yang benar dan yang tidak benar secara syariat. Asuransi hukumnya adalah boleh dengan catatan tidak ada unsur batil, sementara money game hukumnya haram. Semoga bermanfaat!


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur