IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Status Perusahaaan Asuransi Syariah dalam Investasi

Jumat 17 Mei 2019 22:15 WIB
Share:
Status Perusahaaan Asuransi Syariah dalam Investasi
Premi merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh peserta asuransi pemegang polis kepada perusahaan jasa asuransi sebagai tanda bahwa dirinya terikat dalam akad saling tolong menolong dan saling menanggung risiko antar sesama anggota peserta asuransi. Ada tiga jenis premi, yaitu:

1. Premi Tabungan. Premi ini merupakan turunan dari dana tabungan pemegang polis. Premi ini dikelola oleh perusahaan asuransi dengan hasil akhir berupa amggota akan mendapatkan haknya sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil penyaluran jalur investasi. Premi tabungan ini biasanya akan diberikan kembali kepada anggota seiring yang bersangkutan memutuskan berhenti sebagai peserta asuransi. Beberapa literatur menyebut bukan akumulasi preminya yang diberikan seiring adanya ikatan berupa niat ta'âwun dari peserta ketika masuk menjadi anggota. Yang diberikan oleh perusahaan biasanya berupa hasil dari nisbah bagi hasil. Ingat bahwa premi pada dasarnya adalah milik anggota, sehingga apapun yang terjadi pada miliknya dalam pengelolaan, maka anggota berhak mendapatkan nisbah bagi hasil tersebut!

2. Premi Tabarru'. Premi ini dibayar dengan basis hibah (pemberian cuma-cuma yang ditentukan) oleh pemegang polis. Tujuan dari hibah ini diperuntukkan untuk tolong menolong sesama anggota pemegang polis asuransi. Mengingat sudah dihibahkan, maka besaran premi yang terkumpul adalah hak milik perusahaan, sehingga bila anggota memutuskan berhenti sewaktu-waktu, ia tidak bisa mengambil premi yang pernah dibayarkannya.

3. Premi Biaya. Premi ini dibayarkan oleh anggota dengan basis sebagai ujrah (upah) bagi perusahaan asuransi yang sudah mengelola dan menjamin dananya. Ingat dengan qaidah bahwa perusahaan asuransi kedudukannya adalah selaku wakil dari member. Sebagai wakil maka ia berhak mendapatkan ujrah. Ujrah tersebut diperoleh dari premi biaya ini. Sudah pasti, pengelolaan yang dimaksud dengan mendapatkan ujrah dari premi biaya adalah pengelolaan terhadap premi tabarru'. Untuk premi tabungan yang mana perusahaan harus menyalurkannya dalam investasi, maka ia mendapatkan ujrah dari bagi hasil. Namun, ada juga perusahaan yang hanya mengambil hak ujrahnya berdasar premi biaya ini saja. Sementara hasil pengelolaan dari premi tabarru' dan premi tabungan dikembalikan seluruhnya untuk pemegang polis seluruhnya.

Dalam praktiknya, ketika seorang anggota memutuskan diri untuk menjadi member dari asuransi syariah, maka ia disodori klausul yang berisi keterangan ketiga premi di atas sekaligus peruntukannya. Sampai di sini, maka jelas sudah kedudukan masing-masing premi tersebut dalam bingkai fiqihnya. 

Cara Penetapan Premi

Bagaimana premi tersebut ditetapkan oleh perusahaan? Kiranya pertanyaan penting ini layak untuk mendapatkan penjelasan. Ada beberapa langkah menetapkan besaran premi yang harus dibayar oleh pemegang polis, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kalkulasi besaran premi. Kalkulasi dilakukan dengan jalan mempertimbangkan:

a. Premi murni yang dihitung berdasarkan 'profil kerugian' akibat pengambilan jalur asuransi tertentu. Misalnya untuk asuransi pendidikan, maka kerugian ini dihitung sekurang-kurangnya berdasarkan pengalaman pengelolaan di 5 tahun terakhir. Tujuannya mengantisipasi lonjakan biaya pendidikan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

b. Pendapatan termasuk di dalamnya adalah komisi bagi agen asuransi yang terlibat dalam menjaring anggota

c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya

2. Besaran premi ditetapkan pada tingkat harus mencukupi, tidak melebihi dan tidak diskriminatif. Tentu dalam hal ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang tidak berlebih-lebihan sehingga dapat mengakibatkan tidak sebanding dengan manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota. Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa tabiat anggota ketika berhadapan dengan perusahaan jasa, sudah pasti berharap mendapatkan manfaat. Jadi, tidak mutlak tabarru' dan ta'awun, dan ini pula yang menjadi latar belakang dibaginya premi menjadi tiga macam golongan.

Di dalam asuransi jiwa (misalnya), proses kalkulasi besaran premi yang kelak berpengaruh terhadap besarnya santunan yang diberikan oleh perusahaan atas dasar klaim anggota, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Produk yang ditawarkan
2. Lamanya masa asuransi
3. Usia peserta
4. Kesehatan peserta
5. Jumlah peserta

Usia peserta ini dianggap berpengaruh terhadap kelak besaran santunan klaim yang diberikan oleh perusahaan mengingat hubungannya dengan besaran premi yang sudah dibayarkan. Tentu saja dalam hal ini, dasar pertimbangan perusahaan adalah faktor keadilan bagi peserta yang lain yang sudah lama ikut asuransi dan membayar premi sehingga berpengaruh terhadap dana yang tersedia dan dimiliki perusahaan. Demikian halnya dengan jumlah peserta yang ikut terlibat dalam keanggotaan asuransi, menjadi faktor penting yang mempengaruhi secara langsung terhadap besaran dana jaminan untuk keperluan pertanggungan risiko tersebut. 

Dalam operasionalnya, perusahaan yang dipercaya mengumpulkan dana anggota ini harus menyalurkannya dalam wilayah yang halal dan dibenarkan secara syariat. Demikian pula terhadap hasilnya, perusahaan dituntut untuk melakukan penyaluran kepada peserta sebagaimana klausul yang sudah disepakati di awal pendaftaran.

Selanjutnya yang dimaksud dengan status perusahaan asuransi dalam tulisan ini adalah menjelaskan kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam hubungannya dengan member dan wilayah/jalur investasinya. Basis pengelolaan dalam hal ini sudah pasti adalah upaya menghasilkan keuntungan yang bisa ditambahkan ke dalam akumulasi dana premi kolektif.

Berdasarkan tinjauan akad investasi, maka status perusahaan dalam hubungannya dengan member asuransi syariah, adalah sebagai berikut:

1. Anggota asuransi berperan selaku pemilik modal

2. Perusahaan asuransi berperan selaku mudlârib (pengelola) yang berhak mendapatkan ujrah (gaji). Peran ini terjadi manakala  investasi yang dimaksudkan adalah dikelola sendiri oleh perusahaan.

3. Perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari pemodal yakni anggota. Peran ini terjadi apabila jalur investasi yang dimiliki tidak dikelola sendiri oleh perusahaan melainkan ia harus menjalin patungan dengan perusahaan lain. Misalnya, berita terbaru yang terjadi PT Asuransi Jiwa Sraya yang hendak berinvestasi dalam pengembangan jalur tol. Dalam pada ini, maka peran perusahaan adalah selaku wakil dari anggota yang terlibat didalamnya. Sebagai wakil, sudah barang tentu perusahaan berhak mendapatkan fee (ujrah). Dan ujrah ini bisa diperoleh lewat premi biaya atau lewat kesepakatan klausul investasi antara perusahaan dan anggota. Sudah barang tentu akadnya ada di depan dan bisa diketahui oleh member saat ia mendaftar asuransi.

Sekali lagi yang perlu diingat adalah, bahwa dalam asuransi syariah, semua dana yang terkumpul lewat premi adalah dana peserta setelah dikurangi dengan fee untuk perusahaan atau jasa pengelolaan oleh perusahaan terhadap premi. Karena sudah dipungut biaya fee, maka pada saat penyaluran dana ketika terjadi pertanggungan risiko, sebenarnya perusahaan tidak mengeluarkan dana kas perusahaan. Dana yang dikeluarkan pada hakikatnya adalah dana premi milik dari peserta sendiri yang diamanahkan lewat dana investasi dan dana tabarru'. Itulah sebabnya, kadang besaran dana ini lebih besar dari total jumlah premi yang dibayarkan peserta. Dan sampai di sini, sejauh pengamatan penulis, tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Wallâhu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur



Tags:
Share:
Kamis 16 Mei 2019 1:30 WIB
Problem Fiqih Serbu Seru Bukalapak dan Sejenisnya
Problem Fiqih Serbu Seru Bukalapak dan Sejenisnya
Ilustrasi (via mashable.com)
Di zaman yang sudah serba maju sekarang ini, banyak bermunculan situs-situs baru jual beli online. Di Indonesia, bermunculan semacam Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shophee, bahkan transportasi berbasis online seperti Grab, Uber, Gojek, dan lain sebagainya. Karena masing-masing bertarung memperebutkan pasar pengguna jasa online, maka ada banyak strategi pemasaran yang dilakukannya.

Pada lapak jual beli online saja misalnya, saat ini Bukalapak, salah satu pusat perbelanjaan daring (online marketplace), sedang mengadakan sebuah program yang diberi tajuk Serbu Seru. Program sejenis juga dilakukan oleh marketplace lain, seperti Shophee dan Tokopedia, meski dengan nama tak persis sama. Tak ketinggalan pula Lazada dan beberapa jasa lainnya ikut nimbrung dalam melakukan strategi pemasaran agar mendapatkan simpati di mata user serta merebut hati mereka. Namun untuk pembahasan kali ini kita ambil satu sampel saja, yakni Bukalapak, karena tidak mungkin kita mengulas satu per satu. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bukalapak tengah mencanangkan program Serbu Seru. Program ini sejatinya merupakan trik pemasaran guna menaikkan jumlah pengakses ke Bukalapak. Ada kemungkinan karena ketatnya persaingan dunia jual beli online atau karena ada faktor lain. Inti utama program adalah memperbesar peluang kunjungan setelah sebelumnya sempat jatuh karena peristiwa tersebut.

Ketatnya persaingan mendorong ditetapkannya strategi banting harga. Strategi ini dikenal dengan istilah akad jual beli khasârah, yaitu jual beli dengan risiko membakar uang yang dimiliki karena harus siap merugi sesaat. Jual beli ini pada dasarnya boleh, tapi ditinjau dari efek kemaslahatan pada masyarakat, kadang dapat menciptakan iklim monopoli dagang. Padahal, hal ini jika dilakukan dengan tetap mengindahkan kaidah yang berlaku secara umum dalam jual beli. Trik ini pernah penulis sinyalir dalam tulisan sebelum-sebelumnya bisa menyebabkan matinya industri-industri kecil lainnya yang hendak terjun di dunia yang sama menjadi macet akibat kalah bersaing.

Baca juga:
Hukum Asal Pematokan Harga
Hukum Pematokan Harga Pasar di Pasar Persaingan Murni
Monopoli dan Rekayasa Pasar Menurut Hukum Islam
Namun, pada program yang diambil semacam Serbu Seru Bukalapak ini, ada ciri khas lain yang menarik untuk disoroti dan merupakan sisi yang unik menurut hemat penulis. Kita coba untuk mengupasnya. Sekali lagi program Bukalapak hanyalah sebuah sampel guna melakukan pendekatan terhadap aspek fiqihnya dan diberlakukan untuk program yang sama dengan brand yang berbeda dari perusahaan jasa jual beli online yang lain.

Program Serbu Seru Bukalapak, hakikatnya adalah fitur penjualan produk-produk semacam ponsel, jam tangan, bahkan kendaraan, dengan beragam harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Misalnya, harga serba Rp12 ribu untuk barang-barang semacam sepeda motor, printer, ponsel, dan lain-lain. Dalam situs resminya, Bukalapak menjelaskan disediakan beragam harga, mulai dari harga 1 rupiah, sampai dengan jutaan. Kewajiban user selaku konsumen adalah membeli barang dengan harga yang tersedia, dan menyelesaikan alur pembayarannya. Selanjutnya, dari kesekian user yang masuk dan telah purna dalam proses pembayaran, akan diundi untuk mendapatkan barang itu. 

Jadi, 1 barang yang ditampilkan, bisa mendapat ribuan klik. Dari kesekian klik itu, hanya ada beberapa pengguna yang dipilih dan berhak mendapatkan barang tersebut. Padahal jumlah barang sifatnya jelas terbatas, dan tidak ada pemberitahuan dari admin, berapa barang yang masih tersedia, sudah habis apa belum. Mengenai informasi terakhir ini sepertinya adalah sebuah unsur kesengajaan disebabkan niat awal dari pembuatan program adalah meningkatkan rating akses dan traffic ke situs tersebut.

Menurut informasi terbaru, akibat dari program ini, tak kurang dari 22 juta angka tambahan pengunjung baru yang mengakses situs Bukalapak setiap bulannya, dari total 168 juta pengunjung. Jadi, ada kurang lebih 5,6 juta pengunjung situs setiap harinya. Sebuah angka yang fantastis, peningkatan yang begitu cepat. 

Mengenai syarat dan ketentuan mengikuti program tersebut, Bukalapak mewajibkan kepada usernya untuk menggunakan aplikasi terbaru pada layar ponsel android yang dimilikinya. Jadi, user harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya kemudian baru ia bisa memanfaatkan fitur Serbu Seru tersebut. 

Selain itu, ada ketentuan lain bahwa fitur Serbu Seru hanya bisa digunakan oleh user manakala sudah melakukan verifikasi nomor telepon. Ada beberapa sesi penyerbuan barang setiap harinya, dan sesi ini hanya berlaku selama periode kegiatan sedang berlangsung. 

Bukalapak juga menambahkan bahwa setiap user bisa ikut menyerbu lebih dari satu kali klik untuk tiap jenis barang serbuan. Lebih dari satu kali klik ini sudah pasti juga diikuti besarnya biaya yang harus turut ditransferkan ke rekening Bukalapak guna meningkatkan kemungkinannya untuk mendapatkan barang tersebut pada waktu pengundian. Penyerbu terpilih yang berhasil menyerbu barang (karena terundi) selanjutnya diumumkan di halaman fitur Serbu Seru. Selebihnya pembaca bisa melihat sendiri ketentuan program Serbu Seru ini pada informasi yang disediakan oleh Bukalapak. Sebagai catatan bahwa, penyerbu yang gagal mendapatkan barang, uangnya akan dimasukkan ke dalam dompet digital sebagai saldo deposit.

Sejauh penulis telusuri efek dari program ini, ada banyak keluhan dari konsumen. Ada yang mengeluhkan saldonya lama tidak bisa kembali sebagai saldo deposit yang dimilikinya. Ada pula konsumen yang mengeluhkan bahwa ia memesan barang tertentu namun mendapatkan kiriman berupa barang yang lain, misalnya memutuskan ikut program Serbu Seru dengan produk ponsel, tapi mendapat kiriman sandal jepit. Pembaca bisa menelusuri sendiri dalam beberapa media massa arus utama terkait dengan problematika ini. 

Yang sebenarnya menarik untuk dijadikan telaah dalam kajian fiqih adalah: 

1. Bahwa peserta yang ikut menyerbu barang yang ditawarkan di program Serbu Seru Bukalapak, tidak selalu mendapatkan barang itu. Jadi, jelas ada unsur spekulatif di dalam program tersebut. Unsur spekulatif merupakan turunan dari unsur maisir (perjudian).

2. Karena adanya unsur ketidakpastian deal barang, itu berarti pihak konsumen tidak mengetahui apakah klik yang dilakukannya berhasil atau tidak. Tidak mengetahuinya konsumen terhadap kepastian berhasil atau tidaknya serbuan, merupakan bagian dari transaksi jahâlah (tidak diketahui) yang dilarang oleh syariat. Hal ini identik dengan sistem perdagangan sistem swap dan binary option.

3. Adanya pengundian yang dilakukan pasca-terjadinya klik barang, menandakan bahwa ada unsur najasy (provokasi harga) di dalamnya. Hanya saja yang membedakan antara najasy di dalam akad muamalah jual beli langsung dengan Serbu Seru Bukalapak ini adalah tidak berpengaruh pada harga, melainkan sengaja menarik banyaknya klik user pengguna jasa online Bukalapak.

4. Tidak ditetapkannya pembeli berdasarkan yang pertama mengakses melainkan ditentukan dan dipilih berdasarkan undian ini menunjukkan adanya transaksi pembelian barang yang sudah ditawar oleh orang lain dalam rangka memenangkan undian. Dalam transaksi ini juga tersimpan akad ju'âlah fâsidah (sayembara) yang rusak sehingga masuk unsur transaksi batil.

5. Bahwa setiap klik akses pada sebuah situs selalu ada nilai upah per kliknya (Pay Per Click/PPC). Orientasi pada banyaknya akses klik produk menunjukkan bahwa akad ini adalah gharar. Letak unsur gharar terletak pada produk hanyalah merupakan pemancing semata, sementara yang dikehendaki oleh Bukalapak adalah banyaknya klik dan kunjungan yang dari situ ia mendapatkan penghasilan tersendiri berbasis PPC.

6. Setiap klik akses yang tidak disertai dengan kepastian deal-nya barang dalam transaksi via internet, termasuk memenuhi unsur spekulatif (maisir) yang lazim merupakan bagian dari unsur perjudian.

Sebenarnya masih banyak problematika yang penting untuk diungkap. Namun, sepertinya hal ini membutuhkan uraian yang panjang. Insyaallah, ke depan kita akan gali satu per satu beberapa di antaranya yang merupakan bagian dari inti utama problem fiqih pada program Serbu Seru Bukalapak ini. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Selasa 14 Mei 2019 16:0 WIB
Mengenal Asuransi Syariah: Definisi dan Pola Transaksinya
Mengenal Asuransi Syariah: Definisi dan Pola Transaksinya
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108, paragraf 7, asuransi syariah didefinisikan sebagai: “Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola."

Menurut definisi ini, dapat digarisbawahi bahwa dalam asuransi syariah itu berlaku:

1. Premi yang dibayarkan peserta adalah masih sepenuhnya milik member secara kolektif. Mari biasakan untuk mencermati pengertian "milik kolektif" yang tentunya berbeda dengan "milik individu". Milik kolektif dapat dimaknai sebagai milik anggota yang secara bersama-sama terkumpul dalam satu kerja sama untuk saling ta'âwun dan takâful.

2. Premi dibayarkan dengan adanya syarat tertentu. Syarat yang dimaksud menyangkut bentuk penggunaan dana premi, dan berikut pengelolaannya agar dana premi tidak rusak.

3. Premi dikembalikan kepada anggota berdasar atas klaim

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat keputusannya bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang berisi tentang pedoman umum asuransi syariah, menjelaskan pengertian asuransi syariah sebagai ".......usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

Menurut definisi dari DSN MUI ini, prinsip kerja dari asuransi adalah:

1. Asuransi dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (ta'âwun) dan saling menanggung (takâful)

2. Premi asuransi dibayar dapat melalui dua macam jalur, yaitu investasi aset atau lewat jalan tabarru'

3. Pertanggungan klaim risiko disalurkan dengan basis akad yang sesuai

Berangkat dari dua pengertian di atas, ada hal penting yang harus digarisbawahi bahwa di dalam asuransi syariah, ada dua jenis akad yang dikembangkan oleh pemegang polis dan perusahaan, yaitu: akad tabarru' dan akad investasi. Semua hasil dana dari penerapan kedua akad ini adalah milik kolektif member

Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad yang digunakan untuk mengikat sesama anggota yang terlibat guna menolong peserta lain yang terkena musibah. Orientasi dari akad ini adalah nonprofit (tidak berorientasi pada laba). 

Melalui penerapan akad ini, seolah semua peserta sepakat bahwa ketika terjadi klaim dari salah satu anggota, mereka akan saling tolong menolong dengan rela mendonasikan premi yang dibayarkan guna membagi risiko yang mungkin terjadi pada salah satu peserta. Menurut khazanah asuransi konvensional, akad tabarru' ini terdapat pada pengertian sharing of risk (berbagi risiko).

Akad tabarru' dalam asuransi syariah dapat disalurkan melalui tiga pola penyaluran:

1. Melalui skema meminjamkan uang

Skema pinjaman yang diberikan oleh jasa asuransi syariah kepada member umumnya dilakukan dengan jalan:: 

a. Skema qardlu hasan, yang mana pihak member tidak diberi syarat apapun selain daripada pengembalian utangnya. 

b. Skema gadai (rahn), yaitu pinjaman dengan jaminan yang kelak harus ditebus lagi oleh member

c. Skema hiwalah. Pihak jasa asuransi berperan selaku mengambil alih tanggung jawab risiko dari member ke pihak lain, yang biasanya terdiri atas biaya pengobatan atau biaya risiko yang disyaratkan

Dengan skema ini, peminjaman dana yang diambil dari premi tabarru', tidak boleh mengambil atau mensyaratkan adanya 'iwadl, sebab adanya 'iwadl ini dapat mendorong pada jatuh ke dalam riba. 

2. Meminjamkan jasa 

Skema ini diterapkan melalui upaya peminjaman jasa terampil dan ahli yang dimiliki perusahaan kepada member

Ada tiga kemungkinan skema akad yang bisa diterapkan oleh pihak asuransi syariah kepada member, yaitu:

a. Akad wakâlah. Akad wakalah mensyaratkan pihak jasa asuransi berperan selaku wakil dari pemegang polis. Jadi dengan akad ini, pihak asuransi hanya boleh bertindak dengan atasnama pemegang polis, tidak lebih dari itu.

b. Akad wadî'ah. Dengan akad ini, pihak asuransi bertindak hanya selaku penjaga keberadaan premi anggota sampai terjadinya risiko yang dipersyaratkan.

c. Akad kafâlah. Akad ini memiliki basis hampir sama dengan akad wakâlah. Akan tetapi, pihak asuransi hanya berlaku sebagai pihak ketiga yang menjamin semua efek risiko yang ditanggung oleh pihak pemegang polis. 

Walhasil, ketiga akad ini pada dasarnya memiliki satu muara yaitu pihak asuransi berperan selaku wakil dari nasabah. Selaku wakil, pihak lembaga berperan hanya menyalurkan dana yang sudah terkumpul.

3. Memberikan sesuatu

Skema ini diterapkan dengan jalan, pihak jasa asuransi memberikan sesuatu kepada member secara cuma-cuma. Ada dua kemungkinan akad yang dipergunakan, yaitu:

a. Akad hibah dan shadaqah. Akad ini biasanya digunakan untuk menyalurkan dana melalui pemberian cuma-cuma kepada anggota asuransi yang terkena risiko. Sifat pemberian tidak membutuhkan pengembalian.

b. Waqaf, umumnya diberikan untuk keperluan umum dan agama. Pemberian ini sifatnya tidak bisa dipindahtangankan, melainkan harus kembali berupa nilai harta.

Akad Investasi

Maksud dari akad investasi adalah akad penanaman modal, yakni pemegang polis rela dengan premi yang dibayarkan untuk disalurkan pada jalur usaha tertentu oleh perusahaan guna memperbesar angka kemampuan pertanggungan risiko oleh perusahaan. Hal ini biasanya berangkat dari sebuah motif bahwa tidak mungkin perusahaan hanya mengandalkan angka premi yang dibayarkan anggota sebagai bagian pertanggungan. Harus ada jalur lain guna mengamankan kemampuan pertanggungan tersebut antara lain melalui pengembangan dana yang terkumpul melalui jalur profit. Hasil pengelolaan, sudah pasti adalah milik peserta asuransi secara kolektif, dan pihak pengelola berhak mendapatkan ujrah sesuai dengan posisinya dalam mekanisme investasi ini. 

Mengingat penyaluran ke jalur profit ini ada kemungkinan risiko laba dan tidak, maka dilihat dari sisi kepastiannya, jalur ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Jalur yang pasti aman dan untung

Biasanya jalur ini diterapkan dengan jalan menyalurkan harta premi yang ada untuk keperluan tijârah (niaga). Laba diperoleh melalui akad murâbahah, yaitu jual beli dengan keuntungan kepada pihak asuransi selaku wakil dari nasabah asuransi

2. Jalur yang adakalanya untung dan adakalanya rugi

Penyaluran akad ini sudah barang tentu harus dengan kesepakatan dari nasabah karena ada potensi kerugian yang memaksa anggota pemilik premi dan pemegang polis untuk turut ikut menanggung risiko investasi. Akad yang dipergunakan adalah akad mudlarabah (bagi hasil) dan akad musyarakah (kemitraan). 

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah bahwa ada satu catatan yang harus diperhatikan khususnya oleh perusahaan asuransi syariah. Catatan itu adalah bahwa kedua jalur skema penyaluran ini tidak boleh saling dipindahtangankan. Misalnya, premi yang sebelumnya untuk akad tabarru' tidak bisa dipindahkan menjadi akad investasi. Demikian pula sebaliknya, akad investasi tidak bisa dialihkan sebagai akad tabarru'. Wallâhu a'lam bish shawâb.

Tulisan ini merupakan hasil dari mencermati berbagai sumber dan sekadar kajian awal penulis. Semoga dapat menambah khazanah pengetahuan kita mengenai perasuransian syariah! Âmîn ya rabbal-'âlamîn.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Selasa 14 Mei 2019 11:30 WIB
Kejahatan Skema Piramida dalam Bisnis MLM
Kejahatan Skema Piramida dalam Bisnis MLM
Kejahatan memang bisa terjadi kapan saja, bukan hanya karena adanya niat dari pelakunya, akan tetapi karena adanya kesempatam. Demikian dituturkan oleh Bang Napi di sebuah acara yang kerap menghias layar televisi. Nah, kesempatan ini hadir salah satunya akibat ketidaktahuan masyarakat.

Ada banyak pelaku yang dengan tega memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ini guna mengecoh dan mengelabui korban dengan berbagai janji meraup keuntungan yang serba instan dengan tanpa perlu bekerja keras. Dana masyarakat diambil dan dikeruk dengan jalan ajakan bergabung dengan sebuah kegiatan usaha berkedok penjualan langsung berjenjang (multi-level marketing/MLM).

Dalam praktiknya, keuntungan yang dibagikan berupa passive income adalah berasal dari biaya yang digali dan dikumpulkan dari orang baru yang bergabung di kemudian harinya. Mereka yang dibayar umumnya adalah orang yang merekrutnya bersama-sama dengan jaringan di atasnya. Orang yang merekrut ini diistilahkan oleh mereka sebagai penerima jasa referensi (yang memberitahu). Jadilah kemudian skema pemasaran yang demikian ini disebut dengan istilah skema piramida pemasaran, inti utama dari money game.

Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk membayar bonus (passive income) 1 orang dibutuhkan 10 orang yang menyetor dan bergabung sebagai anggota. Kemudian untuk membàyar 10 orang ini, diperlukan 100 orang baru yang ikut bergabung, begitu seterusnya. Dengan demikian, suatu saat uang yang masuk dari orang yang baru tidak mencukupi kecepatannya guna memberikan passive income yang telah masuk sebelumnya. Di sinilah bom waktu itu akan meledak.

Sistem penjualan langsung yang benar adalah "bonus" didapatkan dari produk yang terjual. Model demikian ini adalah bersifat baku bahkan diakui oleh syariat. Lantas mengapa sistem piramida yang terlarang itu marak ada di Indonesia? Untuk menjawab masalah ini dibutuhkan kilas balik terhadap sejarah perundang-undangan sistem dagang di Indonesia. Tapi kiranya, sistem ini sudah mendapat pelarangan melalui penerapan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem Perdagangan. 

Yang perlu diketahui bahwa praktik larangan penggunaan sistem dagang piramida yang terlarang diketahui setelah adanya delik aduan. Ini menandakan bahwa penipuan sudah terjadi dan ada korban sehingga sulit diatasi, apalagi ditanggulangi. Itulah sebabnya butuh adanya peraturan yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta hukuman yang bisa menghentikan praktik ini sebelum jatuh korban-korban berikutnya. Sayangnya hal ini sedikit mengalami keterlambatan. 

Praktik yang umum ditemui di lapangan dari sistem berkedok penjualan langsung ini juga mulai mengalami modifikasi. Jika dulunya hanya berbasis kedok investasi, tapi kali ini berkedok penjualan produk. Pendaftaran dijadikan kedok penarik dana. 

Baca juga:
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
Uang pendaftaran dalam jumlah besar ditarik bersama dengan pengiriman paket produk yang mungkin harganya tidak sebanding dengan nilai uang yang disetorkan. Produk di sini sifatnya hanya kedok belaka untuk penarik dana besar melalui pendaftaran. 

Sudah pasti korban langsungnya adalah masyarakat luas yang dalam beberapa hasil catatan penelitian diketahui mencapai triliunan rupiah. Ini sudah termasuk masif dan merupakan tanggung jawab nasional sehingga tidak cukup hanya melalui perang media. Harus ada sistem regulasi pada tingkatan nasional, yakni lewat Undang-Undang. Secara tidak langsung, dengan maraknya money game lewat praktik-praktik tidak sah semacam itu, mereka yang melakukan sistem penjualan langsung yang sah dan benar justru menjadi korban. Sistem pemasaran yang dipergunakannya dibajak demi meraup keuntungan individu. Citra perusahaan yang menangani "penjualan langsung yang sah" secara otomatis menjadi buruk di mata konsumennya, akibat pembajakan tersebut. Setidaknya, regulasi pemasaran yang diperlukan dalam hal ini adalah:

1. Regulasi yang menyatakan perlunya melindungi produk-produk yang dipasarkan dengan sistem direct selling (penjualan langsung).

2. Perlunya regulasi yang berpihak kepada pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya melalui direct selling.

Sistem direct selling pada dasarnya merupakan praktek penjualan secara langsung dengan niat melindungi pengusaha kecil mandiri dari pengusaha retail konvensional yang menjual dalam sistem gerai-gerai, seperti toko, supermarket, dan minimarket. 

Perbedaan direct selling dengan pengusaha retail konvensional adalah dalam sistem penjualan retail konvensional, gerai-gerai yang dibuka ini bersifat pasif. Mereka menunggu pembeli datang. Pengenalan produknya dilakukan melalui strategi komunikasi massa, misalnya lewat iklan dan lain sebagainya. Hal ini tidak terjadi pada perusahaan direct selling. Mereka aktif menjemput bola ke masyarakat, menerangkan manfaat, cara penggunaan, dan kelebihan dari produknya. Jika produk ini sudah mendapatkan kesadaran (perhatian dan penerimaan) dari masyarakat, maka sudah seharusnya produk tersebut terus dipasarkan secara eksklusif dengan sistem direct selling ini. Efek akhirnya, jerih payah tenaga marketing yang telah bergerilya bertahun-tahun tidak dirugikan oleh gerai-gerai konvensional tersebut. Dengan demikian, penguatan dan perlindungan dalam bentuk regulasi undang-undang. Termasuk di dalam bagian dari regulasi tersebut adalah yang bisa membedakan antara sistem piramida pergadangan yang terlarang dan yang tidak dilarang, khususnya secara syariat. 

Ada beberapa catatan penting guna memenuhi regulasi tersebut, yaitu:

1. Ada pengakuan Undang-Undang terhadap model pemasaran penjualan langsung berjenjang. Sudah pasti hal ini dengan rincian definitif berupa penjualan langsung adalah metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan langsung ke konsumen di luar lokasi tetap penjualan eceran (retail)

2. Agar dapat membedakan antara penjualan langsung yang sah dan tidak, maka perlu ada pengakuan dari mesin regulasi bahwa yang dimaksud dengan penjualan langsung berjenjang (MLM) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus "yang diperoleh berdasarkan hasil penjualan barang dan atau jasa kepada konsumen." Keberadaan penegasan ini setidaknya dapat mengeliminir kemungkinan berlakunya MLM yang menerapkan bonus berbasis pungutan uang pendaftaran dari anggota. 

3. Selanjutnya demi menghindari penyelewengan timbulnya MLM money game, perlu dicantumkan secara tegas tentang pengertian distribusi. Distribusi barang dan atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang, hanya dapat dipasarkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjial yang resmi terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung dan perusahaan penjualan langsung berjenjang. 

Demikian kiranya perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa ada penjualan langsung berjenjang yang sifatnya money game dan tidak. Ke depan, perlu kiranya perlindungan terhadap citra dari perusahaan yang menerapkan sistem penjualan langsung ini yang selama ini dirusak oleh MLM abal-abal. Regulasi diperlukan secara umum adalah untuk melindungi masyarakat dari korban praktik MLM abal-abal ini. Jika perlu, dalam regulasi ini perlu ditetapkan juga tentang sanksi yang bisa memberi efek jera terhadap pelaku asusila sistem perdagangan langsung ini. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Jatim.