IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman

Selasa 21 Mei 2019 20:0 WIB
Share:
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) NU Tahun 2002 menyatakan bahwa hukum bunga bank dibagi menjadi tiga, yaitu haram, boleh dan syubhat. Keputusan boleh didasarkan karena perbankan syariah sepenuhnya belum tersebar secara merata di semua wilayah Indonesia. Masyarakat masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari perbankan konvensional, bahkan hingga kini.

Demikian juga dengan status syubhat disebabkan harus ada pemilahan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Untuk skala produktif, maka bunga bank sebagai risiko kredit bank adalah diperbolehkan, tapi bila untuk pinjaman konsumtif, maka statusnya dihukum haram. Di satu sisi diputus haram, sementara di sisi yang lain diputus boleh menjadikan secara umum hukum bank adalah syubhat. Keputusan ini diputus kurang lebih tahun 2002. 

Sebenarnya, bagaimana sih bunga bank itu ditetapkan oleh perbankan? Mari kita pelajari seputar wawasan 5 praktik sistem bunga perbankan sehingga mempengaruhi besarnya pinjaman dan pencairan dana pinjaman serta angsuran! 

Bagi pembaca yang sudah biasa melakukan kontak pinjam meminjam dengan perbankan, misalnya sebagian besar masyarakat kecil warga negara kita yang tinggal di pedesaan, kadang bingung ketika berhadapan dengan perbankan. Ada yang mengeluh, kog cicilannya besar, kog dana yang cair tidak utuh, dan lain sebagainya. Sudah pasti hal ini banyak mengundang tanya oleh mereka disebabkan orang pinjam uang 3 juta, tapi yang cair hanya 2,75 juta. Ke mana yang 250 ribunya? Kebingungaj ini mungkin terjadi akibat ketidaktahuan dan ketidakmengertian akan maksud dari bunga pinjaman. Untuk itu, penting kiranya penulis hadirkan dalam tulisan ini sebagai bahan pengetahuan. Soal hukum, penulis kira sudah final untuk sementara waktu.

Perlu pembaca ketahui bahwa besarnya cicilan pengembalian tidak hanya dipengaruhi oleh tenor (jangka waktu pelunasan) dan besarnya suku bunga yang diberikan perbankan, akan tetapi kadang juga dipengaruhi oleh sistem bunga yang diberlakukan oleh kreditur (perbankan). Jadi, catat baik-baik, ya! "Sistem Bunga"! 

Sebagai seorang debitur, hendaknya pembaca tidak hanya terpaku pada melihat lamanya tenor pinjaman atau besarnya bunga! Pembaca hendaknya memperhatikan dengan seksama dan menghitung-hitung sistem bunga yang berlaku dan diterapkan oleh bank tersebut. Apa saja sistem bunga itu? Mari kita telusuri!

Ada 5 model sistem bunga yang dipergunakan oleh bank dalam memperhitungkan bunga atas suatu pinjaman.

1. Sistem Sliding Rate

Melalui sistem ini, perbankan memberikan pembebanan atas pinjaman "semakin menurun" dari periode ke periode cicilan dalam rentang jangka waktu pelunasan (tenor). Biasanya pembebanan bunga dihitung berdasarkan saldo pinjaman setelah dikurangi cicilan setiap periode. Istilah lain dari sistem sliding rate ini adalah bunga efektif (BE). Karakteristik dari penerapan sistem ini yang paling mudah dikenali adalah, besaran cicilan yang dari waktu ke waktu semakin menurun. 

2. Sistem Flat Rate

Ciri khas dari metode ini adalah besarnya angka pembebanan bunga ditambah pokok pinjaman yang selalu sama dari waktu ke waktu. Misalnya jika cicilan ditetapkan 300 ribu rupiah per bulan, maka sampai akhir tenor pinjaman besarannya akan selalu segitu. Berbeda dengan sliding rate. Jika bulan ini cicilannya 300 ribu, bulan depan bisa jadi akan berkurang menjadi 295 ribu, bulan depannya lagi berkurang, demikian seterusnya sampai akhir masa cicilan dan penurunan jumlah saldo pinjaman. Jadi, jika misalnya Anda pinjam uang misalnya 120 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per annual (flat rate) dengan tenor 12 bulan, maka cicilan Anda setiap bulannya mungkin akan berkisar sebagai berikut:

a. Pokok hutang = 120 juta : 12 bulan = 10 juta/bulan
b. Bunga per bulan = (10% × 120 juta)/12 bulan = 1 juta/bulan
c. Besaran cicilan pinjaman setiap bulan akan menjadi: 10 juta + 1 juta = 11 juta per bulan

Jadi, jika perbankan menerapkan sistem bunga flat rate, maka besaran cicilan yang harus disiapkan oleh debitur adalah sebesar 11 juta per bulan selama satu tahun

3. Sistem Floating Rate

Sistem ini juga sering disebut sebagai sistem bunga mengambang. Simak baik-baik pada makna dari mengambang!

Tahukah Anda bahwa pergerakan suku bunga bank dipengaruhi oleh pergerakan bunga di tingkat pasar uang (pasar modal)? Nah, sistem floating rate ini berjalan secara fleksibel mengikuti pergerakan rasio suku bunga di pasaran itu. Akibatnya, besaran cicilan setiap waktu tidak sama karena pasar senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya sistem ini tidak diberlakukan pada bunga pinjaman ke nasabah. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk bunga obligasi (surat utang). Bank syariah kadang menerapkannya untuk pembiayaan KPR. Ah yang benar? 

Anda akan tahu persisnya penerapan ini saat Anda mengajukan pembiayaan KPR di perbankan syariah dan Anda keberatan dengan margin awal lalu minta penurunan margin. 

Misalnya margin awal ditetapkan berbunyi 11.2% p.a Eff berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Kemudian Anda mengajukan permohonan perubahan menjadi margin baru. Lalu diputuskan 8.5% p.a floating rate. Ini artinya bahwa yang dimaksud dengan "p.a Eff" artinya adalah bunga per tahun efektif. Maksud dari tahun efektif adalah tahun yang ditunjuk oleh transaksi itu, yaitu 14 Juni 2020. Adapun bunga yang ditawarkan oleh perbankan syariah saat itu adalah sliding rate (bunga menurun). Dengan Anda mengajukan bunga 8.5% floating rate, itu artinya selama periode sampai 14 Juli 2020, Anda akan dikenakan bunga yang berbasis pasar. 

Apa yang barusan kita bahas ini dapat ditemukan tidak hanya pada bank konvensional. Bahkan apa yang penulis sampaikan di atas berdasarkan term klausul perbankan syariah pada pengajuan pembiayaan KPR. 

4. Sistem Add-on

Menurut pakar dunia perbankan, sistem add-on sering dipergunakan untuk paket produk perbankan perkreditan konsumtif dan perdagangan, misalnya repurchase agreement (Repo), SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan Sertifikat Deposito. 

Bagaimana pola sistem add on ini diberlakukan? Berikut ini ilustrasinya:

Misalnya seorang nasabah mengajukan kredit sebesar 100 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per annual dengan add-on. Dari sini, maka kalkulasi kredit tersebut menjadi sebagai berikut:

Besaran uang yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar 100 juta ditambah dengan 100 juta kali 12% sehingga total sama dengan 100 juta ditambah 12 juta rupiah sama dengan 112 juta rupiah. 

Karena sistem add-on adalah  berbasis bunga tahunan, maka angka 112 juta dibagi menjadi 12 bulan sehingga sama dengan 9.333.333 rupiah. Dengan demikian sistem bunga add-on ini menyerupai sistem flat rate. Cirinya adalah cicilan setiap bulannya sama besarnya. Yang membedakan antara keduanya adalah jika flat rate, ada pemisahan antara bunga dengan cicilan pokok, sementara sistem bunga, langsung diglobalkan sehingga tidak ada pemisahan. 

5. Sistem Discount Rate

Pada bentuk pinjaman sistem discount rate, uang yang diberikan ke nasabah peminjam biasanya dipotong terlebih dahulu dengan akumulasi bunga yang harus dibayar. Misalnya, jika seorang nasabah meminjam uang 100 juta dengan suku bunga sebesar 10% per annual (per tahun), maka besaran uang yang diterimakan ke nasabah adalah sebesar:

100 juta - (100 juta x 10%) = 100 juta - 10 juta = 90 juta. 

Uang sebesar 10 juta dianggap sebagai cicilan pertama dari nasabah perbankan. Dengan demikian, besaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah tinggal pinjaman pokok saja, yakni 100 juta. Cicilan per bulan ditentukan dengan membagi 100 juta dengan 12 bulan, sehingga sebesar 8.33 juta rupiah.

Bagaimanakah lembaga pembiayaan rakyat syariah memodifikasi kelima model suku bunga ini ke dalam produknya, semoga ke depan bisa dihadirkan dalam forum kanal ekonomi syariah ini. Intinya bahwa, semua bentuk pinjaman perbankan, besar kecilnya margin keuntungan (dalam lembaga keuangan syariah) dan suku bunga (dalam lembaga komvensional) memiliki akar kebijakan yang sama. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:
Senin 20 Mei 2019 23:0 WIB
Transaksi E-Contract dalam Perjanjian Bisnis di Era Digital
Transaksi E-Contract dalam Perjanjian Bisnis di Era Digital
Era sekarang adalah era digital. Hampir tiap individu masyarakat memiliki perangkat digital dan bisa melakukan relasi dengan banyak pihak hanya berbekal perangkat telepon seluler yang dimilikinya. Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar sudah menyikapi perkembangan dan kemajuan zaman ini dengan salah satu bahasannya tentang konsep ittihâdul majlis (konsepsi dianggap tunggalnya sebuah majelis).

Jika pada akad transaksi klasik, akad harus dilakukan dengan jalan saling bertemu muka secara langsung, tapi karena keberadaan wasîlah media elektronik, hal itu bisa disikapi dengan konsep lain yang lebih ramah terhadap kemajuan. Ini adalah bukti bahwa syariat Islam adalah shalihun li kulli al-zamân wa al-makân (senantiasa sesuai dengan era dan massa). Itulah sebabnya, kali ini penulis mengangkat tema mengenai relasi e-contract sebagai wasîlah bisnis dan usaha.

E-contract atau biasa dikenal dengan istilah perjanjian elektronik, dewasa ini sangat marak dilakukan dalam bentuk transaksi bisnis era digital. Lahirnya Fintech, aplikasi dasar PPoB menjadi salah satu bagian dari e-contract. Tidak berhenti sampai di situ, e-mail sebagai soko guru utama e-contract menjadi hal yang pokok bagi terbentuknya akun e-contract. Itulah sebabnya, e-mail acap dijadikan sasaran aksi kejahatan pembobolan akun oleh pelaku kejahatan dunia digital. Maka dari itu, semakin ke sini, perlindungan terhadap e-mail dan bahkan perangkat elektronik menjadi semakin diperketat. 

Mesin pendeteksi yang dimiliki Google atau Yahoo seringkali mengirim notifikasi apabila e-mail seseorang tiba-tiba diakses oleh orang lain atau diakses sendiri dengan perangkat yang berbeda. Sebenarnya pengetatan ini bukan lahir begitu saja, melainkan sudah ada kejadian yang seringkali berulang berupa aksi pembobolan e-mail tersebut terjadi. Dari situ, banyak pelaku kejahatan bisa dengan leluasa menguras kekayaan pemilik akun, hanya berbekal akun yang diretasnya itu. Bahkan seandainya pemilik akun pernah mengakses e-contract dengan email dan turut menyertakan kartu kredit di dalamnya, maka jangan heran bila tiba-tiba kejadian ada tanggihan membengkak dari kartu kredit tersebut. 

Menyadari akan hal itu, perusahaan handphone juga sudah menyikapinya dengan menerapkan kebijakan satu handphone, satu akun. Jika handphone tersebut dijual ke orang lain, maka harus dijembatani dengan wasilah menghubungi pihak customer service (CS) yang umumnya ada di setiap kota tempat ia berada. Demikian juga dengan kartu SIM, sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk mendaftarkan setiap kartu SIM yang dipergunakan oleh pemilik handphone. Sejatinya semua ini adalah bagan dari usaha perlindungan pengguna dalam rangka transformasi teknologi klasik ke teknologi ramah digital. 

Sesuai dengan karakter standar bisnis yang efektif dan efisien, teknologi adalah sebuah keharusan untuk diterapkan. Sudah pasti ada yang meragukan terkait dengan kekuatan hukum perjanjian elektronik ini di mata hukum positif negara. Bisa dipahami bahwa hal itu diakibatkan peralihan konsep dari fisik menuju maya dengan karakteristiknya tidak nyata secara fisik. Misalnya dalam transaksi jual beli yang semula mengharuskan tahu barang menjadi tahu spec-nya (maushûf). Ada pergeseran makna antara transaksi jahâlah (tidak mengetahui) menjadi transaksi dijamin (fi al-dzimmah). Dengan demikian, dengan e-contract ini, orang menjadi banyak beralih dari jual beli secara fisik menjadi jual beli dengan akad salam (bai' maushûfin fi al-dzimmah). Jika hal ini tidak disikapi dengan pengetatan perangkat e-contract yang dipergunakan, maka sudah pasti akan banyak transaksi gharar yang akan terjadi di belakang hari. Untuk itu, mari kita selidiki aspek perangkat hukum yang berlaku saat ini terhadap keamanan e-contract!

Dalam pembuatan e-contract, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Dasar hukum yang secara khusus mengatur legalitas e-contract belum dimiliki oleh negara kita. Semua bentuk perjanjian dan transaksi bisnis yang melewati e-contract masih disandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Pasal 18 ayat 1 telah menyatakan secara tersirat bahwasanya transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat antara kedua pihak. Dengan demikian, e-comtract sifatnya diakui dan sah secara hukum.

2. Masalah yang diduga akan muncul ketika terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan mekanisme pembuktian bila hal ini tetap mengacu pada buku IV Burgerlijk Wetbook (BW), yang isinya kurang lebih adalah bahwa bukti tertulis harus berupa tulisan otentik (Pasal 1867). Nah ini yang menjadi titik lemah dari e-contract. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sifat dari e-contract adalah intangible (mudah diubah) sehingga dapat berakibat pada lemahnya validitas dokumen. Hal yang paling mendasar adalah pada aspek signature (tanda tangan), meskipun keberadaan e-signature sudah diakui secara hukum sebagaimana bunyi Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 

Praktik e-signature ini sekarang marak diterapkan oleh perusahaan ekspedisi. Kadangkala ada juga sebagian dari kita menyimpannya berupa file tanda tangan sehingga dengan mudah tinggal tempal tempel ke sebuah surat e-contract. Ini adalah bagian dari fenomena yang tak bisa dipungkiri sebagai imbas teknologi. Akibatnya, kadang kedua pihak yang sedang melakukan transaksi e-contract memaksa harus mengambil sebuah kesepakatan baru, yaitu apakah tanda tangan yang dibubuhkan dalam e-contract harus berupa tanda tangan basah atau cukup dengan e-signature. Mengingat bahwa dewasa ini sudah cukup banyak alat dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat e-signature. Buktinya mana? Buktinya adalah e-KTP anda itu sendiri atau Kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi). Tanda tangan di atss kedua kartu itu adalah bukti e-signature.

3. Mengingat bahwa aspek peraturan dan perundang-undangan merupakan hal penting dan pokok dalam penyelesaian lewat jalur hukum, maka sudah barang tentu pilihan dari sisi yurisdiksi hukum sangatlah perlu dipertimbangkan oleh para pelaku e-contract, sehingga bila terjadi penyalahgunaannya, dapat dengan mudah untuk diusut akar masalah sengketa yang terjadi. Untuk itu, klausul hukum ini penting untuk dicantumkan dalam e-contract agar kelak di kemudian hari bisa dipergunakan sebagai dasar pijakan bila terjadi perselisihan / sengketa.

Meskipun dokumen digital masih menyisakan banyak aspek kelemahan dari sisi hukum penjaminnya, akan tetapi ditinjau dari aspek fiqih, tidak dijumpai adanya unsur yang menyebabkan diharamkannya. Justru fiqih memberikan kran yang lebar (fathu al-dzarî'ah) guna melakukan inovasi tersebut. Karena bagaimanapun, ia adalah imbas dari kemajuan zaman yang tidak bisa dihindari dan bahkan kelak bisa jadi menjadi sarana vital pergerakan dan pergeseran ekonomi. Tentu dalam hal ini, kajian fiqih perlu mengakomodir perkembangan teknologi tersebut. 

Memaksakan hukum fiqih agar senantiasa dinamis dengan perkembangan teknologi tentu merupakan hal yang sulit dan menyita tenaga, akal dan pikiran. Sudah barang tentu regulasi berbasis fiqih ini harus tetap mengacu pada prinsip dasar serta asas hukum yang berlaku di masyarakat. Outputnya, masyarakat pengguna teknologi tidak perlu takut akan keabsahan transaksi dari sisi fiqihnya, mengingat kajiannya sudah ramah teknologi. Wallâhu a'lam bish shawâb.


Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudlu'iyah LBMNU PWNU Jawa Timur

Ahad 19 Mei 2019 14:0 WIB
Mencermati Tren dan Jenis Pinjaman Online Jelang Lebaran
Mencermati Tren dan Jenis Pinjaman Online Jelang Lebaran
Aktivitas pinjaman online berbasis jaringan ke jaringan (peer to peer/P2P lending) menunjukkan peningkatan jelang lebaran 2019. Rating peningkatan kurang lebih terjadi sebesar 20% dari kondisi normal. Disinyalir bahwa peningkatan ini meningkat seiring upaya memenuhi kebutuhan baik komsumtif maupun produktif. Demikian data ini dilansir oleh Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, masyarakat disinyalir memakai skema pinjaman jangka pendek guna menalangi kebutuhan aksi beli borong yang butuh disegerakan. Skema ini diduga dipengaruhi oleh Tunjangan Hari Raya (THR) yang sebentar lagi akan mereka terima. Sebagai salah satu contoh kebutuhan yang perlu disegerakan ini misalnya adalah kebutuhan akan booking tiket mudik. Umumnya saat hari H diterimakannya THR, kadang tiket itu sudah habis. Itulah sebabnya, mereka mengantisipasinya jauh-jauh hari dengan melakukan booking lebih dulu. Adapun jaminan yang mereka andalkan untuk melunasi adalah cairnya dana THR itu. 

Sebagian lagi, ada masyarakat yang memanfaatkan dana pinjaman itu untuk membeli keperluan lebaran. Antisipasi banyaknya toko yang tutup menjelang lebaran sudah didahului dengan memborong kebutuhan lebaran tersebut jauh hari sebelumnya. Hal ini kadang juga demi menghindari kenaikan harga pokok barang dan kebutuhan pada saat Ramadhan hingga lebaran tiba.

Dari sisi produksi, pinjaman online ini sering dimanfaatkan untuk menambah modal yang dibutuhkan segera oleh pengusaha saat mereka kepepet dana ketika hendak memperbanyak stok produksi. Biasanya para peminjam ini terdiri dari para pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana cepat yang mana hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh industri perbankan. Biasanya para usaha mikro ini memanfaatkannya seiring platform e-commerce yang menunjukkan tren peningkatan akibat momen tertentu. Tren peningkatan ini membutuhkan suntikan modal cepat. Dengan pola pinjaman ini, pengusaha diharapkan tidak kehilangan peluang peningkatan permintaan produk berbasis momentum tersebut. 

Adapun terkait dengan bunga pinjaman selama puasa ini, bunga pinjaman ditetapkan maksimal sebesar 0.8 persen per hari dengan batas maksimal tenor bunga tidak lebih dari 100% dari nilai pinjaman. 

Pola pemanfaatan aplikasi Fintech ini sebenarnya tidak hanya terhenti pada P2P lending, akan tetapi juga Fintech digital e-commerce. Perbedaannya, pada aplikasi Fintech Digital e-commerce memberikan tawaran cashback dan diskon. 

Jenis-Jenis Pinjaman Online

Berdasarkan hasil review penulis, jenis pinjaman online bisa dibedakan menurut jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga yang ditawarkan, agunan dan tujuan pembiayaan. Melihat cara pembagiannya ini, maka Pinjaman Online seolah tidak ada bedanya dengan pembagian pinjaman konvensional. Lebih lanjut mari kita telaah satu per satu!

1. KTA (Kredit Tanpa Agunan) merupakan produk pinjaman online dengan tidak mensyaratkan adanya agunan/jaminan atas kredit yang diambil oleh nasabah. Syarat yang diajukan oleh perusahaan jasa pinjaman ini biasanya adalah kepemilikan kartu kredit dari calon peserta. 

2. Kredit Karyawan. Produk ini dirancang khusus untuk para karyawan yang aktif bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Syarat utama yang diajukan oleh jasa online biasanya berupa SK Pengangkatan Pegawai dan rekomendasi dari pejabat atau atasan calon nasabah ditambah dengan slip gajinya.

3. Kredit Kendaraan dan rumah. Salah satu produk terbaru yang dilaunching oleh jasa pinjaman online adalah kredit kendaraan dan rumah. Jasa ini untuk menjembatani  calon nasabah yang ingin memiliki kendaraan atau rumah dengan jalan mencicil. Syarat utama yang dibutuhkan biasanya terdiri dari slip gaji calon peserta, untuk kredit kendaraan disyaratkan memiliki tempat tinggal sendiri dan downpayment (uang muka) sesuai dengan ketentuan.

4. Pinjaman Usaha. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk menalangi kebutuhan permodalan usaha oleh calon peserta. 

Perkembangan Jumlah Nasabah Pinjaman Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah perusahaan jasa penyedia jasa pinjaman online mencapai 100.940 (tahun 2017). Adapun jumlah nasabah, dibandingkan dengan tahun 2016, mengalami peningkatan hingga 58.1% pada tahun 2017 dengan total akhir nasabah sebanyak 237.159 nasabah. Angka terakhir dana kredit yang dikucurkan oleh lembaga jasa pinjaman online ini mencapai 2.56 triliun rupiah. Sebuah angka pertumbuhan dan perkembangan yang fantastis. 

Menurut analisa sementara, mengapa terjadi peningkatan segitu besar, adalah disebabkan prosesnya yang cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. 

Faktor lain yang turut memicu pertumbuhan tersebut adalah syaratnya yang mudah, fleksibel dengan hanya bermodal smartphone dan kuota data internet, kalkulator kredit yang diperingan. Keberadaan kalkulator kredit ini sering dijadikan dasar banyaknya nasabah yang lari ke jasa yang satu ini. Alasannya yaitu ketidakmampuan finansial bukan menjadi alasan utama batalnya pinjaman. Selain itu, sifat kompetitif yang disajikan oleh jasa pinjaman online ini adalah dilakukan dengan jalan menyediakan sejumlah produk yang beragam dan tidak kalah oleh perbankan. 

Pinjaman online merupakan jasa penyedia fasilitas kredit yang disediakan oleh jasa penyedia keuangan dan beroperasi secara online. Kebutuhan masyarakat akan jasa ini semakin meningkat di hari menjelang lebaran 2019. 

Pinjaman online mengampu dua jalur pinjaman baik untuk konsumtif dan produktif. Pinjaman online berbasis kredit, dilakukan melalui transaksi adanya bunga pinjaman ditambah basis tenor dan jumlah pinjaman serta jenis produk pinjaman.

Terakhir penulis berpesan agar senantiasa bijaklah dalam pengelolaan dana Anda dan kenali unsur-unsur penyusun produk pinjaman online, sebelum anda terlibat di dalamnya! Mungkin anda selanjutnya bertanya: apakah ada pinjaman online dengan prinsip syariah? Dan bagaimana pola yang dilakukan? Kelak akan kita bahas dalam kesempatan lain. Kelak insyaallah akan dikupas dalam kesempatan tulisan lain. Wallâhu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 17 Mei 2019 22:15 WIB
Status Perusahaaan Asuransi Syariah dalam Investasi
Status Perusahaaan Asuransi Syariah dalam Investasi
Premi merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh peserta asuransi pemegang polis kepada perusahaan jasa asuransi sebagai tanda bahwa dirinya terikat dalam akad saling tolong menolong dan saling menanggung risiko antar sesama anggota peserta asuransi. Ada tiga jenis premi, yaitu:

1. Premi Tabungan. Premi ini merupakan turunan dari dana tabungan pemegang polis. Premi ini dikelola oleh perusahaan asuransi dengan hasil akhir berupa amggota akan mendapatkan haknya sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil penyaluran jalur investasi. Premi tabungan ini biasanya akan diberikan kembali kepada anggota seiring yang bersangkutan memutuskan berhenti sebagai peserta asuransi. Beberapa literatur menyebut bukan akumulasi preminya yang diberikan seiring adanya ikatan berupa niat ta'âwun dari peserta ketika masuk menjadi anggota. Yang diberikan oleh perusahaan biasanya berupa hasil dari nisbah bagi hasil. Ingat bahwa premi pada dasarnya adalah milik anggota, sehingga apapun yang terjadi pada miliknya dalam pengelolaan, maka anggota berhak mendapatkan nisbah bagi hasil tersebut!

2. Premi Tabarru'. Premi ini dibayar dengan basis hibah (pemberian cuma-cuma yang ditentukan) oleh pemegang polis. Tujuan dari hibah ini diperuntukkan untuk tolong menolong sesama anggota pemegang polis asuransi. Mengingat sudah dihibahkan, maka besaran premi yang terkumpul adalah hak milik perusahaan, sehingga bila anggota memutuskan berhenti sewaktu-waktu, ia tidak bisa mengambil premi yang pernah dibayarkannya.

3. Premi Biaya. Premi ini dibayarkan oleh anggota dengan basis sebagai ujrah (upah) bagi perusahaan asuransi yang sudah mengelola dan menjamin dananya. Ingat dengan qaidah bahwa perusahaan asuransi kedudukannya adalah selaku wakil dari member. Sebagai wakil maka ia berhak mendapatkan ujrah. Ujrah tersebut diperoleh dari premi biaya ini. Sudah pasti, pengelolaan yang dimaksud dengan mendapatkan ujrah dari premi biaya adalah pengelolaan terhadap premi tabarru'. Untuk premi tabungan yang mana perusahaan harus menyalurkannya dalam investasi, maka ia mendapatkan ujrah dari bagi hasil. Namun, ada juga perusahaan yang hanya mengambil hak ujrahnya berdasar premi biaya ini saja. Sementara hasil pengelolaan dari premi tabarru' dan premi tabungan dikembalikan seluruhnya untuk pemegang polis seluruhnya.

Dalam praktiknya, ketika seorang anggota memutuskan diri untuk menjadi member dari asuransi syariah, maka ia disodori klausul yang berisi keterangan ketiga premi di atas sekaligus peruntukannya. Sampai di sini, maka jelas sudah kedudukan masing-masing premi tersebut dalam bingkai fiqihnya. 

Cara Penetapan Premi

Bagaimana premi tersebut ditetapkan oleh perusahaan? Kiranya pertanyaan penting ini layak untuk mendapatkan penjelasan. Ada beberapa langkah menetapkan besaran premi yang harus dibayar oleh pemegang polis, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kalkulasi besaran premi. Kalkulasi dilakukan dengan jalan mempertimbangkan:

a. Premi murni yang dihitung berdasarkan 'profil kerugian' akibat pengambilan jalur asuransi tertentu. Misalnya untuk asuransi pendidikan, maka kerugian ini dihitung sekurang-kurangnya berdasarkan pengalaman pengelolaan di 5 tahun terakhir. Tujuannya mengantisipasi lonjakan biaya pendidikan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

b. Pendapatan termasuk di dalamnya adalah komisi bagi agen asuransi yang terlibat dalam menjaring anggota

c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya

2. Besaran premi ditetapkan pada tingkat harus mencukupi, tidak melebihi dan tidak diskriminatif. Tentu dalam hal ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang tidak berlebih-lebihan sehingga dapat mengakibatkan tidak sebanding dengan manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota. Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa tabiat anggota ketika berhadapan dengan perusahaan jasa, sudah pasti berharap mendapatkan manfaat. Jadi, tidak mutlak tabarru' dan ta'awun, dan ini pula yang menjadi latar belakang dibaginya premi menjadi tiga macam golongan.

Di dalam asuransi jiwa (misalnya), proses kalkulasi besaran premi yang kelak berpengaruh terhadap besarnya santunan yang diberikan oleh perusahaan atas dasar klaim anggota, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Produk yang ditawarkan
2. Lamanya masa asuransi
3. Usia peserta
4. Kesehatan peserta
5. Jumlah peserta

Usia peserta ini dianggap berpengaruh terhadap kelak besaran santunan klaim yang diberikan oleh perusahaan mengingat hubungannya dengan besaran premi yang sudah dibayarkan. Tentu saja dalam hal ini, dasar pertimbangan perusahaan adalah faktor keadilan bagi peserta yang lain yang sudah lama ikut asuransi dan membayar premi sehingga berpengaruh terhadap dana yang tersedia dan dimiliki perusahaan. Demikian halnya dengan jumlah peserta yang ikut terlibat dalam keanggotaan asuransi, menjadi faktor penting yang mempengaruhi secara langsung terhadap besaran dana jaminan untuk keperluan pertanggungan risiko tersebut. 

Dalam operasionalnya, perusahaan yang dipercaya mengumpulkan dana anggota ini harus menyalurkannya dalam wilayah yang halal dan dibenarkan secara syariat. Demikian pula terhadap hasilnya, perusahaan dituntut untuk melakukan penyaluran kepada peserta sebagaimana klausul yang sudah disepakati di awal pendaftaran.

Selanjutnya yang dimaksud dengan status perusahaan asuransi dalam tulisan ini adalah menjelaskan kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam hubungannya dengan member dan wilayah/jalur investasinya. Basis pengelolaan dalam hal ini sudah pasti adalah upaya menghasilkan keuntungan yang bisa ditambahkan ke dalam akumulasi dana premi kolektif.

Berdasarkan tinjauan akad investasi, maka status perusahaan dalam hubungannya dengan member asuransi syariah, adalah sebagai berikut:

1. Anggota asuransi berperan selaku pemilik modal

2. Perusahaan asuransi berperan selaku mudlârib (pengelola) yang berhak mendapatkan ujrah (gaji). Peran ini terjadi manakala  investasi yang dimaksudkan adalah dikelola sendiri oleh perusahaan.

3. Perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari pemodal yakni anggota. Peran ini terjadi apabila jalur investasi yang dimiliki tidak dikelola sendiri oleh perusahaan melainkan ia harus menjalin patungan dengan perusahaan lain. Misalnya, berita terbaru yang terjadi PT Asuransi Jiwa Sraya yang hendak berinvestasi dalam pengembangan jalur tol. Dalam pada ini, maka peran perusahaan adalah selaku wakil dari anggota yang terlibat didalamnya. Sebagai wakil, sudah barang tentu perusahaan berhak mendapatkan fee (ujrah). Dan ujrah ini bisa diperoleh lewat premi biaya atau lewat kesepakatan klausul investasi antara perusahaan dan anggota. Sudah barang tentu akadnya ada di depan dan bisa diketahui oleh member saat ia mendaftar asuransi.

Sekali lagi yang perlu diingat adalah, bahwa dalam asuransi syariah, semua dana yang terkumpul lewat premi adalah dana peserta setelah dikurangi dengan fee untuk perusahaan atau jasa pengelolaan oleh perusahaan terhadap premi. Karena sudah dipungut biaya fee, maka pada saat penyaluran dana ketika terjadi pertanggungan risiko, sebenarnya perusahaan tidak mengeluarkan dana kas perusahaan. Dana yang dikeluarkan pada hakikatnya adalah dana premi milik dari peserta sendiri yang diamanahkan lewat dana investasi dan dana tabarru'. Itulah sebabnya, kadang besaran dana ini lebih besar dari total jumlah premi yang dibayarkan peserta. Dan sampai di sini, sejauh pengamatan penulis, tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Wallâhu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur