IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Hati-hati Jebakan Rentenir Online!

Ahad 26 Mei 2019 15:0 WIB
Share:
Hati-hati Jebakan Rentenir Online!
Era digital, mau melakukan apa saja serba mudah dan enak. Butuh uang, tidak perlu repot ke bank. Demikian pula jasa perkreditan, guna menjaring nasabah pembiayaan dan perkreditan, mereka tidak perlu survei. Semuanya bisa dilakukan secara online. Namun, tahukah Anda apa bahaya dari pinjaman online seperti ini? Kali ini kanal Ekonomi Syariah akan menyajikan topik bahasan jebakan pinjaman online.

Adanya kemudahan mengakses kadang menimbulkan efek negatif, yaitu terbitnya rasa malas. Bagi lembaga penyedia jasa pembiayaan terbit kemalasan untuk melakukan survei terhadap potensi debitur. Bagi debitur sendiri terbit rasa malas untuk melakukan pembandingan produk. Tanpa terasa mereka jatuh dalam lubang utang yang bisa menjerat dirinya. Utang yang semula dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan peningkatan produksi, malah berjalan sebaliknya, mencekik bak rentenir.

Salah satu aspek kemalasan yang membuat orang seringkali menyesal di belakang hari adalah malas membandingkan produk pembiayaan atau pinjaman kredit tanpa agunan. Karena faktor kepepet butuh dana, ia jadi lupa dengan bunga dan biaya-biaya lainnya. 

Dewasa ini bermunculan banyak ragam lembaga keuangan online. Di antara lembaga itu bahkan ada yang tidak berbadan hukum. Semua itu disebabkan karena teknologi tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang bekerja di sebuah lembaga, melainkan rentenir pun sekarang juga sudah melek teknologi online. Meski ia tinggal jauh di pelosok desa, namun karena teknologi digital, scope jangkauannya beralih dari lintas darat menjadi lintas wilayah, bahkan pulau, atau malah ada yang internasional. Jadi, musti hati-hati. Kemajuan teknologi membutuhkan sikap yang ramah dalam penggunaannya.

Karakter Rentenir Online

Karakter rentenir online sebenarnya mudah sekali untuk dikenali. Kemudahan syarat pengajuan pinjaman kadang membuat orang banyak yang tergiur. Kadang mereka berperan layaknya malaikat penolong. Dengan hanya berbekal eKTP saja, mereka sudah langsung bisa mencairkan dana hari itu juga. Memangnya e-KTP bisa berperan selaku ATM?

Kalau mengajukan pembiayaan ke bank, umumnya kita diminta data tidak hanya e-KTP. Data NPWP, slip gaji, SK Karyawan tetap, Kartu Kredit, dan bahkan riwayat pinjaman (BI checking). Pada perbankan syariah, kadang diminta untuk menunjukkan kendaraan tertentu yang hendak dipergunakan sebagai wasilah akad. 

Semua syarat-syarat operasional ini, sebenarnya ditetapkan bukan karena ingin mempersulit nasabah. Data-data itu diminta sebagai bagian dari langkah kehati-hatian dari pihak perbankan guna menghindari kasus kredit macet. Kadang data-data yang dimaksudkan merupakan bagian dari catatan kelayakan nasabah apakah ia pantas diberikan pinjaman/pembiayaan.

Nah, jika hanya bermodalkan KTP saja dapat diberikan pinjaman, maka risiko kredit macet semakin besar. Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa pengeluaran yang dilakukan adalah senantiasa berbanding lurus dengan risiko. Dengan dalih risiko yang besar, mereka menetapkan ongkos balik risiko menjadi tidak lazim. Jika pada perbankan ada peraturan penetapan rasio suku bunga yang bisa ditolerir, maka dalam kasus pinjaman online hal itu bisa beralih menjadi dua kali atau bahkan lebih. Efeknya, lahirlah rasa ketertindasan dari nasabah sehingga merasa dirugikan. Mungkin tepat bila kita beri istilah baru buat mereka ini sebagai lintah online karena basisnya lewat dunia maya. Sebanding dengan istilah lintah darat jika basisnya tatap muka atau interaksi langsung. Mari kita perhatikan kalkulasi berikut!

Ada sebuah jasa pinjaman online menawarkan bunga 1% per harinya. 1% ini kelihatannya kecil, bukan? Namun pembaca harus sadar, bunga itu ditetapkan per hari. Jadi, jika jangka pinjaman itu ditetapkan dengan tenor maksimal 30 hari misalnya, maka bunga tersebut akan berubah menjadi 30%. Sekarang bayangkan jika pinjaman itu nilainya 1 juta rupiah. Maka pada saat tiba batas waktu pelunasan, pinjaman itu akan berubah menjadi 1 juta rupiah ditambah 30% dari 1 juta, sehingga total pengembalian menjadi 1.3 juta rupiah. Bayangkan pula jika jangka waktu pelunasannya adalah 100 hari, maka pinjaman 1 juta akan berubah menjadi dua kali lipat 2 juta dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari. 

Inilah bagian dari jerat lintah online itu atau biar lebih keren kita sebut saja rentenir online. Jika tidak waspada, kita bisa terperosok ke dalam jerat itu dan siap dimangsa oleh mereka. 

Kadang jerat itu juga dimainkan dengan jalan menunjukkan janji-janji manis saja, seolah menawarkan banyak kemudahan. Licin bak belut. Janji manis ini kadang disembunyikan di balik kata-kata "pinjaman langsung cair", "bunga ringan". Giliran tiba pada pokok bahasan denda keterlambatan, mereka sembunyikan bahkan ditutup rapat-rapat. 

Rentenir online tidak berpijak pada dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Mereka semata mengandalkan keahlian dan daya jangkau teknologi untuk menjaring nasabah. Atau kadang mereka mengatasnamakan telah mengantongi izin dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan. Padahal kementerian ini sama sekali tidak punya wewenang menerbitkan ijin. Jadi, sampai di sini harap dipahami ya! 

Perizinan sebuah lembaga keuangan adalah hak mutlak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merekalah yang berhak menerbitkan ijin. Bukan Kementerian Keuangan. OJK-lah yang berhak melakukan pengawasan di lapangan terhadap aktivitas lembaga atau jasa keuangan, khususnya di Indonesia. 

Jika gerak mereka saja sudah tanpa izin dan tanpa pijakan peraturan, maka lantas bagaimana kita mau menuntut mereka atau berlindung dari aksi mereka bila kesandung masalah. Padahal, setiap kali kita ada masalah dalam ranah hukum, kita senantiasa harus mengutip pasal undang-undang untuk membenarkan langkah kita. 

Walhasil, sebenci-bencinya anda dengan pemerintah yang kadang dituding tidak berpihak kepada rakyat, keberadaan peraturan dan perundang-undangan itu sangat penting untuk kita dan melindungi kita dari aksi kejahatan atau penindasan/ eksploitasi pihak lain. Betul, bukan? Mari pergunakan kemudahan teknologi dengan ramah. Cermati, pikirkan lalu putuskan jika berhadapan dengan sebuah sajian. Jangan langsung ditelan mentah-mentah! Masa depan anda ada pada sejauh mana anda memaknai teknologi itu sebagai yang memudahkan dan sekaligus penimbul masalah ke depan. Wallalâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Kamis 23 Mei 2019 18:0 WIB
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Fintech atau yang biasa dikenal sebagai financial technology saat ini sudah mulai banyak dikenal masyarakat. Bila sebelumnya orang hanya mengenal e-commerce atau transaksi elektronik untuk melakukan aktivitas sebagai reseller, dropshipper, afiliate marketer, tapi saat ini dunia online sudah merambah pada aktivitas memberi pinjaman. Bila sebelumnya kita sudah pernah menyinggung dan membahas mengenai fintech konvensional berbasis lending (kredit), nah saat ini kita dikenalkan dengan teknologi yang berbasis syariahnya. Apakah ada? Ada. Mari simak uraiannya. 

Pada dasarnya fintech pinjaman online syariah memiliki kemiripan dengan pinjaman online konvensional. Hanya saja, titik awal berangkatnya akad dari keduanya itulah yang membedakan. Fintech pinjaman online syariah lebih mengedepankan akad-akad yang disahkan oleh syariah. 

Ada tiga produk yang umumnya diperkenalkan oleh fintech syariah ini, yaitu skim pembiayaan murâbahah, skim mudlârabah dan skim investasi. Hadirnya teknologi dipakai sebagai alternatif karena masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet paling aktif di dunia. Ada kurang 132 juta, dengan kepemilikan ponsel pintar sebesar 371 juta pelanggan, dan pemilik serta pengguna akun aktif media sosial mencapai 106 juta yang rata-rata online selama 9 jam per hari. Jadi, pangsa pasar itu sangatlah luas. Itulah sebabnya fintech di tanah air merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas yang tinggi ini. 

Dari 100 perusahaan fintech yang menjalankan bisnisnya di tanah air, umumnya mereka memiliki wilayah gerak di empat bidang, yaitu:

1. Pengembangan pasar 
2. Deposit, pinjaman dan penambahan modal
3. Manajemen risiko dan Investasi dan
4. Pembayaran, clearing dan penempatan

Prinsip utama pinjaman online syariah adalah mengupayakan agar keempat sektor garapan di atas bisa ditangani dengan tidak melanggar prinsip syariah, yaitu bebas riba, gharar, maisir, dan menghindari israf (boros). Dan guna mengantisipasi terhadap kemungkinan salah penyaluran, maka dibentuklah Dewan Syariah yang bertugas mengawasi segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam perjalanannya. 

Pinjaman Online Syariah Senantiasa Bebas Riba

Bunga merupakan yang diyakini sebagai riba dalam sistem pinjaman online. Ada beberapa alternatif produk yang dipergunakan untuk menghindari bunga, yaitu:
 
1. Akad jual beli murabahah

Suatu misal, seorang member memutuskan untuk membeli sepeda motor dengan harga 17 juta rupiah, maka pihak lembaga penyedia jasa pinjaman online syariah akan membeli produk lalu menjual kembali kepada member seharga 18 juta rupiah. Selisih 1 juta rupiah adalah keuntungan bagi pihak jasa sebagai ganti dari bunga.

2. Akad ijarah muntahiyah bit tamlik

Akad ini diterapkan dengan jalan prinsip sewa, namun dengan akhir transaksi berupa perpindahan status kepemilikan. Prinsip pelaksanaannya hampir sama dengan konsep leasing yang pernah kita bahas pada kanal ekonomi syariah ini. Awal mulanya pihak jasa pinjaman online syariah membeli sepeda motor tersebut, kemudian disewakan kepada pihak member. Seiring cicilan yang dibayarkan ke perusahaan jasa, maka terjadi perpindahan kepemilikan secara bertahap dari milik perusahaan menjadi milik member sepenuhnya

3. Akad syirkah mutanâqishah 

Akad ini diterapkan melalui prinsip bagi hasil. Misalnya pihak perusahaan menyuntikkan dana 50 persen dari pembelian sepeda motor, yang berarti sebesar 8,5 juta rupiah, maka angka ini secara perlahan bisa diakuisisi oleh pihak member, dengan memberikan cicilan sebesar harga pokok pinjaman ditambah biaya sewa setiap harinya. Misalkan juga setiap harinya ia disewa sebesar 100 ribu, maka angka ini harus dibagi 2 seiring masa cicilan dengan perlahan menurun besar sewa tersebut, sesuai dengan pertambahan kepemilikan saham member terhadap barang.

4. Akad mudlarabah (berbagi risiko)

Ketika terjadi kemacetan dalam melakukan angsuran disebabkan adanya kerugian atau macetnya usaha member, pihak perusahaan jasa dapat berbagi risiko dengan member. Misalnya dengan menjual barang yang sudah dibeli bersama, kemudian dibagi antara keduanya menurut komposisi saham yang dimiliki masing-masing.

5. Tetap memperhatikan zakat

Sistem ini diberlakukan mengingat antara pihak jasa dan member terikat oleh sebuah transaksi tijârah (perdagangan). Oleh karena itu, bila kerjasama transaksi itu sudah mencapai 1 tahun, maka kedua belah pihak berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ini dihitung dan ditetapkan oleh perusahaan jasa berdasarkan 'urudl al-tijârah (modal dagang). Misalnya total modal dagang adalah sebesar 17 juta, maka dikalikan dengan 2,5% nya untuk dikeluarkan sebagai zakat bersama. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
  

Selasa 21 Mei 2019 20:0 WIB
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) NU Tahun 2002 menyatakan bahwa hukum bunga bank dibagi menjadi tiga, yaitu haram, boleh dan syubhat. Keputusan boleh didasarkan karena perbankan syariah sepenuhnya belum tersebar secara merata di semua wilayah Indonesia. Masyarakat masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari perbankan konvensional, bahkan hingga kini.

Demikian juga dengan status syubhat disebabkan harus ada pemilahan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Untuk skala produktif, maka bunga bank sebagai risiko kredit bank adalah diperbolehkan, tapi bila untuk pinjaman konsumtif, maka statusnya dihukum haram. Di satu sisi diputus haram, sementara di sisi yang lain diputus boleh menjadikan secara umum hukum bank adalah syubhat. Keputusan ini diputus kurang lebih tahun 2002. 

Sebenarnya, bagaimana sih bunga bank itu ditetapkan oleh perbankan? Mari kita pelajari seputar wawasan 5 praktik sistem bunga perbankan sehingga mempengaruhi besarnya pinjaman dan pencairan dana pinjaman serta angsuran! 

Bagi pembaca yang sudah biasa melakukan kontak pinjam meminjam dengan perbankan, misalnya sebagian besar masyarakat kecil warga negara kita yang tinggal di pedesaan, kadang bingung ketika berhadapan dengan perbankan. Ada yang mengeluh, kog cicilannya besar, kog dana yang cair tidak utuh, dan lain sebagainya. Sudah pasti hal ini banyak mengundang tanya oleh mereka disebabkan orang pinjam uang 3 juta, tapi yang cair hanya 2,75 juta. Ke mana yang 250 ribunya? Kebingungaj ini mungkin terjadi akibat ketidaktahuan dan ketidakmengertian akan maksud dari bunga pinjaman. Untuk itu, penting kiranya penulis hadirkan dalam tulisan ini sebagai bahan pengetahuan. Soal hukum, penulis kira sudah final untuk sementara waktu.

Perlu pembaca ketahui bahwa besarnya cicilan pengembalian tidak hanya dipengaruhi oleh tenor (jangka waktu pelunasan) dan besarnya suku bunga yang diberikan perbankan, akan tetapi kadang juga dipengaruhi oleh sistem bunga yang diberlakukan oleh kreditur (perbankan). Jadi, catat baik-baik, ya! "Sistem Bunga"! 

Sebagai seorang debitur, hendaknya pembaca tidak hanya terpaku pada melihat lamanya tenor pinjaman atau besarnya bunga! Pembaca hendaknya memperhatikan dengan seksama dan menghitung-hitung sistem bunga yang berlaku dan diterapkan oleh bank tersebut. Apa saja sistem bunga itu? Mari kita telusuri!

Ada 5 model sistem bunga yang dipergunakan oleh bank dalam memperhitungkan bunga atas suatu pinjaman.

1. Sistem Sliding Rate

Melalui sistem ini, perbankan memberikan pembebanan atas pinjaman "semakin menurun" dari periode ke periode cicilan dalam rentang jangka waktu pelunasan (tenor). Biasanya pembebanan bunga dihitung berdasarkan saldo pinjaman setelah dikurangi cicilan setiap periode. Istilah lain dari sistem sliding rate ini adalah bunga efektif (BE). Karakteristik dari penerapan sistem ini yang paling mudah dikenali adalah, besaran cicilan yang dari waktu ke waktu semakin menurun. 

2. Sistem Flat Rate

Ciri khas dari metode ini adalah besarnya angka pembebanan bunga ditambah pokok pinjaman yang selalu sama dari waktu ke waktu. Misalnya jika cicilan ditetapkan 300 ribu rupiah per bulan, maka sampai akhir tenor pinjaman besarannya akan selalu segitu. Berbeda dengan sliding rate. Jika bulan ini cicilannya 300 ribu, bulan depan bisa jadi akan berkurang menjadi 295 ribu, bulan depannya lagi berkurang, demikian seterusnya sampai akhir masa cicilan dan penurunan jumlah saldo pinjaman. Jadi, jika misalnya Anda pinjam uang misalnya 120 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per annual (flat rate) dengan tenor 12 bulan, maka cicilan Anda setiap bulannya mungkin akan berkisar sebagai berikut:

a. Pokok hutang = 120 juta : 12 bulan = 10 juta/bulan
b. Bunga per bulan = (10% × 120 juta)/12 bulan = 1 juta/bulan
c. Besaran cicilan pinjaman setiap bulan akan menjadi: 10 juta + 1 juta = 11 juta per bulan

Jadi, jika perbankan menerapkan sistem bunga flat rate, maka besaran cicilan yang harus disiapkan oleh debitur adalah sebesar 11 juta per bulan selama satu tahun

3. Sistem Floating Rate

Sistem ini juga sering disebut sebagai sistem bunga mengambang. Simak baik-baik pada makna dari mengambang!

Tahukah Anda bahwa pergerakan suku bunga bank dipengaruhi oleh pergerakan bunga di tingkat pasar uang (pasar modal)? Nah, sistem floating rate ini berjalan secara fleksibel mengikuti pergerakan rasio suku bunga di pasaran itu. Akibatnya, besaran cicilan setiap waktu tidak sama karena pasar senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya sistem ini tidak diberlakukan pada bunga pinjaman ke nasabah. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk bunga obligasi (surat utang). Bank syariah kadang menerapkannya untuk pembiayaan KPR. Ah yang benar? 

Anda akan tahu persisnya penerapan ini saat Anda mengajukan pembiayaan KPR di perbankan syariah dan Anda keberatan dengan margin awal lalu minta penurunan margin. 

Misalnya margin awal ditetapkan berbunyi 11.2% p.a Eff berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Kemudian Anda mengajukan permohonan perubahan menjadi margin baru. Lalu diputuskan 8.5% p.a floating rate. Ini artinya bahwa yang dimaksud dengan "p.a Eff" artinya adalah bunga per tahun efektif. Maksud dari tahun efektif adalah tahun yang ditunjuk oleh transaksi itu, yaitu 14 Juni 2020. Adapun bunga yang ditawarkan oleh perbankan syariah saat itu adalah sliding rate (bunga menurun). Dengan Anda mengajukan bunga 8.5% floating rate, itu artinya selama periode sampai 14 Juli 2020, Anda akan dikenakan bunga yang berbasis pasar. 

Apa yang barusan kita bahas ini dapat ditemukan tidak hanya pada bank konvensional. Bahkan apa yang penulis sampaikan di atas berdasarkan term klausul perbankan syariah pada pengajuan pembiayaan KPR. 

4. Sistem Add-on

Menurut pakar dunia perbankan, sistem add-on sering dipergunakan untuk paket produk perbankan perkreditan konsumtif dan perdagangan, misalnya repurchase agreement (Repo), SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan Sertifikat Deposito. 

Bagaimana pola sistem add on ini diberlakukan? Berikut ini ilustrasinya:

Misalnya seorang nasabah mengajukan kredit sebesar 100 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per annual dengan add-on. Dari sini, maka kalkulasi kredit tersebut menjadi sebagai berikut:

Besaran uang yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar 100 juta ditambah dengan 100 juta kali 12% sehingga total sama dengan 100 juta ditambah 12 juta rupiah sama dengan 112 juta rupiah. 

Karena sistem add-on adalah  berbasis bunga tahunan, maka angka 112 juta dibagi menjadi 12 bulan sehingga sama dengan 9.333.333 rupiah. Dengan demikian sistem bunga add-on ini menyerupai sistem flat rate. Cirinya adalah cicilan setiap bulannya sama besarnya. Yang membedakan antara keduanya adalah jika flat rate, ada pemisahan antara bunga dengan cicilan pokok, sementara sistem bunga, langsung diglobalkan sehingga tidak ada pemisahan. 

5. Sistem Discount Rate

Pada bentuk pinjaman sistem discount rate, uang yang diberikan ke nasabah peminjam biasanya dipotong terlebih dahulu dengan akumulasi bunga yang harus dibayar. Misalnya, jika seorang nasabah meminjam uang 100 juta dengan suku bunga sebesar 10% per annual (per tahun), maka besaran uang yang diterimakan ke nasabah adalah sebesar:

100 juta - (100 juta x 10%) = 100 juta - 10 juta = 90 juta. 

Uang sebesar 10 juta dianggap sebagai cicilan pertama dari nasabah perbankan. Dengan demikian, besaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah tinggal pinjaman pokok saja, yakni 100 juta. Cicilan per bulan ditentukan dengan membagi 100 juta dengan 12 bulan, sehingga sebesar 8.33 juta rupiah.

Bagaimanakah lembaga pembiayaan rakyat syariah memodifikasi kelima model suku bunga ini ke dalam produknya, semoga ke depan bisa dihadirkan dalam forum kanal ekonomi syariah ini. Intinya bahwa, semua bentuk pinjaman perbankan, besar kecilnya margin keuntungan (dalam lembaga keuangan syariah) dan suku bunga (dalam lembaga komvensional) memiliki akar kebijakan yang sama. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 20 Mei 2019 23:0 WIB
Transaksi E-Contract dalam Perjanjian Bisnis di Era Digital
Transaksi E-Contract dalam Perjanjian Bisnis di Era Digital
Era sekarang adalah era digital. Hampir tiap individu masyarakat memiliki perangkat digital dan bisa melakukan relasi dengan banyak pihak hanya berbekal perangkat telepon seluler yang dimilikinya. Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar sudah menyikapi perkembangan dan kemajuan zaman ini dengan salah satu bahasannya tentang konsep ittihâdul majlis (konsepsi dianggap tunggalnya sebuah majelis).

Jika pada akad transaksi klasik, akad harus dilakukan dengan jalan saling bertemu muka secara langsung, tapi karena keberadaan wasîlah media elektronik, hal itu bisa disikapi dengan konsep lain yang lebih ramah terhadap kemajuan. Ini adalah bukti bahwa syariat Islam adalah shalihun li kulli al-zamân wa al-makân (senantiasa sesuai dengan era dan massa). Itulah sebabnya, kali ini penulis mengangkat tema mengenai relasi e-contract sebagai wasîlah bisnis dan usaha.

E-contract atau biasa dikenal dengan istilah perjanjian elektronik, dewasa ini sangat marak dilakukan dalam bentuk transaksi bisnis era digital. Lahirnya Fintech, aplikasi dasar PPoB menjadi salah satu bagian dari e-contract. Tidak berhenti sampai di situ, e-mail sebagai soko guru utama e-contract menjadi hal yang pokok bagi terbentuknya akun e-contract. Itulah sebabnya, e-mail acap dijadikan sasaran aksi kejahatan pembobolan akun oleh pelaku kejahatan dunia digital. Maka dari itu, semakin ke sini, perlindungan terhadap e-mail dan bahkan perangkat elektronik menjadi semakin diperketat. 

Mesin pendeteksi yang dimiliki Google atau Yahoo seringkali mengirim notifikasi apabila e-mail seseorang tiba-tiba diakses oleh orang lain atau diakses sendiri dengan perangkat yang berbeda. Sebenarnya pengetatan ini bukan lahir begitu saja, melainkan sudah ada kejadian yang seringkali berulang berupa aksi pembobolan e-mail tersebut terjadi. Dari situ, banyak pelaku kejahatan bisa dengan leluasa menguras kekayaan pemilik akun, hanya berbekal akun yang diretasnya itu. Bahkan seandainya pemilik akun pernah mengakses e-contract dengan email dan turut menyertakan kartu kredit di dalamnya, maka jangan heran bila tiba-tiba kejadian ada tanggihan membengkak dari kartu kredit tersebut. 

Menyadari akan hal itu, perusahaan handphone juga sudah menyikapinya dengan menerapkan kebijakan satu handphone, satu akun. Jika handphone tersebut dijual ke orang lain, maka harus dijembatani dengan wasilah menghubungi pihak customer service (CS) yang umumnya ada di setiap kota tempat ia berada. Demikian juga dengan kartu SIM, sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk mendaftarkan setiap kartu SIM yang dipergunakan oleh pemilik handphone. Sejatinya semua ini adalah bagan dari usaha perlindungan pengguna dalam rangka transformasi teknologi klasik ke teknologi ramah digital. 

Sesuai dengan karakter standar bisnis yang efektif dan efisien, teknologi adalah sebuah keharusan untuk diterapkan. Sudah pasti ada yang meragukan terkait dengan kekuatan hukum perjanjian elektronik ini di mata hukum positif negara. Bisa dipahami bahwa hal itu diakibatkan peralihan konsep dari fisik menuju maya dengan karakteristiknya tidak nyata secara fisik. Misalnya dalam transaksi jual beli yang semula mengharuskan tahu barang menjadi tahu spec-nya (maushûf). Ada pergeseran makna antara transaksi jahâlah (tidak mengetahui) menjadi transaksi dijamin (fi al-dzimmah). Dengan demikian, dengan e-contract ini, orang menjadi banyak beralih dari jual beli secara fisik menjadi jual beli dengan akad salam (bai' maushûfin fi al-dzimmah). Jika hal ini tidak disikapi dengan pengetatan perangkat e-contract yang dipergunakan, maka sudah pasti akan banyak transaksi gharar yang akan terjadi di belakang hari. Untuk itu, mari kita selidiki aspek perangkat hukum yang berlaku saat ini terhadap keamanan e-contract!

Dalam pembuatan e-contract, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Dasar hukum yang secara khusus mengatur legalitas e-contract belum dimiliki oleh negara kita. Semua bentuk perjanjian dan transaksi bisnis yang melewati e-contract masih disandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Pasal 18 ayat 1 telah menyatakan secara tersirat bahwasanya transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat antara kedua pihak. Dengan demikian, e-comtract sifatnya diakui dan sah secara hukum.

2. Masalah yang diduga akan muncul ketika terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan mekanisme pembuktian bila hal ini tetap mengacu pada buku IV Burgerlijk Wetbook (BW), yang isinya kurang lebih adalah bahwa bukti tertulis harus berupa tulisan otentik (Pasal 1867). Nah ini yang menjadi titik lemah dari e-contract. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sifat dari e-contract adalah intangible (mudah diubah) sehingga dapat berakibat pada lemahnya validitas dokumen. Hal yang paling mendasar adalah pada aspek signature (tanda tangan), meskipun keberadaan e-signature sudah diakui secara hukum sebagaimana bunyi Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 

Praktik e-signature ini sekarang marak diterapkan oleh perusahaan ekspedisi. Kadangkala ada juga sebagian dari kita menyimpannya berupa file tanda tangan sehingga dengan mudah tinggal tempal tempel ke sebuah surat e-contract. Ini adalah bagian dari fenomena yang tak bisa dipungkiri sebagai imbas teknologi. Akibatnya, kadang kedua pihak yang sedang melakukan transaksi e-contract memaksa harus mengambil sebuah kesepakatan baru, yaitu apakah tanda tangan yang dibubuhkan dalam e-contract harus berupa tanda tangan basah atau cukup dengan e-signature. Mengingat bahwa dewasa ini sudah cukup banyak alat dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat e-signature. Buktinya mana? Buktinya adalah e-KTP anda itu sendiri atau Kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi). Tanda tangan di atss kedua kartu itu adalah bukti e-signature.

3. Mengingat bahwa aspek peraturan dan perundang-undangan merupakan hal penting dan pokok dalam penyelesaian lewat jalur hukum, maka sudah barang tentu pilihan dari sisi yurisdiksi hukum sangatlah perlu dipertimbangkan oleh para pelaku e-contract, sehingga bila terjadi penyalahgunaannya, dapat dengan mudah untuk diusut akar masalah sengketa yang terjadi. Untuk itu, klausul hukum ini penting untuk dicantumkan dalam e-contract agar kelak di kemudian hari bisa dipergunakan sebagai dasar pijakan bila terjadi perselisihan / sengketa.

Meskipun dokumen digital masih menyisakan banyak aspek kelemahan dari sisi hukum penjaminnya, akan tetapi ditinjau dari aspek fiqih, tidak dijumpai adanya unsur yang menyebabkan diharamkannya. Justru fiqih memberikan kran yang lebar (fathu al-dzarî'ah) guna melakukan inovasi tersebut. Karena bagaimanapun, ia adalah imbas dari kemajuan zaman yang tidak bisa dihindari dan bahkan kelak bisa jadi menjadi sarana vital pergerakan dan pergeseran ekonomi. Tentu dalam hal ini, kajian fiqih perlu mengakomodir perkembangan teknologi tersebut. 

Memaksakan hukum fiqih agar senantiasa dinamis dengan perkembangan teknologi tentu merupakan hal yang sulit dan menyita tenaga, akal dan pikiran. Sudah barang tentu regulasi berbasis fiqih ini harus tetap mengacu pada prinsip dasar serta asas hukum yang berlaku di masyarakat. Outputnya, masyarakat pengguna teknologi tidak perlu takut akan keabsahan transaksi dari sisi fiqihnya, mengingat kajiannya sudah ramah teknologi. Wallâhu a'lam bish shawâb.


Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudlu'iyah LBMNU PWNU Jawa Timur