IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Bank Syariah dan Konvensional: Antara Suku Bunga dan Margin Keuntungan

Kamis 30 Mei 2019 18:45 WIB
Share:
Bank Syariah dan Konvensional: Antara Suku Bunga dan Margin Keuntungan
Pada hakikatnya, baik antara bank konvensional maupun bank syariah, keduanya yakin diakui sebagai yang disatukan oleh peran dan fungsi yang sama terhadap masyarakat, yaitu (1) peran penghimpun dana, (2) peran penyalur dana, dan (3) peran pelayanan jasa. Demikian pula dengan pedoman teknis pelaksanaan ketiganya, kedua model disatukan oleh prinsip yang sama, yaitu (1) keadilan, (2) kesederajatan, dan (3) ketenteraman. Mengingat adanya relasi fungsi dan prinsip dasar layanan ini, maka tidak heran bila operasional kedua bank bisa disatukan dalam satu induk/wadah bersama-sama yaitu Bank Central, seperti Bank Indonesia. 

Dengan memperhatikan pada kesatuan wadah dan visi ini, maka banyak produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional seolah merupakan sama namun berbeda cita rasanya. Yang satu bercita rasa profit, sementara di sisi lain bercita rasa riba. Yang menjembatani antara keduanya adalah prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketenteraman. Mari kita lihat ketiganya pada penerapan suku bunga dan metode penetapan margin keuntungan. 

Flat rate, Add-on, dan Flat Margin pada Pembiayaan Murabahah

Pada tulisan yang lalu flat rate merupakan sebuah sistem penetapan suku bunga yang mana dicirikan oleh kesamaan besaran cicilan setiap bulannya. Jika seseorang melakukan kredit sebesar 120 juta dengan tingkat suku bunga tahunan 12% per tahun, dengan tenor 1 tahun, maka itu berarti setiap bulannya seorang nasabah bank konvensional harus membayar cicilan secara flat (tetap) yaitu sebesar 11 juta dengan masa angsuran sebanyak 12 kali. 

Metode ini sebenarnya juga dimiliki oleh perbankan syariah yang menetapkan margin keuntungan dengan standart 12% margin keuntungan per tahunnya. Angkanya 120 juta, dengan total keuntungan yang didapat dari sebuah jual beli murabahah sebesar 12 juta (12 persen dari 120 juta). Dengan demikian, bila angka total 132 juta dijabarkan ke dalam bulan, maka itu berarti setiap bulan, nasabah dikenai kewajiban cicilan sebesar 11 juta. Nah, sama bukan? Hanya basis akadnya saja yang berbeda. 

Jika pada perbankan syariah harus didahului adanya jual beli antara nasabah dan perbankan, sementara pada bank konvensional tidak didahului hal itu. Pada aplikasi sistem bunga add-on dan flat yang membedakan adalah turut diglobalkannya bunga atau tidak pada pokok hutang. Jika turut diglobalkan, maka itu artinya sistemnya mengikuti sistem add-on. Dan bila tidak diglobalkan, maka sistem bunga yang diambil adalah flat. 

Kedua sistem ini juga dimiliki oleh perbankan syariah. Jika keuntungan dibayarkan terlebih dahulu, maka itu artinya perbankan menerapkan metode penetapan margin flat, sehingga nasabah tinggal membayar pokok harga barang. Namun, apabila keuntungan diglobalkan, maka itu artinya ia mengikuti sistem add-on margin. 

Baca juga:
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Sistem Sliding Rate dan Sliding Margin pada Perbankan Syariah

Ciri khas dari sliding margin adalah jumlah pokok angsuran ditambah bunga memiliki jumlah menurun terus setiap bulannya. Jadi, seolah menyerupai piramida terbalik. 

Hal yang sama juga bisa ditemui pada produk pembiayaan syariah yang mengambil akad ijârah muntahiyah bi al-tamlik. Ilustrasi bisa diketahui saat pembahasan akad leasing di kanal Ekonomi Syariah ini. 

Ciri khas pembiayaan dengan model sliding ini juga bisa ditemui pada perbankan syariah yang menerapkan pembiayaan syirkah mutanâqishah yang berakhir dengan akuisisi bagian milik perbankan menjadi milik nasabah. Baik ijârah muntahiyah bi al-tamlik dan syirkah mutanâqishah ini bisa kita temui pada produk pembiayaan mudlarabah (sharing risk). 

Sistem Floating Rate dan Direct Competitor's Marker Margin

Floating rate sering diistilahkan dengan rasio suku bunga mengambang. Ketetapannya bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi pasar uang di pasaran modal (pasar internasional). Margin keuntungan perbankan syariah yang ditetapkan akibat interaksi langsung dengan pasar ini disebut dengan istilah Direct Competitor's Marker Margin. Karakteristik keduanya terhadap besaran pinjaman atau pembiayaan menunjukkan hal yang sama. Artinya, keduanya dibatasi oleh peran waktu efektif. 

Jadi, bila selama waktu tenor pinjaman, pihak nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, maka pada saat berganti waktu, besaran rasio margin dan rasio suku bunga berikutnya, adalah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi pasar yang baru. Itulah sebabnya, sistem ini disebut dengan "mengambang". Penyebabnya karena ada faktor ketidakpastian di belakang hari. 

Wasilah yang dipergunakan oleh perbankan syariah agar terhindar dari akad riba dengan metode ini biasanya dilakukan dengan jalan restrukturisasi utang atau penjadwalan kembali. Hal ini untuk menghindari timbulnya akad riba akibat dari ketidakpastian itu. Itulah sebabnya dibutuhkan negosiasi kembali.

Pada perbankan konvensional, biasanya juga mengatasi dengan jalan yang sama. Rescheduling dan restrukturisasi adalah solusi yang tidak bisa tidak harus dilakukan.

Lantas, apa sebenarnya yang harus kita garis-bawahi setelah menyimak tulisan ini? 

Latar belakang penetapan rasio suku bunga dan rasio margin keuntungan keduanya adalah dipengaruhi oleh prinsip keadilan, ketenteraman dan kesederajatan. Tidak ada beda dalam perlakuan antara kedua aliran perbankan ini di mata pemerintah selaku pengelola. Jika di bank konvensional dibebani oleh kewajiban harus mengikuti kebijakan rasio suku bunga, maka di bank syariah pun juga harus dibebani oleh kewajiban mengikuti rasio margin keuntungan. Kedua nisbah ini cenderung sama meski keduanya memiliki basic akad yang saling bertolak belakang. Namun, imbas keduanya terhadap nasabah harus mengacu pada prinsip kesederajatan dan ketenteraman. Sederajat dalam perlakuan di mata hukum antara kedua nasabah perbankan dan masing-masing tidak boleh mendapatkan beban eksploitatif sehingga memangkas ruang produktivitasnya. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Ahad 26 Mei 2019 15:0 WIB
Hati-hati Jebakan Rentenir Online!
Hati-hati Jebakan Rentenir Online!
Era digital, mau melakukan apa saja serba mudah dan enak. Butuh uang, tidak perlu repot ke bank. Demikian pula jasa perkreditan, guna menjaring nasabah pembiayaan dan perkreditan, mereka tidak perlu survei. Semuanya bisa dilakukan secara online. Namun, tahukah Anda apa bahaya dari pinjaman online seperti ini? Kali ini kanal Ekonomi Syariah akan menyajikan topik bahasan jebakan pinjaman online.

Adanya kemudahan mengakses kadang menimbulkan efek negatif, yaitu terbitnya rasa malas. Bagi lembaga penyedia jasa pembiayaan terbit kemalasan untuk melakukan survei terhadap potensi debitur. Bagi debitur sendiri terbit rasa malas untuk melakukan pembandingan produk. Tanpa terasa mereka jatuh dalam lubang utang yang bisa menjerat dirinya. Utang yang semula dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan peningkatan produksi, malah berjalan sebaliknya, mencekik bak rentenir.

Salah satu aspek kemalasan yang membuat orang seringkali menyesal di belakang hari adalah malas membandingkan produk pembiayaan atau pinjaman kredit tanpa agunan. Karena faktor kepepet butuh dana, ia jadi lupa dengan bunga dan biaya-biaya lainnya. 

Dewasa ini bermunculan banyak ragam lembaga keuangan online. Di antara lembaga itu bahkan ada yang tidak berbadan hukum. Semua itu disebabkan karena teknologi tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang bekerja di sebuah lembaga, melainkan rentenir pun sekarang juga sudah melek teknologi online. Meski ia tinggal jauh di pelosok desa, namun karena teknologi digital, scope jangkauannya beralih dari lintas darat menjadi lintas wilayah, bahkan pulau, atau malah ada yang internasional. Jadi, musti hati-hati. Kemajuan teknologi membutuhkan sikap yang ramah dalam penggunaannya.

Karakter Rentenir Online

Karakter rentenir online sebenarnya mudah sekali untuk dikenali. Kemudahan syarat pengajuan pinjaman kadang membuat orang banyak yang tergiur. Kadang mereka berperan layaknya malaikat penolong. Dengan hanya berbekal eKTP saja, mereka sudah langsung bisa mencairkan dana hari itu juga. Memangnya e-KTP bisa berperan selaku ATM?

Kalau mengajukan pembiayaan ke bank, umumnya kita diminta data tidak hanya e-KTP. Data NPWP, slip gaji, SK Karyawan tetap, Kartu Kredit, dan bahkan riwayat pinjaman (BI checking). Pada perbankan syariah, kadang diminta untuk menunjukkan kendaraan tertentu yang hendak dipergunakan sebagai wasilah akad. 

Semua syarat-syarat operasional ini, sebenarnya ditetapkan bukan karena ingin mempersulit nasabah. Data-data itu diminta sebagai bagian dari langkah kehati-hatian dari pihak perbankan guna menghindari kasus kredit macet. Kadang data-data yang dimaksudkan merupakan bagian dari catatan kelayakan nasabah apakah ia pantas diberikan pinjaman/pembiayaan.

Nah, jika hanya bermodalkan KTP saja dapat diberikan pinjaman, maka risiko kredit macet semakin besar. Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa pengeluaran yang dilakukan adalah senantiasa berbanding lurus dengan risiko. Dengan dalih risiko yang besar, mereka menetapkan ongkos balik risiko menjadi tidak lazim. Jika pada perbankan ada peraturan penetapan rasio suku bunga yang bisa ditolerir, maka dalam kasus pinjaman online hal itu bisa beralih menjadi dua kali atau bahkan lebih. Efeknya, lahirlah rasa ketertindasan dari nasabah sehingga merasa dirugikan. Mungkin tepat bila kita beri istilah baru buat mereka ini sebagai lintah online karena basisnya lewat dunia maya. Sebanding dengan istilah lintah darat jika basisnya tatap muka atau interaksi langsung. Mari kita perhatikan kalkulasi berikut!

Ada sebuah jasa pinjaman online menawarkan bunga 1% per harinya. 1% ini kelihatannya kecil, bukan? Namun pembaca harus sadar, bunga itu ditetapkan per hari. Jadi, jika jangka pinjaman itu ditetapkan dengan tenor maksimal 30 hari misalnya, maka bunga tersebut akan berubah menjadi 30%. Sekarang bayangkan jika pinjaman itu nilainya 1 juta rupiah. Maka pada saat tiba batas waktu pelunasan, pinjaman itu akan berubah menjadi 1 juta rupiah ditambah 30% dari 1 juta, sehingga total pengembalian menjadi 1.3 juta rupiah. Bayangkan pula jika jangka waktu pelunasannya adalah 100 hari, maka pinjaman 1 juta akan berubah menjadi dua kali lipat 2 juta dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari. 

Inilah bagian dari jerat lintah online itu atau biar lebih keren kita sebut saja rentenir online. Jika tidak waspada, kita bisa terperosok ke dalam jerat itu dan siap dimangsa oleh mereka. 

Kadang jerat itu juga dimainkan dengan jalan menunjukkan janji-janji manis saja, seolah menawarkan banyak kemudahan. Licin bak belut. Janji manis ini kadang disembunyikan di balik kata-kata "pinjaman langsung cair", "bunga ringan". Giliran tiba pada pokok bahasan denda keterlambatan, mereka sembunyikan bahkan ditutup rapat-rapat. 

Rentenir online tidak berpijak pada dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Mereka semata mengandalkan keahlian dan daya jangkau teknologi untuk menjaring nasabah. Atau kadang mereka mengatasnamakan telah mengantongi izin dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan. Padahal kementerian ini sama sekali tidak punya wewenang menerbitkan ijin. Jadi, sampai di sini harap dipahami ya! 

Perizinan sebuah lembaga keuangan adalah hak mutlak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merekalah yang berhak menerbitkan ijin. Bukan Kementerian Keuangan. OJK-lah yang berhak melakukan pengawasan di lapangan terhadap aktivitas lembaga atau jasa keuangan, khususnya di Indonesia. 

Jika gerak mereka saja sudah tanpa izin dan tanpa pijakan peraturan, maka lantas bagaimana kita mau menuntut mereka atau berlindung dari aksi mereka bila kesandung masalah. Padahal, setiap kali kita ada masalah dalam ranah hukum, kita senantiasa harus mengutip pasal undang-undang untuk membenarkan langkah kita. 

Walhasil, sebenci-bencinya anda dengan pemerintah yang kadang dituding tidak berpihak kepada rakyat, keberadaan peraturan dan perundang-undangan itu sangat penting untuk kita dan melindungi kita dari aksi kejahatan atau penindasan/ eksploitasi pihak lain. Betul, bukan? Mari pergunakan kemudahan teknologi dengan ramah. Cermati, pikirkan lalu putuskan jika berhadapan dengan sebuah sajian. Jangan langsung ditelan mentah-mentah! Masa depan anda ada pada sejauh mana anda memaknai teknologi itu sebagai yang memudahkan dan sekaligus penimbul masalah ke depan. Wallalâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Kamis 23 Mei 2019 18:0 WIB
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Fintech atau yang biasa dikenal sebagai financial technology saat ini sudah mulai banyak dikenal masyarakat. Bila sebelumnya orang hanya mengenal e-commerce atau transaksi elektronik untuk melakukan aktivitas sebagai reseller, dropshipper, afiliate marketer, tapi saat ini dunia online sudah merambah pada aktivitas memberi pinjaman. Bila sebelumnya kita sudah pernah menyinggung dan membahas mengenai fintech konvensional berbasis lending (kredit), nah saat ini kita dikenalkan dengan teknologi yang berbasis syariahnya. Apakah ada? Ada. Mari simak uraiannya. 

Pada dasarnya fintech pinjaman online syariah memiliki kemiripan dengan pinjaman online konvensional. Hanya saja, titik awal berangkatnya akad dari keduanya itulah yang membedakan. Fintech pinjaman online syariah lebih mengedepankan akad-akad yang disahkan oleh syariah. 

Ada tiga produk yang umumnya diperkenalkan oleh fintech syariah ini, yaitu skim pembiayaan murâbahah, skim mudlârabah dan skim investasi. Hadirnya teknologi dipakai sebagai alternatif karena masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet paling aktif di dunia. Ada kurang 132 juta, dengan kepemilikan ponsel pintar sebesar 371 juta pelanggan, dan pemilik serta pengguna akun aktif media sosial mencapai 106 juta yang rata-rata online selama 9 jam per hari. Jadi, pangsa pasar itu sangatlah luas. Itulah sebabnya fintech di tanah air merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas yang tinggi ini. 

Dari 100 perusahaan fintech yang menjalankan bisnisnya di tanah air, umumnya mereka memiliki wilayah gerak di empat bidang, yaitu:

1. Pengembangan pasar 
2. Deposit, pinjaman dan penambahan modal
3. Manajemen risiko dan Investasi dan
4. Pembayaran, clearing dan penempatan

Prinsip utama pinjaman online syariah adalah mengupayakan agar keempat sektor garapan di atas bisa ditangani dengan tidak melanggar prinsip syariah, yaitu bebas riba, gharar, maisir, dan menghindari israf (boros). Dan guna mengantisipasi terhadap kemungkinan salah penyaluran, maka dibentuklah Dewan Syariah yang bertugas mengawasi segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam perjalanannya. 

Pinjaman Online Syariah Senantiasa Bebas Riba

Bunga merupakan yang diyakini sebagai riba dalam sistem pinjaman online. Ada beberapa alternatif produk yang dipergunakan untuk menghindari bunga, yaitu:
 
1. Akad jual beli murabahah

Suatu misal, seorang member memutuskan untuk membeli sepeda motor dengan harga 17 juta rupiah, maka pihak lembaga penyedia jasa pinjaman online syariah akan membeli produk lalu menjual kembali kepada member seharga 18 juta rupiah. Selisih 1 juta rupiah adalah keuntungan bagi pihak jasa sebagai ganti dari bunga.

2. Akad ijarah muntahiyah bit tamlik

Akad ini diterapkan dengan jalan prinsip sewa, namun dengan akhir transaksi berupa perpindahan status kepemilikan. Prinsip pelaksanaannya hampir sama dengan konsep leasing yang pernah kita bahas pada kanal ekonomi syariah ini. Awal mulanya pihak jasa pinjaman online syariah membeli sepeda motor tersebut, kemudian disewakan kepada pihak member. Seiring cicilan yang dibayarkan ke perusahaan jasa, maka terjadi perpindahan kepemilikan secara bertahap dari milik perusahaan menjadi milik member sepenuhnya

3. Akad syirkah mutanâqishah 

Akad ini diterapkan melalui prinsip bagi hasil. Misalnya pihak perusahaan menyuntikkan dana 50 persen dari pembelian sepeda motor, yang berarti sebesar 8,5 juta rupiah, maka angka ini secara perlahan bisa diakuisisi oleh pihak member, dengan memberikan cicilan sebesar harga pokok pinjaman ditambah biaya sewa setiap harinya. Misalkan juga setiap harinya ia disewa sebesar 100 ribu, maka angka ini harus dibagi 2 seiring masa cicilan dengan perlahan menurun besar sewa tersebut, sesuai dengan pertambahan kepemilikan saham member terhadap barang.

4. Akad mudlarabah (berbagi risiko)

Ketika terjadi kemacetan dalam melakukan angsuran disebabkan adanya kerugian atau macetnya usaha member, pihak perusahaan jasa dapat berbagi risiko dengan member. Misalnya dengan menjual barang yang sudah dibeli bersama, kemudian dibagi antara keduanya menurut komposisi saham yang dimiliki masing-masing.

5. Tetap memperhatikan zakat

Sistem ini diberlakukan mengingat antara pihak jasa dan member terikat oleh sebuah transaksi tijârah (perdagangan). Oleh karena itu, bila kerjasama transaksi itu sudah mencapai 1 tahun, maka kedua belah pihak berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ini dihitung dan ditetapkan oleh perusahaan jasa berdasarkan 'urudl al-tijârah (modal dagang). Misalnya total modal dagang adalah sebesar 17 juta, maka dikalikan dengan 2,5% nya untuk dikeluarkan sebagai zakat bersama. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
  

Selasa 21 Mei 2019 20:0 WIB
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) NU Tahun 2002 menyatakan bahwa hukum bunga bank dibagi menjadi tiga, yaitu haram, boleh dan syubhat. Keputusan boleh didasarkan karena perbankan syariah sepenuhnya belum tersebar secara merata di semua wilayah Indonesia. Masyarakat masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari perbankan konvensional, bahkan hingga kini.

Demikian juga dengan status syubhat disebabkan harus ada pemilahan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Untuk skala produktif, maka bunga bank sebagai risiko kredit bank adalah diperbolehkan, tapi bila untuk pinjaman konsumtif, maka statusnya dihukum haram. Di satu sisi diputus haram, sementara di sisi yang lain diputus boleh menjadikan secara umum hukum bank adalah syubhat. Keputusan ini diputus kurang lebih tahun 2002. 

Sebenarnya, bagaimana sih bunga bank itu ditetapkan oleh perbankan? Mari kita pelajari seputar wawasan 5 praktik sistem bunga perbankan sehingga mempengaruhi besarnya pinjaman dan pencairan dana pinjaman serta angsuran! 

Bagi pembaca yang sudah biasa melakukan kontak pinjam meminjam dengan perbankan, misalnya sebagian besar masyarakat kecil warga negara kita yang tinggal di pedesaan, kadang bingung ketika berhadapan dengan perbankan. Ada yang mengeluh, kog cicilannya besar, kog dana yang cair tidak utuh, dan lain sebagainya. Sudah pasti hal ini banyak mengundang tanya oleh mereka disebabkan orang pinjam uang 3 juta, tapi yang cair hanya 2,75 juta. Ke mana yang 250 ribunya? Kebingungaj ini mungkin terjadi akibat ketidaktahuan dan ketidakmengertian akan maksud dari bunga pinjaman. Untuk itu, penting kiranya penulis hadirkan dalam tulisan ini sebagai bahan pengetahuan. Soal hukum, penulis kira sudah final untuk sementara waktu.

Perlu pembaca ketahui bahwa besarnya cicilan pengembalian tidak hanya dipengaruhi oleh tenor (jangka waktu pelunasan) dan besarnya suku bunga yang diberikan perbankan, akan tetapi kadang juga dipengaruhi oleh sistem bunga yang diberlakukan oleh kreditur (perbankan). Jadi, catat baik-baik, ya! "Sistem Bunga"! 

Sebagai seorang debitur, hendaknya pembaca tidak hanya terpaku pada melihat lamanya tenor pinjaman atau besarnya bunga! Pembaca hendaknya memperhatikan dengan seksama dan menghitung-hitung sistem bunga yang berlaku dan diterapkan oleh bank tersebut. Apa saja sistem bunga itu? Mari kita telusuri!

Ada 5 model sistem bunga yang dipergunakan oleh bank dalam memperhitungkan bunga atas suatu pinjaman.

1. Sistem Sliding Rate

Melalui sistem ini, perbankan memberikan pembebanan atas pinjaman "semakin menurun" dari periode ke periode cicilan dalam rentang jangka waktu pelunasan (tenor). Biasanya pembebanan bunga dihitung berdasarkan saldo pinjaman setelah dikurangi cicilan setiap periode. Istilah lain dari sistem sliding rate ini adalah bunga efektif (BE). Karakteristik dari penerapan sistem ini yang paling mudah dikenali adalah, besaran cicilan yang dari waktu ke waktu semakin menurun. 

2. Sistem Flat Rate

Ciri khas dari metode ini adalah besarnya angka pembebanan bunga ditambah pokok pinjaman yang selalu sama dari waktu ke waktu. Misalnya jika cicilan ditetapkan 300 ribu rupiah per bulan, maka sampai akhir tenor pinjaman besarannya akan selalu segitu. Berbeda dengan sliding rate. Jika bulan ini cicilannya 300 ribu, bulan depan bisa jadi akan berkurang menjadi 295 ribu, bulan depannya lagi berkurang, demikian seterusnya sampai akhir masa cicilan dan penurunan jumlah saldo pinjaman. Jadi, jika misalnya Anda pinjam uang misalnya 120 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per annual (flat rate) dengan tenor 12 bulan, maka cicilan Anda setiap bulannya mungkin akan berkisar sebagai berikut:

a. Pokok hutang = 120 juta : 12 bulan = 10 juta/bulan
b. Bunga per bulan = (10% × 120 juta)/12 bulan = 1 juta/bulan
c. Besaran cicilan pinjaman setiap bulan akan menjadi: 10 juta + 1 juta = 11 juta per bulan

Jadi, jika perbankan menerapkan sistem bunga flat rate, maka besaran cicilan yang harus disiapkan oleh debitur adalah sebesar 11 juta per bulan selama satu tahun

3. Sistem Floating Rate

Sistem ini juga sering disebut sebagai sistem bunga mengambang. Simak baik-baik pada makna dari mengambang!

Tahukah Anda bahwa pergerakan suku bunga bank dipengaruhi oleh pergerakan bunga di tingkat pasar uang (pasar modal)? Nah, sistem floating rate ini berjalan secara fleksibel mengikuti pergerakan rasio suku bunga di pasaran itu. Akibatnya, besaran cicilan setiap waktu tidak sama karena pasar senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya sistem ini tidak diberlakukan pada bunga pinjaman ke nasabah. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk bunga obligasi (surat utang). Bank syariah kadang menerapkannya untuk pembiayaan KPR. Ah yang benar? 

Anda akan tahu persisnya penerapan ini saat Anda mengajukan pembiayaan KPR di perbankan syariah dan Anda keberatan dengan margin awal lalu minta penurunan margin. 

Misalnya margin awal ditetapkan berbunyi 11.2% p.a Eff berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Kemudian Anda mengajukan permohonan perubahan menjadi margin baru. Lalu diputuskan 8.5% p.a floating rate. Ini artinya bahwa yang dimaksud dengan "p.a Eff" artinya adalah bunga per tahun efektif. Maksud dari tahun efektif adalah tahun yang ditunjuk oleh transaksi itu, yaitu 14 Juni 2020. Adapun bunga yang ditawarkan oleh perbankan syariah saat itu adalah sliding rate (bunga menurun). Dengan Anda mengajukan bunga 8.5% floating rate, itu artinya selama periode sampai 14 Juli 2020, Anda akan dikenakan bunga yang berbasis pasar. 

Apa yang barusan kita bahas ini dapat ditemukan tidak hanya pada bank konvensional. Bahkan apa yang penulis sampaikan di atas berdasarkan term klausul perbankan syariah pada pengajuan pembiayaan KPR. 

4. Sistem Add-on

Menurut pakar dunia perbankan, sistem add-on sering dipergunakan untuk paket produk perbankan perkreditan konsumtif dan perdagangan, misalnya repurchase agreement (Repo), SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan Sertifikat Deposito. 

Bagaimana pola sistem add on ini diberlakukan? Berikut ini ilustrasinya:

Misalnya seorang nasabah mengajukan kredit sebesar 100 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per annual dengan add-on. Dari sini, maka kalkulasi kredit tersebut menjadi sebagai berikut:

Besaran uang yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar 100 juta ditambah dengan 100 juta kali 12% sehingga total sama dengan 100 juta ditambah 12 juta rupiah sama dengan 112 juta rupiah. 

Karena sistem add-on adalah  berbasis bunga tahunan, maka angka 112 juta dibagi menjadi 12 bulan sehingga sama dengan 9.333.333 rupiah. Dengan demikian sistem bunga add-on ini menyerupai sistem flat rate. Cirinya adalah cicilan setiap bulannya sama besarnya. Yang membedakan antara keduanya adalah jika flat rate, ada pemisahan antara bunga dengan cicilan pokok, sementara sistem bunga, langsung diglobalkan sehingga tidak ada pemisahan. 

5. Sistem Discount Rate

Pada bentuk pinjaman sistem discount rate, uang yang diberikan ke nasabah peminjam biasanya dipotong terlebih dahulu dengan akumulasi bunga yang harus dibayar. Misalnya, jika seorang nasabah meminjam uang 100 juta dengan suku bunga sebesar 10% per annual (per tahun), maka besaran uang yang diterimakan ke nasabah adalah sebesar:

100 juta - (100 juta x 10%) = 100 juta - 10 juta = 90 juta. 

Uang sebesar 10 juta dianggap sebagai cicilan pertama dari nasabah perbankan. Dengan demikian, besaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah tinggal pinjaman pokok saja, yakni 100 juta. Cicilan per bulan ditentukan dengan membagi 100 juta dengan 12 bulan, sehingga sebesar 8.33 juta rupiah.

Bagaimanakah lembaga pembiayaan rakyat syariah memodifikasi kelima model suku bunga ini ke dalam produknya, semoga ke depan bisa dihadirkan dalam forum kanal ekonomi syariah ini. Intinya bahwa, semua bentuk pinjaman perbankan, besar kecilnya margin keuntungan (dalam lembaga keuangan syariah) dan suku bunga (dalam lembaga komvensional) memiliki akar kebijakan yang sama. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur