IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?

Rabu 12 Juni 2019 20:0 WIB
Share:
Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?
Era modern merupakan era dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat. Jauh sebelum ada produk pinjaman online, sudah terlebih dahulu diperkenalkan berbagai produk e-money berbasis kartu. Ada kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit (bithaqah li al-i'timan) dan berbagai macam kartu lainnya. Masing-masing kartu menawarkan kemudahan dan keunggulan. Nah, kanal Ekonomi Syariah kali ini membahas seputar kartu kredit dan segi permasalahannya, apakah ia merupakan kemudahan atau justru berbuntut kesulitan?

Mafhum kita bahwa yang dinamakan kartu kredit (credit card) ini adalah semacam kartu perintah pengalihan (hawalah) penagihan utang. Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 dan perubahannya lewat Peraturan BI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu menyebutkan bahwa "Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban atas pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) atau secara angsuran."

Mencermati isi PBI Nomor 10/8/PBI/2008 di atas, maka alur transaksi yang terjadi di saat nasabah menggunakan kartu ini adalah bahwa utang yang dia lakukan, dialihkan penagihannya ke bank tertentu tempat nasabah menyimpan uangnya. Bank penjamin transaksi nasabah ini dalam kedudukan fiqihnya disebut sebagai kâfil. Antara nasabah dengan bank penjamin transaksi memiliki hubungan ikatan transaksi kafâlah (akad penjaminan). Di dalam akad ini, biasanya disepakati beberapa hal, yaitu:

1. Limit kredit yang bisa ditanggung oleh bank penjamin terhadap kebutuhan nasabah per bulannya atau per tahunnya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dan hasil survey perbankan terhadap kemampuan nasabah menanggung kredit.

2. Dalam setiap transaksi nasabah yang itu berarti adalah perintah mengucurkan utang ke bank penjamin, pihak bank bisa membebaninya premi yang wajib dibayar oleh nasabah dengan besaran tertentu. Kadang bunga itu sampai 40% per tahun. Jadi, apabila anda bertransaksi dengan kartu kredit sebesar 100 ribu, maka ketika anda membayar ke bank penjamin, maka transaksi itu bisa berubah nominalnya menjadi 103.3 ribu rupiah dengan asumsi pembayaran di akhir bulan, dengan rasio suku bunga sebesar 40% dibagi 12 bulan, sama dengan 3.3% per bulan.

Nah, angka sebesar 3.3% per bulan, atau 40% per tahun inilah yang menjadi masalah. Belum lagi, pengguna credit card umumnya memanfaatkan fungsi kartu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang oleh ulama' modern diputus sebagai haram. 

Namun, apakah semua nasabah menggunakan untuk keperluan konsumtif? Tentu saja tidak, bukan? Kadang ada yang memanfaatkan credit card untuk keperluan pemenuhan kebutuhan barang produktif dan membutuhkan aliran dana cepat. Dan ini sudah kita bahas status fiqihnya dalam kajian halal haram bunga bank. 

Apakah alasan ini sudah cukup? Ternyata tidak. Penggunaan kartu kredit awal mulanya adalah dilatarbelakangi oleh sejumlah upaya pemenuhan kebutuhan dan gerak manusia yang semakin cepat. Seabrek aktivitas mendorong manusia untuk berusaha mencari solusi gap antara ruang, waktu, jarak, dan pekerjaan. Apalagi sekelas karyawan yang setiap harinya harus memenuhi rutinitas keseharian kerja, yang kadang kala menyita waktunya untuk sekedar membawa atau mengambil uang. Itulah sebabnya ia perlu wasilah berupa kartu kredit sebagai bagian dari perintah pengalihan tanggungan kebutuhannya ke perbankan. Istilah kasarnya adalah efisiensi waktu mengajukan kredit. itulah filosofi dasar dari kartu kredit dan tentu saja kartu debit ATM. 

Dilihat dari sisi matematis, memang kartu-kartu ini dapat memangkas waktu dan sekaligus tenaga. Sampai di sini jelas ada unsur kemaslahatannya dan kebaikannya (istihsân). Yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana agar credit card ini lepas dari jerat riba qardli (riba yang berasal dari utang piutang)? Konsepsi dasarnya sudah pasti harus bebas dari bunga. 

Dalam ekonomi syariah, ada tiga tawaran rekayasa fiqih (takyif fiqh) guna menghindari terjadinya praktik riba qardli ini, yaitu:

1. Penggunaan Akad Qardl (Utang/Kredit)

Dalam terminologi fiqih, akad qardl diartikan sebagai penyerahan barang / uang kepada seseorang untuk digunakan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya orang ini memiliki kewajiban mengembalikan ganti yang sama berupa uang senilai barang tersebut kepada pemberinya. Dalam alur kartu kredit, transaksi qardl ini terjadi antara penjual dan bank penjamin (insurer bank). Bank penjamin melakukan pembayaran terlebih dahulu ke penjual lewat perantara mendebit uang ke rekening penjual sebelum nasabah membawa barang yang dibelinya. Dan praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat.

2. Aplikasi Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh kâfil (insurer bank) kepada pihak ketiga (pedagang) untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua (nasabah) yang dijaminnya (makfûl 'anh). 

3. Aplikasi Akad Ijarah

Ijârah merupakan akad sewa jasa. Jasa yang diberikan oleh perbankan adalah jasa penjaminan. Ada dua sisi penjaminan yang bisa dilakukan oleh perbankan. Pertama, penjaminan atas kewajiban pembayaran nasabah terhadap pedagang, dan kedua, penjaminan atas kesesuaian dana pedagang dalam waktu riil (waktu transaksi). 

Selaku kâfil, maka bank insurer berhak menerima ujrah (fee) dari nasabah dan pedagang atas jasanya melakukan penjaminan tersebut. Jadi ada dua sisi ujrah yang diterimanya. 

Terkait dengan ujrah, fiqih mensyaratkan bahwa besaran ujrah sifatnya adalah "wajib maklum" (wajib diketahui diketahui). Permasalahannya kemudian adalah ujrah tersebut ditetapkan berdasarkan nilai persentase. Bank insurer mendapat ujrah dari pedagang biasanya seharga 2-5% dari harga barang atau jasa. Misalnya total harga barang adalah 1 juta rupiah, maka ujrah yang diterima bank insurer adalah senilai 20 ribu sampai dengan 50 ribu rupiah. Sementara itu, dari nasabah pembeli, bank insurer menerima ujrah senilai 3.3% dari total belanja yang dimiliki nasabah. Nah, di sinilah letak masalah fiqih itu terjadi.

Berdasarkan konsepsi fiqih, masalah itu berhubungan dengan kemakluman ujrah, yaitu:

a. Apakah sah menetapkan ujrah berdasar persentase nominal kredit? 

b. Apakah penetapan ujrah berdasar persentase sudah memenuhi kaidah ma'lum

Untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya dibutuhkan pencarian solusi akad secara fiqih (takyif fiqih). Standar penggunaan takyif fiqih ini ditetapkan menurut pertimbangan asal yaitu kemaslahatan, kemudahan, hak terpenuhinya kebutuhan dasar, menghilangkan kesulitan dan yang paling pokok adalah prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan prinsip zero riba.

Dengan menimbang beberapa hal tersebut, maka ujrah berbasis persentase dana yang dikucurkan adalah semata untuk memudahkan penyesuaian oleh pihak bank insurer terhadap dana konsumen serta berlaku adil untuk segala nominal dana. 

Kita buat pengandaian sebagai wujud qiyasnya. Kita umpamakan naik angkot atau bus kota. Jarak yang beda, jalur yang sama, mensyaratkan keharusan beda dalam ujrah. Anda naik bus dari Surabaya ke Kediri dengan naik bus dari Surabaya ke Madiun, meskipun busnya satu jalur dan sama-sama mampir di Terminal Kediri, sudah pasti tarif keduanya beda. Perbedaan terletak pada jarak tempuh bus. Demikian juga anda naik Taxi Argo yang menempuh jarak 10 km dengan naik Taxi yang sama dengan jarak tempuh 20 km, sudah pasti ujrah-nya berbeda. 

Penetapan ujrah berbasis jarak mekanismenya hampir sama dengan penetapan ujrah berbasis nominal angka penjaminan yang berhak diterima oleh bank penjamin dari nasabah. Basisnya sudah barang tentu dari uang yang dikucurkan.

Masalah yang mengganjal berikutnya biasanya adalah bahwa uang tidak memiliki kulfah (beban kerja) sehingga tidak mungkin menetapkan uang sebagai standar penetapan ujrah

Untuk menjawab masalah ini maka kacamata yang hendaknya digunakan adalah perhatian terhadap tugas kâfil. Ingat bahwa tugas kâfil adalah melakukan penjaminan. Ia berhak menerima ujrah. Mau ditetapkan berdasar standar apa ujrah itu? Dalam tarif angkot sebagaimana yang sudah kita gambarkan di atas, jarak merupakan kata sifat yang tidak memiliki beban kerja (kulfah). Yang kerja adalah sopir bus, kondektur dan bus yang dikemudikan tentunya. Posisi jarak menempati maqam nominal uang yang dikucurkan dan sama-sama tidak memiliki kulfah. Kulfah dimiliki oleh bus yang menempati maqam bank insurer. Tarif berdasar jarak kedudukannya sama dan menempati maqam presentase ujrah yang diterima oleh bank insurer berdasar dana yang dikucurkan. 

Nah, demikianlah konsepsi fiqih dari credit card. Riba dan tidaknya credit card atau bithâqah li al i'timan adalah bergantung pada sejauh mana aturan takyif fiqih itu diterapkan. 

Pertanyaan terakhir yang sepertinya sulit untuk dijawab adalah kartu kredit itu memudahkan atau menyulitkan? Jika dilihat dari sudut pandang nilai praktis bagi orang yang beraktivitas dengan mobilitas tinggi, sudah pasti kartu kredit adalah memudahkan karena dapat memangkas waktu pengajuan pembiayaan/kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Namun, dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dengan keberadaan kartu kredit ini, yakni menumbuhkan budaya konsumtif bagi nasabah dan hidup dengan berbalut utang serta israf (berlebih-lebihan), maka tak dapat dipungkiri bahwa kartu kredit memiliki ujung yang menyulitkan bahkan acap membawa beban berat di belakang hari. Untuk itu, dibutuhkan sikap arif dalam menggunakan kartu kredit. Sikap arif tersebut tentu saja dengan menimbang unsur kebutuhan dan maslahat bagi kehidupan pemegangnya (card holder). Wallahu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Rabu 12 Juni 2019 7:0 WIB
Biaya Administrasi Kredit di Pegadaian, Apakah Riba?
Biaya Administrasi Kredit di Pegadaian, Apakah Riba?
Pinjaman (mudâyanah) merupakan akad yang umum diterapkan dalam perbankan konvensional. Adapun pembiayaan (qardh) merupakan akad yang umum diterapkan dalam perbankan syariah. Sesuai dengan dasar akadnya, maka kedua praktik pinjaman dan pembiayaan ini memiliki model praktik yang berbeda. Namun, kali ini kita tidak sedang membahas keduanya. 

Dalam tulisan ini, kita fokus pada kajian seputar problem biaya administrasi dalam fiqih di lembaga pegadaian. Sebagai instrumen kajian, kita ambil fokus kajian pada salah satu produk pegadaian yaitu produk KCA (Kredit Cepat dan Aman). Mengapa produk ini yang kita ambil? Karena banyak dari kalangan kita yang ketika ragu mengajukan kredit ke perbankan, mereka kemudian lari ke pegadaian. Nah, inilah pentingnya hal ini dibahas mengingat tidak sedikit masyarakat kita memanfaatkan produk tersebut.

Sebelum masuk pada kajian, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya yang dipungut sebagai risiko pembiayaan atau pinjaman. Ada dua mekanisme penarikan biaya administrasi ini, yaitu: 

1. Biaya administrasi yang dibayarkan saat pencairan

2. Biaya administrasi saat terjadi risiko penundaan pembayaran kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan. Untuk yang kedua ini biasa dikenal dengan istilah kompensasi sewa modal.

Mengenal Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah sebuah produk resmi yang dirilis pegadaian. Produk KCA ini menawarkan skim pergadaian (rahn) ke semua nasabahnya. Skim gadai dirilis untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan konsumtif dan produktif nasabah. 

Untuk mengajukan pembiayaan dengan skim KCA ini, oleh pegadaian, nasabah disarankan membawa agunan berupa barang-barang berharga atau surat penting kendaraan ke outlet pegadaian terdekat, misalnya emas batangan, perhiasan emas, mobil, motor, laptop dan sejenisnya. Agunan pada lembaga ini berperan sebagai barang yang digadaikan. Terkait dengan saat pencairan, KCA mematok bea administrasi dalam rentang 2.000 rupiah sampai dengan 125.000 rupiah. 

Uniknya dari KCA ini adalah jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan paling lama adalah 4 bulan (120 hari) dan bisa diperpanjang dengan cukup membayar sewa modal (ijarah/bunga pinjaman). Sewa modal ditetapkan sebesar 0.75% per 15 hari. 

Kita fokus pada konsep 'sewa modal' (ijarah) dan biaya administrasi. Kita balik terlebih dahulu pembahasannya sebab ada keterkaitan pemaknaan dari kedua istilah tersebut.

Biaya Sewa Modal

Sewa modal adalah sebuah konsep bea yang ditetapkan sebagai kompensasi peminjaman suatu modal ke nasabah. Biasanya besarannya bersifat tetap sesuai dengan lama pinjaman yang dimaksud. Sewa modal pada produk KCA dipatok sebesar 0.75% per 15 hari. Nah di sinilah letak problem fiqihnya itu.

Ingat bahwa KCA adalah merupakan salah satu skim produk pegadaian. Jika benar bahwa KCA menerapkan sistem gadai, maka seharusnya berlaku hal hal sebagai berikut: 

1. Seharusnya biaya sewa modal ini tidak ada. Mengapa? Karena sewa modal ini sama dengan telah menempatkan nasabah selaku pihak yang membeli agunan secara patungan dengan pegadaian. Dengan demikian status kepemilikan barang adalah milik dua pihak nasabah dan pegadaian. Pegadaian berperan selaku pembeli dan menjual barang tersebut ke nasabah secara kredit. Dan karena barang masih dibawa oleh nasabah dan dimanfaatkannya, maka nasabah bisa dipungut ijarah (sewa). Objek yang disewa pihak nasabah adalah porsi bagian yang dimiliki oleh pegadaian. Akad menyewa porsi pegadaian oleh nasabah ini selanjutnya disebut ijarah muntahiyah bi al-tamlik (sewa dengan akhir kepemilikan barang sepenuhnya oleh nasabah). 

2. Jika skim pembiayaan itu berupa gadai, maka pihak pegadaian tidak memungut ongkos ijarah (sewa), karena status barang yang digadaikan (marhûn) adalah masih milik nasabah sendiri. Bagaimana mungkin nasabah menyewa barang milik sendiri? Susah diterima dengan akal bukan? Ibarat anda punya mobil, lantas anda menyewa mobil anda sendiri dengan ongkos sewa diberikan ke orang lain.

Jadi, kedudukan agunan itu sebenarnya hendak dijadikan barang gadai (jaminan) atau dibeli oleh pihak pegadaian lalu dijual lagi ke nasabah? Jika dibeli oleh pegadaian, maka konsep sewa modal ini benar secara syariat. Mahu dipungut berapa persen ongkos sewanya dari modal yang dicairkan, hukumnya sah secara fiqih. Lain halnya bila barang tersebut dijadikan barang gadai, mengingat dalam gadai tidak ada perpindahan status kepemilikan barang. Jadi barang sepenuhnya masih milik penggadai.

Dengan memperhatikan status dan kedudukan masing-masing pihak yang bertransaksi di atas pada produk KCA, maka tidak bisa dipungkiri bahwa:

1. Konsepsi sewa modal yang merupakan biaya administrasi sewa modal di lembaga ini tidak lain hanyalah merupakan biaya jasa pinjaman modal saja, yang identik dengan konsep bunga pinjaman. 

2. Untuk itu status hukum sewa modal ini adalah sama dengan riba qardli. Rincian pembahasan menukiknya berikut perdebatan fiqih yang terjadi di dalam sewa modal ini bisa merujuk kembali ke pembahasan mengenai bunga perbankan. 

Biaya Administrasi saat Pencairan

Konsep asal biaya administrasi dalam syariat sebenarnya adalah boleh. Apalagi dalam situasi modern ini barang yang digadaikan umumnya berupa barang-barang yang mahal. Untuk itu dibenarkan bila dilakukan pemungutan biaya administrasi sebagai wujud pelaksanaan perintah nash agar mencatat setiap transaksi utang-piutang.

Manfaat dari biaya administrasi biasanya berkisar peruntukannya sebagai:

1. Penyediaan buku administrasi pelunasan. Jika dalam perbankan biasanya diwujudkan dalam rupa buku tabungan.

2. Sebagian koperasi ada yang menggunakan biaya administrasi ini untuk menggaji karyawan dan sebagian di antaranya dikumpulkan dalam pembagian deviden (Sisa Hasil Usaha/SHU). 

Baik diperuntukkan untuk penyediaan administrasi pencatatan atau dikumpulkan kelak sebagai rupa Sisa Hasil Usaha (SHU), hal itu tidak mempengaruhi hukum keabsahan biaya administrasi. 

Yang sering dipermasalahkan biasanya adalah rentang yang disediakan dalam biaya administrasi, sebagaimana dalam Produk KCA ini, pihak pegadaian mematok tarif 2 ribu sampai dengan 125 ribu rupiah. Sahkah rentang seperti ini? Apakah tidak semestinya biaya tersebut dipungut secara tetap saja dan disamakan untuk semua besaran dana yang dicairkan? Katakanlah misalnya 50 ribu untuk semua total dana pembiayaan. Mau pinjam 10 juta atau 100 juta, atau bahkan 1 milyar, tetap 50 ribu. 

Untuk menjawab pertanyaan 'apakah tidak semestinya' seperti ini, membutuhkan banyak penalaran dan pertimbangan. Biasanya pertimbangan itu disesuaikan dengan risiko. 

Sebagai contoh misalnya untuk pinjaman senilai 100 juta sampai dengan 1 milyar, biasanya pihak perbankan turut menyertakan jasa pengawalan keamanan ke nasabah. Hal itu dirasa penting karena berkaitan langsung dengan jaminan keselamatan nasabah dan sampainya dana pada tempat yang dituju. Jasa pengawalan seperti ini umumnya ditanggung biayanya oleh perbankan. Apakah mungkin pihak perbankan mengongkosi jasa keamanan tersebut dari kas yang berasal dari dirinya sementara ia berjasa dalam memberikan dana ke nasabah? Sudah barang tentu hal ini tidak masuk akal. Sebagai satu-satunya jalan adalah biaya tersebut ditanggungkan ke nasabah. Namun, karena setia nasabah memiliki tipikal yang berbeda dalam menghadapi risiko keamanan maka pihak perbankan bisa mengacu kepada aturan undang-undang yang mewajibkan menyediakan jasa pengawalan kepada nasabah bila membawa uang di atas nilai besaran tertentu dengan biaya ditanggungkan ke nasabah. 

Nah, karena uang 100 juta sudah pasti memiliki dasar riil pencairan yang berbeda dengan uang 1 milyar, maka agar tercapai mekanisme keadilan dan maslahat bagi nasabah, maka ditetapkanlah persentase bea, yang dikumpulkan dalam satu istilah biaya administrasi. Inilah wujud pemakaian biaya administrasi itu. 

Apakah konsep ini termasuk riba? Mengingat kewajiban memenuhi administrasi itu adalah merupakan kewajiban dari nasabah, sudah barang tentu hal ini menyerupai riba. Apalagi bila biaya tersebut diambil dari riel pinjaman yang hendak dicairkan. Sama dengan ketika anda hendak meminjam barang, lalu disyaratkan bahwa pinjaman itu bisa cair manakala anda harus memberikan jasa tertentu kepada pemberi pinjaman. Jelas sekali bahwa hal ini adalah bagian dari riba. 

Namun, jika menilik asal muasal presentase biaya administrasi ini ditetapkan sebagai bea beli buku tabungan dan pengurusan hal yang berkaitan dengan pencatatan nota pinjaman yang hal itu "harus" dimiliki oleh nasabah sebagai bukti pelunasan kelak, maka pada dasarnya bea tersebut adalah kewajiban dasar nasabah dalam memenuhi perintah mencatat transaksi. Karena perintah mencatat transaksi adalah bukan hanya semata kewajiban lembaga keuangan, melainkan juga kewajiban nasabah. Demikian halnya dengan penyediaan jasa pengamanan / pengawalan yang merupakan tanggung jawab kedua pihak. Jadi, dalam hal ini, kewajiban akan biaya administrasi adalah semata tanggungan kedua pihak yang bertransaksi. Untuk itu status fiqih biaya administrasi adalah diperbolehkan dengan jalan istihsan. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 10 Juni 2019 14:0 WIB
Mengapa Arminareka Mendapat Perlakuan Berbeda dari First Travel?
Mengapa Arminareka Mendapat Perlakuan Berbeda dari First Travel?
Ilustrasi (Saudi Gazette)
Pada pembahasan mengenai pola bisnis jasa tour dan travel umrah dan haji oleh First Travel, kita sudah bisa mengenali illat keharaman bisnis tersebut. First Travel terbukti melakukan money game (arisan berantai) untuk memberangkatkan jamaahnya. First Travel juga disinyalir memakai baju MLM (Multi Level Marketing) untuk menutupi operasi money game yang dijalankannya. Sungguh ini adalah sebuah tindakan pengumpulan dana secara tidak sah secara syariat.

Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji mengenai jasa tour dan travel umrah yang lain, yaitu PT Arminareka Perdana. Mengapa kita pilih jasa ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa lembaga jasa ini disinyalir oleh banyak pihak sebagai yang menerapkan skema arisan berantai. Kita sebut arisan berantai, karena keberangkatan jamaah yang pertama, adalah menggunakan jamaah yang kedua. Jamaah yang kedua diberangkatkan oleh dana dari jamaah yang ketiga. Demikian seterusnya. Pola seperti ini juga dikenal sebagai skema ponzi. Karena Arminareka juga menerapkan jasa pemasaran langsung berbasis jaringan, maka ia banyak dituduh telah melakukan skema pemasaran tersebut secara tidak sah. Jamaah diberangkatkan dengan jalan mendapatkan passive income karena merekrut anggota lain. Nah, benarkah demikian? Mari kita telusuri jejaknya dengan maksud untuk murni kajian. 

Ada beberapa hal yang harus dijadikan pegangan untuk mengulas hal ini, yaitu: 

1. Patokan biaya umrah dengan jasa Arminareka adalah sebesar 22 juta rupiah per orang. Dengan demikian, sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama bahwa patokan dana umrah minimal adalah sebesar 21.5 juta rupiah.

2. Down Payment (DP/uang muka) yang harus dibayarkan oleh anggota saat mendaftar umrah adalah sebesar 3.5 juta rupiah. 

3. Setelah menjadi anggota, pihak Arminareka memberi izin kepada calon jamaah umrah ini untuk melunasi sisa kekurangannya sebesar 19.5 juta rupiah dengan jalan mengangsur atau cash. 

4. Arminareka juga menawarkan sistem bagi hasil kepada calon jamaah yang sudah terdaftar untuk mengajak orang lain guna ikut jamaah umrah bareng bersama PT Arminareka. Sifat dari tawaran ini tidak mengikat. Namun, bagi setiap calon jamaah yang berhasil mengajak 1 orang untuk mendaftar, ia dijanjikan fee sebesar 1.5 juta rupiah. Bisa mengajak 2 orang, langsung mendapat fee sebesar 3 juta rupiah. Dapat mengajak 10 orang, ia mendapatkan fee sebesar 15 juta rupiah. Dapat mengajak 13 orang, ia mendapatkan fee sebesar 19.5 juta rupiah. Fee ini bisa masuk langsung ke rekening jamaah secara langsung dan dapat juga dijadikan sebagai bentuk pelunasan dana umrahnya. Walhasil, bila jamaah itu mampu mengajak 13 orang, maka ia bisa berangkat umrah dengan hanya uang sebesar 3.5 juta rupiah ditambah fee yang berhasil dikumpulkannya dari hasil mengajak tersebut. 

5. Jamaah yang berhasil direkrut oleh calon jamaah umrah sebelumnya, secara otomatis juga bisa mendapatkan fee yang sama dengan calon jamaah sebelumnya yang memberinya referensi. Yang perlu dicatat adalah bahwa jamaah yang memberi referensi ini tidak mendapatkan income apapun dari hasil perekrutan anggotanya. Nah, di sinilah letak perbedaannya dengan money game yang diterapkan oleh beberapa MLM arisan berantai lainnya.

Nah, yang umum menjadi tema permasalahan fiqihnya adalah sebagai berikut:

1. Termasuk akad apakah ajakan Arminareka kepada anggota agar ia mencari jamaah yang lain dengan imbal 1.5 juta rupiah per anggota yang memdaftar itu?

2. Apa kedudukan fee yang semakin banyak dan diterima oleh jamaah yang berhasil mengajak orang lain tersebut menurut timbangan fiqihnya?

3. Bolehkah fee itu diterima oleh jamaah? Halalkah?

Kita akan jawab dulu dua permasalahan ini. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa angka 22 juta, adalah sudah maklum bagi jasa travel dan umrah. Angka itu sudah menyisakan nilai keuntungan yang bisa diterima oleh pihak travel. Jadi, dalam angka itu sudah memenuhi unsur laba yang bisa dijamin. Sampai di sini tidak ada masalah dalam keumuman biayanya. 

Baca:
Menelusuri Jejak MLM Umrah First Travel yang Dilarang
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
Berikutnya adalah tawaran yang diajukan oleh pihak Arminareka kepada calon jamaahnya untuk menjalin kemitraan dengan mencarikan calon jamaah yang lain. Bagi calon jamaah tersebut ditawarkan 1.5 juta rupiah sebagai fee untuk dirinya sendiri per anggota yang mendaftar lewat ajakannya. Termasuk akad apakah ini? 

Ada beberapa pandangan dalam hal ini. Pertama, akad tersebut adalah akad samsarah (makelar). Kedua, akad tersebut adalah akad wakalah. Ketiga, akad tersebut adalah akad syirkah (kemitraan). Keempat, akad tersebut adalah akad ijarah (jasa). Jika melihat jelasnya ujrah (fee) yang didapat oleh calon jamaah tersebut (1.5 juta rupiah/anggota), maka akad ini bisa masuk sebagai akad samsarah atau akad wakalah. Masing-masing dari kedua akad ini memang mensyaratkan adanya ujrah yang maklum. Namun, jika akad tersebut dimasukkan sebagai akad syirkah (kemitraan), maka syirkah yang berlaku atas calon anggota tersebut adalah syirkah abdan. Syirkah ini dilarang dalam Madzhab Syafii namun diperbolehkan untuk tiga madzhab yang lain. Dengan demikian, kiranya yang lebih pas menurut konteks Madzhab Syafii, akad tersebut adalah akad wakalah atau akad ijarah (jasa). 

Jika masuk dalam akad ijarah, maka kedudukan fikih dari calon jamaah yang mengajak orang lain tersebut adalah setara dengan sales marketing atau orang yang disewa jasa pemasarannya (ajiir). Sebagai tenaga pemasaran, sudah pasti ia berhak menerima upah. Jaman gini, mana ada sales marketing yang tidak diupah? Oleh karena itu, maka besaran fee senilai 1.5 juta rupiah merupakan harga sewa jasa pemasaran tersebut. Kita sering menyebutnya sebagai upah. Walhasil, tawaran dari Arminareka kepada calon jamaah tersebut kita masukkan dalam akad ijarah (sewa jasa). 

Permasalahan berikutnya adalah termasuk akad apakah fee yang diterima secara meningkat oleh calon jamaah yang berhasil mengajak orang lain tersebut? Jika melihat pola fee yang didapat calon jamaah berdasar prestasi memasarkan jasa umrah ke orang lain, maka tidak syak wasangka lagi bahwa akad ini termasuk akad wan prestasi (ju'âlah). Dalam kaidah ekonomi sering dikenal sebagai akad pendapatan berbanding resiko. Semakin keras usaha ia memasarkan dan semakin banyak calon jamaah yang berhasil diajaknya, maka semakin besar pula pendapatan yang ia peroleh. 

Mungkin ada yang menyangkal, lho bukankah jamaah yang berhasil diajak juga punya kesempatan yang sama untuk mencari orang lain? Dalam skema pemasaran yang ditawarkan oleh Arminareka, ajakan jamaah yang sudah mendaftar tidak akan mempengaruhi pendapatan jamaah yang menjadi upline-nya. Upline tidak menerima pendapatan dari hasil perekrutan jamaahnya. Jadi, pendapatan itu murni dimiliki oleh calon jamaah itu sendiri yang menjadi downline-nya secara utuh senilai 1.5 juta rupiah. Dan bila calon jamaah itu sudah bisa mengumpulkan orang sebanyak 13 orang untuk diajak umrah, maka dia berhak untuk umrah duluan mendahului upline-nya. Atau bisa juga jamaah tersebut diakumulasikan dengan rombongan upline, akan tetapi pendapatan yang diperoleh dari hasil perekrutan tetap merupakan milik jamaah yang mengajak. 

Dengan memperhatikan skema perekrutan semacam ini, maka pada hakikatnya tidak benar bila skema yang dimiliki adalah murni MLM. Tampak di sini, ada gabungan antara skema pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsungnya datang dari hasil rekrutan calon jamaah yang menjadi anak buah upline. Pemasaran langsungnya adalah upline mencari anggota sendiri sebanyak 13 orang atau kurang darinya. 

Karena fee yang diperoleh oleh calon jamaah merupakan buah dari hasil usaha pemasaran yang berarti ada kulfah (beban kerja) yang dilakukannya, maka jelas bahwa fee itu merupakan yang halal baginya. Mungkin ada yang bilang, lho masak hanya berbekal ngomong saja dapat uang? Begini, memasarkan jasa senilai 22 juta itu bukan perkara ringan. Meskipun yang diajak kelihatannya hanya 13 orang, mendapat 1 konsumen saja yang mau ambil jasa senilai itu adalah sudah untung-untungan. Jadi, mencari 13 orang itu bukanlah perkara mudah. Jadi, seandainya ia digaji 1.5 juta untuk tiap orang yang mau mendaftar, itu sudah luar biasa dan bisa jadi terlalu murah karena belum tentu ia bisa mendapatkan anggota sebulan sekali. Mudah dipahami, bukan?

Walhasil, pertanyaan penutup adalah di mana letak perbedaan antara Jasa Travel First Travel dan Arminareka? Mengapa Arminareka tidak ditutup sementara First Travel serta merta dibekukan? Bukankah banyak beredar kabar bahwa agen Arminareka juga ada yang terbukti menggelapkan uang jamaah? Untuk menjawab pertanyaan ini sudah pasti anda harus bisa membedakan antara money game dan bukan. Anda juga harus bisa membedakan antara pendapatan dari hasil memasarkan dan passive income. Tidak ada passive income sejauh ini dalam Arminareka sebagaimana yang diketahui penulis, kecuali pendapatan yang diperoleh karena hasil pairing (pemasangan) dan support system

Bonus pairing ini diperoleh bila calon jamaah yang direkrut bisa ikut dalam satu rombongan yang sama. Bonus pairing ini hilang manakala calon jamaah tersebut memilih tanggal lain yang diluar tanggal keberangkatan rombongan yang diembannya. Sudah barang tentu, memberangkatkan satu rombongan yang sama tanggalnya jauh lebih mudah pengelolaannya dibanding memberangkatkan jamaah berbeda rombongan bukan? 

Pihak Arminareka menghargai keberhasilan memasangkan jamaah ke dalam satu rombongan ini senilai 500 ribu rupiah per pasangan dan bonus support system senilai 1 juta rupiah. Walhasil, bonus ini juga bukan termasuk passive income karena ada kulfah (beban kerja) oleh pihak yang merekrut. 

Dengan demikian, sejauh kajian kita kali ini, kita belum menemukan letak illat keharaman metode pemasaran Jasa Tour and Travel PT Arminareka Perdana. Jika ada kasus kejahatan berupa penggelapan uang calon jamaah oleh agen, sejauh ini dalam hemat penulis adalah murni karena faktor kriminal yang dilakukan secara pribadi sehingga tidak bisa disangkutpautkan dengan Arminareka secara kelembagaan. Wallâhu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 7 Juni 2019 16:0 WIB
Menelusuri Jejak MLM Umrah First Travel yang Dilarang
Menelusuri Jejak MLM Umrah First Travel yang Dilarang
Para pembaca masih ingat bukan dengan Biro Jasa Umrah First Travel yang menghebohkan beberapa waktu lalu? Nah, kali ini kita akan coba menelusuri jejak bisnisnya itu sehingga membuatnya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentu saja penjelasan dalam tulisan ini fungsinya sekadar ibrah (pelajaran) saja tanpa maksud menyudutkan pihak tertentu. Kita berusaha mengungkap bagaimana MLM yang terlarang dijalankan. Sudah barang tentu pula agar ke depan kita bisa semakin waspada terhadap tawaran model apa pun meskipun harganya murah dan menggiurkan. 

Dari hasil penelusuran penulis, bahwa Biro Jasa Umrah First Travel ini bermula dari sebuah promo perjalanan umrah sebesar Rp13.5 juta di tahun 2015 dan Rp14.3 juta di tahun 2017. Wah, murah ya? Tentu promo ini akan menggiurkan banyak pihak sehingga berbondong-bondong banyak warga yang turut mendaftar untuk keperluan pelaksanaan ibadah “haji kecil” (umrah) ini. Bagaimana mungkin First Travel bisa memberangkatkan jamaahnya dengan besaran dana hanya segitu? Padahal pihak Kementerian Agama sudah mematok tarif minimal umrah adalah sebesar 21.3 juta. Dan bagaimana pula biro jasa ini ditetapkan sebagai bagian dari kejahatan? Simak ulasan berikut ini!

Pertama, kita perlu ingat bahwa First Travel memungut uang sebesar itu adalah sebagai biaya pendaftaran. Kedua, First Travel menyebut uang ini sebagai investasi dengan janji keberangkatan umrah. 

Dari kedua hal ini, sejatinya yang mengundang tanya dan kecurigaan adalah ketika First Travel menjadikan dana tersebut sebagai investasi. Untuk masalah yang pertama hal itu clear, bahwa mungkin disebabkan karena First Travel punya jaringan sehingga Biro Jasa ini bisa mendapatkan harga murah. Namun, ketika First Travel menyebut bahwa dana itu adalah investasi, nah di sinilah letak kecurigaan itu terjadi. Anda tahu, mengapa?

Ketika dana jamaah disebut sebagai investasi oleh First Travel, sudah barang tentu yang dipermasalahkan adalah investasi dalam bidang apa? Sebuah investasi (penanaman modal) disebut sah manakala jelas ada bidang usahanya. Jika tidak kedapatan bidang usaha yang dijalani, maka dari mana penghasilan bisa didapat oleh First Travel untuk memberangkatkan jamaahnya? Inilah titik tekan utamanya. 

Usut punya usut, ternyata First Travel menerapkan sistem money game berbalut Multi Level Marketing (MLM). Masih ingat dengan pembahasan money game beberapa waktu yang lalu? Jika pembaca masih belum ingat juga, silakan dirujuk kembali ke pembahasan itu. Caranya bagaimana? Simak penjelasan berikut! Pegang erat-erat pada pengakuan investasi First Travel dan anggap misalnya bahwa biaya asli keberangkatan peserta adalah sebesar 17 juta rupiah.

Baca:
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
Di dalam usahanya, First Travel berperan selaku inisiator. Misalkan ia mendapatkan anggota sebanyak 10 orang dengan diminta mendaftar dan menyetor uang masing-masing sebesar 14.3 juta rupiah. Kesepuluh orang ini ditempatkan sebagai upline 1 oleh First Travel. Ia tidak membebani agar 10 jamaah ini mencari anggota sebagai downline, karena cukup dengan promo harga paket umrah sebesar 14.3 juta ini saja sudah bisa menarik jamaah yang lain.

Selanjutnya, ada lagi orang yang mendaftar sebanyak 50 orang dengan masing-masing juga menyetor uang yang sama sebesar 14.3 juta rupiah. Ke 50 anggota ini ditempatkan sebagai downline 1 dari upline 1. Siapa yang menempatkan? Ya pihak First Travel sendiri. Dari uang yang disetor downline 1 ini, pihak First Travel memberikan passive income ke upline 1. Sebut saja misalnya adalah tiap anggota upline 1, mendapatkan 25% dari downline 1. Sisa 25% keuangan per anggota downline 1 masuk ke kantong First Travel. Berapa uang yang dimiliki First Travel? Anda bisa hitung sendiri! Uang sebesar (14.3 juta x 10 orang) + (11,12 juta x 50) sehingga berjumlah sekian-sekian juta rupiah. Dalih investasi digunakan untuk menahan keberangkatan  dahulu dari 10 orang tersebut. 

Selanjutnya ada 50 orang yang mendaftar lagi. Ke 50 ini ditempatkan di sisi lain dari 10 orang yang pertama, sehingga upline 1 genap masing-masing memiliki 10 orang anggota juga. Bayangkan per anggota mendapat setoran sebesar 3.2 juta x 10 sama dengan kurang lebih 32 juta dalam rupa passive income. Besaran ini tentu sudah cukup untuk memberangkatkan 1 orang jamaah yang ada di upline 1. Karena tiap-tiap anggota mendapat jatah biaya sebesar 32 juta biaya dari downline 1. Uang segitu sudah cukup untuk menyewa hotel mewah di dekat Masjidil Haram. Padahal awalnya hanya stor sebesar 14.3 juta saja bukan? Tentu pengalaman jamaah ini akan dimanfaatkan oleh Biro Jasa Umrah untuk mempromosikan investasi 14.3 juta dengan hasil bisa umrah dan menginap di hotel mewah. Sebuah layanan yang bisa dibilang prestisius dan membanggakan tentunya, apalagi jika hal itu tidak cermat kita amati. 

Berikutnya, downline 1 mendapat biaya umrah darimana? Skema pemberangkatan model 10 orang pertama tadi dimanfaatkan lagi perannya oleh First Travel. Jadi ke 100 downline 1 dibiayai keberangkatannya dengan masing-masing anggota downline 1 oleh 10 jamaah baru yang mendaftar (downline 2). 75% uang sisanya masuk ke kantong First Travel. Demikian seterusnya mengikut skema 1 jamaah ditalangi oleh 25% dana 10 jamaah sebagai downline-nya. 

Berdasarkan skema ini, maka tidak heran bila kemudian Biro Jasa First Travel langsung mendadak kaya. Bagaimana tidak? Karena 75% dana jamaah senantiasa masuk ke kantongnya. Sementara jamaah yang mendaftar diberangkatkan oleh 10 jamaah lainnya. 

Runut punya runut, pola yang diterapkan oleh First Travel adalah pola skema ponzi yang strukturnya berupa struktur piramida. Inti utamanya adalah money game. Walhasil, benar bila kemudian pihak OJK membekukan Biro Jasa Umrah tersebut terkait pola investasi yang diterapkannya. Tapi bagaimana dengan MLM-nya? Bukankah anggota tidak dibebani dengan merekrut anggota yang lain?

Untuk menjawab masalah tersebut penting untuk digarisbawahi bahwa mencari anggota bukanlah illat diharamkannya praktik First Travel di atas. MLM yang diterapkan oleh First Travel pada dasarnya adalah fiktif belaka. Mengapa? Karena keberadaan downline 1 dan downline 2 masing-masing adalah ditentukan posisinya oleh First Travel sendiri tanpa ada kewenangan referensi dari masing-masing anggota. Nah, jelas bukan perbedaan masing-masing? Jika belum jelas juga, mungkin anda perlu membaca terlebih dahulu uraian si atas sehingga dapat membedakan mana yang dilarang syariat san mana yang tidak. Wallâhu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaj NU Center PWNU Jawa Timur.