IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Hukum Memanfaatkan Barang Gadai

Ahad 16 Juni 2019 21:40 WIB
Share:
Hukum Memanfaatkan Barang Gadai
Asalamualaikum wr wb. Tim redaksi yang terhormat, saya dari Karawang, mau bertanya tentang masalah hukum gadai. Ada dua pertanyaan: Pertama, misalnya teman saya punya sawah/kendaraan, lalu digadaikan ke saya, apakah saya bisa menggarap/menggunakan sawah/kendaraan tersebut atau tidak? Kedua, misalnya teman saya punya sawah lalu digadaikan ke saya, lalu oleh saya sawah tersebut disewakan kepada orang lain, apakah boleh atau tidak? Mohon penjelasan hukumnya secara detil. Terima kasih. (Gufron)

Jawaban
Wa'alaikum salam warahmatullahi wa barakâtuh. Penanya budiman yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala. Perlu diketahui bahwa akad rahn (gadai), awal mulanya disyariatkan adalah untuk maksud menjaga kepercayaan dari orang yang memberi utang orang lain, bahwa utang tersebut akan dilunasinya tepat waktu. 

لأن الرهن إيفاء الدين والإرتهان استيفاؤه

Artinya: "Karena sesungguhnya gadai berhubungan dengan pemenuhan utang, sementara menerima gadai berhubungan dengan cara meminta dipenuhinya utang." (al-Kasâny, Badâi' u al-Shanâi' fi Tartîb al-Syarâi', Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt., 6/135)

Berhubung utang tersebut nilainya besar sehingga sulit untuk melepaskannya/memberikannya kepada pihak pengutang bila tanpa disertai adanya jaminan, maka disyariatkanlah sistem gadai tersebut dengan ciri utama adanya barang gadai (marhûn) sebagai jaminan kepercayaan (li al-tautsiq). Berangkat dari sini, maka lalu muncul dua kondisi:

1. Bilamana utang dengan jaminan tersebut bisa ditunaikan/dilunasi tepat waktu

2. Bilamana utang dengan jaminan tersebut tidak bisa dilunasi dengan tepat waktu (molor)

Berangkat dari dua kondisi ini, lalu muncul tradisi yang berlaku (adat mutharid) akan boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai.

Pertama, menurut ulama yang membolehkan dan alasan dasarnya (illat)

Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai ini juga dibagi dua, yaitu:
 
1. Boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad sende. Para fuqaha' menamainya dengan istilah bai'u-l 'uhdah (transaksi jual beli dengan tempo) 

وَصُوْرَتُهُ اَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى اَنَّ اْلبَائِعَ مَتَى اَرَادَ رُجُوْعَ الْمَبِيْعَ اِلَيْهِ اَتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَلَهُ اَنْ يُقَيَّدَ الرُّجُوْعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ اْلفَكُّ اِلاَّبَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا صَحِيْحًا بَلاَشَرْطٍ

Artinya: “Gambaran dari [akad bai’ul ‘uhdah] ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (tsaman mitsil-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.” (Abdullah Ba'alawy, Bughyatu al-Mustarsyidin, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 133).

2. Boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan (râhin). Untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (al-murtahin) saat terjadinya akad (fi shulbi al-'aqdi). Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat aqad ditetapkan, maka tidak syak lagi bahwa pemanfaatan tersebut adalah masuk unsur riba. Namun, bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut sebagai riba. (Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 258)

Kedua, menurut ulama yang tidak membolehkan

Ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan ini pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan, adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang. Dan ini masuk lingkup bahasan yang kedua sebagaimana di atas. Jadi, letak illatnya adalah pada keberadaan syarat pemanfaatan. Jika disyaratkan saat akad, maka hukumnya tidak boleh, dan bila tidak ada syarat sebelumnya serta diduga ada izin sebelumnya dari pihak penggadai, maka hukumnya menjadi boleh. (Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 258)

Inti utama kewajiban dari pemberi utang/penerima gadai adalah menjaga agar barang yang dijadikan jaminan untuk gadai tidak mengalami rusak akibat disia-siakan. Misalnya, yang digadaikan adalah berupa hewan ternak perah. Bila tidak diperah susu hewan tersebut, justru akan berakibat pada kesehatan hewan. Maka dalam hal ini, memerah susu hewan gadai hukumnya menjadi wajib bagi murtahin (penerima gadai) karena apabila dibiarkan justru bisa berakibat pada itlâf (kerusakan) serta tadlyî'u al-amwâl (menyia-nyiakan harta). 

Sama posisinya dalam hal ini adalah tanah. Bilamana tanah itu adalah berupa tanah persawahan atau tanah ladang, membiarkannya tidak dikelola, justru dapat berakibat pada rusaknya struktur tanah dan bahkan bisa berubah fungsi. Yang asalnya merupakan tanah ladang, karena tidak dikelola dapat berubah menjadi tanah liar dipenuhi semak belukar. 

Kondisi perubahan fungsi ini bisa dipahami sebagai itlâf atau tadlyi'u al-amwal. Hukumnya justru haram membiarkannya bahkan wajib mengelolanya sehingga tetap terjaga fungsinya. Sekali lagi kunci utamanya adalah pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan di awal dan ada izin atau diduga pasti diizinkan oleh orang yang menggadaikan. 

Bilamana tidak ada izin atau tidak ada tanda-tanda diizinkan oleh penggadai, maka tugas murtahin adalah menjaga tetapnya fungsi dan sekaligus kondisi barangnya. Di saat pihak penerima gadai melakukan perawatan atau penjagaan fungsi dari barang yang digadaikan, maka ia berhak menerima upah (ujrah) perawatan. Hal ini sama dengan bilamana barang yang digadaikan adalah berupa hewan. Merawat dan mencarikan rumput bagi hewan tersebut merupakan illat bisanya murtahin menerima upah atau keuntungan. 

Apa yang barusan kita jelaskan di muka, ketentuannya juga bisa berlaku pada kendaraan. Namun, ada dua hal yang penting dan harus diperhatikan adalah bahwa:

1. Bilamana terjadi kerusakan pada barang yang digadaikan akibat dibiarkan itlaf (rusak) sebab tidak dirawat maka pihak murtahin harus memberikan ganti rugi (dlamman). 

2. Demikian pula rusaknya barang gadai yang disebabkan karena pemanfaatan di luar ketentuan menjaga fungsinya agar tetap normal, maka pihak murtahin juga harus memberikan ganti rugi. 

Kerusakan pada barang gadai - di luar dua ketentuan ini - sepenuhnya adalah tanggung jawab râhin (pihak penggadai). (Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 259)

Menyewakan Sawah yang Digadaikan

Setiap barang adalah sah disewakan manakala barang tersebut sah untuk dijual. Semua barang yang sah dijual adalah harus berupa barang 'milik' atau 'mendapatkan amanah' untuk menjualkan dari pemilik asli barang. Sementara itu, dalam gadai, barang yang digadaikan (al-marhun) adalah masih tetap milik penggadai (râhin). Jadi, dalam hal ini tidak ada perpindahan status kepemilikan dari râhin kepada murtahin. Walhasil, barang yang digadaikan tidak sah disewakan, apalagi dijual dan ini adalah hukum asalnya.

Masalahnya kemudian adalah bahwa penerima gadai (murtahin) 'wajib' menjaga fungsi dari barang yang digadaikan. Dan ini kita sepakati.

Lantas, bagaimana bila murtahin tidak bisa sendiri dalam menjaga fungsi barang tersebut. Bolehkah ia menyuruh orang yang diupah? Sudah pasti dalam hal ini adalah boleh dengan besar ongkos pertanggungan upahnya (ujrah) adalah dibebankan kepada râhin (Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 259).

Sampai di sini, bilamana perawatan fungsi sawah tersebut harus menyuruh orang lain yang diupah, dan sebagai wasilah perawatannya adalah tanah tersebut harus ditanami, maka milik siapakah hasil tanaman tersebut? Dalam hal ini, kita mengambil qiyas dengan hasil perahan susu hewan yang digadaikan. Bilamana susu tersebut dijual, maka hasil susu tersebut milik siapa? Karena hewan yang diperah adalah milik penggadai (râhin), maka susu hasil perahan tersebut adalah milik râhin, dan bisa digunakan untuk menggaji orang yang memerah dan sekaligus membayar biaya perawatan, yang pengelolaannya diserahkan kalkulasinya kepada murtahin

Kondisi yang sama bisa berlaku pada sawah. Bilamana penjagaan fungsi sawah harus dengan jalan menanami, maka hasil tanaman sawah hakikatnya adalah milik râhin dan bisa diambil oleh murtahin untuk menggaji orang yang merawat fungsinya melalui mekanisme pemberian ujrah. Dan bila yang merawat adalah murtahin sendiri, maka murtahin bisa memungut tagihan ke rahin atau mengambil upah dari hasil perawatan dengan seizin râhin

Wah, jika demikian berlakunya, bukankah itu sama saja dengan boleh disewakan? Sekali lagi, tugas murtahin adalah menjaga fungsi barang yang digadaikan agar tidak rusak. Meskipun, dalam menjaga fungsi tersebut memang ada mekanisme yang hampir sama dengan sewa menyewa. 

Yang jelas, boleh bagi murtahin untuk mengongkosi orang guna menjaga fungsinya. Hasil perawatan adalah milik penggadai (râhin), dikelola oleh penerima gadai (murtahin). Perawatnya berhak menerima akumulasi upah (ujrah). Syarat ujrah itu harus maklum dan tidak boleh memakai taksiran berupa hasil tanaman menjadi milikmu semua. Seperti ini adalah tidak boleh. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:
Selasa 11 Juni 2019 20:30 WIB
Doa Ziarah Kubur di Musim Lebaran
Doa Ziarah Kubur di Musim Lebaran

Assalamu‘alaikum wr. wb. Dewan redaksi yang terhormat, bacaan doa/surat Al-Qur'an apa yang lazim dibaca saat saya berziarah kubur ke makam orang tua saya? Terima kasih. Wassalam. (Dianton S, 26 th, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat)

Jawaban:

Wa’alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Saudara Dianton yang semoga selalu disayangi Allah. Berziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengingat adanya banyak hikmah yang tekandung di dalamnya. Di antara hikmah berziarah kubur adalah mengingatkan kita akan kehidupan akhirat yakni sebuah fase masa depan yang penuh dengan keabadian. Selain itu berziarah kubur juga dapat meningkatkan kezuhudan seseorang terhadap kehidupan duniawi.

Hikmah-hikmah mengenai ziarah kubur ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadits seperti Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah.

Saudara penanya yang kami hormati.

Selanjutnya mengenai amaliyah yang lazim dibaca ketika berziarah kubur, Imam Nawawi dalam kitabnya al-Adzkar memberikan penjelasan bahwa para peziarah hendaknya mengawali dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur’an, dzikir, serta mendoakan ahli kubur di daerah yang diziarahi dan semua umat Islam.

 ويُستحب للزائر الإِكثار من قراءة القرآن والذكر، والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين

"Kepada para peziarah disunnahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dzikir, dan doa untuk para ahli kubur, seluruh orang yang telah meninggal dunia, dan umat Islam secara keseluruhan."

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua ayat Al-Qur’an, dzikir, mendoakan terhadap para pendahulu dengan doa yang baik boleh dibaca ketika kita berziarah kubur tak terkecuali makam orang tua.

Secara singkat bisa dijelaskan, setelah mengucap salam lalu kita duduk bersila, selanjutnya kita membaca Surat al-Fatihah tiga kali yang pahalanya dihadiahkan untuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, para sahabat, dan para ulama, para ahli kubur dari kalangan umat Islam, khususnya orang tua, guru atau sahabat yang sedang kita ziarahi.

Selanjutnya kita membaca Surat al-Ikhlas sebanyak tiga kali, al-Falaq dan an-Nas, lalu Surat Al-Fatihah, awal Surat al-Baqarah, ayat kursi, lalu beberapa bacaan dzikir dan shalawat seperti biasa dibacakan dalam kegiatan tahlil. Sebelumnya juga bisa kita tambah dengan bacaan Surat Yasin.

Penjelasan lain mengenai susunan bacaan tahlil antara lain bisa dilihat di link berikut ini:

Baca juga:
Susunan Bacaan Tahlil, Doa Arwah Lengkap, dan Terjemahannya
Surat Yasin, Susunan Tahlil Singkat, dan Doa Arwah

Intinya dalam berziarah kubur adalah mendoakan para ahli kubur di satu sisi, dan bagi kita ziarah kubur adalah sarana untuk mengingatkan kematian agar kita segera memperbaiki jalan hidup kita. Adapun doa yang kita baca adalah sesuai kemampuan kita. Namun jika kita bisa mengucapkan doa-doa yang telah disusun oleh para ulama kita, baik dengan cara menghafal atau membaca, tentunya itu lebih baik.

Untuk lebih rinci mengenai amalan serta tuntunan berziarah kubur, para ulama Ahlussunnah wa al-Jama’ah juga telah banyak yang menyusun buku-buku maupun karya-karya yang terkait dengan masalah ini. Alangkah baiknya bagi kita masyarakat awam untuk membaca serta menggunakan karya-karya ulama tersebut seperti tuntunann tahlil dan lain sebagainya.

Baca juga:
Apa yang Dibaca Rasulullah saat Ziarah Kubur?
Adab-adab dalam Berziarah Kubur

Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak shaleh yang setiap saat bersedia mendoakan orang-tua, guru-guru, serta para pendahulu kita dan semua umat muslim. Amin.

Wallahu al-hadi ilash-shirati al-mustaqim.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(Ustadz Maftukhan ad-Damawi)


::::

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 8 Juli 2015, pukul 09.30. Redaksi mengunggahnya ulang dengan sedikit penyuntingan.

Senin 10 Juni 2019 11:0 WIB
Hukum Batalkan Puasa Sunah dan Konsekuensinya
Hukum Batalkan Puasa Sunah dan Konsekuensinya
(Foto: pinterest)

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, sebagian umat Islam mengamalkan puasa sunah Syawal. Tetapi sebagian dari mereka terpaksa membatalkan puasanya di tengah jalan karena berkunjung silaturahmi lebaran ke rumah saudara dan kerabatnya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Fajar/Buleleng).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Puasa sunah Syawal memiliki keutamaan luar biasa sebagaimana riwayat dari Rasulullah SAW berikut ini:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya, “Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh,” (HR Muslim).

Lalu bagaimana mereka yang telah memulai puasa sunah Syawalnya, lalu membatalkannya di tengah jalan?

Perihal ini, ulama membuat rincian (tafsil). Untuk pembatalan puasa sunah dengan udzur, ulama sepakat bahwa puasanya tidak perlu diqadha. Tetapi ketika puasa sunah itu dibatalkan tanpa udzur, ulama berbeda pendapat sebagai keterangan Ibnu Rusyd berikut ini:

وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء. وقال الشافعي وجماعة: ليس عليه قضاء

Artinya, “Adapun hukum membatalkan puasa sunah, ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban qadha bagi mereka yang membatalkan puasa sunahnya karena udzur tertentu. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal mereka yang membatalkan puasa sunah dengan sengaja (tanpa udzur tertentu). Imam Malik dan Abu Hanifah mewajibkan qadha puasa sunah tersebut. Tetapi Imam As-Syafi’i dan sekelompok ulama lainya mengatakan bahwa ia tidak wajib mengqadha puasa sunah yang dibatalkannya,” (Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2013 M/1434 H], cetakan kelima, halaman 287).

Perbedaan pandangan di kalangan ulama perihal ini terjadi karena perbedaan kedua kelompok dalam menganalogikan puasa sunah tersebut. Ulama yang mewajibkan qadha seperti Imam Malik dan Abu Hanifah menganalogikan puasa sunah ini dengan ibadah haji. Sedangkan Imam As-Syafi’i menganalogikan puasa sunah itu dengan ibadah shalat. Konsekuensi pembatalan kedua ibadah ini, yaitu haji dan shalat, memang berbeda. Perbedaan konsekuensi keduanya itu kemudian diturunkan pada pembatalan puasa sunah.

Imam Syafi’i mengambil posisi yang jelas bahwa ia tidak mewajibkan qadha bagi mereka yang membatalkan puasa sunah Syawal atau puasa sunah lainnya. Meskipun demikian, ia menganjurkan mereka itu untuk mengqadhanya.

Kecuali itu, ia juga menyatakan makruh pembatalan puasa sunah tanpa udzur. Hal ini disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar berikut ini:

ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه ويستحب له الإتمام فلو خرج منه فلا قضاء لكن يستحب وهل يكره أن يخرج منه نظر إن خرج لعذر لم يكره وإلا كره

Artinya, “Orang yang sedang berpuasa sunah tidak wajib merapungkannya (hingga maghrib). Tetapi ia dianjurkan untuk merampungkannya. Jika ia membatalkan puasa sunah di tengah jalan, tidak ada kewajiban qadha padanya, tetapi dianjurkan mengqadhanya. Apakah membatalkan puasa sunah itu makruh? Masalah ini patut dipertimbangkan. Jika ia membatalkannya karena udzur, maka tidak makruh. Tetapi jika tidak karena udzur tertentu, maka pembatalan puasa sunah makruh,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz I, halaman 174).

Salah satu udzur syari adalah menghormati tuan rumah yang menjamu orang puasa yang sedang berkunjung kepadanya sebagai keterangan di dalam Kitab Kifayatul Akhyar berikut ini:

ومن العذر أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا وكذا إفراد يوم السبت وكذا إفراد يوم الأحد والله أعلم

Artinya, “Salah satu udzur syar’i adalah penghormatan kepada orang yang menjamunya yang mencegahnya untuk makan. Makruh juga puasa sunah hari Jum‘at semata. Sama makruhnya dengan puasa sunah hari Sabtu semata atau hari Ahad saja. Wallahu a‘lam,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz I, halaman 174).

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Senin, 18 Juni 2018 pukul 10:00. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.  

Senin 10 Juni 2019 10:0 WIB
Hukum Jamak Shalat pada Perjalanan Pendek, Kurang dari Dua Marhalah
Hukum Jamak Shalat pada Perjalanan Pendek, Kurang dari Dua Marhalah
(Foto: pinterest)

Assalamu ’alaikum wr. wb.
Selama pagi, redaksi NU Online, kebolehan jamak shalat adalah dua marhalah minimal perjalanan. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada orang yang menjamak sembahyang zhuhur dan ashar ketika menempuh perjalanan kurang dari dua marhalah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Nana/Purwakarta)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu diberkati Allah SWT. Jamak (menghimpun dua shalat) dan qashar (mengurangi jumlah rakaat shalat) merupakan rukhshah atau bentuk keringanan dari Islam untuk mereka yang mengadakan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadits.

Sebagian ulama fiqih menetapkan kebolehan jamak dan qashar shalat untuk perjalanan minimal dua marhalah/16 farsakh (48 mil)/4 barid/perjalanan 2 hari.

Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat perihal jarak konkretnya. Sebagian ulama mengatakan, dua marhalah berjarak 80,64 km. Sebagian ulama mengatakan, dua marhalah berjarak 88, 704 km. Ulama Hanafiyah menyebut jarak tempuh 96 km untuk dua marhalah. Sementara mayoritas ulama mengatakan, dua marhalah berjarak 119,9 km.

Masalah ini pernah dibahas dalam Konferensi Besar Ke-1 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M. Para kiai mencoba menjawab usulan pertanyaan perihal kebolehan jamak dan qashar shalat bagi orang yang berpergian kurang dari dua marhalah.

Para kiai ketika itu menjawab bahwa tidak ada pendapat ulama yang terbilang memperbolehkan qashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah. Tetapi kalau menjamak dua shalat sewaktu di rumah, memang ada pendapat yang memperbolehkan sejauh ada hajat dan tidak menjadi kebiasaan.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ اْلأَئِمَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِيْ الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لاَ يَتَّخِذُهُ عَادَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِي الْكَبِيْرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الْمَرْوَزِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

Artinya, “Sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan menjamak shalat di rumah karena hajat bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Itu adalah pendapat Ibnu Sirin, Asyhab murid Imam Malik. Al-Khaththabi menghikayatkan pendapat ini dari Al-Qaffal, Al-Syasyi Al-Kabir murid As-Syafi’i, dari Abu Ishaq Al-Marwazi dari sekelompok ulama ahli hadits. Pendapat itu dipilih pula oleh Ibnul Mundzir,” (Lihat An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, [Cairo, As-Sya’b: 1390 H], jilid II, halaman 359).

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa jamak dan qashar shalat ada dua hal berbeda. Jamak shalat pada perjalanan di bawah dua marhalah diperbolehkan sejauh ada hajat yang dibenarkan oleh syara’.

Kami menyarankan jamak shalat pada perjalanan kurang dari dua marhalah ini tidak dibiasakan karena kebolehannya hanya bersifat pengecualian.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Jumat, 13 Juli 2018 pukul 15:00. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.